Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi sell selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — RESKIADI
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan melalui penyiksaan, pemerasanpengakuan adalah merupakan tindak pidana dan bentuk pelanggaranterhadap prinsip non self incrimination. Oleh karena BAP batal demihukum, maka secara mutatis mutandis surat dakwaan Penuntut UmumHal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017juga sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaandipengadilan.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN SANGATTA Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Sgt
Tanggal 6 Agustus 2019 — Dian M Khomeini Bazargan P Als Abang Bin Wan Hafiz Nawawi
568 — 143
  • jenis jenis kayu kapurkelompok meranti berjumlah 36 batang setara 2,1400 M3 dan jenis ulinkelompok kayu indah II berjumlah 63 batang setara 2,5892 M3; Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, memiliki atau menguasai kayu jenisulin dan kapur sebanyak 99 keping setara dengan 4,7292 M3 tanpadilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yangditerbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki GANISPHPL selakupenerbit surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (GKSHHK) sesuaikompetensinya secara self
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 250/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : HAKIM MULIADI
Terbanding/Penggugat : ISABELLA CORNELIA LAWRENCIUS
62 — 38
  • Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa laporan Pajak menganut Sistem Self Assesment, dimana wajibpajak sendirilah yang melaporkan besaran dari harta yang kenapajak ; Bahwa Tergugat telah membantah kebenaran laporan wajib pajaktersebut oleh karena tidak diperlihatkan aslinya, akan tetaplPenggugat dalam Repliknya tanggal 10 Desember 2019 sudahmeminta kepada Majelis untuk memanggil atau meminta keterangankepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Tergugat melaporkan SPTTahunan tersebut untuk memastikan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, SH
2.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
Terdakwa:
ABDUL RAHIM Alias AHIM Bin H. RAMLI ANANGKURDI
23 — 5
  • Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuwajiod dilengkapi bersamasama dengan dokumen = angkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahansebagaimana diatur Permenlhk Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut:a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
114 — 32
  • tersebutmerupakan KEPALA DESA yang seyogyanya mengerti dan merupakan orangHalaman 22 dari 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bilyang memiliki kewajiban dalam mengemban tanggung jawab terhadappekerjaan dalam melayani publik dalam hal ini Kepala Desa Plintahan dalamkonsekuensi diberlakukan UndangUndang RI nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaanInformasi, Sebab UndangUndang Desa mengkonstruksi Desa sebagaiKomunitas yang berpemerintahan sendiri (self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. CHEIL JEDANG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU Nomor 17tahun 2006 disebutkan bahwa prinsip yang dianut dalam pembayaranBea Masuk adalah asas menghitung dan membayar sendiri Bea Masukyang terutang (se/f assessment);Tanggapan:bahwa Pemohon Banding setuju dengan asas menghitung danmembayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assesment) dan hal initelah Pemohon Banding lakukam Namun dalam kasus ini, dikarenakanpada saat barang tiba dokumen yang dipersyaratkan untuk skemaAANZFTA belum ada, maka atas niat baik Pemohon Banding (karenabelum ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BLITAR Nomor 371/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 12 Januari 2017 — PAWIRO PODO Als.MBAH PODO Bin Alm.KARTO WIRYO
111 — 28
  • Jadi, seorang Terdakwa berhak untukmembantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmu pengetahuan hukum pidanaasas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidakmemberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di mukapersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun Terdakwa menyangkal atau membantah keterangansaksisaksi yang menerangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas kelirukarena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatuPM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelahitu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapatatau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategoripenyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadipenyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Halaman 29 dari 37 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA als. TUMPAL SITANGGANG vs ANNA TUNING SITANGGANG
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 654 PK/Pdt/2017Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadikejanggalan terhadap pembayaran gaji karyawan, kemudian Direksimelakukan fungsi kegiatan managemen (duties of diligence) dan melakukanpengawasan seluruh jalannya perusahaan (duty of care) diketahui Tergugattelah melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (self dealing)dilakukan dengan cara curang (tainted by fraud), mempunyai kepentingan(conflict of interst) mendirikan badan hukum (CV) Sumber Miduk Jaya
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus
Register : 22-09-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DONNY GIYANTORO,SH
Terdakwa:
BUDIYANTO BIN PARDIYANTO
88 — 10
  • DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-02-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — PT MANUNGGAL ENGINEERING vs 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri." "Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuanhukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagaisaksi, praktik peradilan tidak membenarkannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-08-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102B/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUT. HED (Indonesia) Inc ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; Dkk
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menetapkan bahwadengan Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S156/PJ/2005 tanggal 14Juli 2005 tentang Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilanatas Uplift diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005.Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh uplift tahun2000tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum mengenaipengenaan PPh atas Uplift, olen karena sama sekali tidak terdapatketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai Pengenaan Pajak atasuplift, maka berdasarkan system "Self
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 72/Pid.B/2018/PN Dgl
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA MUCHTAR, SH.
2.RINA DWI UTAMI,SH
Terdakwa:
1.AGUSTAM Alias DAENG GUSE
2.ZAINUL Alias ENAL
373 — 50
  • Mamuju Utara adalah SKSHHKKB yangditerbitkan secara self assessment lewat aplikasi SIPUHH Online olehperizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutan danatau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutanatau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml
Tanggal 18 Februari 2021 — -MUHAMAD ARSYAD SH. (JPU) -MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (TERDAKWA)
128 — 40
  • Bahwa pihak kepolisian hanya mengejar pengakuan dari Terdakwa,memaksa pengakuan, baik saksi ataupun Terdakwa dan melanggar asasnon self incrimination dan seharusnya penyidik kepolisian mengumpulkanalat bukti yang sah;Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusansebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Marsidik als.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PANASONIC LIGHTING INDONESIA,
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengenaan pajak yang sebenarnya;Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon telah melakukan pemotonganpajak Pasal 26 atas Royalty yang dibayarkan kepada PanasonicCorporation sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku danterbukti keterkaitannya obyek PPh tersebut juga merupakan obyekPPN dengan kewajiban PPN yang terutang telah dipenuhi olehPemohon, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menanggapi sebagai berikut:11.1.Bahwa sesuai dengan sistem self
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-11-2015 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 334/PDT.G/2015/PN TNN
Tanggal 1 Agustus 2016 — Tn. FREDY MONINGKA,dk LAWAN .PT. BANK DANAMON Tbk. Kantor Cabang Tomohon di Kota Tomohon,dkk
90 — 15
  • ArdianGanef Ramadhan, selaku Manager Divisi Self Employed Mass Market PT.Bank Danamon Indonesia, tbk, melalui suratnya No. 1413.A/MDC/ALUSEMM/1014 tanggal 02 Oktober 2014 ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumendan datadata sebagai berikut :a. Perjanjian Kredit Nomor : 0000032/PK/02434/0700/1111 ;Halaman 16 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....10.11.12.b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 310/2011 tanggal 09 Nopember2011;c.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BNT
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDIN bin WARDI
366 — 2
  • SKSHHKditerbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self Assessment melaluiAplikasi SIPUHH, 2.
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Khusus
Register : 02-04-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bhn
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
A.GHUFRONI, SH
Terdakwa:
Harnusi Alias Guci Bin Dulsaning
100 — 23
  • .> Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alamyang dimanfaatkan atau ditebang oleh pengelola hutan atau pemegangizin sah dan dlaksanakan secara self assessment melalui SIPUH Bahwa berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor: P.66/MenLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, menyebutkan bahwa:> Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapanjenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL PKB di TPn, sesuaidengan
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Lain-lain
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Spt
Tanggal 22 September 2020 — BAMBANG EDY SUGIARTO Als BAMBANG Bin MUSIO
40 — 4
  • P,66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagai berikut :a) SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) diterbitkanoleh penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu) secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;b) Penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya;c) Penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)