Ditemukan 17793 data
23 — 15
Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkan IzinPerceraian secara tertulis dari atasan Pemohon di Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang UPT Pengelolaan Irigasi AsahanDanau Toba,berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian No. 600/18/ADT/2021,tanggal 26 April 2021, hal ini Ssesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran
NIMAN
22 — 5
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
26 — 3
Bahwa , anak tersebut kami Para Pemohon terima dari UPT PelayananSosial Asuhan Balita Sidoarjo serta mendapatkan ijin dari Dinas SosialPropinsi Jawa Timur dengan suratnya tertanggal 12 September 2013 Nomor474.11/4445/SK/102.005/2013, karena anak tersebut tidak diketahui siapaorangtuanya ditemukan di Teras depan Musholla Al Ikhlas JI. Kartika Rt.09Rw.01 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;.
Yessi Puspitasari
45 — 3
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
117 — 15
Pol : B/50/I/1999/PERS tanggal 08 Februari 1999, yangdiberi tanda (bukti P2) ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6307KW090820160003, tanggal15 Agustus 2016 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diberitanda (bukti P3) ;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 800/01/UPTD.3/DIK/2016 tanggal 13Januari 2016 tentang Surat Pernyataan Gugatan Cerai dari pihak Penggugatkepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Alai Selatan, yangdiberi tanda
Lintang Eva Ningrum
47 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ragga Kakka Agasta
30 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT
43 — 28
ARIFIN BIN SUKRI,memiliki , menyimpan, menguasai dan menyediakannarkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang, dan berdasarkan kesimpulanpemeriksaan dari PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKANASIONAL (BNN) Nomor 84/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal08 Maret 2011,yang di tandatangani oleh1.MAIMUNA,S.Si.NIP.19810462003122 02; 2.CAROLINA MT,S,SI; 3.TANTI,S.T, terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja berat0,9176 gram disimpulkan benar adalah daun Ganja mengandung THCdan terdaftar
105 — 13
Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 059/KPTS/BKPP/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penempatan tenaga penyuluh dan kepala UPT Balai Penyuluhan dilingkungan Pemerintah kabupaten Musi Rawas ;5. Asli Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 600/730/Bapeluh PPK/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Permohonan Petugas Pengawas Bangunan ;6.
Mawar untuk kegiatan Pembangunan gedung kantor UPT BP Rupit tahun 2012 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas ;40. Copy Dokumen Faktur Pajak Standard atas nama CV. Mawar selaku pihak rekanan dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor UPT BP Rupit tahun 2012 ;41. Copy Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi dari Jamsostek Nomor : 560/338/Nakertrans/ IV/ 2012 tanggal 18 September 2012 ;42.
Copy Surat pernyataan siap dan sanggup melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPT BP Rupit dari Direktur CV. Mawar (Joko Supriyanto) tgl 3 September 2012 ;44. Copy dokumen Asbuilt Drawing kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna ;45. Copy dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor UPTBP Kecamatan Rupit Tahun Anggaran 2012 ;46.
Mawar untuk kegiatanPembangunan gedung kantor UPT BP Rupit tahun 2012 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas ;Copy Dokumen Faktur Pajak Standard atas nama CV.
Mawar selaku pihak yang dijamin;Copy Surat pernyataan siap dan sanggup melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPT BPRupit dari Direktur CV.
Mawar selaku pihak yang dijamin ;Copy Surat pernyataan siap dan sanggup melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPT BPRupit dari Direktur CV.
Darmansah Kendi
35 — 10
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Rizqi Sadiya
23 — 4
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ari Yanto
20 — 4
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Cindi intan aprini
47 — 5
6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
12 — 2
Unel No.474.2/06UPT/cbr/2012dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPT Cibeber,tanggal 24 Januari 2012.Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA. Rks.
18 — 11
Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat (CAA) No.460/585/102.009/2014 dari Dinas Sosial PemerintahProvinsi Jawa Timur di UPT Pelayanan Sosiai AsuhanBalita Sidoarjo Jalan W. Monginsidi No. 25 Sidoarjo ;1. Bahwa, anak lakilaki yang bernama M. IRSYAD, lahir diSurabaya, pada tanggal 01 #Desember 2013, sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran No. 3515LT011020150033 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo, tertanggal 12 Oktober2015 ;2.
SARTONO
21 — 4
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
6 — 0
Penggugat;Menimbang, bahwa dalam agenda jawaban hingga perkara ini diputus olehMajelis Haklim Tergugat tidak pernah hadir lagi, tanpa alasan yang sah dan tidakmewakilkan kepada wakilnya meski telah dipanggil dengan sah ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :1 Foto copy KTP Penggugat ,Nomor :3309144203789001, tanggal 02092010 ( P1 );2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ;147/13/VII/95, tanggal 12071995 ( P2 )3 Asli Surat Keterangan dari Kepala UPT
20 — 6
Iring Salim, tempat dan tanggal lahirEnrekang, 23 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan PNSpada UPT SD Negeri 037 Rambu Belue, Pendidikan Strata, tempat kediaman di JI.
44 — 4
Fotokopi Checklist Kunjungan Antenatal Care Terpadu atas nama anakPemohon yang dikeluarkan oleh Dokter UPT PuskesmasXXXKecamatan XXX ,Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Februari 2017,bermaterai cukup, dinazzegel, lalu diberi tanda P.7;8.
122 — 70
Sultra dalammelaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan,pengendalian, Pengawasan, dan Pelaksanaan Kebijakan TeknisOperasional dibidang Perhubungan Udara, namun dalam halsemua PAD Bandara Dikelola oleh UPT Pusat (Dirjen KementrianPerhubungan Udara), sehingga pelaksanaan tupoksi di UPTD tidakberjalan;Bahwa pemungutan stiker/kupon retribusi bandara diatur dalamPerda No. 2 Tahun 2012, dimana stiker/kupon stiker retribusidikelola oleh Dinas Perhubungan Prov.
ELVIRYANI, SE, hanya ada tandatangandibuku bu elvi;Bahwa terdakwa tidak memerintahkan secara tertulis hanya secaralisan agar membuat catatan perihal pemungutan stiker/kuponretribusi bandara, ada buku APB dimana isinya terdapatstiker/kupon yan terjual dengan jumlah penumpang = yangberangkat, dan ada perbedaan karena tidak semua penumpangyang membayar stiker/kupon retribusi tersebut;Bahwa UPTD Bandara Haluoleo Kendari pelaksanaan tugasberjalan dalam pengawasan namun masalah PAD yang mengelolaadalah UPT
Pusat, UPT Pusat yang melakukan penyetoran kepadaBendahara Dinas Perhubungan sehingga terdakwatidakmengetahui sudah disetor atau belum dan saksi tidak mempunyaikewenangan;Bahwa pernah disampaikan kepada kepala dinas perhubungansecara lisan perihal tupoksi UPTD, namun karena perintahpimpinan laksanakan saja, UPTD Bandara Haluoleo berfungsiapabila ada kerusakan dimana harus' melalui terdakwa,berdasarkan SK Kadishub saksi bertugas hanya mengawasi saja;Bahwa dalam pada saat saksi IBRAHIM masuk tidak
bendahara UPT Dirjen Kemenhub lalu ke Bendahara DinasPerhubungan;Bahwa saksi IBRAHIM sebagai kepala seksi operasional wajibmelaporkan perihal pemungutan retribusi berdasarkan suratperintah, namun saksi IBRAHIM melaporkan secara lisan;Bahwa pernah ada klarifikasi oleh BPKP, hanya ditanyakan kenapabiisa lolos, tidak dipertanyakan perihal jumlah stiker, jumlahpenumpang;Bahwa pemungutan retribusi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012pernah dilakukan sosialisasi oleh Kadishub;Bahwa dalam perda tersebut
Gubernur Povinsi SulawesiTenggara);Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BendaharaPenerimaanDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaPropinsi Sulawesi Tenggara adalah :e Menerima uang setoran PAD, khususnya airportax, BandaraHaluoleo Kendari dari UPT Ditjen Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan RI di Bandara Haluoleo Kendariyakni dari ibu Elviryani;e Menerima Setoran retribusi dari UPTD Bandara HaluoleoKendari;Halaman 66 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdie Menyetorkan