MenteriPerhubungan Nomor KP.104/18/13/DJPL12 tanggal 30 Januari 2012 dan sebagaiKuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KP610 Tahun 2012 tanggal 01 Juni2012 tentang Penggantian/Revisi Pengelolaan Anggaran pada Kantor/UPT danSatuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Angaran2012;2.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 tahun 2012tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT danSatuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut tahunanggaran 2012;11. Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar NomorX.8/KM62/56/XI1/2012 dari Sahbandar Selayar kepada Tb Mangga denganmuatan menggandeng KM. Wetar tujuan Tegal;12.

Wetar;1 (satu) bendel rekening koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT.Sarana Lautan Nusantara, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 09RT.006/001 Tegal Timur, Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomorrekening 1211001236 periode bulan September 2012 sampai dengan bulanDesember 2014:Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun 2012 tentangPenggantian/Revisi Pengeloloa Anggaran pada Kantor/Upt dan Satuan Kerjadi lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;10) Dokumen

Wetar;8) 1 (satu) bendel rekening koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT.Sarana Lautan Nusantara, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 09 RT.006/001 Tegal Timur, Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomor rekening1211001236 periode bulan September 2012 sampai dengan bulanDesember 2014:9) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun 2012 tentangPenggantian/Revisi Pengeloloa Anggaran pada Kantor/Upt dan Satuan Kerjadi lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;10

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah ) sertaPieter HB. Fina, S.E.

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah) sertaPieter HB. Fina, S.E.

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, STdiganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perinal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

TETTI SRINURLIYAWATI Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Cirebon, yang padapokoknya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung THCBahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jiwa Nomor182.2/3952/RSRen tanggal 12 Agustus A 2016 ditandatangani oleh dr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat; umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3,pekerjaan Bidan UPT Puskesmas Jeruklegi Il, bertempattinggal di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT; Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan swasta, bertempat

;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa penetapan identitas diri dari Pemohon tersebutadalah penting agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohonyang sesungguhnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT

brutto 0,83 gram selanjutnyaterdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok gunapengusutan lebih lai Uti seese sneer eee eee eeeBahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan dalam bentuk tanaman, tanpa mendapat ijin dan DepartemenKesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan denganpekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB358 G/VII/2013/UPT

Bahwa Pemohon bernama MULYANTO, Jenis kelamin : LakiLaki, Lahir diPengadangan pada tanggal 31121986, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5203LT210920200001, yang dikeluarkan di LombokTimur pada tanggal 24 September 2020 oleh UPT DISDUKCAPIL Masbagikdan Pringgasela;3.

(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepadainstansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri olehpenduduk dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajiod melaporkan PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten Kota atau UPT

Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotahalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Ngbatau UPT

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukansesuatu lagi selanjutnya mohon diberikan Penetapan atas permohonannya;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah di Duri pada tanggal 12April 2008, sesuai Akta Perkawinan 1403CPK31051000004 yang dikeluarkanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Kepala UPT

tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT

dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidakdapat didengar jawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PaciranKabupaten Lamongan Nomor: 700/19/XI/2009, tertanggal 23 Nopember2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeteraicukup dan diberi tanda (P.1);Fotokopi Surat Kontrak mendapatkan obat TB Paru dari Kepala UPT

ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT

., tanggal 16Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PSDA Tamben Bangodua,kemudian diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut :1.Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat karena Tetangga dan juga kenal Tergugat;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun

pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 ayat (1) Kutipan AktaPencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d.perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRGdan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit pelaksana Teknis DinasKependudukan dan pencatatan Sipil;e Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) hurup d Peraturan Menteri dalam NegeriRI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata carapendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan PejabatPencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatat dalam register

KTPel.KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan KK dimanaPenduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;KTPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, tidak dipersyaratkanbagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujun belas) tahun dengan statusbelum kawin.(4).Pencatatan kelahiran WNI diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan

Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatatat dalam registrasi akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran; dand. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;Halaman 39 dari 47. Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG(5). Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugasregistrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara cara:a.

Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan sebagaiman dimakdud pada ayat (1);e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakuan perekaman data dalam basis datakependudukan;f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatatan dalam registrasi akta kelahirandan menerbitkan akta kelahiran; dang.

A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT. Pasar dan UPT.

Tanah Bumbu, sampai sekarang.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru Tagih sewa danretribusi pasar pemerintah pada Dinas Tata Bangunan Pasar danKebersihan adalah menagih sewa pasar dan retribusi kepada parapedagang besarannya berfariasi jumlahnya selanjutnya uang yangterkumpul dari sewa pasar dan retribusi disetorkan ke Bendaharawankantor UPT.

Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan mengetahui ditunjuk sebagai apadalam pembangunan Pasar Bamega tersebut dan pimpinan saksiH.HARIYADI (Kepala UPT. Tata Bangunan Pasar dan KebersihanKec.Satui) tidak pernah memberitahukan dan memberikan tugas kepadasaksi dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut. Saksi tidakmelakukan tugas apaapa dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut.

Adapun ceritanya sebagai berikut : Pada awalnya ada dua kali saksi tandatangan yaitu : yang pertamatanggal, bulan, tahunnya lupa, salah seorang dari pihak pemborong yangnama orang dan PT. saksi tidak tahu datang ke kantor UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.

Pada saat menandatangani berkasberkas tersebut saksi tidak sempat membacanya.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 48 dari 108 Selanjutnya yang kedua, tanggal bulan, tahunnya lupa, pada saat saksiberada dirumah, saksi ditelopon H.HARIYADI (Kepala UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.Satui) diperintah untuk datang kekantor UPT.

Dimana sekarang ini Pemohon tinggalHalaman 2 dari 9 putusan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Smdgdi rumah kediaman milik pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman milik orangtua TermohonBahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernahdidamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dari Unit kerja UPT Kantor DinasPendidikan Kecamatan Tanjungmedar dan telah mendapatkan surat izinatasan dari Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SuratKeputusan

&Partners, beralamat di Jalan Manunggal , Nomor 129, KualaKapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT LIFERE AGRO KAPUAS (LAK), berkedudukan di DesaMenteng Karya UPT G3 Dadahup, Kecamatan DadahupKabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, diwakili olehWinston Chua Eng Meng selaku Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M & Partners, beralamatdi