Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk
Tanggal 25 Juni 2015 — Purwanto bin Gimin
412 — 122
  • adalah perseorangan ataubadan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dengan sepengetahuan Disperindag.Bahwa di Wilayah Kab.Demak yang termasuk sebagai distributor pupukbersubsidi antara lain CV.PAHALA UTAMA, CV.SUMBER WARAS, KUDPRINGGODANI, KSU MANUNGGAL JAYA, CV.BARU, CVALFANTANINDO, CV.SAPROTAN AGRO MAKMUR, CV.TOPAN JAYA,CV.WAHYU ABADI UTAMA .Bahwa tugas distributor adalah melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 20-03-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 13 /Pdt.G /2013 /PN.Krw.
Tanggal 2 Oktober 2014 — JAENAL ABIDIN LAWAN PT. BHUMI BHAKTI SUKSES PRSADA
83 — 12
  • VELIANT disumpah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan; Bahwa saksi adalah pengusaha mairial bangunan, dan Penggugat juga membelibahan bangunan kepada saksi; Bahwa dalam pembayaran bahan bangunan cara pembayarannya; jika suplyerpembayarannya bisa jatuh tempo sedangkan untuk pembelian partai kecildibayar secara kontan; Bahwa saksi bekerja sama dengan CV.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 10-06-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VI/2013
Tanggal 11 September 2013 — Agus Santoso, Pratu NRP 31090187170589, Brigif 16 / WY
47 — 33
  • Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungankeluarga maupun famili.Dee Bahwa pada bulan lupa Tahun 2013 sekira pukul 09.30 Wib Saksi yangsedang ada kegiatan penyuluhan kesehatan dari Partai Golkar di desa BandarKec.Mojoroto kota.Kediri, pergi ke Ponten, saat itu Saksi melihat ada duaperempuan yang sedang berbicara sambil menangis lalu Saksi mendekatimereka dan bertanya kepada Sdri.Endang Nurwati "ada apa dek menanggisSdri.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 62/PID.B/2014/PN.Bir
Tanggal 7 Juli 2014 — JUNAIDI Als JUNED Bin ANWAR
58 — 5
  • Jeunib Kab.Bireuen dan kemudian serah terima uangnya dilakukan di depan Toko Mas dijalan Andalas Bireuen;Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi, saksi RANDU adamenghubungi terdakwa dan meminta bantuan mencarikan mobil untukdigadaikan kepada orang Partai Aceh (PA). Lalu terdakwa dan saksi RANDUmencoba mencarinya hingga bertemu dengan USMAN (DPO) di depan mesjidBlang Blahdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Putus : 20-12-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 38/PDT.PLW/2010.PN.PDG
Tanggal 20 Desember 2010 — SYAFRI FERI Gelar LELO DIRAJO ; melawan ; SYAMSIDAR, CS
88 — 9
  • dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barangyang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upayapaksa yang. diperintahkan itu,diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalamdaerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;Menimbang, dari ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg.Tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 macam perlawanan = /bantahan, yakni perlawanan yang diajukan oleh pihak lawansendiri atau Tergugat yang dikalahkan (Partai
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-09-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN RAHA Nomor 138/PID.SUS/2014/PN.RAHA
Tanggal 1 Desember 2014 — Jaksa Penuntut:
La Ode Musril, SH
Terdakwa:
Solihin Bin La Ntabe.
94 — 74
  • 0.0467 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dengan berat 0,033 pram.Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa Solihin bin La Ntabe,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki barang berupa shabushabu seperti yangdituduhkan,Bahwa terdakwa hanya menggunakan sabusabu sayaBahwa saat ini terdakwa mempunyai aktifitas di sekretaris Partai
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 06-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BLi
Tanggal 10 September 2014 — Perdata Gugatan - I GUSTI NGURAH SADHU sebagai PENGGUGAT M E L A W A N - I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA sebagai Tergugat I - MADE KARTIKA sebagai Tergugat II atau sebagai Para Tergugat -
135 — 77
  • ,,Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagaipenerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantorkuasanya tersebut, baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri khusus untukdan atas nama pemberi kuasa, mengajukangugatanpengosongan, mengurus,mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasadalammasalahpengosongantanahmelawan PUTUARTAWAN alias I PUTUARTAWAN ARIANA dan MADEKARTIKA (Para Tergugat).
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 26-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 35/Pdt.G/2018/PN-Lbp
Tanggal 8 Agustus 2018 — ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L a w a n : DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
175 — 46
  • ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;L a w a n :DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
    ., Tim Hukum pada Kantor BadanBantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DesanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawan:Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua,Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan WildanAreza, S.H., kKeduanya Advokat &
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Cbi
Tanggal 11 Desember 2017 — * Perdata ELLY VIANA X MOHAMMAD RAMADHAN HUSNI
123 — 101
  • Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 juga menyatakan hal yang samasebagai berikut:Proses Penyelesaian suatu perkara, Tidak Boleh MenimbulkanKerugian Kepada Pihak ketiga yang Tidak Ikut menjadi pihak dalamperkara, Prinsip Kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan Pasal1340 KUH Perdata, yang menegaskan Perjanjian hanya Mengikatkepada Para Pihak yang Membuainya, berlaku juga dalam
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.18.
    ketentuan Pasal 250 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi: Pasal 250:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/G/2018/PTUN SMG
Tanggal 30 Mei 2018 — SYAHIR AFADHI Dan BUDI KRISMANTO Melawan 1. PETINGGI KUANYAR 2. MUH. SAHAL MAHADI, S. Ds
258 — 143
  • Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ;j.
    Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiatau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danjabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ; 22225 52222 22225 Hal. 18 dari 136 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 17-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CV. DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
223 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YK;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSdr
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 26-04-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor : 99 /Pid.Sus/2012/PN.TK
Tanggal 26 April 2012 —
32 — 4
  • FAISAL dan Partners.Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.Bahwa terdakwa anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode2009 s/d 2014 dan menjabat sebagai ketua fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Utara.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30Wib terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA HERLIANTO, SE., DARWISSUSANDI dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA serta beberapa petugasKepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung di rumah terdakwadi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
PT. HERO SUPERMARKET Tbk.
Tergugat:
Santoso Dwi Putranto
65 — 25
  • Trader adalahpembelian barang dalam partai besar untuk dijual lagi dimana barang keluardari gudang dan sudah ada pembayaran yang dilakukan di kasir.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus
Register : 28-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN MAGETAN Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Mgt
Tanggal 30 Juni 2015 — Terdakwa Diyono bin Sukimun
137 — 26
  • Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Februari 2017 — AGUS SETIAWAN Alias BAGUS Bin DADAN RUSTANDI
42 — 7
  • Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namun partaiapa saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Wail danSdr. Bagus;Bahwa Kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu minggu hargasewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari danyang mengambil kendaraan Sdr.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 83/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : ZAKARIA SULAIMAN
Pembanding/Penggugat II : MARYANI SULAIMAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ILYAS
Terbanding/Tergugat III : RUSLAINI SYUIB
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN PEUDADA
110 — 78
  • Bukti Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15Juni 1962 (bukti surat P2 dan T 1.1) hanya bersifat Partai atausepihak karena tidak terbukti secara jelas dan terang adanyaproses ijab kabul atau tidak ada serah terima hak kebendaansecara tegas dan nyata antara alm. Sulaiaman Daud (ayahkandung Para Pengugat) kepada alm. Syuib Hasan (ayah kandungTergugat I/Terbanding);Pada bukti surat (P2 dan T 1.1) tidak tercantum tanda tangan ataupembubuhan cap jempol dari alm.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
NELSON YOHOSUA ONDI
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
Intervensi:
IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
155 — 65
  • Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPRI) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah ataucalon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative;Pasal 36Ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:a.
    pernah memimpin tim;h) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atauanggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badanusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;j) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara atau keuangan daerah;k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan1) tidak sedang menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 60/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 14 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
DJADJANG BASUKI
153 — 130
  • Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, juga menggangguuntuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGAT serta sekolahanakanaknya.
    Ketika itu, karena orang tua PENGGUGAT tidak sepahamdengan ideologi komunis yang berkembang pada Saat itu, sehingga kerap kalimendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasidengan Partai Komunis Indonesia (PKI) diantaranya oleh Barisan TaniIndonesia (BTI) yang merupakan oganisasi oderbauw PKI ;Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidak menentuitu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjaga kelangsunganpendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
663 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai
    Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun