Ditemukan 4884 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Njop pbb
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 —
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001 denganperhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenurutNo Uraian Pemeriksa Pemohon Banding KkoreksiData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.93 1.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 165 & 64 165 & 64NJOP Bumi per m2 (Rp) 4.100 . 4.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 1.100.000 1.100.000NJOP (Rp)343 .658.080.000343.658.080.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 48098,080.08 343.658.080.0002
    Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 48090.080.08 343.650.080.000Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% 40%45 NJKP S7400.052.00 137.460.032.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 687.300.160 687.300.160Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) = 343.650.080PBB yang harus dibayar 687.300.160 343.650.080 343.650.0808 Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus dibayar 687.300.160 167.015.380 520.284.7809 Denda administrasi
    Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018Indragiri Citra No.2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2013 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 165 4.100 340.020.380.000Bangunan 3.307 64 1.100.000 3.637.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 343.658.080.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 343.650.080.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 343.650.080.000 137.460.032.000Pajak
    PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2013 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp208.769.225,00; dengan perincian sebagai berikut: 5 5 NJOP
Putus : 01-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2016 — HARYANTO
12437
  • Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.
    Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.
    Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.
    Untuk tanah di Kalongane cLuas : 40.000 m2e Harga pasaran umum : 35.000 s/d 50.000e NJOP terendah/tertinggi : 55.000 s/d 73.000e Nilai Ratarata sebesar : Rp 2.130.000.000,e Bahwa setahu saksi bahwa untuk harga NJOP tertinggi untuktanah di Desa Nyatnyono adalah sebagaimana data yangdisampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerahpada rapat tanggal 6 Juli 2006 yaitu sebesar 31.000 s/d 41.000.e Bahwa saksi mengetahui jika pernah ada surat yang dikirimsebelumnya dengan jawaban harga NJOP tertinggi
    /2006 tanggal 12 Juni2006 tentang Informasi NJOP Tahun 2006 di KP.
    SendangrejoKelurahan Nyatnyono untuk NJOP tertinggi adalah 31.000 s/d41.000/m2 dan NJOP terendah adalah 12.000 s/d 17.000/ m2.Bahwa sebelum Kepala Kantor KPBD mengirimkan surat kepadaKepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Semarang dengansurat Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP2006 di Kelurahan Nyatnyono, pernah mengirim surat Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP, dalam surattersebut isinya meminta informasi harga NJOP tanah milik DinasBina Marga Prop.
    Jateng di Desa Nyatnyono, atas surat tersebutmendapatkan jawaban dari Kantor Pelayanan PBB KabupatenSemarang dengan surat Nomor : S. 1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 tentang Informasi NJOP tahun 2006 diKelurahan Nyatnyono bahwa NJOP tertinggi adalah 114.000 s/d142.000/m2 dan NJOP Terendah adalah 4.100 s/d 5.900/m2.Namun dengan alasan bahwa selisih antara harga NJOP tertinggidan terendah terlalu mencolok, maka Kepala Kantor mengirimsurat kembali dan untuk lokasi tanahnya langsung menunjukuntuk
    Semarangsebagai berikut :e NJOP tertinggi 114.000 s/d 142.000/m2.e NJOP terendah 4.100 s/d 5.900/m2.e Bahwa kemudian Kepala Kantor KPBD Propinsi Jateng menyuratikembali kantor PBB kab. Semarang untuk meminta informasitentang harga NJOP tanah sekitar Kp.Sendang Rejo RT.001/Rw.07 Kel. Nyatnyono kec.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4139 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER;
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kotawaringin Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Luas Kelas NJOP per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.00 189 600 181.410.000.0000Banguna 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000nNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427 .200Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2019,kemudian
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp423.427.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Luas Kelas NJOP
    per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.000 189 600 181.410.000.000Bangunan 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUKIT ASAM (PERSERO), TBK;
7427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.466.081.117.0702 Bangunan 17.738.153.5003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.483.819.270.5704 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.483.811.770.5706 NJKP (40%) 1.793.524.708.2287 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.967.623.5418 PBB yang telah dibayar 8.873.369.2869 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 94.254.25510 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 23.563.56411 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 117.817.819 Halaman 2 dari 8 halaman.
    melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casunilai kKewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankanasas kebenaran materiel dan kKlasifikasi bumi yang melandaskanKlasifikasi Bumi menurut NJOP
Putus : 28-10-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — TJAHJONO SOEHARDI VS BUDI SOESETIJO,S.H.
11659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% (sepuluhpersen) dari nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Biliton Nomor 1618, Surabaya, tanpa dikurangi biayateknis operasional;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% dari NilaiJual Objek Pajak NJOP atas tanah dan bangunan yang terletak di JalanBaliton Nomor 1618, Surabaya, dikurangi biaya taktis operasional yaitusebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telahditerima Penggugat;4.
    Bila dalam petitum gugatan disebutkan bahwa besaran sukses feeadalah 10% dari nilai tanah dan bangunan, dirubah dan digantimenjadi 10% dari Nilai Jual Obyek Pajak NJOP tanah danbangunan. Walaupun tidak dijelaskan juga oleh Judex Juris, NJOPpada Tahun berapa?
    , pada saat pemberian jasa bantuan olehPenggugat (NJOP Tahun 2004) ataukah NJOP pada saat putusankasasi pada perkara Tata Usaha Negara Nomor 115 K/TUN/2004yang diurus Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat,tanggal 24 Februari 2005 (NJOP Tahun 2005)?;b.
    Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10%dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Baliton Nomor1618, Surabaya, dikurangi biayataktis operasional yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah) yang telah diterima Penggugat;4.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SuratPemberitahnuan Pajak Terutang, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel di bawah ini: Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihBanding (a) (b) (C) (d) = (b) ) 1 Bumi (M2) 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 2 Bangunan (M2) 3 NJOP
    per M2 11.500,00 11.500,00 11.500,00 INNJOP sebagai Dasar4 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00Pengenaan PBB INJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) INJOP Untuk Penghitungan 6 Sy 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,008 PBB Yang Terhutang 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Pemohon Banding mohon kepadaMajelis
    Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal30 April 2013 Tahun Pajak 2013, atas nama: BUT Inpex Babar Selaru Ltd,NPWP: 03.190.848.6081.000, beralamat di Gedung Mid Plaza Lantai 7,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 11, Jakarta, 10220, sehinggaperhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 0,00Bangunan NJOP sebagai DPP 0,00NJOPTKP 0,00NJOP 0,00NJKP (40%) 0,00PBB Terutang (0,5%) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Bumi Rp 0,00Bangunan Rp NJOP
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAYACAYO ASRITAMA,
81106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1051/WPJ.15/2015 tanggal24 Agustus 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor73.09.000.809.323.0021.3 tanggal 30 Mei 2014 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Dayacayo Asritama, NPWP/NOP 01.354.220.4809.001/73.09.000.809.323.0021.3, beralamat di Jalan Siloro, Desa Mangilu,Kecamatan Bungoro, Pangkep, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: NJOP
    Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2020menjadi Rp362.600.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan TahunPajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan
    Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan BangunanTahun Pajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu Majelis Hakim Agung berpendapatbahwa perhitungan atas PBB P3 tahun 2014 untuk komoditas marmermenggunakan angka kapitalisasi untuk komoditas mineral yang telah diujikebenarannya oleh Majelis
    b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp362.600.000,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELAGA SARI PERSADA;
8143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 552.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 12.000.000(NJOPTKP)3 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan& dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 52.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan & dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Putus : 12-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2871 K/Pdt/2011
Tanggal 12 September 2012 — PENGALAMEN SEMBIRING, SH dkk vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO dkk
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP
    bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP
    ) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP
    Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.
    Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /
Register : 29-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN WAMENA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16397
  • Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2 atau seluas yangdipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2= Rp.6.075.000.000 (enam miliyar tujuh puluh lima juta rupiah),berdasarkan NJOP tanah objek tahun 2012 yang belum diperbaharui. PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021. Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2/seluas yangdipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok xRp.1.000.000/M2 = Rp.25.000.000.000.
    (dua puluh lima miliyar rupiah),yang mengacu pada fakta harga pasar pada zona nilai jual objeksengketa dan kantor pertanahan jika pembaharuan NJOP pada tahun2021, maka NJOP objek sengketa mengalami peningkatan dariRp.243.000/M2 pada tahun 2012 dapat mencapai Rp.1.000.000/M2pada tahun 2021. Bahwa selama terjadinya sengketa dengan tergugat, terdapat 10unit rumah milik para penggugat yang terdapat diatas tanah objeksengketa dibakar oleh sat pol PP adalah sebesar Rp.200.000.000.
    (dua puluh lima miliyar rupiah); Total kerugian yang dialami oleh para pengugat baik materiil maupunimateriil adalah dengan perincian sebagai berikut:PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2021/PN WmnAdalah sebesar Rp.31.275.000.000.(tiga puluh satu miliyar dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imaterill.PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021, dapat diperhitungkan:Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.
    Menyatakan menurut hukum, menghukum tergugat untuk membayarganti rugi kepada para penggugat baik materiil maupun imateriil atas tanahobjek sengketa, dengan perincian sbb: PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012. Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2/seluas yangdipagar keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2 =Rp.6.075.000.000. (enam miliyar tujun puluh lima juta rupiah), NJOtahun 2012.e PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.
    Total kerugian para pengugat baik materiil maupun imateriil adalah:PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.Adalah sebesar Rp.31.275.000.000.(tiga puluh satu miliyar dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil.PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.(lima puluh miliyar dua ratus jutarupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil;10.Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.20.000.000.
Putus : 19-01-2010 — Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Januari 2010 — Drs. ALI MUSTOFA, M.Si Bin MOH. TASRIP
7246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.
    SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.
    SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.
    SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.
    SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.
Register : 14-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Wtp
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7429
  • (Nilai jualobjek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 700.000.000.,.* Hipotik tahap II senilai Rp. 66.000.000.,.* Hipotik tahap III senilai Rp. 86.000.000,.SHM No. 11/Desa Paccing tanggal 31 Desember 1981,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 430.301.000, (Empatratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 16 dari 28 Hal.
    ratus lima puluhdua ribu rupiah) dan lantai jemur senilaiRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 150.000.000..SHM No. 245/Desa Paccing tanggal 10 Mei 2002,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 69.101.000, (Enampuluh Sembilan juta seratus satu ribu rupiah) dan lantaijemur senilai Rp.30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang
    tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 17 dari 28 Hal.
    No.822/Pdt.G/2020/PA.Wip9.69.79.8* Hipotik tahap senilai Rp. 80.000.000..SHM No. 26/xxxx XxXxxxxxx tanggal 11 Mei 2005,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 68.404.000, (Enampuluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 50.000.000..SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei2007, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 57.600.000.
    (Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 128.000.000.,.SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15September 2009, dengan Taksasi tanah senilai Rp.108.450.000, (Seratus delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objekpajak), dengan pengambilan hutang yaitu
Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
334260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , lalu dijawab: wah belum tahu Pak karena prosesappraisal dan NJOP belum selesai, kemudian Ir.
    No. 111 PK/Pid.Sus/2015Kelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar 1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas AO7 NJOP sebesarRp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang
    luas 29.902 m2 kelas AO7 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empatratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per m2 menjadi sebesarRp12.827.985.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh jutasembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga NJOP untukperhitungan PBB seluruhnya menjadi sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapanHal. 21 dari 189 hal Put.
    BarataIndonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkanKelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar Rpo1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas AO7 NJOP sebesarRp429.000,00
    Ngagel No. 109 Surabayamempunyai 3 (tiga) NJOP, yaitu tanggal 2 Januari 2004dengan nilai NJOP sebesar Rp. 147 Milyar, tanggal 12Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebihdan pada tanggal 11 Maret 2004 dengan nilai NJOP sebesarRp. 80 Milyar lebih;Hal. 142 dari 189 hal Put.
Register : 28-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1746 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — BUT. STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP
    /M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4
    Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per
    M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Tng
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7510
  • NJOP PBB sebesar: Rp. 433.611.0000. Hargaperkiraan nilai jual dilingkungan sekitar lokasi Rp. 900 juta;Tanah luas : + 80 m? berikut bangunan rumah tinggal + 70 m?yang terletak di XXXXX, Kota Tangerang. ( Fotokopi SHMterlampir). NJOP PBB sebesar : Rp. 169.040.000. Hargaperkiraan nilai jual dilingkungan sekitar lokasi Rp.600 juta;Tanah luas : + 200 m? berikut bangunan rumah tinggal kontrakan 6pintu + 150 m? yang terletak di XXXXX, Kota Tangerang.
    (Fotokopi SHMterlampir) (Aset dikuasai oleh TERGUGAT).NJOP PBB sebesar:Rp. 168.030.000, Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitarlokasi Rp. 250 juta;9.2.3. Tanah luas : + 77 m? berikut bangunan rumah tinggal + 70m? yang terletak di Jl. CXXXXX, ., Tangerang. (Fotokopi SHMHal. 18 dari 56. Put. No. 293/Padt.G/2018/PA. Tng.9.3:terlampir). NJOP PBB berdasarkan lingkungan sekitar sebesar :Rp. 138.054.000. Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitarlokasi Rp. 500 juta;9.2.4.
    NJOP PBBberdasarkan lingkungan sekitar sebesar : Rp. 146.862.000,(Fotokopi SHM terlampir) (Aset dikosongkan oleh TERGUGAT).Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitar lokasi Rp. 450 juta.9.2.5. Tanah luas : + 81 m? berikut bangunan rumah tinggal + 50 m2 yangterletak di XXXXX Tangerang. (Sertifikat dijaminkan di BANKXXXX ) (Aset dikuasai oleh TERGUGAT). NJOP PBB sebesar :Rp. 116.852.000. Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitarlokasi Rp. 750 Juta;9.2.6. Tanah luas: +60 =m?
    NJOP PBB sebesar :Rp. 433.611.000; Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitarlokasi Rp.900 juta;. Tanah luas : + 80 m? berikut bangunan rumah tinggal + 70 m2yang terletak di XXXXX, Tangerang. (Fotokopi SHM terlampir).NJOP PBB sebesar : Rp. 169.040.000. Harga perkiraan nilai jualdilingkungan sekitar lokasi Rp.600 juta;Tanah luas : + 200 m? berikut bangunan rumah tinggal kontrakan 6pintu + 150 m2 yang terletak di XXXXX, Kota Tangerang. (FotokopiAkte Jual Beli terlampir).
    NJOP PBBsebesar : Rp. 116.852.000;Harga perkiraan nilai jual dilingkungan sekitar lokasi Rp. 750 Juta;3.2.6. Tanah luas : + 60 m? berikut bangunan rumah tinggal + 50 m2yang terletak di XXXXX, ., Kota Tangerang. (Fotokopi Akte JualBeli terlampir) (Aset dikuasai oleh TERGUGAT). NJOP PBBsebesar : Rp. 96.696.000. . Harga perkiraan nilai jualdilingkungan sekitar lokasi Rp. 700 Juta;3.2.7. Kavling luas : + 130 m? yang terletak di XXXXX, KabupatenTangerang.
Putus : 02-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3202 K/Pdt/2013
Tanggal 2 Juli 2015 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayah Cq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol, dkk VS WONG ANWAR HAIRUDDIN
135133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TolMakassar dengan nilai ganti rugi sebesar Rp14.557.200.000,00 (empatbelas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), adalahhak milik almarhum Faharuddin Krg Kumala dan Lamakka bin Kumalaberdasarkan Rincik/tanah milik Indonesia (Cl), sesuai dengan uraiantersebut di atas;Besarnya uang ganti rugi tersebut di atas berdasarkan Surat KeputusanWalikota Makassar, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, yang didasari denganbesarnya NJOP
    dikeluarkannya Surat KeputusanWalikota Makassar sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/Kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, sampai saat ini tahun2012, sehingga kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya belum juga pihakTergugat merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah yang terkenaProyek Pembangunan Jalan Tol Makassar kepada Penggugat;Bahwa dengan naiknya dasar perhitungan pembayaran ganti rugi tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi II (dua) daribesarnya harga NJOP
    , menjadibesarnya NJOP tahun 2011 sebesar Rp500.000,00/M?, maka besarnyaganti rugi tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar,dari luas tanah 72.786 M? x Rp200.000,00/M2 sama denganRp14.557.200.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Walikota MakassarHal. 4 dari 28 hal. Put.
    Nomor 3202 K/Pdt/2013Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. tia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor 568/kep/593.83/2004tanggal 21 September 2004, sehingga dengan demikian bahwa, pihak Bee) FeaturesTergugat haruslah membayar kepada pihak Penggugat dengan hitunganberdasarkan besarnya harga tanah NJOP untuk tahun 2011 pada tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi Il yaitusebesar Rp500.000,00/ M2 atau sama dengan 72.786 M? xRp500.000,00/M?
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
98100
  • Kemudian KantorPelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang mengirimkan surat kepadaWalikota Tanjung Pinang dengan Nomor S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep68/WPJ.02/2008 tentangklasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota TanjungPinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan /Hal 17 dari 239 Pts.
    Lokasi NJOP NJOP teredahtertinggi (Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota 48.000. 27.000.Piring2 Bukit kursi P.
    Tugas tim penilai harga tanah adalahMerekomendasikan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acaraserta Merekomendasikan kepada tim 9 dimana harga mempedomani NilaiJual Obyek Pajak (NJOP), harga Pasar dan kondisi lahan seperti diaturdalam Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 28,e Bahwa penilaian harga tanah sebagaimana dimaksud melakukan penilaianharga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata / sebenarnya denganmemperhatikan NJOP
    Keterangan dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Tg.Pinang dengan Nomor : S128 /WPJ.09 / KP.07 / 2009 tentang informasi NJOP Tanah, bahwa NJOP diJl.Srikaton, Km. 12 terendah sebesar Rp.48.000, (empat puluh delapanHal 167 dari 239 Pts.
    inflasi ditambah NJOP dibagi dua( Rp.30.000. + Rp.56.000,) = Rp.43.000,(empat puluh tiga ribu rupiah)per M?
Register : 26-09-2013 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg..
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM
21253
  • S.2407/WPJ.07/KB.08/95 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa NJOP bumi tahun1994 untuk lokasi tanah Perumka yang ada di JI. Bobojong Desa GintungKerta, Kec.
    KAI),SEPTA T RAMADIN, SARMADI, AGUS HARI, GAZALI UMAR, IR.PY SUYATNO (almarhum), KOMARI (almarhum), JOKO SUROJO,SUDIRMAN, SUKANDI, TOTON (almarhum), MISBACH,ISMANYONO dan ATIK PALWANI dengan hasil rapat sebagai berikut1) Dalam hal menaksir harga tanah Perumka di KlariCitarum,Tim Sepakat dibedakan dalam dua harga :a) Untuk lahan seluas 60.985 m2 yang dijual kepada PT ,Mitraiase Ekaperwira dengan harga NJOP tertinggi yaituRp. 6000, per M2 karena untuk keperluan bisnis /pabrik;b) Untuk lahan seluas
    10.595 M2 yang akan dijual kepadapara penghuni dengan harga NJOP terendah yaitu Rp.5000, per M2, dengan pertimbangan untuk hunian dan2) Untuk pembelian tanah seluas 10.959 M2 oleh para penghuni,disarankan melalui PT Mitrasetia Ekaperwira yang sudahmenyetujui dengan persyaratan: harga tanah yangdisampaikan kepada para penghuni harus sama denganharga yang telah diputuskan oeh tim yaitu sebesar Rp. 5000,per M2 , dan dibuat perjanjian antara PT.
    MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan
    MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);b) Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan
Register : 19-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA TANGERANG Nomor 1915/Pdt.G/2021/PA.Tng
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5717
  • Bahwa ini sangat merugikan pihak Penggugat karena nilai NJOP tanahberdasarkan SPPT PBB tersebut sudah berada diangka Rp.4.605.000,(empat juta enam ratus lima ribu rupiah) /meter2 sehingga apabila nilai NJOPtersebut dikalikan dengan luasan tanah seluas 177 meter2 memang akandiperoleh angka Rp815.085.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah).Bahwa Penggugat mendapatkan info yang valid dan terpercaya bahwaberdasarkan Salinan atau Kutipan Risalah Lelang No.432/23/2020 tanggal 24September 2020, Sertipikat
    Hak Milik (SHM) No.5198 telah laku terjualdisekitar angka Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), angka ini sangatmerugikan Penggugat, karena nilainya hanya berada di bawah nilai NJOP,sementara faktanya harga pasaran tanah diwilayah tersebut berada jauhdiatas nilai harga NJOP;7.
    Bahwa harga pasar yang berlaku diwilayah tersebut, pada waktu itusudah mencapai angka kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00/meter2 danapabila dikalikan dengan luasan seluas 177/meter2 akan diperoleh angkaRp1.416.000.000,00 sehingga apabila dijual secara lelang dengan telahditerbitkannya Salinan atau Kutipan Risalan Lelang Nomor : 432/23/2020tertanggal 24 September 2020 dengan tingkat harga Rp700.000.000,00(dibawah harga NJOP) Penggugat telah mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp700.000.000,00 (
    immateril kepada Penggugatdengan rincian sebagai berikut:Kerugian Materil: Bertambahnya hutang pokok dari Penggugat kepada Turut Tergugat IIdan kepada Tergugat dari nilai hutang pokok sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebesarRp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5198 yang jauh dibawah hargapasar bahkan harganya dibawah nilai NJOP
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRI BUMI SENTOSA;
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agri Bumi Sentosa, NPWP:21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenuNo Uraian : Pemohon KPemeriksa .BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 62.931.800 62.931.800Luas Bangunan (m2) 275 275Kelas A41 & AQ A41 & AQNJOP Bumi per m2 (Rp) 2.450 . 2.450NJOP Bangunan per m2 (Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 154.268.160.000 154.268.160.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 154.268.160.000 154.268.160.000Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak2 (NJOPTKP
    ) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 154.260.160.000 154.260.160.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 61.704.064.000; 61.704.064.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 308.520.320 308.520.320Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.
    adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP96/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor00001/272/10/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2010, atasnama: PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001, beralamat diJalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, KalimantanSelatan, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaiberikut: ; ; NJOP
    PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2010 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp176.061.169,00; dengan perincian sebagai berikut : NJOP