195/Pdt.G/2022/PA.Botg

195/Pdt.G/2015/PAJP

195/Pdt.G/2020/PA.Pt

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT(Tergugat) surat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001,terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban,tertanggal 06 Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santosodengan memakai cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Nurul Yakin, SH. denganbatasbatas

Netriliantini (BPKB dikuasai Tergugat );1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi : DK 3895 HB tahun 2003warna hitam silver BPKB C No. 6917379 masih atas nama pemiliksebelumnya yaitu Made Partama Beeruck1 unit sepeda motor Merk Yamaha Nomor Polisi DK 5454 J tahun 2007warna Perak BPKB E No. 5939891 Q atas nama PENGGUGAT1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi DK 7618 BZ tahun2003warna hitam BPKB C No. 4848130Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGATsurat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001, terletak di JalanYos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, tertanggal 06Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santoso dengan memakaiHalaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27 Desember 2010yang

Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT surat ukurNo. 62/Kutorejo/2001 tertanggal 30102001 terletak dijalan YosSudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban KabupatenTuban Jawa Timur sebanyak Rp. 100.000.000, ( seratus jutarupiah ) yang dipinjam oleh orang tua TergugatHalaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.10.h.

membeli tanah tersebut yang harganya sekitar 1,2 Milyarrupiah sedangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepadaBank BNI sebesar Rp. 300.000.000, yang tidak bisa dibayar dandilunasi;Jadi disini jelas tanah SHM No. 6800 seluas 200 m2 tersebut bukanlahharta bersama melainkan adalah harta milik orang tua Tergugat dan halini juga telah digugat oleh orang tua Tergugat di Pengadilan NegeriDenpasar;Bahwa harta yang juga bukan harta bersama adalah tanah dan bangunanSHM No. 00143.Kel.Kutorejo seluas 195

. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.

Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj

Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195

WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang

Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum

WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara

Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan

hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195

dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195

dan harta tersebut adalahsatu satunya harta warisan yang ditinggalkan olehalmarhum Said Umar Aljufri Bin Aljufri;Bahwa setelah almarhum Said Umar Aljufri bin Aljufrimeninggal dunia,beberapa saat kemudian paraPenggugat mengetahui bahwa harta warisan tersebutpada point 5 diatas telah diwasiatkan almarhum SaidUmar Aljufri Bin Aljufri semuanya kepada Tergugat,sesuai dengan surat wasiat nomor: 80 yang dibuat olehNotaris Nani Ratna Wrdanialis SH tanggal 26 Nopember1998;Bahwa menurut Hukum Islam pasal 195

MasMansur No. 10 RT O7 Keluarahan Solok Sipin KecamatanTelanaipura Kota Jambi adalah sah secara hukum dan tidakmelanggar ketentuan Pasal 195 ayat (2) karena secaratidak langsung melalui surat pernyataan tertanggal 20Mei 2003 Para Penggugat telah menyetujuinya.8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannyapada point 9 sampai dengan point 11, maka tidak perluTergugat tanggapi lagi secara panjang tlebar karenatelah terjawab dalam tanggapan atau jawaban Tergugat diatas.9.

Tentang surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH ;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat,permasalahan utama dalam perkara ini adalah besarnya hartayang diwasiatkan oleh alm.Said Umar Aljufri melebihisepertiga dari harta warisan, padahal menurut Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, Wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecualiapabila semua ahli waris menyetujui ; Tergugat di dalamjawabannya tidak

Untuk menguatkan dalildalil tersebut, Tergugat mengajukan surat bukti T4 dan T5,yang menurut Tergugat, secara tidak langsung surat buktitersebut merupakan persetujuan para ahli waris atas wasiattersebut.Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi HukumIslam sebagaimana tersebut di atas, memang memberi peluanguntuk berwasiat melebihi sepertiga harta, dengan syaratadanya persetujuan dari semua ahli waris oleh sebab itu,majelis perlu mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakanbahwa surat bukti

Aljufrisebagaimana surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH., cacat hukumsehingga harus dibatalkan, dapat di pertimbangkan ,selanjutnya sesuai pula dengan petitum angka 5 agar diberikanputusan yang seadil adilnya, maka Majelis perlu'= menetapkanwasiat almarhum Said Umar Aljufri yang dapat dinyatakan sahadalah sepertiga dari harta warisan ( 3/4 bahagian objekperkara + 1/2 dari harta bersamanya dengan Sy.Maznah ) halmana sesuai dengan ketentuan pasal 195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan:e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter Nadia Annisatanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:VER/195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan :e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter NadiaAnnisa tanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomorVER/195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di PalangkaRaya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. Selaku Plt.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Rayadan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. SelakuPlt.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt.Selaku Plt.

Kepala BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan Laporan Hasil Pengujian BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana,S.Si.,Apt. Selaku Plt.

batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195

batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195

dari 27 Halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN DumTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, (Seratus riburupiah); Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabusabu dan menanamganja tersebut; Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan tersebut; Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara PenimbanganNomor : 195

PLH KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru danpemeriksa Rian Yuni Sartika,S.Farm,Apt,M.Farm serta Desniartiberkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang dianalisismilik terdakwa atas nama SYAFRIJON Alias JON Bin (Alm) SOLIHIN adalahPositif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195 /10278/2019tanggal 2 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto

mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi.Telah memeriksa bukti surat.TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepadaPengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 03 April 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 03 April 2013 dengan dalil sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 2000 diKecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

berdamaidengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaMediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa Jawbaan Termohon tidak dapat di dengar dalam perkara ini karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan.Bahwa untuk mempertahankan dalildalil permohonan Pemohon, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 195

terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utarayang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor1380/Pdt.G/2019/PAJU tanggal 1 Juli 2019 dengan menerangkan ataumengajukan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUBahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin, Kota Cirebon, Propinsi JawaBarat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermateraikansecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai kemudianHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUoleh Ketua Majelis diberi kode P21, bukti ini membuktikan bahwa Pemohontercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;Fotokopi dari kutipan akta nikan atas nama Pemohon dan TermohonNomor 195/62/V/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA KecamatanCiwaringin yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokandengan

saksi di mukasidang ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 April 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasansebagai berikut:Bahwa pada tanggal 11 April 2004 M, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2004 Tanggal 11 April 2004,atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnyasurat bukti tersebut diberi tanda (P2);Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksimasingmasing sebagai berikut:1.SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempatkediaman di Kabupaten Ponorogo

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17Agustus 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo serta padaHal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1662/Pdt.G/2018/PA.PMLsaat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Perjakadan Termohon berstatus Perawan;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purworejo,Kabupaten Purworejo Nomor 195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);B. Saksi;1. Saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggaldi RT.004 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Taman, KabupatenPemalang,ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi sebagaiHal. 4 dari 12 Hal. Put.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo pada tanggal 13 Nopember 2011 sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 195/15/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;Hal. 1 dari 11 hal. Put.

melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakimtelah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agarrukun lagi dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan tersebut,Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 195