Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi PELAWAN untukmengajukan perlawanan atas eksekusi pengosongan yang telah diajukanHalaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 151/Pdt/2019/PTDPSoleh TERLAWAN II dan di proses di Pengadilan Negeri Denpasar, karenatidak terdapat bukti hukum yang menyatakan PELAWAN sebagai pemiliktanah Objek Pengosongan, sedangkan menurut ketentuan hukum bahwayang dapat mengajukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi adalahpemilik, sebagaimana Pasal 206 ayat (6) RBG atau Pasal 195

ayat (6) HIRyang secara tegas menyebutkan bahwa :Pasal 206 ayat (6) RBGPerlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakanbarang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihantentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.Pasal 195 ayat (6) HIR Perlawanan terhadap pelaksanaan keputusan (executie), dan jugajika dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disitaadalah miliknya, dihadapkan serta diadili

tidak dapat diterima karenamengandung Error in Persona (keliru atau salah bertindak sebagaiPenggugat);DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa mohon segala apa yang termuat dan tertuang dalamPENDAHULUAN dan pada bagian DALAM EKSEPSI, mutatis mutandisdianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkandengan bagian DALAM POKOK PERKARA;Bahwa TERLAWAN Il menolak secara tegas segala dalil PELAWANkecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERLAWAN IIBahwa berpedoman pada Pasal 206 ayat (6) RBG atau Pasal 195

No.195 K/Pdt/2010 tanggal 25Mei 2011,dengan mengenyampingkan putusan dalam perkaraNo.119/Pdt.G/2008/PNMdnVz tanggal 04 Nopember 2008 jo.No.207/PDT/2009/PTMDN tanggal 25 Juni 2009 jo.

No. :383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, putusan tanggal 15 April 2008 Jo.Perkara No. : 05/Pdt.G/2009/PT.Mdn, putusantanggal 17 Maret 2009, Jo perkara No.: 195 K/Pdt/2010, putusan tanggal 25 Mei 2011), sementaradikesempatan lain Penggugat menyatakan berperkara jugadengan istri Edy Peranginangin yaitu Armawaty Br.Sinulinggakarena Armawaty Br.Sinulingga i.c.

tidak dapat berpikir rasional ;e Bahwa kemudian Tergugat membatalkan perjanjian damaidan persetujuan tersebut dan menurut Penggugat Lelangterhadap objek sita jaminan tersebut menjadi batal, hal manapernyataan Penggugat tersebut sangatlah absurd karenaperlawanan yang diajukan Tengugat waktu itu dibatalkan olehTergugat dan sebenarnya kKewenangan untuk membatalkanlelang eksekusi bukanlah ada ditangan Tergugat akan tetapikewenangan tersebut ada pada Ketua Pengadilan Negeri yangmenetapkan eksekusi (vide 195

M E N E T AP K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/VII/2007 tanggal, 21 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang benar adalah Muhamad Naseri bin Maseri;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Jerukgulung Kec.Balerejo Kab.Madiun tertanggal 29 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;- 6 (enam) jurigen berisi BBM bersubsidi jenis Solar @ 30 liter;- 1 (satu) buah drum berisi BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak + 220 liter;- 1 (satu) buah drum berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak + 195 liter;Dirampas untuk Negara;5.

Nomor 1110 K/Pdt/2016 Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp781.000,00(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatdan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 195/PDT/2015/PT SMG.tanggal 10 Agustus 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Tergugat/Para

uraian hukum di atas, maka sudah selayaknyajika permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ini dikabulkan danuntuk selanjutnya menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:1.Bahwa pada tanggal 21 September 2015, kami selaku kuasa hukum dariPemohon Kasasi, semula Penggugat/Pemohon Banding telah menyatakankasasi terhadap putusan Nomor 225/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 26Nopember 2014 juncto putusan Nomor 195

Smg tanggal 26 Nopember 2014telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan amar sebagaimanatersebut di atas;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi Semarang telahmengeluarkan putusan dibawah Nomor 195/Pdt/2015/PT.SMG yang padaintinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas;Bahwa keberatankeberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/PemohonBanding terhadap putusan Judex Facti di tingkat pertama maupun bandingadalah adanya kesalahan dalam penerapan hukum atas

saksi Kusumah langsung mengamnkan terdakwa,kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu)paket kertas wama coklat yang didalamnya berisi bahan/ daun yan g diduganarkotika jenls daun ganja kering disudut meja yang diakui kepermllkanvaoleh terdakwa ;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas wama coldat yang didalamnya berisi bahan/daun yang di duga jenis daun ganja keringdenganberatnetto 0,5481 gram untuk dilakukan Pemeriksaan laboratoriskriminalistik dengan No. lab : 195

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu)paket kertas wama coklat yang didalamnya berisi bahan/ daun yan g diduganarkotika jenls daun ganja kering disudut m eja yang diakui kepermllkanvaoleh terdakwa ;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas wama coldat yang didalamnya berisi bahan/daun yang di duga jenis daun ganja keringHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.Srgdenganberatnetto 0,5481 gram untuk dilakukan Pemeriksaan laboratoriskriminalistik dengan No. lab : 195

kering disudut meja yangdiakui kepemilikanya oleh terdakwa ;Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut,untuk digunakan oleh terdakwa sendirt namurr sebelum menggunakanperbuatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas satresnarkoba PolresCilegon ;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya berisi bahan / daun yang di duga jenis daun ganja kering denganberat netto 0,5481 gram untuk dilakukan Pemeriksaan laboratoriskriminalistik dengan No. lab : 195

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

195/Pid.B/2017/PN Lbo

PUTUSANNomor 195/Pid.B/2017/PN Lbo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama Lengkap ITON S.ALI Alias IRFAN ;2. Tempat lahir : Gorontalo ;3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Februari 1997;4. Jenis Kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Jend.Sudirman No. 247 Limboto, berdasarkanSurat Penetapan tanggal 5 Desember 2017 Nomor 195/PEN.PID/2017/PN Lbo yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo, tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Lbo tanggal 16November 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan

oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195

ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan

Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.

No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Sertipikat Hak Milik No. 195/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 M2;b. Sertipikat Hak Milik No. 196/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 M2;Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTC. Sertipikat Hak Milik No. 197/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 M2;d.

Sertipikat Hak Milik No.195/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 m;b. Sertipikat Hak Milik No.196/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 m?:c. Sertipikat Hak Milik No.197/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 m?;Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTd.

ImamHandoko Camat/Kepala Kecamatan Cakung disaksikan oleh Lurah CakungBarat dan Staf Kantor Kecamatan Cakung jo Surat Pernyataan yang dibuatdiatas kertas bermaterai cukup tanggal 24111994 5 (lima) bidang tanahyaitu Hak Milik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, oleh AnugrahDanuwibowo telah dilepaskan haknya kepada Budi Setiadharma, SH, yangbertindak untuk dan atas nama PT.

Federal Motor;Bahwa pelunasan pembayaran atas 5 (lima) bidang tanah Sertipikat HakMilik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, dengan total luas: 13.957m? (Tanah) yang dibayar dengan Giro No.BAC 103899, Bank Universal,Sunter, tanggal 10 Pebruari 1996, pada tanggal 10 Pebruari 1996 sebesarRp 1.372.690.000.

(fotokopi sesuai dengan salinan);Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTBukti P6 aBukti P6 bBukti P6 cBukti P6 dBukti P6 eBukti P7Bukti P8Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 99/4455/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 1.750 m2. (fotokopi sesuai denganfotokopi);Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 101/4457/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 6.054 m2.

UngasanBuku Il, tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanah kawasan Bukit,Hal 3 dari 31 putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT DPS3.Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 a,Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun, dan dengan Pipil No: 195 dt,Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun, terletak diBanjar Kangin, Desa/Ungasan Kec. Kuta, Kab.

Bahwa sesungguhnya substansi gugatan Para Penggugat sudah jelasyang menjadi obyek sengketa adalah Tanah Peninggalan Pan Tambun(alm) dan Men Tambun (alm) sesuai dengan Buku Rincikan DesaUngasan Buku , tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanahkawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No:195 dt, Persil: 31 a, Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun , dandengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun , terletak di Banjar Kangin , Desa/Ungasan Kec

adanya upaya GUGATAN PERLAWANAN dari keduanya.Seharusnya, jika Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi merasadirugikan sebelumnya, keduanya dapat mengajukan perlawanan.Proses acara ini tidak berjalan, karena yang dilakukan hanyalahperbaikan penetapan, yang justru malah menimbulkan akibat hukumatau kerugian bagi pihak Termohon Consignatie lainnya, yang sudahditetapbkan sebelumnya di dalam Penetapan Nomor387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, sebagaimanadiatur dan dimaksud di dalam Pasal 195

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR,perlawanan hanya dapat diajukan terhadap suatu permohonan yangmasih berlangsung proses pemeriksaannya.3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ialah mengenaiPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6)HIR, dan pendapat M.

., dalam Buku HukumAcara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secaraanalogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawananPihak Ketiga bersifat semu atau quasi derden verzet diajukan selamaproses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawananseharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uangganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPANCONSIGNATIE

M2 dan Nomor : 195 dengan luas tanah 1.560. M2, namapemegang hak : Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum, yang terletak diJin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas,Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. SyahiddinNasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubis membelisebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :534 dengan luas tanah :638. M2, nama pemegang hak : Hj.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;6. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin.

Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Juncto Nomor 74/PDT/2009/PT.BdgJuncto Nomor 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut karena objek tanah yangakan dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depoktersebut, pelaksanaannya tidak masuk ke objek tanah yang didalilkanPelawan sebagai tanah miliknya dan tanah yang didalilkan Pelawan tersebutjuga tidak pernah diletakkan sita melalui Putusan maupun Penetapan dariPengadilan Negeri Depok .Judex Facti/Tingkat Pertama telah keliru dalam dalam mengutip danmemahami Pasal 195

Memperhatikan,Pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini.Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut Judex Facti/TingkatBanding hanya mempertahankan dan menguatkan tanpa adanya pertimbanganhukum sama sekali, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 19 alenia 1, alinea 2dan alinea 3 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perludipertimbangkan

;Sebagaimana Ketentuan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang upaya paksayang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskanjuga oleh pengadilan itu.Putusan MA Nomor 996K/Pdt/1989, bahwa

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan)berpendapat dan memohon agar membatalkan putusan Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 3 Februari 2016danmembatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk tertanggal 2 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah sesuai denganketentuan Pasal 195

., halaman ke1 dari 12 hal.tanggal 16 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :939/195/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalRumah Orang Tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Peggugatdengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridalam keadaan bada dukhul dan sudah mempunyai 1 (Satu) anak yangbernama XXXXXX berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;3.

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor:939/195/VII/2016, tertanggal 16 Juli 2016, dan telah dicocokkan denganaslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Penggugat telahpula mengajukan saksisaksi di persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:1.

Bahwa padatanggal 19 Juli 2006, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (KutipanAkta Nikah Nomor : 1493/195/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006) sesuaiDuplikat Akta Nikah Nomor B370/KUA.09.5.2/PW.01/5/2016, tanggal 02Juni 2016;2.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Priok, Jakarta Utara Nomor : 370/KUA.09.5.2/PW.01/5/2016tanggal 2 Juni 2016 (Akta Nikah nomor 1493/195/VII/2006 Tanggal 19 Juli2006), setelah dicocokan dengan aslinya dan telah sesuai serta telahbermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :Saksi : Agus Solihin bin Sodri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, tempat kediaman di Jalan

Hal. 1 dari 13 Halaman.rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195/52/III/2008 tanggal 27032008;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhirtinggal bersama di Kp. Sanding, RT 03 RW O09, Desa Sindangsari,Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun danharmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badadukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak:1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/52/III/2008 tanggal 27 Maret2008, atas nama Cucu Rosmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sesuai aslinya,bermeterai cukup, sebagai bukti P2;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :Saksi!l. Aca bin Ahri (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Kp.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, Novi Ruhaiza, S.H bintiH.Syamsurrizal telah meninggal dunia di Gampong XXXXXXX karena sakit,sesual dengan Surat Keterangan Meninggal DuniaNomor.474.3/195/LS/VI/2021 bertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkanoleh Keuchik Gampong XXXXXXxX.;7. Bahwa setelah meninggal dunia H.Syamsurrizal dan Hj.Ruhana makatelah meninggalkan ahli waris seAyah dan selbu yang masingmasingbernama.;7.1. Pemohon (anak kandung).7.2. Pemohon II (anak kandung).8. Bahwa semasa hidupnya almh.

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama NoviRuhaiza Nomor: 474.3/195/LS/VI/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 yangdikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Timur,Kabupaten Aceh Selatan, bukti P.8;Hal. 5 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 626/Pdt.P/2021/MS.Ttn9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/197/LS/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXXXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, bukti P.9;10.