Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militerl02 Medan Nomor : Dak/164

Bahwa Judex Facti tingkat banding yang berpendapat bahwa surat bukti P1dan P2 dari Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan bukti telah terjadijual beli yang mendasari putusan PT tersebut, ternyata sama sekali tidakmemuat alasanalasan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut;3.

No. 713 K/Pdt/2011Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada lkut TermohonKasasi Vdahulu Ikut Terbanding Vdahulu lkut Tergugat dan Ikut TermohonKasasi IV/dahulu lkut Terbanding I/dahulu lkut Tergugat Il tidak ada buktiyang mendasari adalah keliru dan kurang tepat, sebab sebelumnya telahada kesepakatan antara Termohon Kasasi, kut Termohon Kasasi dan IkutTermohon Kasasi Il melalui perantaraan kuasanya dan diperolehkesepakatan bahwa Termohon Kasasi sanggup memberikan uangkompensasi sebesar Rp

(lihatBukti BP1) dengan harapan terhadap obyek sengketa dapat segeradilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengandemikian jelas ada bukti yang mendasari kalau uang kompensasi yangsudah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Ikut Termohon Kasasi danIkut Termohon kasasi Il harus dibebankan kepada Termohon Kasasi sesuaikesepakatan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.24 Maret 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Maret2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pdt.P/2019/PN Skg.Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan peristiwa kelahiranPara Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tidak mengharuskan adanya penetapandari pengadilan negeri untuk pencatatan perubahannya, maka dengan sendirinyasepanjang mengenai permohonan perubahan peristiwa kelahiran Para Pemohondalam Kutipan Akta Nikahnya serta pembuktian yang berhubungan dengan haltersebut (vide bukti Surat tertanda P3 dan P6) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut karena tidak ada aturan hukum yang mendasari

harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan ParaPemohon pada angka 5 yang meminta agar diperintahkan kepada Para Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahirtersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan undangundang yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa padadasarnya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentinganPara Pemohon sendiri dan tidak ada aturan yang mendasari

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Para Penggugat bermula dariperbuatan wanprestasi Penggugat ! yang tidak melaksanakankewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat, dan Penggugat telah Wanprestasi dengan demikian gugatanPara Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harusdinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;.

Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan Ferror InPersona;5.1.5.2.Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahPerjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjiankredit Nomor 0000041/PK/02226/090010413 tertanggal 16 April 2013 yangtelah dilegalisasi oleh Maudy Lunel Pongtuluran Notaris di KabupatenBandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yang terkaitdalam permasalahan ini adalah Nani Nasrudin sebagai debitur dansuaminya Robby Gunaedi

kebanyakan saksi lebihdekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP terdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

kebanyakan saksi lebih dekat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPterdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

yang di wajibkan,yaitu memperdagangkan padangan yang tidak memenuhi standart mutu yangditetapkan sesuai yang diperuntukannya dan karena karena terdakwa ditahan diRutan Semarang dan kebanyakan saksi lebih dekat di wilayah hukum PengadilanNegeri SemaBerawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI)tertanggal 5 September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungankonsumsi garam yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPMyang terjadi di Kabupaten Pati ;Bahwa mendasari

Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat

Keadaankeadaan tersebutmerupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak turutdipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu, sehinggaputusan Judex Facti tersebut haruslah diperbaiki dengan menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak tetapberada dalam Dinas Keprajuritan TNI ;Demikian pula karena perobuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu incasu sudah berlangsung lama dalam kurun wakitu

Keadaankeadaan tersebut mengindikasikan keadaan pada diri Terdakwa yakniketergantungan pada Narkotika ;Mendasari keadaankeadaan tersebut dan sesuai ketentuan perundangundangan, kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melaluirehabilitasi terlebih in casu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandari Dinas Militer, supaya dikemudian hari sekembalinya Terdakwa kelingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidakmenimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkanpenyembuhan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/118

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/145/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yangmenyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dankesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02 MedanNomor : Sdak/56

;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan Duplik secara lisan tetappada Gugatan dan Jawaban, maka terhadap jawaban pihak para Tergugattersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta

:Bahwa mengenai keberatankebertan yang diajukan OditurMiliter dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingdengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidanganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.

Steven, saksi 3 juga memberikan komisi kepadaterdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200 .000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulangke Lanal Mataram.Menimbang :Bahwa dengan mendasari fakta hukum diatas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanMenimbangMenimbangMenimbang10Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 13K/PM.III14/AL/II/2014tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari