Ditemukan 17962 data
203 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
134 — 37
204 — 133
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
181 — 70
188 — 39
292 — 45
289 — 69
PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
129 — 13
282 — 218
Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf
Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.
Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.
Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.
Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
54 — 37
258 — 129
ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.
Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.
Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.
Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.
Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.
129 — 99
114 — 79
91 — 9
114 — 76
Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 1997 masehi bertepatan dengan tanggal22 Rabiul Akhir 1418 hijriyah dibuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan petugasHal 1 dari Hal 8 Put. No. 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr.Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dengan No. W.2a/K/21/1997 dan penggugatmerupakan Pewakif sekaligus Nadzirnya.3. Bahwa, sesuai salinan Ikrar Wakaf No.
Sebidang tanah wakaf seluas 3.000 m? sesuai Persil No. 24.a, terletakdi Desa Subak Jelateng, Kecamatan Narmada, Kabupaten LombokBarat, dengan batas :Utara : Sawah H. Darwis.Timur : Tanah Kubur Ketapang.Selatan : Sawah Halil.Barat : Sawah Haji Darwis.Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa.4. Bahwa, sejak diwakafkan pada tahun 1997, tanah wakaf tersebut dikeloladan dikerjakan oleh anak almarhum H. Moh. Husni yang bernama H.
Oleh karena itu) para tergugat wajibmengembalikan tanah wakaf serta wajib pula membayar ganti rugi hasilpanen yang semestinya diperoleh selama 8 (delapan tahun, yang kalaudiperhitungkan hasil panen dalam 1(satu) tahun sebesar Rp.20.000.000,(dua uluh juta rupiah) = Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah).Bahwa, dengan tanah wakaf objek sengketa saat ini dalam kondisi rusakberat, maka para tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kondisi tanahwakaf objek sengketa tersebut seperti sediakala,
Menetapkan penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.4. Menetapkan H. Moh. Husni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni1963.5. Menetapkan penggugat telah mewakafkan tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.6. Menetapkan tanah wakaf/objek sengketa sebagaimana posita pada point4 adalah tanah wakaf Masjid Baiturrahim Pejarakan.7.
Tidak jelas status penggugat dalam kasus sengketa tanah wakaf objeksengketa, yakni antara penggugat, Pewakif, Nadzir, pengurus MasjidBaeturrahim, dan pengelola objek sengketa.2. Tidak jelas alasan perpindahan tangan objek sengketa dari penggugatsebagai Pewakif, Nadzir dan pengelola ke tangan para tergugat.3.
145 — 40
111 — 88
Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan sertipikat Hak Milik Nomor 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi, tercatat diantaranya atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd.Rahim Lubis;- Sebelah Timur dengan Gang;- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;- Sebelah Barat
berbatas dengan tanah Negara,adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim tersebut pada angka 2 di atas;Dalam Rekonvensi.- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat untuk seluruhnya.
;Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara.Adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumSyech H.M. Hasyim;Dalam Rekonvensi : Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensiuntuk seluruhnya.Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
Sofiah meninggal dunia padatahun 1915 yang dikebumikan di tanah wakaf terperkara.Menimbang, bahwa dailildalil Para Penggugat tentang kebenaran tanahwakaf tersebut dalam perkara ini telah didukung dengan buktibukti yang terdiridari bukti tanda P.1 sampai P.15 yang mana terbitnya buktibukti tersebutterjadi secara berurutan sejak tahun 1943 sampai dengan tanggal 16September 2017 dan semua bukti tersebut berkaitan erat dengan wakaf yangdisengketakan dalam perkara ini baik secara formil maupun secara
tanah Negara,adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumSyech H.M. Hasyim tersebut pada angka 2 di atas;Dalam Rekonvensi.
228 — 202
PUTUSANNomor 56/Pdt.G/2021/PTA.MTRerectseaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan wakaf antara pihakpihak sebagai berikut:FAHRONY, umur 44 tahun, Jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, WNI,1.pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di LingkunganBugis, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bugis, KecamatanSumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Pathurrahman
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR BIN ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : Heri Saputra, S.H.
100 — 53
164 — 96
PEMERINTAH RI Cq Kementerian Agama RI Cq Badan Wakaf IndonesiaPusat Cq Badan Wakaf Indonesia Provinsi AcehCq Badan Wakaf Indonesia Kabupaten AcehTengah berkedudukan di Aceh Tengah, dahulusebagal Tegugat XII, sekarang Terbanding XII ;Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan denganperkara inl ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0080/Pdt.G/2015/MSTkntanggal 31
No 33 /Pdt.G/2017/MSAcehMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan cara pembuatannya tidak dilengkapi dengan surat keterangandari Kepala Desa/Lurah sebagaimana maksud dari Buku II tersebut di atas danjuga bunyi dari Surat Kuasa tanggal 28 April 2000 tersebut dibuat bukan untukkeperluan Pembatalan Wakaf, akan tetapi untuk keperluan meminta FatwaWaris dari harta peninggalan Almarhum Abu Bakar Bintang kepada PengadilanAgama (tanpa menyebutkan Pengadilan Agama yang dituju), maka