PUTUSANNomor 0170/Pdt.G/2019/PA.NjlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 29 September 1984,umur Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, AgamaIslam, WNI, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Tinggal di Kecamatan Cigasong, KabupatenMajalengka, sebagai

Bahwa Penggugat dalam hal ini secara materiil, bertindak untuk dan atasnama, untuk melakukan perbuatan hukum menyewakan berupa 1 (Satu) unitKapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter SectionDredger (CSD) kepada Tergugat yang mana proses sewa menyewatersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang dibuatHalaman 2 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLGdan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober2020 di Palembang;Bahwa dikarenakan objek sewa menyewa

Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.RAMADHANI MITRA SAKTI melakukan Perbuatan Hukum Menyewakankapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Charter/Sewa KapalJenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu Antara PT.

PERDANAABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30Oktober 2020, dengan pengoperasian kapal keruk tetap dilaksanakanoleh penggugat dan sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat (Vide Bukti P.1) yaitu sebagai berikut : 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered JenisCutter Section Dredger (CSD)a. Nama Kapal Keruk : CSD Sekayub.

Bahwa Penggugat juga dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPT.RAMADHANI MITRA SAKTI untuk melakukan perbuatan hukummenyewa kapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kapal KerukA.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger(CSD), tanpa crew dan pipa plooting, maupun kebutuhan kapal lainnya(oli, sling, baut,dll) sebagaimana dituangkan dalam Surat PerjanjianSewa Kapal Keruk Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG2020, Tanggal 06 November 2020, dan sewa menyewa tersebutdilakukan

oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Vide Bukti P.2) yaitusebagai berikut : 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered JenisCutter Section Dredger (CSD)a.

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak masyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.436.763,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa September 2006 sebesar Rp3.436.763karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Meyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Februari 2006 sebesar Rp17.950.060,karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Dengan sistem inimasyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggudikeluarkannya suatu' ketetapan pajak oleh Fiskus.Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelahadanya Surat Ketetapan Pajak;Sementara Self Assessment System merupakan suatusistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuhkepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utangpajak.

Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/123/07 tanggal 3 Mei 2007 diterbitkan berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Karikpa Medan Dua denganNomor LAP122/WPJ.01/RP.02/2007 tanggal 30 April 2007;Bahwa Put.28348/PP/M.X/15/2010 adalah sengketa atasSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/123/07 tanggal 3 Mei 2007 yang diterbitkan berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Karikpa Medan Dua denganNomor LAP122/WPJ.01/RP.02/2007 tanggal 30 April 2007;Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebuah alat dalamsistem Self

Menurut Pemohon Peninjauan Kembaliadalah ranah Self Assesment bukan Official Assesmentsebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim belummengindahkan perubahan sistem perpajakan Indonesiasebagaimana digambarkan bahwa Official AssessmentSystem telah berakhir pada Tahun 1967, yaitu dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1967tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata CaraPemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak

adalah pengajuan banding terhadap pajak masukan yang tidak dapatdikreditkan sebesar Rp10.491.800,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juli 2005 sebesar Rp10.491.800,00 kaberdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajpenerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH;b. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya;c.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita sejumlah 163 batang(seratus enam puluh tiga) batang atau sama dengan 6,5024 M3, bukantermasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal inisesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 5 ayat(1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil

perjanjian dasar yangmerupakan kesepakatan bersifat umum yang mengatur mengenaipengadaan dan pengoperasian mekanisasi pertanian wilayah PesisirSelatan atas usaha kerja sama antara Penggugat dengan Turut Tergugat ,Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat , dalam pengaturan mengenaimekanisasi kerja sama termasuk pembiayaan oleh Bank yakni Tergugat ,adapun pembelian dan manajemen penjualan jasa mekanisasi pertanian olehPenggugat dan Turut Tergugat Il dan dalam hal mengatur tentang sistempenjaminan termasuk Self

dan perjanjian antara Penggugat danMitra Kerja i.c Turut Tergugat Il, yang selanjutnya disebut Perjanjian DuaPihak secara keseluruhan mengatur halhal sebagai berikut: Tergugat akan memberikan fasilitas pinjaman Kredit Investasi MultiGuna (KIMG) khusus untuk pembiayaan pengadaan/pembeliansebagian (maksimal 75%) alat dan mesin pertanian (disingkatAlsintan) kepada Turut Tergugat Il yang besarnya masingmasingmaksimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)sedangkan sisanya dalam bentuk Self

Nomor 62 PK/Pdt/2017bukti penerimaan dan keabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugatkerjasama dan telah disetujui oleh Tergugat ; Penggugat selaku mitra usaha kerjasama dalam perjanjian kerjasamausaha alsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modalsebesar 35% dari total nilai pembelian alsintan, yaitu berupa pembiayaanatas kekurangan dan pembelian alsintan (Self Financing) berikut danaoperasional seperti penyediaan kantor, gaji karyawan dan lainlain), olehkarena Tergugat hanya menyediakan

PUTUSANNomor 2798/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan C RT.001 RW. 021 DesaWonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

P/2016/PA Pra.Zo * *SELF I IY aDEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadiian Agana Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Akmaiudin Din Amag Tamvrin, urmur 38 tahun, agama isiam, PendidikanSMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DusunLauk Rurung , Desa Kopang Rembiga, KecamatanKopang, Kabupaien Lombok Tengah, seianjuinya disebuisebagai Pemohon ;Nuraeni binti

Bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukanpada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan system Self Assesment makaDirjen Pajak akan melakukak Audit Pada SPM PPN sesuai denganUndangUndang PPN Nomor 42 tentang PPN, koreksi yang dilakukanoleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasaUndangUndang KUP, oleh karenanya Pemohon Banding sangat dirugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagi pembayarpajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;.

PUTUSANNomor 2526/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:PENGGUGATmelawanTERGUGATPengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

PUTUSANNomor 2677/Pdt.G/2017/PA.JrSAI :SELF >>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaankaryawan toko, tempat tinggal di Dusun Krajan Kidul RT.003 RW. 009Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada Agoes Triono, SH., Advokat

kawasan hutan dan perairanProvinsi kemudian dengan dilampiri profosal tekhnis (permohonan, KTPdil) dan untuk pembangunan bendungan atau fasilitas lainnya yangbersifat untuk kepentingan umum ;Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN SbwBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.43/MENHUTII/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dapat saksi jelaskan bahwa dari kegiatanpengangkutan atau peredaran serta pengolahan hasil hutan kayudilaksanakan secara Self

Assessment melalui SIPUHH Online (SistemInformasi Penatausahaan Hasil Hutan) dalam pengangkutan kayu harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)dengan Sistem Online ;Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK secara Self Asessment melaluiaplikasi SIPUHH Online yang merupakan Karyawan pemegang ijin yangmemilikiBahwa Kayu yang berasal dari alam yang memiliki ijin pemanfaatan kayuatau IPK dari Menteri Kehutanan kemudian untuk

permusyawaratan Majelis Hakiminggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 15r 2017 telah sepakat bulat berpendapat bahwa yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihalSurat Tagihan/Peringatan Ketiga (vide bukti P10=T16);Menimbang, Bahwa karena jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) terutang dalam objek sengketa (vide bukti P10=T16) adalah jenisPNBP yang terutang dihitung sendiri oleh wajib bayar (self

PUTUSANNomor 0137/Pdt.G/2019/PA.NjlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 05 April 1983, umur35 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaanburuh, beralamat di Kecamatan Majalengka KabupatenMajalengka, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal

melanggarasas Praduga tidak bersalah (The presumption of innocence) dimana hanya atasdasar dugaan dan indikasi bahwa pemohon melakukan transaksi dengan PKPyang terindikasi fiktif, termohon telah menghukum pemohon denganmenetapkan dasar koreksi tanpa prosedur pemeriksaan yang baku dan tanpakonfirmasi (hak jawab Wajib Pajak) terhadap data/informasi yang ada,termohon nyatanyata telah memperlakukan pemohon selaku Wajib Pajakdalam posisi bersalah tanpa pernah diklarifikasikan terlebih dahulu kepadapemohon (self

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak1517,3.181920Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 ;Bahwa atas dasar uraian pada butir 17.1. dan 17.2 tersebut di atas,apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian secara tepatdan benar, maka tidak ada putusan yang lain selain Majelis Hakimmengabulkan Permohonan Banding pemohon;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsipprinsip yang adadalam ketentuan perpajakan, khususnya dalam sistem self

kawasan hutan dan perairanProvinsi kemudian dengan dilampiri profosal tekhnis (permohonan, KTPdil) dan untuk pembangunan bendungan atau fasilitas lainnya yangbersifat untuk kepentingan umum ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.43/MENHUTII/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/LH/2020/PN Sbwberasal dari Hutan Alam dapat Ahli jelaskan bahwa dari kegiatanpengangkutan atau peredaran serta pengolahan hasil hutan kayudilaksanakan secara Self

Assessment melalui SIPUHH Online (SistemInformasi Penatausahaan Hasil Hutan) dalam pengangkutan kayu harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)dengan Sistem Online ;Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK secara Self Asessment melaluiaplikasi SIPUHH Online yang merupakan Karyawan pemegang ijin yangmemiliki;Bahwa kayu yang berasal dari alam yang memiliki ijin pemanfaatan kayuatau IPK dari Menteri Kehutanan kemudian

PUTUSANNomor 0047/Pdt.G/2019/PA.NjlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 24 Desember 1986,umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, TempatTinggal di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka,dalam hal ini

mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O07Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KangeanNomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Kgn, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Kgn hal 1 dari 12 7 aryfy secara syariat Islam pada tanggal 03 Maret 2003,vai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanpnep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/6/III/2003tinggal ,di ruSum self