Ditemukan 39592 data
146 — 93
Putusan Nomor : 524/Padt.G/2013/PN.Jkt.Sel10.diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yangsecara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg).Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbukti Pelawan bukanlah pemilikatas tanah yang dimaksud, sebagaimana juga telah didalilkan olehPelawan pada gugatannya angka 5 Bahwa tanah dan bangunan yangterletak di JI.
BAHWA GUGATAN PELAWAN' TIDAK SESUAI DENGAN HUKUMACARA YAKNI PASAL 195 AYAT 6 HIRa.
Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang dapatdipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuaidengan dalil yang menjadi serius perlawanan adalah hak milikketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR (vide M.YahyaHarahap,SH dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup PermasalahanEksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT.Gramedia Jakarta,Tahun1991, halaman 290), sementara Somir PELAWAN dalam gugatan inimensomir hanya berdasarkan SEWA MENYEWA (antara DepartemenPertahanan
ayat6 HIR ;Bahwa Turut Terlawan mendalilkan dalam eksepsinya bahwaperlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak sesuai dengan ketentuanPasal 195 ayat 6 HIR ;Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang dapatdipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi adalah hakmilik sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR.
ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR;Menimbang, bahwa pasal 195 ayat 6 HIR pada pokoknya mengaturtentang pihakpihak yang dapat mengajukan perlawanan terhadap suatupenyitaan/eksekusi yaitu harus didasarkan pada hak kepemilikan ;Hal. 68 dari 76 hal.
6 — 5
Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;SUBSIDER:Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnyaSetelah membaca suratsurat bukti :a Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SokoKabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.06/Pw.00/195/2014 tanggal 14 Mei 2014;Setelah mendengar keterangan keterangan :1. XXX sebagai calon Suami;2. XXX sebagai calon istri; 3.
16 — 1
195 enghindapmaslahatdaripada menarikMenimbang, asarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan aquo patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohonbernama XXX untuk nikah dengan seorang perempuan bernama XXX;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang
34 — 4
S binSYAMSUDDIN) di kantor Urusan Agama Kecamatan PadangUtara Kota Padang Propinsi Sumatera Baratberdasarkan Kutipan Buku NikahNomor:195/19/VII/1994, pada tanggal 30 Juni 1994;2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I ( ROZANAbinti TAJUL ARIFIN) dengan suami Pemohon I ( ZULFAN.S bin SYAMSUDDIN) telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang bernama:a. MUHAMMAD FADHIL, Lahir tanggal 04 Februari1996;b. RAFI MULYA AJI, Lahir tanggal 19April 1998;G. FARI MUHAMVIAD, Lahir tanggal 20Desember 2001;3.
12 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Cmi
12 — 6
195/Pdt.G/2021/PA.Bgl
1.
2.
5 — 0
195/Pdt.P/2017/PA.Pwk
7 — 5
195/Pdt.G/2018/PA.Pbr
7 — 0
195/Pdt.G/2014/PA.TA
14 — 3
195/Pdt.P/2020/PA.JP
14 — 9
195/Pdt.P/2022/PA.JP
17 — 1
195/Pdt.G/2021/PA.RAP
13 — 2
195/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg
12 — 2
195/Pdt.G/2015/PA.Rtu
23 — 0
195/Pdt.P/2022/PA.Utj
8 — 0
195/Pdt.G/2018/PA.Mr
31 — 2
195/Pdt.G/2023/PA.Sby
13 — 1
195/Pdt.G/2021/PA.Grt
11 — 4
195/Pdt.G/2014/PA.Rtu
10 — 4
195/Pdt.P/2023/PA.Cjr