P.lyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan paraSAKSI P.lyang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang SAKSI P.lyang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSIT P.1 dan SAKSI P.2, serta seorang SAKSI P.lyang diajukan oleh Tergugatbernama SAKSI T.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Nomor1311k/Pdt/201910.11.12.13.mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukumPenggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yangdimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upayapenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki olen Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl, Tergugat

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, TergugatXXll, Tergugat XXIll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIll, Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII,Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, TergugatXLII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/67

ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah;9 2929222 22222222222 222 n Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas seoranganaknya yang bernama XXXXX, umur 7 tahun , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonberagama Kristen juga dikhawatirkan anak tersebut ikut agama Termohon ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannyamenyatakan keberatan bila hak hadlonah

Penggugat diusir olehTergugat sehingga tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang; Bahwa, permasalahan yang mendasari diusirnya Penggugat oleh Tergugattidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian; Bahwa, orang terdekat Penggugat dan Tergugat pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungoleh buktibukti surat dan keterangan kedua orang saksi di atas, maka dailildalilgugatan Penggugat tersebut dianggap

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan harmonis, keduanya tidak lagi memiliki rasa saling membutuhkandan mempedulikan satu sama lain karena keduanya telah nyata berpisahrumah selama lebih dari 6 bulan terakhir, masingmasing tidak lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga sudah tidakmungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa meskipun alasan yang mendasari

/Pdt.G/2019/PA.Pas.tanggal 12 Desember 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor397/04/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan sekarang rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

PutusanNomor : 45K/PM.III19/AD/III/2011, tanggal 9 Juni 2011dengan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan telah memperoleh Akte Putusan Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/45K/PM.III19/AD/V1I/2011, tanggal 17 juni 2011, dan atas putusan tersebutTerdakwa telah menjalani seluruh pidananya di MasmilMakassar dan dinyatakan bebas pada tanggal 28 September2012, dengan demikian berarti belum lewat 5 (lima) tahunTerdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi.Bahwa dengan mendasari

Banding berpendapat bahwaTerdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai sifatdan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkanrendahnya disiplin dan ketidaktaatan pada aturan hukumyang ada dengan melakukan tindak pidana yang berulangulang kali, oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga10MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatTerdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinasmiliter.Bahwa dengan mendasari

PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/PN/1977, tanggal 12 Oktober 1977tersebut diatas;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusidengan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 01 Juni2016 tersebut dengan mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan TinggiPalu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 jo.

Derden Verzet) pihak ketiga ini dan berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan tidak akurat permohonan eksekusi Terlawan tanggal28 September 2015 baik data namanama orang/pihak yang menempatilokasi maupun luas/ukuran objek tanah yang dimohonkan eksekusi;Menyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) permohonaneksekusi Terlawan tanggal 28 September 2015 yang mendasari

Wonosari Kabupaten Bondowoso padatanggal 15 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/18/VIII/201415 Agustus 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Bdw.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/28/AD/K/02/

No 33/Pat/2016/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS1Bahwa PENGGUGAT dalam gugatanya pada posita ataufundamentum petendi tidak mendasarkan pada dasar hukum( recht grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatandari penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhisyarat formil ;.

sebagaiPenggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik terhadapPenggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, yangmaksud dan tujuannya adalah seperti diuraikan diatas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti secara cermat putusan Pengadiln tingkat pertama makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karenadalam pertimbangapertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang mendasari

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa jelas harusnya Para Terlawan tahu benar tempat dan kedudukanhukum Pelawan I, karena tempat dan kedudukan hukum adalah merupakankepastian hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum dan dalam hal inidalam pengeluaran keuangan pertanggung jawaban adalah sangat berbedakarena pemilik sahamnya berbeda orang;Bahwa dengan mendasari

eksepsi Tergugat II sekarang Pelawan Il yangdikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakan putusantersebut di atas karena disisi lain Mahkamah Agung Republik Indonesiamemberi putusan mengabulkan eksepsi Tergugat /Pelawan danmengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian menunjukkan ketidakadanya kepastian hukum;Bahwa dengan mendasari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 61PK/Pdt.Sus/2012., tanggal 17 Oktober 2012 junto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 30 September 2009

2016.Nomor : B/382B/SP/VIIV2016 tanggal 26 Agustus 2016.Nomor : R/174/IX/2016 tanggal 01 September 2016.Nomor : R/188/IX/2016 tanggal 23 September 2016.Nomor : R/197/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016.oa Ol ee fo =: Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonzipur /DD Nomor : R/197/X/2016tanggal 04 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas namaKopda Laode Gazali NRP 31000692550582 Ta Yonzipur VDD, belum kembalike Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadirdipersidangan.Bahwa dengan mendasari

tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanopa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari

Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2020/PA.Pas.sempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin

Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2020/PA.Pas.3 aN a) J A GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah

Gadingrejo Kota Pasuruan pada tanggal 22Juni 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/29/V1/2019 tanggal 24 Juni2019 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi IIPasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, terakhir denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa mendasari ketentuan pasal 30 UndangUndang No. 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan atau penetapan PengadilanPengadilan dari semualingkungan Peradilan karena :a.

Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya yangdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, mendasari pasal 107, Hakim Peradilan TUN menentukan olehkarena Tergugat merupakan pekabat yang berwenang untuk melaksanakanpendaftaran tanah sebagaimana disampaikan sebelumnya maka bebanpembuktian akan lebih besar dibebankan kepada Tergugat, yaitu Tergugatharus membuktikan prosedural penerbitan sertifikat obyek sengketatersebut telah sesuai dengan PPRI No. 24 tahun

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tersebut telah keliru dan tidak mendasari ketentuan pasal 107sebagaimana yang didengungdengungkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mencarikebenaran materil dengan alasan dan fakta hukum bahwa bukti P6 yangdiajukan Penggugat yang isi surat tersebut mengenai sanggahan /pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah 2 SHM No.Halaman 20 dari 25 halaman.

huruf a dan peraturanperundangundangan lainnya Tergugat menerbitkan permohonan sertifikatyang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang PemohonKasasi.Bahwa secara formal Pemohon kasasi telah mengajukan permohonanpenerbitan Sertifikat hak Milik dengan mengajukan dan melengkapipersyaratn administrasi sebagaimana yang telah termohon ajukan padapembuktian dipersidangan dengan mengajukan 9 bukti sebagaimanatermuat dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24 putusan No.22/G/2014/PTUN.MKS, mendasari

pada Grant Sultan No. 101atas nama TENGKU ISMAIL tersebut;Bahwa terkait kapasitas TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang telahmemperoleh hak sewa atas sebahagian dari Objek Perkara dariTERGUGAT , dimana terbukti dan ternyata bahwa TERGUGAT telahmenggunakan Grant Sultan No. 7 tahun 1898 sebagai dasar klaimkepemilikan atas objek perkara yang nyatanyata telah dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum, maka tentunya hak sewa tersebut juga harusdinyatakan batal berikut Suratsurat atau dokumen yang mendasari

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aHalaman 7Penetapan Nomor 789/Pat.G/2018/PN Mdnquo untuk menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT III atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat atau dokumenyang mendasari sewa menyewa tersebut;Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 7 dan Grant Sultan No. 101 tersebut diatas telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta seluruhturunannya telah dinyatalan batal

Grant Sultan No. 7 tahun 1898atas nama TENGKU JAKA tersebut;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Grant Sultan No.101 atas nama TENGKU JAKA berikut seluruh turunannya baik berupasuratsurat atau dokumendokumen serta tindakan hukum sepanjangdidasarkan pada Grant Sultan No. 101 atas nama TENGKU ISMAILtersebut;Menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat ataudokumen yang mendasari

tata cara serta syarat yang ditentukanUndangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingtersebut maka kuasa hukum pembanding/semula Penggugatmengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2016 diterimapada kepaniteraan(wakil panitera) pengadilan Negeri Malili padatanggal 19 Januari 2016 yang menyatakan bahwa sangat keberatandengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sertamemberikan alasanalasan hukum yang mendasari

memoribandingnya untuk dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi Makassaryang akan mengadili perkara Aquo sebagai berikut.Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tersebutkami sangat keberatan dan mnyatakan banding serta memberikanalasanalasan hukum yang mendasari memori banding kami untukdapat dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat yang akan mengadili perkara aquo.DALAM EKSEPSIBahwa putusan yudex pactie pertama untuk menolak eksepsieksepsipara Tergugat adalah

merupakanbukti sempurna menurut hukum berdasarkan pasal 311 RBG,bahwa H.sudirman tidak pernah menjual empang sengketakepada laming.Dari jawaban H.sudirman ini dapat memberikan gambaran padayudex pactie hakim tinggi tentang kelicikan laming alm.selamahidupnya dengan etiket buruknya dengan berbagai cara yangdilakukan untuk menguasai objek sengeketa yang dilanjutkanpula oleh para ahli warisnya juga mempunyai ulah samadengan laming almarhum.Demikianlah memori banding ini beserta alasanalasan bandingyang mendasari

Bahwa dari Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi tersebutjelaslah bahwa permohonan tersebut intinya berkenaan mengenaipengalihan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialihkan tersebut;.

No. 2626 K/Pdt/20121616aktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialinkan tersebut;e. Bahwa permohonan Termohon Kasasi /Pemohon Penetapansebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak diatur dalamperaturan perundangundangan atau dengan kata lain tidak adaperaturan perundangundangan yang mengatur Permohonan danPenetapan a quo;f. Oleh karena itu) Pengadilan Negeri Semarang Cq.

without disputes ordifferences with another party);Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentangpenyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupunpenyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain ataupihak ketiga;3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagailawan, tetapi bersifat exparte;Bahwa permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon Penetapan/Termohon Kasasi pada intinya adalah berkenaan mengenaipengalinan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari

Penggugat tidaksatupun menguraikan adanya hubungan hukum keperdataan antaraPenggugat dengan para Tergugat, maka gugatan Penggugat perbuatanmelawan hukum terhadap Para Tergugat yang demikian tidak memilikidasar hukum ;Bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat mengajukan gugatanterhadap para Tergugat adalah mendasari Pasal 1365 KUHPerdatatlap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, telah terjadi kontradiktifdan rancu dalam mendalilkan fakta dengan dasar hukum yang digunakan,faktanya dalam surat gugatan Penggugat mendasarkan adanya perbuatanmelawan hukum (on rechmatige overheads daad) yang dilakukan olehpara Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, namunPenggugat tidak menguraikan fakta hubungan hukum dengan ParaTergugat yang menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365KUHPerdata, selanjutnya Penggugat juga mendasari

Ahmad Syafii Jatim, kepada KapolresLamongan (Tergugat ) ;Halaman 8 Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.SBY.Bahwa dengan mendasari adanya pelimpahan perkara LaporanPolisi No. LP/1025/IX/2016/UM/SPKT tanggal03 September 2016, atasnama Pelapor sdr. Drs. Ahmad Syafii Jatim. oleh Kapolda Jatimkepada Kapolres Lamongan tersebut selanjutnya Tergugat mempersiapkan administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam KUHAP dan melakukan tugas penyelidikan danpenyidikan perkara tersebut.