Ditemukan 51518 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandasari megasari mendagri mindasari meidasari mardasari meidiasari meindasari meldasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2778 K/PDT/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DARYOTO IRAWAN vs RUMSARI MUTIARAWATI, dk.
126 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.
    :Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 31-08-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 25-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 85/BDG/K-AD/PMT-II/AD/VIII/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — Toto Yosep./Kapten Inf/523243./Pasi intel./Kodim 0506/Tangerang.
55 — 28
  • Mengenai keberatan Oditur Militer poin 1, MajelisHakim dalam memutus suatu perkara mendasari faktafakta yang diketemukakan dalam perisdangan danfakta fakta itu yang dijadikan dasar untukmemutuskan suatu) perkara. Dalam memutuskan suatuperkara seorang Hakim wajiob mempertimbangkan, adil(just) hukum = (legal) dan benar secara moral(Righteous). Putusan akhir dari seorang Hakimmerupakan Result dari decision yang di peroleh dariMenimbang12penerapan atau pelaksanaan azasazas dan prinsipprinsip hukum.
    Jadi tidak benar putusanringan,tidak memil ik i pertimbangan pertimbangnyuridis begitu) juga sebaliknya, karena Hakim dalammemutus suatu) perkara mendasari pada equitable danRighteous.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — PT. BUMI SAWIT KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditambah/ MenjadiUraian Semula (Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) bayar 322.424.197,00 0,00 322.424.197,00Sanksi Bunga 62.066.229,00 0,00 62.066.229,00Sanksi Kenaikan 193.119.554,00 0,00 193.119.554,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 577.609.980,00 0,00 577.609.980,00 bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas permohonan keberatan yang ditolak seluruhnya dengan suratkeputusan di atas;bahwa alasan yang mendasari permohonan Banding ini
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA DENPASAR Nomor 343/Pdt.G/2013/PA.Dps
Tanggal 11 Nopember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
27 — 14
  • Bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersuami istri dan tidakadanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat danTergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah /bercerai bersuami istri dengan Tergugat;.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-10-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 3029/Pdt.G/2015/PA.Cbn
Tanggal 6 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 14
  • pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3029/Pdt.G/2015/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 18-08-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Cbn
Tanggal 28 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 9
  • kediaman di Kecamatan Leuwiliang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2693/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Pengadilan PA SINJAI Perdata Agama Izin Poligami
Register : 07-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA SINJAI Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Sj
Tanggal 6 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
75 — 22
  • menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari
    Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 25-09-2007 — Putus : 05-03-2008 — Upload : 30-09-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2040/Pdt.G/2007/PA. Sby
Tanggal 5 Maret 2008 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
24 — 0
  • Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006
    Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-04-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 PK/Pdt/2009
Tanggal 27 April 2011 — GALLA SUBO VS. PATTE, DKK
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).
    Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.
Pengadilan PA BONDOWOSO
Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1383/Pdt.G/2013/PA.Bdw
Tanggal 5 Desember 2013 —
6 — 0
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 23-06-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 86-K/PM I-02/AD/VI/2016
Tanggal 10 Oktober 2016 — Aidil Syah Putra, Serda NRP 21100246570588.
65 — 30
  • :Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 20-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 48/B/LH/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : HARIANTO Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Pembanding/Penggugat II : JALALLUDIN Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ABDUL RASIS Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR BENGKULU Diwakili Oleh : Roseffendi, S.H., M.Hum
Terbanding/Tergugat II : LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Diwakili Oleh : AGUS SOEWONDO, S.H.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU Diwakili Oleh : IMMANUEL SIANIPAR, S.H.
732 — 272
  • DALAM PENUNDAANBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, terhadaphalaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan inimenyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusandan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a1l.DALAM EKSEPSIBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :Mengabulkan Eksepsi Tergugat , terkait
    Bahwa terhadap Puutusan tersebut ParaPenggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusan dan pertimbanganhukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;11l.DALAM POKOK PERKARAA.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAKBENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengansangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenarandan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana PembangunanPembangkit
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 14-09-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 164-K/PM.I-02/AD/IX/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — Oditur:
I WAYAN MANA, SH
Terdakwa:
Yudi Antoro Pribadi
228 — 32
  • :Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta Sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/02
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perwalian
Register : 08-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Bgl
Tanggal 9 April 2018 — PEMOHON
78 — 26
  • SYAHIRAH WARDAH LABIBAH binti SOFIYYUL MUTTAQI HISNULLOH,umur 7,5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dusun Tunjungsari RT.26 RW.06 Kelurahan Bantur Kecamatan BanturKabupaten Malang;Adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernamaZUROIDAH bin H. MUNIF H. A.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Putus : 27-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 289-K/PM II-08/AD/XII/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — GUGUM GUMILAR, Serda
36 — 41
  • JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata
Register : 18-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1206/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
Tanggal 16 Februari 2015 —
12 — 1
  • 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Santi Desiana binti Hari Budiyono, anak kandungPemohon dan Robert Sanjaya bin Anreas, menantu Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
    permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama Harto Wahyudi bin Suratmo, anak kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon danseorang saksi dari Termohon tersebut telah memberikan kesaksian yang padapokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran serta rumahtangganya
    palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor: 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaHal. 21 dari 26 Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 18-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/MIL/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — YUAN KARTIKA PUTRI
141 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari
    sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-09-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 154-K/PM I-02/AD/IX/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Renal Ardiansyah, Praka NRP 31060045950886.
89 — 20
  • :Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 05/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Februari 2014 — LURAH ASEMROWO dan AGUS ANGKRIWAN vs S U B A N D I,
75 — 45
  • Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh MenteriAgraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan surat /akte jual beli yang mendasari terjadinya pencoretan letter C persil 36a dan 36b yang telah dimutasi ke letter C No 342 sehingga Tergugat telah melakukantindakan yang cacat secara procedural dan substansi ; bahwa berdasarkeseluruhan pertimbangannya menurut majelis hakim tingkat pertama16tindakan Tergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan SuratLetter C Nomor: petok nomor
    Akte tersebut bentuknya17ditetapbkan oleh Menteri Agraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidakdapat menunjukkan surat / akte jual beli yang mendasari terjadinyapencoretan letter C persil 36a dan 36 b yang telah dimutasi ke letter C No342 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat secaraprosedural dan substansi ; menurut majelis hakim tingkat pertama tindakanTergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan Surat Letter CNomor: petok nomor 175 Nomor persil 36 a luas 1.215 Ha dan persil
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-09-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 151-K/PM I-02/AD/IX/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Andrea Kamidin Putra, Prada NRP 31140001550492
76 — 19
  • .: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02