Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 23/Tipikor/2012/PNJPR. tanggal 10 Oktober 2013, yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primar;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebutdi atas:Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.

SIMON PATABANG, M.M.tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013,sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya pidana kurunganpengganti pidana denda tersebut pada amar Nomor 4 putusan a quo, sehinggaamar Nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Drs.

Tipikor/2014/PNJPR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret2014 Terdakwa telan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut:Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 April 2014 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 April 2014

Jadi tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TipikorJayapura dalam putusannya Nomor 23/TIPIKOR/2012/PNJPR., tanggal 10Oktober 2013 pada halaman 75 alinea terakhir sampai halaman 76 barispertama sampai kedua antara lain sebagai berikut:"Menimbang bahwa Terdakwa Drs.

pemeriksaan tingkatkasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapbkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidakditerapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 23/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 2 Desember 2013 No. 21/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk yang dimintakan

Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umumtelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2014 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2014dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding Nomor : 01/TIPIKOR

Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTYtanggal 10 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 21/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tanggal 2 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri

No.590 K/Pid.Sus/2014kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 21/Pid.Sus/2013/ P.Tpikor

Kota Padang;Padangagama : Islam;pekerjaan : PNS (mantan KabagPertanahan, PemerinteKota Padang); Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal23 Mei 2012 sampai dengan 21 Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Padang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 12 agustus2012;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Padang sejak tanggal 13 Agustus 2012

HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 25/TIPIKOR/2012/PT. PDG. tanggal 13 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ;e Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 13/Pid.

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Hakim tingkat banding telah melakukan kekeliruan dalampenerapan hukum yaitu dalam hal pertimbangan Hakim padaPengadilan Tinggi Tipikor

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 07 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd. oleh karena itu dari dakwaan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 maret 2014 (Tahanan Kota);Terdakwa dalam perkara ini mengajukan permintaan banding melaluiPenasehat Hukumnya RISWANTO LASDIN, SH yang berkantor di JalanSuprapto No.26 PaluPengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 55/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 07

Pemberitahuan PermintaanBanding masingmasing Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 18 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palu pada tanggal 19 Maret 2014 serta memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukanmemori banding dan kontra memori banding berdasarkan Surat KeteranganNomor 55/Pid.Sus/Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp. 127.597.870, (seratus dua puluhtujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluhRupiah);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukanmemori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor

sependapat denganamar putusan point ke 4 (empat) pada putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama yang menempatkan pengurangan masa tahananbersamaan dengan hukuman pidana penjara, menurut Pengadilan Tinggiseharusnya pengurangan masa tahanan disebutkan dalam point terpisahsesudah hukuman pidana penjara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 07 Maret 2014yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnyamenjadi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd. tersebuttidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PT PALMembebaskan Terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUP

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015, sebagaimanaternyata

dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan padatanggal

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa sependapatdengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama43sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut perlu dipertahankan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18Undang

Camat Minggir tentang UPK ;16 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun2006 ;Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Slemanmelalui saksi Dwi Purwanto ;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta No. 34 / TIPIKOR / 2013 / PTY., tanggal 04 November 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

No. 34 /TIPIKOR / 2013 / PTY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18November 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 November 2013 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana

No. 2445 K/Pid.Sus/2013Halhal yang meringankan : e Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 34 / TIPIKOR / 2013 / PTY., tanggal 04November 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 17 / Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor.Yk, tanggal

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 34 / TIPIKOR

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 16Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa danPembanding/Penuntut Umum;.

Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor /75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, sekedar mengenai tindakpidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapatdibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf bangka (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR

Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana: EFFENDY CHRISTINA, SE tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 41/TIPIKOR

H.Hasan Basri RT/RW. 004/001, Kelurahan Marabahan Kota,Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Agama Islam,Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Yang apa pokonya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa dulu saksi dengan Penggugat pernah samasama menjadi panitiapengadaan barang dan jasa, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor saksiHalaman 22, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.bersama Penggugat dihukum 1 (satu) tahun penjara setelah menjalanihukuman kembalii bekerja kemudian dikenai hukuman

secara resmi olehMajelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Bahwa yang menyerahkan SK pemberhentian adalah Kepala DinasPendidikan Barito Kuala dan Kasubbag Kepegawaian; Bahwa setalah menerima SK pemberhentian sebagai PNS saksimengajukan banding administrasi ke Bapeg; Bahwa tidak ada rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin; Bahwa ada 5 (lima) orang yang kena hukuman disiplin yaitu saksisendiri, Aspani Jaya Khairul sudah meninggal, Penggugat, Zaenal Hakim, danAhmad Baihaki; Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

sebagai staf pembantu; Bahwa permohonan ada jawaban berupa SK berupa SK untuk bekerjakembali; Bahwasaksi bekerja kembali selama selama proses banding; Bahwa saksi menerima SK pemberhentian tanggal 2 Mei 2019; Bahwa gaji bekerja kembali besarannya kurang lebih sama dengan yangditerima sebelumnya pada waktu jadi PNS; Bahwa sebelum saksi diberhentikan tidak dengan hormat tidak punyajabatan cuma sebagai staf biasa; Bahwa benar sekarang ini saksi masih menerima gaji; Bahwasebelum diputus oleh Pengadilan Tipikor

saksi tidak ada jabatan Bahwa sewakiu diputus olen Pengadilan Tipikor jabatan saksi sebagaipanitia pengadaan barang dan jasa; Bahwa saksi diperkejakan kembali karena di dinas itu kekuranganorang/SDM; Bahwa salah satu pertimbangan saksi diperkerjakan lagi karena saksipunya keahlian dan memang kekurangan tenaga; Bahwa oleh karena Bapeg tidak memberikan jawaban maka ada gugatanTata Usaha Negara maka pemberhentian menunggu putusan PengadilanTata Usaha Negara;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.37/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 154/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 199/Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa :2 ;1. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/60/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 2332013;2.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.38/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 155/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 200/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa : 31. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/62/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 2332013 ;2.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.39/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 156/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 201/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa :4 .1. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/61/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 23320132.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.40/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 157/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT.

Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 202/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca surat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim danpenetapan tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini ;e Telah membaca surat Pelimpahan Perkara,Surat Dakwaan,dan Suratsurat laindalam berkas perkara ini;e Telah mendengar dan membaca dakwaan ,Surat Tuntutan Pidana,Pledoi danReplik serta Duplik dalam berkas perkara ini;e Telah mendengar Saksisaksi, Ahli

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap , sejaktanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap Il, sejaktanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR,SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H.,3.

Tipikor/2014/PN.Pal, tanggal 4 September 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa DAVID KHONTORO tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;3.

KEBERATAN KEDUAPertimbangan Judex Facti mengenai unsur Menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana ada padanya karena Jabatan danKedudukan bertentangan (Kontradiksi) dengan pertimbangan Majelis Hakimberkenaan dengan pembuktian Unsur melawan Hukum.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Pal, Tanggal 4September 2014 berkaitan dengan pembuktian unsur Melawan Hukumdinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibatalkan

dari dakwaanprimair dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut.Menimbang bahwa karena salah satu unsur pasal yang di dakwakandalam dakwan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa David Khontoro tidakdapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakanpadanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dalam dakwaan primair (vide putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) Nomor 19/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.PL, tanggal 04 September 2014

Tipikor/2014/PN.PL, tanggal 4 September 2014 Memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggisependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal 55 ayat (1)Ke KUHPidana dikarenakan pertimbanganpertimbangan yangmendasarnya telah memuat hal dan menguraikan secara

No 2850 K/Pid.Sus/2015.Judex Facti dalam pembuktian Unsur dilakukan secara bersamasama telahsalah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang padahalaman 19 alinia 1 disebutkan Bahwa dengan memperhatikan ketentuanPasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor tersebut diatas, maka dapatditafsirkan bahwa Terpidana dianggap telah dipidana dengan pidanatambahan berupa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut sertapidana penjara sebagai pidana pengganti apa bila Terpidana tidakmembayar ganti kerugian keuangan Negara; Bahwa terhadap UU Nomor 3Tahun 1971 tentang Tindakan Pidana Korupsi

Katiyanto yaitu suami/orang tua Para Tergugatsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor belumdilakukan sehingga telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan prematur;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 dan 34 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka saranagugatan perdata terhadap ahli waris berlaku terhadap seorang Tersangka yangmeninggal dunia pada tahap penyidikan, sedangkan

SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG

TIPIKOR SMG

Tipikor Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)Tempat lahir : BloraUmur /tanggal lahir : 50 tahun /05 Maret 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang

,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28Pebruari 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;2. Perpanjangan Penahanan Penyidik/ PU, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/dtanggal 6 Desember 2012;3.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/dtanggal 16 Maret 2013;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;8. Perpanjangan penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;9.

Perpanjangan penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d sekarang;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No.25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 15Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1 A Khusussejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;Him 1 dari 111 him. Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS6.

Anehnya justru luput daripertimbangan yudex factie.Bahwa Peraturan Kepala BPKP Nomor : 17 Tahun 2017 menentukanbahwa audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) hanya dapatdilakukan jika ada permintaan dari penyidik, artinya sudah terdapat dugaankeras terjadinya tindak pidana (tipikor) dari hasil penyidikan maka dimintabantuan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Sudah saatnya ditumbuhkan keberanian untuk menegakkan hukumtermasuk penemuan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.5. pemberantasan Tipikor bukan berarti harus menghukum orangorangyang dijadikan terdakwa dalam perkara Tipikor, sebaliknya, membebaskanorang6. orang yang menjadi terdakwa Tipikor tidak pula lalu berarti tidakmendukung upaya pemberantasan Tipikor.

Put.No. 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKSHakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memberi putusan ADIL menurut hukumsebagai berikut :MENGADILI Membatalkan putusan Pengadilan Negeri (Tipikor) Makassar PerkaraPidana Khusus Nomor : 84/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 28 Februari2019, dan mengadili sendiri.MENGADILI SENDIRI1.

Put.No. 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS4.Seharusnya, sebelum masalah ini diangkat ke ranah tipikor,dilakukan pengukuran dengan metode tertentu yang dapatmendeteksi perubahan dan sebabsebabnya dan terutama yangdapat mendeteksi perubahan dan sebabsebabnya dan terutamadilakukanoleh tim independen yang objektif5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak:ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampaidengan tanggal 20 Februari 2018;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak: ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 21 Februari2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;.

Perpanjangan Pertama (pasal 29(1) KUHAP) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejaktanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PT PTK7. Perpanjangan Kedua (pasal 29(2) KUHAP) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejaktanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;8.

Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengantanggal 20 Juni 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;9.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejak tanggal 21 Juni 2018 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Agus Triyantoro,SH,CLA,Zakaria Ramdhani,SH, Syarifah Liza Sagita, SH.MH., dan Gatot Sadewo, SH,semuanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Triyantoro, Ramdhani,Utomo and Elaborate Lawfirm TRUE Lawfirm, berkedudukan di Jakarta danberalamat di 88 Office Eighty

Menglak untuk merehabilitasi, memulihkan, harkat,.dan martabat sertaoe aKedudukan semula PEMBANDING/dulu PENGQOGAT menjadi PegawaiSs Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam petiikat dan jabatan yang sama,Cr GO4s karena tidak termuat dalam GIs Pilusan Pengadilan Negeri / HI /TIPIKOR Serang Kelas 1A Noma Sus/TPK/2016/PN.SRG, tanggalcs 17 Januari 2017 mengenai refit: SiS rosea a~ es&.KYwewyre Menolk sv tuntutan PEMBANDING/dulu PENGGUGAT Yang lain danBolas karena Gugatan PEMBANDING/dulu pENGGUGAT

(seribudelapan ratus enam meter persegi) yang dijadikan pembuktian dalampengadilan tipikor yang masuk tergabung jadi kesatuan luas tanah SertifikatHak Milik Nomor 258 seluas 3526 m yang amar putusan Pengadilan TipikorSemarang atas penetapan barang bukti yang ditetapkan; Seluas 1.500 m?

M.Hum dan ZAINAL ABIDINHASUBUAN, SH masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkansurat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Agustus2015, Nomor: 106/Pen.Pdt/2015/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danhalaman 5 Perkara Perdata.