Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minimdan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari padaperaturan perundangundangan yang jelas dan pasti, namun hanyamendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan terdahulu tanoa memberikan alasan yuridisapapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yangseharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;.

Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapatlebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakanstatus hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruhdengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan HakimPengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sbytanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000tanggal 08 Februari ;.

No. 1985 K/Pdt/2008Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari padaputusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;7.

Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat HakMilik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkupsengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pulasengketa Perdata dari sisi Perobuatan Melawan Hukum Pejabat KantorPertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkupPeradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikanpertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat ataumengambil alin pertimbangan perkara warisan dalam

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidakberwenangHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkatau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksudmelawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelan memperoleh jjin Menteri untuk kepentingan

Kemudian elemen pertama haruslah ditujukan atau dikaitkanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebin dahulu element yang kedua,yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk KristalMetamfetamine, yang dapat dari tangan Terdakwa termasuk NakotikaGolongan bukan Tanaman;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkapdalam persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hariSelasa tanggal 2 April 2019

ForensikSurabaya;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) paketserbuk Kristal Metamfetamine telah ditemukan di dalam kotak rokok RedBold dari saku kanan depan celana terdakwa dinyatakan tergolong Narkotikagolongan bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui, bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019sekira pukul 14.30 wib. terdakwa bersama orang

dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak rokokRed Bold, kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun saat terdakwaberada di pertigaan jalan Tambun Bungai ketika berhenti karena lampu trafficlight menyala merah, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dankemudian oleh Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlahbarang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal Metamfetamine tersebut;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkMenimbang, bahwa mendasari

:cceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeenees PEMOHON; Pengadilan Negeri terSebut ; 222enen nn ene neeTelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15Maret 2019 dengan Register No. 83/Pdt.P/2019/PN.Sda ;Bahwa Pemohon telah mencabut Surat Permohonan karena adanyakesalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan mempelajari alasanalasan yang mendasari dari permohonan yang diajukan

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam PutusanNomor 02/G/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010, memberikanpertimbangan hukum (dalam halaman 29) yang mendasari amar putusannyaantara lain sebagai berikut :a. Bahwa Bupati Purbalinga dalam menjatuhkan hukuman disiplin beratterhadap Penggugat dengan memberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil mendasarkan PutusanPengadilan Negeri Purbalingga ;b.

Bahwa Tergugat dalam memperberat hukuman disiplin dariPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat tidakmemberikan alasan, pertimbangan yang mendasari memperberathukuman Penggugat ;c.

hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta khususnyapada halaman 28 sampai dengan 29 dalam putusannya Nomor02/G/2010/PTTUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010 yang menyatakan bahwaBupati Purbalingga dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadapPenggugat yaitu memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, adalahkeliru dan tidak cermat, sebab sebagaimana dalam faktor menimbang SuratKeputusan Bupati tersebut bahwa yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSITERMOHON II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Samarinda;Bahwa setelah meneliti dan mengamati dokumendokumen yang dimilikioleh anak dari Pemberi Kuasa telah diperhatikan dengan seksama terdapatperbedaan penulisan huruf pada nama antara Kutipan Akta Kelahiran danjazah, hal ini menurut hemat kami agar segera diperbaiki dan dilakukanperubahan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;Bahwa perbedaan nama yang terdapat dalam dokumendokumen yangdimiliki oleh klien kami berdampak hukum yang signifikan terhadapanurusan administrasi, maka mendasari

dari alasan tersebut kamimengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dari ARSILLACHAIRUNNISA; pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ARSILLACHAIRUNISSA; sesuai tertulis pada ljazah anak Pemberi Kuasa atauPEMOHON;Bahwa akibat kesalahan penulisan nama tersebut anak Pemberi Kuasasering kali mengalami sakitsakitan yang tidak jelas penyebabnya;:Bahwa mendasari dalildalil dan alasan yang disampaikan oleh PEMOHONmaka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 93ayat (2) Perpes

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

bahwa, untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonanPemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti bukti yangdiajukan Pemohon dalam persidangan;Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan buktisurat P1 s/d P5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannyasebagaimana tersebut di atas, menurut hakim telah memenuhi persyaratan hukumformal ataupun materiil hukum yang berlaku, oleh karenanya bukti bukti dapatdijadikan bukti dalam permohonan ini.Menimbang bahwa, mendasari

Bahwa Para Pemohon dapat mewakili kKepentingan anaknya, yang belumdewasa dalam melakukan tindakan hukum ;Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas bila dihubungkan dengan isipermohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan/ diizinkan untuk mewakilianaknya yang belum dewasa untuk melakukan perobuatan hukum dalam menandatangani pengagunan saham PT.

Tingkat Pertama sudahtepat dan benar dapat diambil alin menjadi pertimbangan hukum sendiriPengadilan Tingkat Banding;Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.PbrMenimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa angka 5 tersebutdan tanggapan melalui jawaban Tergugat terhadap item gugatan nomor 5Tergugat telah memberikan list harta bersama tersebut tediri dari a, b, c, d, e, f,g, dan h, dalam gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut, positanya tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Posita tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau adadasar hukum tetapi tidak menjelaskan Fakta kejadian atau sebaliknya. 2. Tidakjelas obyek yang disengketakan yakni tidak menyebut letak lokasi, tidak jelasbatas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa ;B. Harta Benda Bergerak.Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 5 berupa Mobilmerek Honda an. Juniar Ernawaty BM Nomor 123 R.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, dalildalil yang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas(sumir), dimana Penggugat menyatakan perihal yang mendasari

Kejelasan gugatan diperlukanuntuk dijadikan dasar hukum maupun proses pembuktiannya dalam persidangan.2 Bahwa, apabila penggugat sepenuhnya mendasari gugatannya pada adanyawanprestasi yang dilakukan tergugat, sesuai pernjanjian yang pembuktiannyaberdasarkan pada surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh tergugatdan penggugat, maka sesungguhnya perjanjian ini telah selesai dan atau berakhirbersamaan dengan dilaksanakannya isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidaksegera melunasi hutangnya

perjanjian pada surat pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat, perjanjian tersebut telah berakhir karena telahdilaksanakan isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidak segera melunasihutangnya maka penggugat melaporkan tergugat kepada pihak berwajib/polisi.Hal tersebut telah dilaksanakan dimana tergugat telah dipidana penipuan denganputusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi.Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkaitdengan gugatannya tidak jelas, hal yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama islam , pendidikan SMK, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan CibinongKabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMK, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Abadi Jaya KotaDepok , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.Adapun yang alasan yang mendasari Permohonan Pemohon tersebut adalahsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 27 September 2016 dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor0371/061/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTambakdahan, Kabupaten Subang;2.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami isteri di Rumah Orangtua Termohon di Dusun Wanasari, RT.008/RW.002,Desa Wanajaya

dengan sungguhsungguh mendamaikanpara pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator, sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangPutusan No. 127/Pdt.G/2010/PA.Prob. 910Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;no Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI III10telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs Gls prt. x1 LealArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;5 MII aU I JI J Vel paslbArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

Bahwa ternyata hingga persidangan sampai pada pembacaan putusanOditur Militer tidak dapat menunjukkan surat penetapan KetuaPengadilan Negeri Cibinong tersebut, dengan demikian seluruh alat buktiyang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang mendasari suratpenetapan tersebut tidak sah, alat bukti yang tidak sah tersebut antaralain :Barangbarang :Hal. 14 dari 29 hal. Put.

pendapatSOCRATES dimana dalam pengambilan keputusan Majelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tidak terpengaruh,dan memutus dengan utuh dan tidak berat sebelah sehingga pendapattersebut mendasari teori GUSTAV RADBRUCH dimana putusan dariHal. 21 dari 29 hal.

Bahwa ternyata hingga persidangan sampai pada pembacaanputusan Oditur Militer tidak dapat menunjukkan surat penetapanKetua Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dengan demikianseluruh alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidanganyang mendasari surat penetapan tersebut tidak sah.Alat bukti yang tidak sah tersebut antara lain :Barangbarang :1 (satu) buah timbangan.2 (dua) buah gunting.1 (rol) solasi.1 (satu) pak kantong plastik.1 (satu) buku tabungan Bukopin atas nama, Yulius Rante Tasakdengan

Aris Sampelalongdengan mendasari Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP denganmelaporkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkanpersetujuan maka diterbitkan surat penetapan Nomor 424/PEN.PID/2005/PN.CBN tanggal 8 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri Cibinong H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. (surattersebut terlampir dalam berkas perkara)"."Mengenai barang bukti bubuk putih Narkotika jenis Heroin Brutto 200(dua ratus) gram.

Bahwa karena pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara inihanya mendasari pada buktibukti yang tidak sah maka putusan AQuo harus dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.Keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Judex Facti TingkatBanding yang menyatakan "Menimbang : Bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Bandingtidak dapat menerima keberatankeberatan yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa, kecuali mengenai pidana tambahanpemecatan dari

Putusan Nomor 155 /B/PK/PJK/201410.2.Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari pertimbangannya dengananalisa uang masuk dalam rekening Koran atas invoice dari FakturPajak yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji buktimateri, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)tidak dapat membuktikanFaktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen

resmi dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sendiri yang mendasari dibatalkannyaFaktur Pajak tersebut, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut tidak sesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal76 dan Pasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainyapunTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali

Majelis tetapmeneliti Rekening Koran Pemohon Banding dan terlihat bahwaPemohon Banding memang tidak pernah menerima pembayaranatas tagihan sebagaimana Invoice Nomor : GTR/04/130104tanggal 13 Januari 2004 tersebut sehingga secara faktual InvoiceNomor : GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa :Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

pertimbangannya dengananalisa uang masuk dalam rekening Koran atas invoice dari FakturPajak yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji buktimateri, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan Faktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sendiri yang mendasari dibatalkannyaFaktur Pajak tersebut

yangkemudian menyatakan : ..sehingga Majelis berpendapat bahwaFaktur Pajak Nomor : 0580000151 tanggal 23 Maret 2004telahdibatalkan dan diganti dengan Faktur Pajak Standar Nomor:EBYEB0580000173 tanggal 28 Mei 2004;Bahwanyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanFaktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sendiriyang mendasari

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai danmembenarkan alasanalasan yang mendasari permohonan Pemohon :Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliksecara lisan yang pada pokoknya membenarkan ;Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon

2013 Nomor 863/33/425.203/2013, oleh karena ituPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan disiplin PegawaiNegeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang jin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari