Salak Raya No. 93 RT 13 TW 05,Kelurahan Lingkar Timur, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dispenda Prop.

No. 2240 K/Pid.Sus/2008dari dana tersebut yang kemudian menurut Terdakwa dana tersebutdigunakan untuk :e Kegiatan Pemda dan Dispenda Provinsi Bengkulu sejumlahRp 3.892.359.000, dengan rincian :e Pemb. Gedung arsip + halaman parkir kantor Dispenda Prov.Bengkulu sejumlah Rp 3.500.000.000. ;e Pembelian Genset Rp 70.000.000, ;e Biaya pembuatan Umbulumbul Rp 22.500.000, ;e Biaya Percetakan Rp 500.000.000.

Rek.1130004554774 ;Kwitansi Biaya Pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda Provinsi Bengkulusebesar Rp 45.240.000,00 ;Rincian Anggaran Biaya pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda ProvinsiBengkulu ;Notulen Rapat Asosiasi Dispenda seluruh Propinsi Indonesia Tanggal 1Juni 2006 ;Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AsosiasiDispenda se Indonesia tanggal 1 Juni 2006;Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala DipendaProvinsi se Indonesia 1 Juni 2006 ;Laporan keuangan Asosiasi Dipenda

Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;106.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;107.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 14.600.000.000, (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) ;108.Fotocopy Slip/Bukti

No. 2240 K/Pid.Sus/200879.Fotocopy Surat lzin Gubernur Nomor: 1.099/3462/Dispenda/2006 tentang Surat Permohonan Izin atas nama Drs. H. Chairuddin tanggal 29Mei 2006 ;80.Fotocopy surat Mohon lzin dari Drs.H.

PUTUSANNo. 772 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Abdul Rahman;Tempat lahir : Kabanjahe;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Agustus 1961;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Berhala Kabanjahe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kabupaten Karo;Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan :1.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Knusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Knusus Penerima diketahui olehpemegang kas Dispenda ke BUD, 21 kali setoran ke BUD (dari Januari2005 s/d Desember 2005 khusus Pos Daulu), dan untuk 2006 16 kalisetoran Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Daulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing : Nomor 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;f. 12 (dua belas) lembar TPR warna putih jambu masingmasing : daripembayaran

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Khusus Penerima diketahuioleh Pemegang Kas Dispenda ke BUD, 21 kali setor ke BDU (dariJanuari 2005 s/d Desember tahun 2005 khusus Pos Doulu) dan untuk2006 16 kali setor Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Doulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing Nomor : 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;Hal. 7 dari 12 hal. Put.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Khusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

MUKTI AL HABSI Bin MUKLIS, pada hariSabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014,bertempat di Jalan Beringin di depan kantor Dispenda KelurahanPatunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

AYU / saksi korban bermaksud pergi ke rumahtemannya di Parit lapis parit 2 dengan menggunakan sepedamotor melintasi jalan Beringin Kuala Tungkal, lalu sesampainyadidepan kantor Dispenda terdakwa mendekati sdri. AYU / saksikorban dengan menggunakan sepeda motor berhenti disebelahkanannya.Kemudian terdakwa berkata kepada sdri. AYU / saksi korban :Ayu ayo ikut aku naik motor aku, lalu sdri. AYU / saksi korbanmenjawab : aku mau ke rumah teman , lalu terdakwa berkata :pentingin teman atau aku ?

Beringin depan Kantor Dispenda Tanjab Barat,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdri. AYU / saksikorban. Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara : padawaktu itu sdri. AYU / saksi korban bermaksud pergi ke rumahtemannya di Parit lapis parit 2 dengan menggunakan sepeda motormelintasi jalan Beringin Kuala Tungkal, lalu sesampainya didepankantor Dispenda terdakwa mendekati sdri. AYU / saksi korban denganmenggunakan sepeda motor berhenti disebelah kanannya.

Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016,tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesiaatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA, Tanggal 7 April 2016, juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2Juni 2016; dan,4.

/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2016Nomor 973/0583/DISPENDA

Mesin L15A42008863, Warna Hitam, atas namaNirwan Ashari, dipakai untuk operasional keseharian dan diketahui oleh Tergugat.4 Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran angsuran setiapbulannya senilai Rp5.155.500, selama 24 bulan dan telah mengangsur selama 3 kali angsuran.Halaman 1 Putusan No.66/Pdt/2014/PT .PLG.1011121314bahwa Penggugat di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan keadaanmemaksa (force majeur) dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda

/2013,tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara, sehingga Penggugat tersendat dalammencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran.Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013, tentang pembangunan jalankhusus angkutan batubara tersebut, yang mengakibatkan Penggugat tersendat dalam mencarinafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar anggsuran, Penggugat bersamapengemudi lain melakukan demo di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.bahwa

Alex Nurdin, mengeluarkanSurat Nomor : 900/170/Dispenda/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan Leasing di Propinsi Sumatera Selatan, dengan perihal: penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara.Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, Penggugat tetap berusaha mencari nafkah untuk kebutuhanrumah tangga dan kewajiban membayar angsuran, namun dikarenakan jalan yang dilewatiberubah yang mengakibatkan menurunnya pendapatan yang didapatkan.Bahwa hasil pendapatan

bekerja menurun, yang mempengaruhi terhadap pendapatan yangdidapatkan dan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lahat, memohon kepadaTergugat untuk tidak melakukan pengambilan secara paksa dan di luar prosedur hukum yangberlaku.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepadaTergugat tepat waktu, namun dikarenakan keadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnyaSurat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda

/ 2013, tentang Pembangunan JalanKhusus Angkutan Batubara, sehingga Penggugat tersendat dalam mencari nafkah untukHalaman 13 Putusan No.94/Pdt/2014/PT.PLG.14membayar angsuran mobil, yang tercantum dalam surat akad perjanjian selama 24 bulan dantelah diangsur selama 3 kali angsuran.42 Bahwa benar dengan telah diterbitkannya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013,tentang Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara tersebut yang mengakibatkan Penggugattersendat dalam membayar anggsuran, Penggugat

mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016 Nomor973/1936/DISPENDA

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2016 Nomor:973/1936/DISPENDA Tanggal 4 November 2016 juncto. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak November 2016 Nomor973/0002/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25November 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016Nomor 973/0948/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2016 Nomor: 973/0948/DISPENDA Tanggal 7 Juni 2016 jo. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973/0948/DISPENDA

mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000

Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 DesaSidakarya. 29 nn nnn nnn nnn nnn nnn none nn nnn nnn c nnn1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014yang ditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku KasiSurvei Pengukuran dan Pemetaan.

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. WajibPajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 DesemberHAL. 38 DARI 75 HAL. PUTSN.

NO. 1/PID.SUSTPK/2016/PT.DPS.00)pp)qq)rr)ss)tt)uu)vv)Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yangditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy KTP an.

Kepala DISPENDA Kota Denpasar.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan SuratPajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKItanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

Nomor 470 K/PID.SUS/2015Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Maret 2012 sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai keterangan saksi AsepGoparolah sebagai kepala Dispenda Kota Tasikmalaya di persidangan, olehkarena nama wajib pajak masih tercantum nama Pemohon Kasasi danbelum digantinamakan kepada anakanak Pemohon Kasasi sehinggaPemohon Kasasi masih mempunyai tanggung jawab sebagai wajib pajakyang baik atas usaha pertambangan tersebut dan atas fakta hukum tersebuttidak dipertimbangkan

walaupun awalnya usahapertambangan tersebut milik Pemohon Kasasi, tetapi sejak diserahkankepada anakanak Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidakbertanggung jawab lagi atas kegiatan usaha pertambangan tersebut,termasuk tidak mengetahui sama sekali masa berakhirnya IUP usahapertambangan pasir pasang yang telah dikelola oleh anakanakPemohon Kasasi hanya wajib pajak masih atas nama Pemohon Kasasi,sehingga Pemohon Kasasi masih membayar pajak atas dasar itikad baiksebagai wajib pajak yang baik kepada Dispenda

, hingga yang terakhirhendak membayar pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)bukan atas tagihan/pemungutan Dispenda tetapi atas inisiatif sendiriPemohon Kasasi baru ditolak oleh pihak Dispenda oleh karena IUPoperasi produksi masa berlakunya telah habis/belum diperpanjang lagi.Bahwa di dalam IUP sendiri sudah ada ketentuan dan kewajiban bagipenambang yang harus ditaati dan diikuti agar tidak merusak kawasanHal. 13 dari 20 hal.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113370.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016Nomor 973/1252/DISPENDA

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli 2016 Nomor:973/1252/DISPENDA Tanggal 1 Agustus 2016 jo. Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 Tanggal 28 Desember2016; dan,4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016 Nomor973/1252/DISPENDA

Bahwa pengaduan Penggugat juga disampaikan kepadaTergugat Il Intervensi baik secara lisan dan tertulis dan telah ditegaskandengan suratSurat : 22222 ono nnn non enn en nena> Surat Tanggal 11 Maret 2012 No.BU030/35/DISPENDA/2012 PerihalPengosongan Lokasi j = 2 o 2 nnn nen nnn nnn nn ene ee> Surat Tanggal 13 Juli 2012 No.BU 030/43/DISPENDA/2012 PerihalPeringatan js222nnee senescence eens ee ememnneenensieetnnns> Surat Tanggal 11 September 2013 No.BU.030/46/DISPENDA/2012Perihal Peringatan Ill dan Terakhir

BuktiTill Int2.1Tall Int22T. lL Int23T.lL Int24Till Int25Fotokopi Dorothia Ello Ndolu Eoh, Perihal: Penolakanyang ditujukan kepada Gubernur Nusa TenggaraTimur, tanggal 7 Juni 2012 (Fotokopi sesuai denganGUGM), fe eects ces te eer Sh a ere eeFotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/43/DISPENDA/2012, Hal:Peringatan Il, tanggal 13 Juli 2012 (Fotokopi sesuaiELS LN) mmm nner nnaFotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/46/DISPENDA/2013, Hal:Peringatan

Ill dan Terakhir, tanggal 11 September2013 (Fotokopi sesuai asli) ; Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor: 450/Oebobo,luas 156.216 m2 (Fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/60/DISPENDA/2013, Hal:Pengosongan Lokasi, tanggal 21 November 2013(Fotokopi sesuai asli) ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, replik sertabuktibukti suratnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksimasingmasing bernama ;2n2 non nnn nen nnn nen noe nee

(vide Bukti T1);Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengirimkan Surat Nomor: BU.030/43/DISPENDA/2012, Hal:Peringatan Il, yang ditujukan kepada Penggugat. Terhadap surattersebut, Penggugat menanggapinya dengan Surat Nomor:03/Kel.EME/YHK/VIV2012, tanggal 20 Juli 2012.

(vide Bukti T.ll.Int22dan Bukti T2);Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mengirimkan Surat Nomor: BU.030/46/DISPENDA/2013, Hal: Peringatan Ill dan Terakhir, yang ditujukankepada Penggugat.

MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin SULAIMAN dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis langgal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjannsain Selatan Kota Banjarmasin.Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa 1 buah Laptop merkLenovo Thinkpad Edge E440 PFOOLFS7 14/02 warna hitam besertachargemya, 1 buah pesawat radio HT merk VEV warna hitam, sedangkanbarang milik saya

MUHMAMMAD FAUZI NOOR (Alm) dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjarmsain.

buah pesawat radio HT merk VEV warna hitam,sedangkan barang berupa buah tas ransel merk Pollo wama hitam, 2 buahFlashdisk merk Sony, 1 buah dompet panjang warna cokelat serta uangtunai sebesar Rp.17.000.000, adalah milik saksi riduansyah.e Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi RIDUANSYAH serta milikDispenda Propinsi Kalsel dan saat itu RIDUANSYAH ada mencari barangmiliknya tersebut akan tetapi tidak mengetahuinya dan saksi pun langsungmencarinya bersama temanteman saksi disekitar kentor Dispenda

GUSTI RUSDI Bin GUSTI YUSRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjarmsain.

Putusan Nomor 4094/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/0411/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/041 1/Dispenda tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79868P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah berkekuatan

Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121.; Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;e Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;e Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowall;e Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale

ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengahdan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali PosPelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah : Hal 6 dari 66 Hal. Put.

Propinsi SulawesiTengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowall;sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : e Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.

PALUBahwa dana PKB/BBNKB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerimadisetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakanSurat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani olen Kepala UPTD kemudiandananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat Provinsi Sulteng padaPT.

Mampioper dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda Kabupaten Mimika terdakwaditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasih Narkotikajenis ganja; Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi juga ikut ditangkapdalam kasus yang sama, dimana terdakwa yang menyuruh saksimembeli ganja dan

Saksi : Syamsul Basri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00WIT bertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika BaruKabupaten Mimika tepatnya didepan kantor Dispenda KabupatenMimika saksi beserta teman lainnya dari Kepolisian Resort Timikamenangkan terdakwa karena kasih Narkotika jenis ganja; Bahwa saksi dan petugas lainnya mendengar informasitentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa dankemudian

Sus/2018/PN TimKeterangan Terdakwa : Sumber ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda Kabupaten Mimika terdakwaditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasih Narkotika jenis ganja; Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018sekira Jam 1.00 terdakwa datang kerumah saksi Albertho R.

, menjadiperantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan ;wonnnn Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsurtelah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenunhi ;. n Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangantelah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda

dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan danteknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan,dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda

dimasukkan lagi hasil cetakan/priannnya untuk membuat cap dan tanda tangan pejabat diatas blankonotice pajak yang sudah terisi identitas wajib pajak dan identitas ranmor,kemudian notice pajak tersebut diberi cap tanda lunas dan cap registersetelah itu dipotong dan diberi lobang pada sisi kiri dan kanan notice pajaktersebut setelah itu diberi monogram pada sisi kanannya yang diambil darinotice pajak lama dan terakhir dimasukkan kedalam sampul plastik ;e Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Atau ;KeduaBahwa mereka Terdakwa .

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti maksud

Unsur Surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsutersebut dapat menimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ; Menimbang, bahwa para terdakwa dengan pembagian tugas yaitu terdakwa.

Lahat Bulan Juni 20097. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat bulan Juli 20098. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 20099. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 200910. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 200911. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 200912. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Desember 200913. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201014. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201015. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201016. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan April 201017. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201018. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Bulan Juni 201019. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juli 201020. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201021. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201022. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201023. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201024. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Desember 201025. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201126. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201127. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201128. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat April 201129. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201130. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juni 201131. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Bulan Juli 201132. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201133. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201134. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201135. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201136. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.