Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 27-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 29 Oktober 2013 — Penggugat

Tergugat
173

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-03-2011 — Putus : 10-05-2011 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 517_Pdt.G_2011_PA.Slw
Tanggal 10 Mei 2011 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
106
  • Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMATNB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas17
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 63/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
205
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
134
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 23-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 345/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
139
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 67/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
2711
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 27-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 27 Oktober 2016 — NUNUK MASRUCHA Lawan WAWUK ERNAWATI
398
  • eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili absolute (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMAmenyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 04-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.SWL
Tanggal 10 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
173
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 05-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8215
  • Osmaniardipergunakan untuk Sadaqah/Infaq & Wakaf atas nama keduanyaVi. Uang Kontan yang tersimpan di Bank BNI Syariah Cabang Pasar JambiSebanyak Rp. 390.000.000 + Bunga Tabungan Sebesar Sejumlah RP.19.000.000 = Rp. 409.000.000 (Terbilang : Empat Ratus Sembilan PuluhJuta Rupiah).1.
Register : 20-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 44/Pdt.P/2013/PA-Bkt
Tanggal 16 April 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
234
  • Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;2. lanah al Thalibin
Register : 16-03-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2015 — Pembanding/Tergugat : LAMBE'E Bin MENDENG
Terbanding/Penggugat : MANSUR Bin MENDENG
5449
  • alasan pembenar sebagaidasar yang menyatakan bahwa putusan a quo adalah kelirukarena seharusnya perkara a quio diadili oleh PengadilanAgama.Bahwa alasan tersebut sangat tidak dapat diterima karenaberdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tentang Kompetensi absolutPengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Mengadili...Scanned with CamScannerMengadili tentang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 412/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
191
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls clit ple duality 54a 5585 agltly Gey Ab Ua) aidALY sll y Yl) Gia y Ca pally Ab puere y Cid ollHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 412/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 20-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Ktbm
Tanggal 17 Februari 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
133
  • 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
141
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0274/Pdt.P/2017/PA Wng2.lal) Abell y ete) ple duality 52d S985 agbily Cua g ALL) sindALY oll y Yglh Giallg Cagall y Ad jens g Ui gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 297/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
171
  • Gially Ci gally Ad puere y Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 09-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
257
  • Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
151
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyli:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
141
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 04-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Tanggal 17 Maret 2015 — Penggugat dan Tergugat
265
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 01-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
182
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf