,PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 18 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandatanggal,..... eeeAceh selaku Ketua Majelis, Suyadi, SH.dan Mansur, Bc.IP, SH.MHum. paraHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SelasaANGSOtA,.... eee eseeeeeeeetanggal 15 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota, serta Sulaiman Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Salah dalam penerapan hukumnya;Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tundukdengan kaidah dan asas asas hukum pidana dan acara pidana, dimanapembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikanHal. 40 dari 155 hal.

Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepadaTerdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jikadilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masasekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistikkejahatan korupsi dengan latar belakang politik;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputusPengadilan Tipikor Pekanbaru selama

Namun dalam pertimbangannyaMajelis Hakim Judex Facti justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjampakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalampercepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015;Bahwa sebagai akibat Judex Facti tidak menerapkan hukum makaMajelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepadafaktafakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas namaH. A.

Tipikor hal. 187 188Hal. 91 dari 155 hal.

Tipikor hal. 187 188Hal. 137 dari 155 hal.

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengantanggal 10 Maret 2020;. Perpanjangan penahanan tahap oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap 1),sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;.

Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejaktanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT KDI8.

Kendari Barat, Kota KendariSulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36

Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/PHI/Tipikor Kelas A Khusus Makassar Nomor 414/Pid.Sus /2018/KB tanggal 9 Nopember 2018Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Terdakwa ditahan sejak : Kejari Soppeng (Rrutan ) sejak tanggal 12 September 2018 s/d 01Oktober 2018 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum (RUTAN ) : sejak tanggal 02Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018; Penuntut

Umum LAPAS sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 06Nopember 2018 ; Hakim Pengadilan Tipikor ( Rutan ) sejak tanggal 01 November 2018 s/dtanggal 30 Nopember 2018; Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 01 Desembr 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2019 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal O01 Maret2019 s/d tanggal 30 Maret 2019;Pengadilan

Tipikor tersebut ;Telanh membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 28 Pebruari 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

persidangan berlangsung ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu olehDra. HJ. PASIHA, MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,T T D T T D92932. DR. IBRAHIM PALINO, SH.M.H. 1. DANIEL PRATU, SH.M.H.T T D3.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. bin H.ASMAIL ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Primair :. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. binH. ASMAIL ARIEF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04September 2014 mengenai pidana penjara yang dijatunkan dan pidanapengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danPenuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanyabanding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 16 November 2021 bahwa

Muhammad Arif Billah, S.H.dalamPerkara Tipikor nomor 47/PID.SUSTPK/TPK/2021/PT SBY yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukanbahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa diKepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan olehSalamul Huda, S.H.

(Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnyatanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikortanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkanJurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkanSalinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, danselanjutnya segera menirimkan relaas pemberitahuannya kepadaKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.ttd.H.

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

Sudirman Kavling 60 Senayan Jakarta 12190 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal.16 Mei 2018 ;PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;Halaman2dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang; Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar

,M.H., menerangkan : Bahwa unsur rumusan delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor didahului denganperbuatan melawan hukum dan diakhiri dengan adanya kerugian negara,sedangkan unsur rumusan delik Pasal 3 UU Tipikor, didahului dengan adanyapenyalahgunaan wewenang dan diakhiri dengan timbulnya kerugian negaraatau kerugian pada perekonomian negara;Bahwa berdasarkan prinsip /egal drafting dalam hukum pidana, jika perobuatansudah dilarang dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa kerugianpada keuangan

Sehingga, berdasarkan delik tersebut harus ada hubungan kausalitasdan harus dibuktikan dengan pembuktian kausalitas; Bahwa pembuktian kausalitas harus semua unsur dibuktikan yaitu perbuatanmelawan hukumnya dan akibat dari perobuatan melawan hukum tersebut; Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya delik formiil materilsalah satunya contohnya ada di Pasal 378 KUHPidana;Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalamPasal 2 (ayat) 1 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu

sendiri;Bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 2 ayat(1) UU Tipikor, maka tidak serta merta dapat disangkakan melanggar Pasal 2Halaman254dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgayat (1) UU Tipikor, karena menurut Ahli Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakanpasal sampah, karena semua perbuatan melawan hukum.

Membebankan biaya perkara pada Negara ;DEMIKIANLAH , diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari RABU,tanggal 03 OKTOBER 2018, oleh SRI MUMPUNI, S.H.M.H., selaku HakimKetua, DARIYANTO, S.H.,M.H., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI,S.H.M.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.

----

untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Penunjukan Plh Panitera,Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 25 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM153/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 01 Nopember 2018,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG.

PengadilanTindak Pidana Korupsi Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berkata benardan membela kebenaran demi menyelamatkan 13 orang yang tidak bersalahkarena saya tahu betul bahwa Laporan Audit BPKP tersebut bersifat menzalimikarena saya mantan Ketua Timnya;Pada tanggal 7 Nopember 2013, Tim dari BPKP Pusat datang ke BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas kehadiransaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan dalam Berita AcaraPermintaan Keterangan saya katakan bahwa Hakim Tipikor

sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriTakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 22 Agustus 2014 , petikan putusanPegadilan Tinggi Palangka Raya nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal17 Oktober 2014 dan berdasarkan Petikan putusan Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi nomor : 224 K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 , tersebutTergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini Bupati Sukamara)telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan yaitu memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat

tertanggal 1 Desember 2004 (foto copy dari foto copy); Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :823/265/BKPP/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 September 2013 (foto copy dari foto copy);Surat Kepala Kepolisian Resor Sukamara Nomor : B/97/IV/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan penyidikan Tindak Pidana Korupsipembebasan lahan guna proyek Agrowisata Dinas Pertanian Kab.Sukamara TA. 2006, Tertanggal 14 April 2014 (foto copy dari foto copy);Penetapan Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR

/2014/PN.PLK,Tertanggal 24 April 2014 (foto copy dari foto copy); Putusan Nomor : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R, Tertanggal 26 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK, 23 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 2241 K/PID.SUS/2014, Tertanggal 08 April 2015 (foto copy dari foto copy);Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP.