Ditemukan 1749 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 333/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap
    Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1010/Dispenda tanggal 4 Mei 2015 untuk Masa Pajak April2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/224/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.
Register : 08-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Ciptaning Probo Sukanti
6331
  • tidak disetorkan ke bank,> Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,tidak disetorkan ke Bank,> Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,tidak disetorkan ke Bank,> Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500, tidak disetorkan ke Bank.Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkanke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda
    setelah saksi diberikan data pembayaranpajak oleh Dispenda Badung;Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan olehTerdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760, ( delapanpuluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan kerekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung,padahal terdakwa
    The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% daripenghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebutterdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalahterdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai denganuang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwatidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT.
    mengisiformulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporanpenghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudianHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dpsterdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10%dari penghasilan untuk membayar pajak;Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajakkepada MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporantersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan ituyang disetorkan
    The Slow, membayarpajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12, (delapan ratustiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh riburupiah dua belas sen) adalah milik PT.
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 8 Oktober 2013 — MUHAMMAD YUSUF BURHAN Bin BURHAN.
11016
  • Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 200810. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 200812. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab.
    Saksi RIZALSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :> Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.> Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara penerima di Dispenda Tanggamus adalahmenerima setoran PAD yang dikelola Dispenda antara lain Pajak Penerangan JalanUmum, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame kemudian membuatsurat tanda setoran ke Kas Daerah sebagai tanda bukti pemasukan PAD, kemudianmembukukan ke buku kas pembantu
    Tanggamus melalui terdakwa selaku Bendahara PengeluaranSekretariat Pemda Tanggamus untuk melakukan pencairan atas pembayaran rekeninglistrik dari bulan Januari 2007 s/d Mei 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.785.435,(dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tigapuluh lima rupiah) yang ada pada Dispenda sebagai pengganti PPJU yang kemudianuang tersebut harus disetor kembali kepada Dispenda sebagai Pendapatan PPJU tahun2007.Bahwa benar nota dinas tertanggal
    Tanggamus kepadaterdakwa dengan total nilai Rp.210.991.475, dan sisa rekening tersebut sebanyak 37rekening dengan total Rp.123.366.975, masih disimpan di Dispenda untuk pencairanberikutnya, sehingga jumlah keseluruhan dari bulan Januari 2007 s/d Juni 2007 sebesarRp. 334.358.450, (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribuempat ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar rekening listrik yang dipinjam oleh terdakwa dari Dispenda adalah sebagaiberikut : No. SeriNo.
    Tanggamus,pada bulan Maret 2007 saksi diajak menemani terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Drs.Barozi Zubir kepala Dispenda dan saksi Rizalsyah.
    Saksi ditugaskan membayar listrik langsung ke PLN sejak tahun 2006 s/dsekira awal tahun 2007.Bahwa benar untuk pembayaran rekening tunggakan yang telah dibayar oleh Dispenda,sekitar bulan maret 2008 di ruang Kantor Bendahara Rutin Sekretariat Daerah KabupatenTanggamus, saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mengambil rekening listrik kepadasaksi Rizalsyah, dan terdakwa mengatakan: Tolong kamu ke Dispenda, ambil rekeninglistrik, dan saksi jawab, Gimana ngomongnya?
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4212 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
8640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanOktober 2015 Nomor 973/2498/DISPENDA, tanggal 2 November 2014;3.
    tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2498/Dispenda, tanggal 2 November 2014 untuk Bagian BulanOktober 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/17/Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016;4.
    Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015Nomor 973/2498/DISPENDA
Register : 07-07-2010 — Putus : 28-09-2010 — Upload : 05-06-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 51/PID.B/2010/PN.MAL
Tanggal 28 September 2010 — WINARTO Als GOGON Bin SIMIN
5527
  • Malinau sekitar bulan oktober tahun 2007 yangmana sejak pada saat itu terdakwa kemudian tinggal di rumah dinas Dispenda Kab.
    Malinau mempertanyakan hal tersebut ke kantorSAMSAT/UPTD Dispenda Kalimantan Timur kab.
    Malinau mempertanyakan hal tersebut ke kantor SAMSAT/UPTD Dispenda Propinsi Kalimantan Timur di Kab. Malinau ;e Bahwa benar ketika saksi HERMANSYAH Bin ASRANI mengambil dan menerimaseluruh dana pembayaran fakturfaktur kendaraan bermotor guna penerbitan STNKdan SKPD, saksi HERMANSYAH Bin ASRANI menjanjikan kepada pihak dealerPT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kab.
Register : 05-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 174 /PID.B/2014/PN.Bjb
Tanggal 1 Oktober 2014 — HERLI Bin ANANG KACIL
3525
  • Perkara : PDM83/BB/Epp.2/07/2014 tanggal 04 Agustus 2014 telahdidakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa HERLI Bin ANANG KACIL (Alm) pada hari Selasa tanggal12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2013 atau setidaktidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di ProyekKantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan Sungai Tiung Kec.
    MUHAMMAD GHOZALI MASRI; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00Wita bertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur KelurahanSungai Tiung Kec.
    Saksi MUHAMMAD REDHO IQBAL alias EDO Bin SURIAN; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaandengan terdakwa;Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan SungaiTiung Kec.
    Umum telah memanggil Saksi ROMI aliasUJANG Bin SURIANSYAH namun tetap tidak bisa hadir di persidangan maka JaksaPenuntut Umum dengan persetujuan terdakwa kemudian membacakan keterangan SaksiROMI alias UJANG Bin SURIANSYAH di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda
    MH1KC12166K018506, nomor mesin :KC12E1018573;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumoleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaianmaka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4098 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2794 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
5117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017 tanggal 05 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.
    Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan
Putus : 15-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — ABDUL RAHMAN
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 772 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Abdul Rahman;Tempat lahir : Kabanjahe;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Agustus 1961;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Berhala Kabanjahe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kabupaten Karo;Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan :1.
    Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Knusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda
    Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Knusus Penerima diketahui olehpemegang kas Dispenda ke BUD, 21 kali setoran ke BUD (dari Januari2005 s/d Desember 2005 khusus Pos Daulu), dan untuk 2006 16 kalisetoran Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Daulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing : Nomor 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;f. 12 (dua belas) lembar TPR warna putih jambu masingmasing : daripembayaran
    Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Khusus Penerima diketahuioleh Pemegang Kas Dispenda ke BUD, 21 kali setor ke BDU (dariJanuari 2005 s/d Desember tahun 2005 khusus Pos Doulu) dan untuk2006 16 kali setor Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Doulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing Nomor : 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Khusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1903/Pid.B/2016/PN.Plg
Tanggal 15 Desember 2016 — Khairil,S.Hi bin Ambotang
402
  • Lahir : 34 Tahun/29 Juli 1982;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Yos sudarso Lrg Tirtomulyo Nomor 46 Rt08 Rw 02 Kelurahan 3 llir Sukamaju, Palembang;Agama : Islam;Pekerjaan : Honorer Dispenda Propinsi Sumsel;Pendidikan : $1(Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12Oktober 2016;2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampaidengan tanggal 21 Nopember 2016;3.
    BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh terdakwa tersebut; Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.1 BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.!
    BIN AMBO TANG mendapatkan STNK atasnama MEILENA tersebut dari tempat terdakwa bekerja di Dispenda PropinsiSumatera Selatan dimana terdakwa yang bekerja sebagai Honorer dan pada saatterdakwa memalsukan STNK atas nama MEILENA tidak memiliki izin dari pejabatyang berwenang mengeluarkan suratsurat Kendaraan;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 1903/Pid.B/2016/PN. Pig.
    BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akan dijualoleh terdakwa tersebut;Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.! BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.
    FIKRI serta saksi YAN ERWIN WWAYA BIN ARIE WIBISONObeserta rekan saksi yang lain membuat janji dengan terdakwa KHAIRIL.I BINAMBO TANG yang bekerja sebagai NHonorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh tersangka tersebut;Bahwa selanjutnya setelah para saksi bertemu dengan tersangka para saksimeminta kepada terd akwa KHAIRIL.
Register : 02-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA AMBON Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Ab
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6529
  • Tergugatbiasa pergi berbulan bulan lamanya baru kembali ke rumah danTergugatbiasa bersikap kasar kepada anakanak, saksi serumah dengan Penggugatsaksi biasa melihat dan mendengar Tergugat membentak bentak anakanaknya;Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak anaknyasejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pula sejumlah Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan pula sejumlah 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)kepada Penggugat;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda
    pergi berbulan bulan lamanya baru kembali ke rumah;Bahwa Tergugat biasa bersikap kasar kepada anakanak, saksi tahu danpernah melihat Tergugat membentak bentak anak anaknya, saksi tidakmelihat langsung hanya mendengar cerita dari keluarga;Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak anaknya,itupun kalau Pengguat meminta kepada Tergugat melalui telpon, tetapi saksitidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda
    Tergugat pada prinsipnya Tergugat mengakui dalildalil Penggugat, namun yang dibantah oleh Tergugat, tidak benar Tergugatberlaku kasar kepada anak anaknya, Tergugat tidak menerima anak anaknyasepenuhnya hak asuh berada kepada Penggugat, menurut Tergugat anakanaknya dibagi bersama setiap minggu 4 hari bersama Penggugat dan 3 haribersama Tergugat, terhadap biaya hadhonah, Tergugat tidak sanggupmemberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000(dua jutarupiah) perbulan danTergugat masih tenaga honorer pada Dispenda
    Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu oleh Tergugat, pada halkedua anak Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan perawatan danpemeliharaan serta kasin sayang dari Penggugat selaku ibu kKandungnya agartetap dalam asuhan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut pula kepadaTergugat agar membayar nafkah anak kepada dua orang anak Penggugat danTergugat sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan, namun dapatdipertimbangkan dengan alasan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorerpada Dispenda
Register : 07-03-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 25 Juli 2016 — Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN
20654
  • A.n AMBO ILANG, A.n JEFRY OERSIFUNY danA.n RONY TANDRA.39. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2011 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;40. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama penyetor DEVIS PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun
    Benamen ditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE.
    HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.588.233.510 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);73. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2012 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru.74. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 38 sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan
    Benamenditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE.
    Namun terdakwa tidakmenyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda KabupatenKepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaranretribusi oleh pemohon sebagai berikut :1. NOCELIE > Rp. 12.914.2362.
    Setelah itu Pokja menyampaikan dataperhitungan besaran retribusi IMB tersebut kepada Dispenda dan pemohonlangsung membayar retribusi kepada Dispenda.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2687 K/Pdt/2012
Tanggal 3 Desember 2014 — GUBERNUR BALI, DKK VS FEBY FAUZAN GINANJAR
4329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintahdilingkungan Pemerintah Provinsi Bali) melalui PengumumanPelelangan Umum Nomor 027/251/PB/ULP.Aset tertanggal 19 Maret2010 pada media cetak;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pelelangan pekerjaantersebut dalam angka 1 dan telah memenuhi segala ketentuan danpersyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelelangan aquo, Penggugatberhasil menjadi Pemenang dan Tergugat Il menerbitkan Keputusantertanggal 6 Mei 2010 Nomor 027/2361/DISPENDA
    untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) ini makapada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat telah menyetor uang jaminanBank/Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp337.383.750,00 (tiga ratus tigapuluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) dan Surat Garansi Bank telah diserahkan kepada Tergugat II padatanggal 17 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Tergugat II mengirim Naskah KontrakPekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tertanggal 17 Mei2010 Nomor 027/401/Dispenda
    (Pihak Pertama) Nomor 180/AMG.MKT/Kont./0510 (Pihak Kedua);Disamping itu juga Tergugat Il mengirim Naskah Surat Perintah MulaiKerja Nomor 027/402/DISPENDA tertanggal 17 Mei 2010.
    Nomor 2687 K/Pdt/2012meneliti secara cermat alat bukti P14 dan alat bukti T.1.II.IIL15 adalah alat buktisurat yang sama berupa Surat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor:027/4361/Dispenda perihal Pelelang Ulang yang ditujukan kepada PokjaPengadaan Barang, yang menyatakan Tergugat I/Pembanding !
    Nomor 2687 K/Pdt/2012menyatakan Tergugat Ill/Pembanding Ill/Pemohon Kasasi Ill telah pulamelakukan perbuatan melawan hukum;Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alihPutusan Hakim tingkat pertama kurang cermat memperhatikan bukti T.I.IIIIl17berupa surat Nomor 027/5283/Dispenda tanggal 24 September 2010perinal Ralat Surat terhadap surat Nomor 027/43 61/Dispenda tanggal 4Agustus 2010, karena jelasjelas disana disebutkan tidak ada pelaksanaanpelelangan ulang terhadap proses
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2827 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
5022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak November 2016 Nomor973/0002/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.
    Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2867 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
12447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016 Nomor973/1936/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2016 Nomor:973/1936/DISPENDA Tanggal 4 November 2016 juncto. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.
    Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — ZULKARNAINI, SH. MM
8247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 171 K/Pid.Sus/2010ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Augustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda
    Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesarRp.1.984.000, (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat riburupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000.
    No. 171 K/Pid.Sus/2010umum dan KPS bulan Mei 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsake Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 13.244.500, (tiga belas juta dua ratus empat puluhempat ribu lima ratus rupiah);6. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 10.023.500, (Sepuluh juta dua puluh
    tiga ribu limaratus rupiah);7. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);8. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Agustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda
    Dispenda Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesar Rp.1.984.000, (Satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);11.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);12.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS dan Becak bulan Desember
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2791 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
5222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus2016 Nomor 973/1501/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.
    Putusan Nomor 2791/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peinjauan Kemaballidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000
Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA u.p. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016 nomor973/0582/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari2016 Nomor 973/0582/DISPENDA tanggal 7 April 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1Juni 2016; dan4.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/219/Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016,Nomor: 973/0582/DISPENDA
Putus : 03-02-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2240 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 3 Februari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ; Drs. H. CHAIRUDDIN Bin AGUS SALIM
11064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salak Raya No. 93 RT 13 TW 05,Kelurahan Lingkar Timur, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dispenda Prop.
    No. 2240 K/Pid.Sus/2008dari dana tersebut yang kemudian menurut Terdakwa dana tersebutdigunakan untuk :e Kegiatan Pemda dan Dispenda Provinsi Bengkulu sejumlahRp 3.892.359.000, dengan rincian :e Pemb. Gedung arsip + halaman parkir kantor Dispenda Prov.Bengkulu sejumlah Rp 3.500.000.000. ;e Pembelian Genset Rp 70.000.000, ;e Biaya pembuatan Umbulumbul Rp 22.500.000, ;e Biaya Percetakan Rp 500.000.000.
    Rek.1130004554774 ;Kwitansi Biaya Pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda Provinsi Bengkulusebesar Rp 45.240.000,00 ;Rincian Anggaran Biaya pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda ProvinsiBengkulu ;Notulen Rapat Asosiasi Dispenda seluruh Propinsi Indonesia Tanggal 1Juni 2006 ;Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AsosiasiDispenda se Indonesia tanggal 1 Juni 2006;Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala DipendaProvinsi se Indonesia 1 Juni 2006 ;Laporan keuangan Asosiasi Dipenda
    Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;106.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;107.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 14.600.000.000, (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) ;108.Fotocopy Slip/Bukti
    No. 2240 K/Pid.Sus/200879.Fotocopy Surat lzin Gubernur Nomor: 1.099/3462/Dispenda/2006 tentang Surat Permohonan Izin atas nama Drs. H. Chairuddin tanggal 29Mei 2006 ;80.Fotocopy surat Mohon lzin dari Drs.H.
Putus : 23-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Maret 2017 — 1. Nama lengkap : Syahril Ramadhan Pohan.Amd; 2. Tempat lahir : Medan; 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1976; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Dalam No.70 Lingkungan VI Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan / Serbaguna No.10 Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
203
  • dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBerawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda
    Hanan Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnyamelakukan penyelidikan didaerah Desa Helvetia Kec Labuhan Deli KabDeli Serdang;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor
    bahwa Terdakwa sering menggunakan shabushabu didalamkamar yang ditempatinya;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa didalamkamar yang pada saat itu sedang beristirahat lalu saksi mengamankanTerdakwa dan mengatakan bahwa saksi dan rekan saksi hendakmelakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukanpenggeledahan Terdakwa melarikan diri lalu saksi dan rekan saksimelakukan pencarian di sekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda
    Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;3. llham Umar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar N Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda