Ditemukan 11432 data
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
9.Dewi Sri Sari Mulia Saroh
Termohon:
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara VIII Banjarmasin.
64 — 36
tindakpidana kejahatan;2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta;3) tidak berkedudukan sebagai Calon PegawaiNegeri/Pegawai Negeri;Putusan Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.BJM Halaman 124) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
719 — 393
haji regulertahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 (seratus sembilanpuluh empat ribu dua ratus enam belas) jemaah, dengan caraTerdakwa memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPRRI untuk mengajukan namanamamajmuah penyedia perumahan diJeddah dan Madinah kepada Terdakwa maupun kepada TimPenyewaan Perumahan.Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut anggota kelompokfraksi (Poksi) dalam Komisi VIIl DPRRI =menunjukHASRULAZWAR sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPRRI, kecuali Poksi Partai
27 — 3
dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motorYamaha Mio Sporty dengan no Polisi Tanpa Plat, warna biru, NokaMH35TL0047K596294, Nosin 7TL 593327 akan Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 281/Pid B/2018/PN Mre Perbuatan para Terdakwa merugikan Kantor DPP Partai
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
69 — 42
Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :0 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;0 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
157 — 116
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.Bahwa benar 1 (satu) lembaran petikan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir olehSekdakab Madina (Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION), tanda tanganatas nama Drs. H.
67 — 25
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
125 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kolaka, Nomor 86/PanwasluKlk/V/2014perihal tindak lanjut dengan alasan: (a) berdasarkan SuratEdaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran, dimanapada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskan bahwa dalam halhasil pemilu secara nasional telah ditetapbkan oleh KPU, makaBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidakdibenarkan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atashasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan
AHMAD SALEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH DATAR
112 — 37
Bahwa Bakal Calon Wali Nagari yang bernama Ade Khandra tidakmelengkapi kelengkapan administrasi pengunduran' diri darikeanggotaan partai politik yang mana ini merupakan salah satupersyaratan menjadi Calon Wali Nagari yang terdapat pada PeraturanHalaman 13 dari 81 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDGDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 32ayat (2) huruf a;(Bukti menyusul dalam proses persidangan) ;24.
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karya Triwulan I APBD 2001 Rp.625.0001 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi PartaiAmanat Nasional Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis fraksi PartaiKebangkitan Bangsa Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRITriwulan I APBD 2001 Rp.6225.000,.1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai
394 — 207
PTUN.JKT.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayaitu:Pasal 87;Ayat (4) mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a.b.a0Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yaitu antara lain:Pasal 250;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.b.a0Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
135 — 39
SriBintangPamungkas pun pernah dijuluki dengan kutu loncat. ketikaMENDIRIKAN PARTAI. UNI DEMOKRASI INDONESIA, setelah keluardari Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi sebutan itu menjadi SIRNA,karena PIKIRAN SRIBINTANG PAMUNGKAS MENGAWALIPERUBAHAN MENUJU Sistilm MULTIPARTAI yang lebihDEMOKRATIS dan KONSTITUSIONAL, DITERIMASELURUH .RAKYAT INDONESIA. Konstitusional, karena sesuai denganPasal 28 UUD1945.Sedang orangorang seperti Xong Wansie dan sekarang Harry TanoeTIDAK KELIRU disebut KUTU LONCAT.
151 — 700 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengujiperaturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang;Adapun kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yangmenegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
24 — 3
rekan Pemohon yakni Rp. 22.000.000, denganmodal tersebut diatas pemohon hanya mengharapkan pada saat inginmenggunakan batu tidak usah membeli ; Tentang pinjaman uang di bank, benar, Pemohon tidak pernah memberi tahuTermohon karena Pemohon sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 30September 2009, sedang pengajuan pinjaman Pemohon lakukan setelah itu,kesemuanya itu Pemohon lakukan karena adanya intruksi dari DPP agar semuaanggota dewan terpilih menyetor uang ke rekening DPP, DPD dan DPC gunauntuk kas partai
SONY SUDARSO
Tergugat:
1.SAHRIL TUMANGGOR, SE. SH. MH
2.UMI MARKATIN
745 — 149
Saksi : RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat mau membeli rumah pakReno yang terletak di Jalan Kartini dimana pembayarannya di Bank BCA,pada saat itu ada saksi, Penggugat, Tergugat dan pak Reno ;Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan sedangkan Tergugat bekerja di partai, dimana pada saat itu Tergugat memberitahukan kepadaPenggugat ada rumah dijual murah dengan harga Rp 675 juta ;Bahwa sekitar
70 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (Termohon Kasasi dahuluTerbantah/Pembanding), yang mana kaedah hukumnya menyatakan,yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminanbukan hanya pihak ketiga pemilik saja (derden verzet), melainkan juga pihakTergugat pemilik atau (partai verzef), namun gugatan perlawanan itu harusterfokus pada masalah pengangkatan sita jaminan saja dan bukan/tidakmenetapkan bahwa pelawan adalah pemilik tanah yang disita jaminantersebut...
181 — 31
mengeluarkankatakata yang bermakna menghalanghalangi kegiatan usaha yangdilakukan oleh Penggugat di atas kedua tanah Penggugat tersebut, dengantujuan agar Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat, akibat dariserangkaian tindakan Tergugat tersebut kepada Penggugat jelas telahmengganggu privasi dan ketentraman kehidupan Penggugat sekeluarga;Bahwa selang tidak berapa lama kemudian, Tergugat kembali mengutuspihak lain lagi, orang/oknum diantaranya yang mengaku sebagai tokohadat/masyarakat, ada yang mengaku tokoh partai
79 — 6
dari Humas ; Bahwa tahun 1990 kakak saksi menikah dengan Rahmin lalu lahan bapaksaksi digarap oleh Rahmin ; Bahwa dilokasi ditandai batas bambu kuning dan di tandai dengankawat dan juar pagar ; Bahwa lahan bapak saksi diserobot oleh Kandar dan dijual ke Pemda ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Kandar tapi dengan Istrinya kenal ; Bahwa pada saat saksi mengecek lahan ada bertemu dengan TergugatBastari yang sedang menggarap lahan Ali Akron sekitar bulan Juni tahun2008 ; Bahwa Ali Akron kerja aktif di Partai
214 — 62
ALEX USMAN menielaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin DikmenJakarta Barat diurus oleh terdakwa FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaituanggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura. KemudianZAINAL SOLEMAN menyampaikan kepada Alex Usman ingin bertemudengan terdakwa FAHMI ZULFIKAR HAS IBUAN.Him. 29 dari 413 him.
Saksi mengenal MUHAMMAD FIRMANSYAH,SEsemenjak menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Periode 20092014sebagai sesama Anggota DPRD, dan sama sama sebagai kader diPartai Demokrat, saksi mengetahui MUHAMMAD FIRMANSYAH,SE,adalah Anggota Dewan dari Partai Demokrat dan berada pada Komisi E( sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ).
pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor. SesampainyaHim. 100 dari 413 him.
DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil IV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sahnya aktaotentik yang bersifat partai, baik syarat formi/ maupun materii/, maka dengandemikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan bukti P.2dan P.3 sebagai akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakansah dan mengikat;Keberatan Ketujuh:Hal. 26 dari 42 Hal. Put.
42 — 16
;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 1995, yang waktuitu kenal karena kegiatan Pemilu, saat itu Tergugat sebagai PanitiaPemilinan Daerah, sedang Saksi sebagai penggiat salah satu partai