02/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahBengkulu, 9 Juli 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9(sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl

(GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :Ttd11(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota, serta dibantu Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oSigid Purwoko, S.H M.H Syaifoni, S.H.M.Humd.t.oEris Sudjarwanto, S.H.M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

R@CAKSI oo. c cece ccceeeece eee eae eeeeaes Rp. 10.000,Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Yudi Hasrizal)Banda Aceh, November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.

Rp. 150.000,dtoMUHAMMADUntuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH.RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Tipikor kepadaPenasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayadengan Surat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby, yang menerangkan bahwa BerkasPerkara Tipikor Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby telah selesaidiminutasi, agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan olehundangundang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari(inzage) berkas perkara tersebut

tidak terbukti.Bahwa berdasrkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Surabaya a quo harus dibatalkan, karena telah terbukti adanyapertimbnganPutusan yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasarhukum oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan.Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis HakimBanding Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Priyanto, S.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTimur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,t.td. t.td.H. Suryanto, S.H., M.Hum H. Syamsul Ali, S.H., M.H.t.td.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pdg.

Putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR/2017/PT PPGyang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor17/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 20 September 2017 yangmenyatakan Terdakwa DALISMAN, S.Pdl panggilan BUYA bin M.TANIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan subsidair, danoleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1

penjatuhan pidana Mahkamah Agungberpendapat putusan Judex Facti perlu di perbaiki, sebagaimanaputusan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor18/TIPIKOR

Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN tersebut ;MemperbaikiputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November

03/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)

NURYADI;

ASEP SUKANDI, M.M.Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, telah pulamengeluarkan surat Nomor : 027IKPA5310RapotIDisdik tanggal 22Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisah yangtelah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasidengan pihak PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, selakuKuasa Pengguna Anggaran dan saksi Jr. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalarn perkara lain yang telah diputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi mengabulkkannyadengan syarat adanya jaminan dari PT. Remaja Rosdakarya; Dan untuk ituPT. Remaja Rosda Karya telah menyerahkan cek Bank Jabar, No.

MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalamperkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangtingkat Kasasi. PT.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.....Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnyasudah tepat dan benar, karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut, sesuai Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf(b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

transaksi yang diterima oleh Terdakwa uangsebesar Rp180.159,000,00 + Rp751.609.490,00 = Rp931.768.490,00(uang yang diperoleh Terdakwa) dari kerugian Negara sebesarRp1.781.920.000,00 sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuanganNegara (PKKN) tanggal 8 April 2013 ;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan faktafakta yang ditemukandi persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanasesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf (b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ituHal. 31 dari 31 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2014juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, sertaBambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksba Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. /Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.Ttd.Prof. Dr.

ASMINI DJAPARA : Pekerjaan : Dosen; Alamat : Komplek YayasanPendidikan 45 Entrop; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : BWAHYU HERMAN WIBOWO,SH & Rekan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IAJayapura Nomor W30.UI/ 610/ HK.02.04/ 10/ 2016 tanggal 25Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / SemulaPENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonpensi ;LAWAN:1.

B. 161/ KCXVIII/ ADK/ 01/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IA JayapuraNomor W.30.UI/ 52/ HK. 02.04/ I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I/ SemulaTERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonpensi;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL),berkedudukan di Komplek Ruko Pasifik Permai Gedung MenaraIndo Prima Jayapura, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : DrINDRA SURYA.S.H.

., dkk, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU52/MK 1/ 2016 tanggal 12 Januari 2016, yangterdaftar pada Register Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 Putusan No. 04/PDT/2017/PT JAPNegeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor W.30/ 271/ HK.02.04/V/ 2016 tanggal 3 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Il/ SemulaTERGUGAT II;3.

SalinanPUTUSANNomor 78/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:BURHANUDDIN YUSUF, SH., Tempat/Tgl. Lahir Keude1.

Selaku Kepala KPKNLHalaman 1 dari 40 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT BNALhokseumawe berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU46/MK.6/2017 tanggal16 Januari 2017, tersebut sebagai paraTerbanding/semula Tergugat dan IIPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Mei 2017 Nomor 12/Pdt.Bth/2016/ PNLsk. dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan

(Seratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh,pada hari senin tanggal 8 Januari2018 oleh kami, ASsnahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni,S.H., M.Hum. dan Asmar.S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/Pen.Pdt/2017/ PT.Bna tanggal 13Oktober 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8Januari 2018 dalam

(lima ribuRupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg., tanggal 27 Juli 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal20 Mei 2011 No : 03/Pid.Sus/2011/PN.Bdg., denganperbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut

tanpa ada penambahankualifikasi Pegawai Negeri Sipil dalam unsurnya, sehingga dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur setiap orang pada Pasal2 UndangUndang Tipikor dan menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 3UndangUndang Tipikor adalah keliru ;2) Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ; Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada PTBandung) dalam

Karena itu, Sesuai HukumPutusan Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Pengadilan TinggiBandung Harus Dibatalkan ;2 Bahwa, Judex Facti telah salah menyimpulkan, tidak berdasarkanpada peraturan perundangundangan serta dan ketentuan yangberlaku, adalah sebagai berikut :Pada pertimbangan halaman 157 sampai dengan 160 point7,11,12,13,16,24, dimana pendapat tersebut merupakan dasar dalammenentukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;Halaman 157 point 7Bahwa benar selanjutnya bantuan APBD Propinsi

Terdakwasebagai pegawai negeri mengakibatkan kerugian keuangan Negara cukupbesar yaitu Rp. 510.611.076, ;Judex acti kurang mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP,karena Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah RIdalam upaya pemberantasan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 29 / TIPIKOR

Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta