Ditemukan 19086 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDHY H. BOLIFAAR,SH.MH
99 — 38
PUTUSANNOMOR 20/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl.lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;ISKANDAR Bin SARTALIP; Lamongan;43
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 September2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 20/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smdadalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu MajelisHakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., yang amarnyasebagai berikut:1.Menyatakan
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 31 Oktober 2012 oleh KITA JENDA GINTING, SH., Hakim Tinggi sebagaiHakim Ketua Majelis,s ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, SH,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor
masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal13 September 2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.
91 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bantul;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2013, Nomor 18/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan
Tpkor Yk jo No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Yyang dibuat oleh Panitera Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiYogyakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tersebut;Memerhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung RI Tahun 2012 huruf C butir 1.6 bilamana kerugian Keuangan NegaraHal. 37 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Judex Facti telahsalah dalam menerapkan hukum, putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.06/TIPIKOR
oleh karena itu kepada Terdakwa tersebutharuslah dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)a, b atau c UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkanPasal 254 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR
48 Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOCHTAR HIDAYAT Bin H. SOEKARNO PRANOTO
75 — 26
., permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSOEMALANY nnn enna nnn nnn nnn ncn ener ne enc n ne nnn ne nnn nnn ne nnn manna nnn nncnceHal 54, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa
, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupunHal 58, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor
Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa denganTOld akW8 ; 220 nn nnn
10 — 1
Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : MUH. YUSRI
108 — 32
Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.
22 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.
103 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H.) masingmasingmempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu terdapatkekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris (butusan kasasi MahkamahAgung), dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:=" Pendapat Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.) :1.
Pasal 263 ayat (2) c KUHAP;Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Anggota berpendapatpermohonan peninjauan kembali daripara Pemohon Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana dikabulkan dan mengadili kembali menyatakan bataldemi hukum putusan Mahkamah Agung No.1465 K/Pid.Sus/2010 danmemerintahkan para Terpidana dikeluarkan dari tahanan; Pendapat Hakim Agung/Pembaca Il (Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.) :1.
HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H. HakimHakim Agung dan M.S. Lumme, S.H. HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masingmasing sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan., SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
109 — 88
Olehkarennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yang mengadili perkara ini padaPengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telah tepat dan benar dalammenyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkanbuktibukti dan saksisaksi;.
yangmencerminkan keadilan, telah menelaah bukti Surat Pembanding dan Terbanding,serta telah menilai keterangan saksisaksi Pembanding dan Terbanding denganseksama;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memberikan kesempatan yangberimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan pembuktiandalam perkara a quo;Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telah menerapkanhukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka mohonkepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor
,tanggal tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas, makamohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:PRIMAIR:1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Jth.tanggal 16 Oktober 2019;3.
,M.Hum masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4Desember 2019 Nomor 111/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkanHalaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 111/PDT/2019/PT BNABm na SBeUpada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggotadan dibantu
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
328 — 248
Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014.11. Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkaraNo.26/Pid. Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Pembantuan dalamKorupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusansebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTOBin H.
Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 8 sampai denganAngka point 14 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya membahas mengenai awal ditahan oleh Penuntut umum/Kejaksaan Negeri Sangatta terkait tindak pidana Tipikor sampaidengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).5. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 15 sampai denganAngka point 21 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya rangkaian hak dan kewajiban antar Tergugat denganPenggugat sebagai ASN.6.
Tipikor/2014PN. Smda, tanggal 2 September 2014,atas nama Terdakwa RUSDIYANTO, S.E, M.Si Als YANTO BinH. ASNUDDIN;3. Bukti T.3 : Foto Copy sesuai denganAsli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F.IV.2630/V.1487/55 tertanggal 27 November 2017, PerihalRekomendasi Pemberhentian sebagai PNS, yangditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan danPengendalian Direktur Arsip sebagai Plt DirekturPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS;4.
AGUS ZAINAL,ST
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
82 — 97
Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1) Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(Pll);2) Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaandana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan SinjaiUtaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020.
pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan SinjalUtara TA.2018, ialan adanya persesuaian antara keterangan saksi,keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagaisaksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINALdan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP) (dokumen terlampir)Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohonmerupakan perkara splitzing atas perkara tipikor
Diklat Auditor Muda; Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; Sertifikasi Audit Investigasi; Audit Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;Halaman 30 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj= Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Auditor di beberapa perkara, Ahlikasus korupsi Puskesmas Bolupodo 2014, kasus perkara Pak Tahirmantan Sekda terkait dengan Gaji PNS yang diberhentikan 20162017,Kasus PTUN tentang pengadaan jaringan internet dan kasus pengadaanjaringan internet di Pengadilan Negeri Tipikor
Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(PII);2.
dengan keterangan Ahli yang mengevaluasibukti surat T18 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara olehHalaman 53 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.SnjInspektorat tersebut menurut Hakim sudah masuk pada wilayah pokok perkara,bahkan pada keterangannya yang lain disampaikan bahwa sangatlah biasaterdapat pendapat yang berbeda (second opinion) yang sifatnyapembanding/bantahan atas laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektoratdalam persidangan perkara di Pengadilan TIPIKOR
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
120 — 107
PUTUSANNOMOR : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ENANG JUANA BIN EJE ; Tempat Lahir : Cicalengka ;Tanggal Lahir / Umur: 09 Januari 1954 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI
Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16April 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 April2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampaidengan tanggal 05 Juni 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Juni2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor
TingkatBanding, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03September 2012; Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13September 2011 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12Nopember 2012 ; Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : ERLAN JAYA PUTRA, SH.MH. dan ADE ROKILAH
Bdg dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dandiambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis hakim Pengadilan100Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung berpendapat perlu
FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal11 SEPTEMBER 2011 Nomor: 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.Bdg. putusan manadiucapkan pada hari SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012 dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotadan DEDE SOBARI, SH,
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
I PUTU SUTA SUYASA, ST
83 — 41
- Menetapkan barang bukti 1 s/d 251
- Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan-Bidang Kontruksi Sipil;
- Foto copy Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tipikor Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi NTT;
Dan 2 alat bukti surat dengan dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 31 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos., tersebut, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSIsebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara
No. 163 K/Pid.Sus/2016Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusanselengkapnya menjadi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos. tidak teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa
) Subsidair tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PT PAL, tanggal04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor
UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ILHAMLAHAUA, S.Sos tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PTPAL, tanggal 04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2016dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr.
H. DADANG, S,IP., M.EPID.
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
329 — 249
Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam pointmemperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat PembahasanTindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KotaTangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018.PENGGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAKPERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN,yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit sepertiyang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern PemerintahHalaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGIndonesia
BKN dan KPK akanmelaksanakan pengawasan bersama terkait hal tersebut (videbukti T6).4) Bahwa = selanjutnya telah diadakan rapatPembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan yang tertuang didalamBerita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan Rapat Berlangsungpada Hari Selasa Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2018 Pukul 14.00WIB bertempat diruang kerja Sekretaris Daerah Kota TangerangSelatan.
etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 Perihal TanggapanAudit bahwa Auditor harus meminta tanggapan/ pendapat auditterhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakanperbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat audit yangbertanggung jawab.Bahwa dalam SK pemberhentian penggugat terdapat dalampoint memperhatikan diktum ke 5 berita acara rapat pembahasantindak lanjut Tipikor
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota TangerangSelatan Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 penggugatmenyatakan PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIPANGGIL SERTATIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARAPEMERIKSAAN yang merupakan syarat dan prosedur dalammelakukan audit seperti yang tercantum dalam kode etik Auditor InternPmerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Audito InternPemerintah Indonesia.TANGGAPAN :Bahwa apa yang dimaksud pengugat mengenai rapatpembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri
Perwakilan Provinsi Banten diSerang, Nomor 0048/KLA/00822018/SRG05/VIII/2018,tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi (Fotokopi dari fotokopi) 11.Bukti T11Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor : 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7September 2018, Perihal : Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) 12,Bukti T12Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Nomor 863/2892BKPP, tanggal 13 September 2018,Perihal : Klarifikasi Status
267 — 161
Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;8.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiTipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejaktanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016oO.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta yang kedua No.412/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 09Desember 2016 sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengantanggal 07 Januari 2017;10.Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal O03 Januari
Berdikari berdasarkan surat keputusan DirekturPT.Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VII/23010 tanggal 10 Agustus 2010dengan dasar bahwa proyek pupuk urea tablet merupakan proyek baru danTerdakwa memiliki keahlian untuk menangani bisnis baru tersebut;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Desember 2016 No. 79/Pid.SusTPK/
2016/PN.Jkt.Pstdan telah pula mempelajari secara seksama memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor putusan tersebut diatasyang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidairsudah
HENING TYASTANTO, S.H.CN., DAN LAFAT AKBAR, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DK!
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan agar Penuntut Umum mengumumkan putusan ini pada papanpengumuman Pengadilan dan Kantor Pemerintah Daerah;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PK/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg juncto Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smgyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terpidana memohon agarputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali, sebagaimanadalam memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli
No. 193 PK/PID.SUS/2015 2014 10Putusan Pengadilan Tipikor atas nama ZunusRosyadi (Koordinator ULP) Nomor 93/Pid.Sus/2013/PN.
(PPK) nomor 64/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 16 Agustus 2013AN PK 14 15Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Agus Sutikno(PPK) Nomor 2130 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27Januari 2014AN PK 15Berkekuatanhukumtetap 16Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV.
Tipikor.Smg tanggal 04 Juli 2013AN PK 16 17Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor atas nama HariSudiarto (Direktur utama CV. Wahana MuliaBersama) Nomor 65/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 24 September 2013AN PK 17 18Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV. Wahana Mulia Bersama) Nomor227 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2014AN PK 18Berkekuatanhukum tetap 19Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif NurulHuda ST (Ketua Pokja ULP) Nomor119/Pid.Sus/2013/PN.
Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif Putusan yang dimintakan upayaNurdin Nomor hukum luar biasa peninjauankembaili 2 Berita Acara Eksekusi putusan pengadilan Tanggal 26 Maret 2014 Dengan adanya keadaan baru atau novum baru tersebut maka seharusnyaputusan pidana akan menjadi lebih ringan dengan pertimbangan bahwa :Hal. 41 dari 97 hal. Put.
187 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka Bekasiperiode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Januari2011.tetap terlampir dalam berkas perkara.80 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Geminiwarna hitam dengan simcard nomor087880486353.dikembalikan kepada Terdakwa.1 Menghukum Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor :20/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang amar lengkapnya
Apabila dihubungkandengan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat)terhadap Terdakwa, maka putusan tersebut masih jauh dari keadilanmasyarakat karena jauh dari ancaman maksimal.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat) yang telahmenghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima)tahun jelasjelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,dengan demikian kasasi yang kami ajukan memiliki dasar hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.Menimbang
Elnusa termasuk BUMNyang sangat vital yang dapat meningkatkan keuangan negara utamanya dari sektorpajak ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/ TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg., tanggal 14 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena
2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR
,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH.MH., danProf. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.
76 — 35
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya adalah menyangkut keberatankeberatan terhadap putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie tidak secara cermat mempertimbangkan substansi pledoi(nota pembelaan) terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan
hukumnya mengenai unsur yang dapatmerugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsurmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penasihat HukumTerdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agarmenjatuhkan putusan dengan menyatakan
50 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.
Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya; Dan karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
Terbanding/Terdakwa : FAURID RAURIZAL bin MADHAD SYAHAB
57 — 33
Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.
TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas
perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.