Ditemukan 11433 data
199 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
87 — 86
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
43 — 13
anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
42 — 12
Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
379 — 1344
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
64 — 24
Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
257 — 169
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
92 — 28
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276 — 230
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Arif Nur Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.BUDIONO alias BUDI Bin SUWATNO
2.MISWANTO als WANTO Bin alm SANWIREJA
62 — 12
15.000.000, yang diberikan kepada MISWANTOdan menitipkan kendaran yaitu Uang miliknya peribadi;Bahwa 1 ( satu ) Unit Kendaran Merk Mitsubhisi, Type T 120SSNo.Pol : Z 8780WK, Warna hitam meurut pengakuan MISWANTOmilik orang tua temanya yang saat itu bersamanya;Bahwa benar tidak ada buti kuitansi / surat lainya saat menitipkan danmemberikan uang tersebut, saat itu percaya sajka kerena dirinyasamasama dagang buah karena saat itu MISWANTO bilang untukModal kulakan Buah pisang dan dirinya dapet orderan partai
MUH. ASWAD LAEMBO, SE
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
204 — 90
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana..
118 — 55
melalui Bank ke rekening atas nama Istri Terdakwa,baru selanjutnmya perjanjian kerjasama ditandatangani ; Bahwa untuk jasa sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen)semuanya sudah disetorkan kepada saksi Januar ;e Bahwa selain Uang Pak Januar sekitar lebih kurang Rp.1.450.000.000,(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah),juga diperhitungkan Pak Januar mengambil bahanbahanbangunan ditoko Terdakwa untuk proyekproyeknya ;e Bahwa Pak Januar sering membeli bahanbahan bangunankepada toko Terdakwa dalam partai
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 6
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ;Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor888/354/V1.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs.Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di batalkan, karena tidak terdapatnyaunsurunsur
46 — 7
bersama saksi ;Bahwa yang ikut ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bireuen pada saatdilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah di DesaPante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah saksi ;Bahwa Kronologis penangkapan saksi dan Terdakwa dari awal sampaiakhir berawal pada hari Minggu 09 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WI,saksi dan Terdakwa pulang dari deklarasi kompanye Balon Khalili dan Tgk.Yusri dari Partai
MOCH. SAMSUL
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYULEGI, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019
147 — 151
Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat danditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yangmeliputi : 1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha ESa;2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, dan BhinekaTunggal Ika;3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 4) Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik ataubersedia mengundurkan diri dari kepengurusan PartaiPolitik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;5) Dalam hal Bakal Calon Kepala
132 — 28
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebut halaman 133134,tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan (partai verzet) ataspenetapan eksekusi grose akta, menyebutkan: Kalau perlanananditujukan terhadap penetapan eksekusi grose akta berdasarkanketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azas yang ditentukanPasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawan hanya orang yangterlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibat langsung dalampenetapan eksekusi grose akta ialah Pemohon Eksekusi.
79 — 9
NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undangan12musyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
35 — 7
kepadaMajelis Hakim bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P34 adalah syah danmempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Nilai kekuatan dan batas minimalpembuktian mengenai hal ini diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBG dengan penjelasan sebagai berikut; Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian pada akta bawah tanganmelekat kekuatan pembuktian harus terpenuhinya lebih dahulu syarat formil danmateril yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai