Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-02-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 21 Februari 2013 — PT MANUNGGAL ENGINEERING vs 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri." "Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuanhukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagaisaksi, praktik peradilan tidak membenarkannya.
Putus : 25-08-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102B/PK/PJK/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 — BUT. HED (Indonesia) Inc ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; Dkk
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
menetapkan bahwadengan Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S156/PJ/2005 tanggal 14Juli 2005 tentang Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilanatas Uplift diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005.Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh uplift tahun2000tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum mengenaipengenaan PPh atas Uplift, olen karena sama sekali tidak terdapatketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai Pengenaan Pajak atasuplift, maka berdasarkan system "Self
Register : 26-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 72/Pid.B/2018/PN Dgl Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA MUCHTAR, SH.
2.RINA DWI UTAMI,SH
Terdakwa:
1.AGUSTAM Alias DAENG GUSE
2.ZAINUL Alias ENAL
373 — 50
1.HAMKA MUCHTAR, SH.
2.RINA DWI UTAMI,SH
Terdakwa:
1.AGUSTAM Alias DAENG GUSE
2.ZAINUL Alias ENAL
373 — 50
Mamuju Utara adalah SKSHHKKB yangditerbitkan secara self assessment lewat aplikasi SIPUHH Online olehperizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutan danatau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutanatau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml Tanggal 18 Februari 2021 — -MUHAMAD ARSYAD SH. (JPU)
-MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (TERDAKWA)
128 — 40
128 — 40
Bahwa pihak kepolisian hanya mengejar pengakuan dari Terdakwa,memaksa pengakuan, baik saksi ataupun Terdakwa dan melanggar asasnon self incrimination dan seharusnya penyidik kepolisian mengumpulkanalat bukti yang sah;Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusansebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Marsidik als.
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas kelirukarena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatuPM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelahitu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapatatau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategoripenyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadipenyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Halaman 29 dari 37 halaman.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA als. TUMPAL
SITANGGANG vs ANNA TUNING SITANGGANG
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 654 PK/Pdt/2017Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadikejanggalan terhadap pembayaran gaji karyawan, kemudian Direksimelakukan fungsi kegiatan managemen (duties of diligence) dan melakukanpengawasan seluruh jalannya perusahaan (duty of care) diketahui Tergugattelah melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (self dealing)dilakukan dengan cara curang (tainted by fraud), mempunyai kepentingan(conflict of interst) mendirikan badan hukum (CV) Sumber Miduk Jaya
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanmenunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Putus : 14-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — I WAYAN SEMADI vsI KETUT SUANAYA, dk
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2271 K/Pdt/2016Rp1.600.000.000,00 Self Financing 55,16% Rp1.968.437.000,00 Totalproject cost Rp3.568.437.000,00;Pasal 8:Penerima kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhiketentuan dan persyaratan sebagai berikut: (antara lain);i.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs
50 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan sesuaidengan Pasal 12 dan Pasal 28 UU 28 Tahun 2007 yakni self assessment system telahmemberikan kewenangan menyusun Laporan Keuangan kepada Wajib Pajak yakniPemohon Banding;2.
Register : 11-06-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Kds 1. ACHMAD DARKUN, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04, RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagaiâÃÂæâÃÂæâÃÂæ....âÃÂæâÃÂæ.. PENGGUGAT I;
2. NAJMIYAH, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW.06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
Selanjutnya disebut sebagai âÃÂæâÃÂæ.....âÃÂæâÃÂæâÃÂæ PENGGUGAT II;
3. DWI ERVIANA SARI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
Selanjutnya disebut sebagai.........................PENGGUGAT III
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai...........................................................................PARA PENGGUGAT;
Ketiganya memberikan kuasa kepada SENO WIBOWO,SH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SENO WIBOWO,SH & ASSOCIATE beralamat di Perum Sumber Indah II Jl.Flamboyan No.27, Tenggeles Kec. Mejobo Kab.Kudus ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2015;
Lawan:
1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Danamon Unit Pasar Jember Kudus, beralamat di Jl.H.M. Subchan, ZE 43 A-B, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai................................................TERGUGAT I;
2. Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II, Lantai 2, Semarang;
Selanjutnya disebut sebagai...............................................TERGUGAT II;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, alamat Jl. Mejobo, Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai ....................................TURUT TERGUGAT;
26 — 11
26 — 11
Bahwa kemudian, KPKNL Semarang sesuai dengan permintaan Sadr.Adrianus Setyo Adibroto dan Saudara Rheo Anugra Destrika masingmasingselaku Regional Collection Head dan Asset Liquidation Unit Manager padaDivisi Self Employed Mass Market PT Bank Danamon Indonesia Tbk. KantorWilayah VII Semarang telah melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggungan pada tanggal 24 Februari 2015, berdasarkan SuratPermohonan Lelang No. 004/MKR.SBY/PTL1/X/2013 tanggal 21 Oktober2013..
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadapbarang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16:e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilai pabean ataspemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif danHalaman 9 dari 34 halaman.
Putus : 06-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT MANADO Nomor 3/PDT/2017/PT MND Tanggal 6 April 2017 — PEMBANDING X TERBANDING
35 — 17
35 — 17
ArdianGanef Ramadhan, selaku Manager Divisi Self Employed Mass Market PT.Bank Danamon Indonesia, tbk, melalui suratnya No. 1413.A/MDC/ALUSEMM/1014 tanggal 02 Oktober 2014 ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumendan datadata sebagai berikut :a. Perjanjian Kredit Nomor : 0000032/PK/02434/0700/1111 ;Halaman 16 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....10.11.12,b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 310/2011 tanggal 09 Nopember2011;c.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memori Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan danpertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan denganbenar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor005387 tanggal 30 Desember 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 11pada halaman 18 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip self
Register : 03-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Pya Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
143 — 44
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
143 — 44
Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap Negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi SumberDaya Hutan), setelah kewajibankewajiban terhadap Hasil Hutan Kayudilunasi/dibayar, Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan untukmendapatkan Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara online, Kemudian Pemegang Izin melalui TenagaTeknisnya menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara self
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 68/Pid.B/2020/PN End Tanggal 8 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
124 — 93
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
124 — 93
Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Enddan secara bulat Majelis Hakim menyetujui bahwa hal tersebut adalah hal yangtidak pula di benarkan, namun demikian, terdakwa dalam kondisi yang memangtersudut, namun telah berhasil mengirim anaknya pergi dengan menggunakansepeda motor untuk melapor polisi, serta datangnya saksi YOSEPMARIANGUS S.RINGGI yang melerai tidak di gubris padahal seharusnya bisamenjadi titik tolak terdakwa melarikan diri sehingga pembelaan yang seringanringannya ataupun minimum wage of self
Register : 18-10-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 49/PDT.PLW/2011/PN.GS Tanggal 1 Agustus 2012 — HJ. IDATUL IFA. DKK.
MELAWAN
H. SOELIKIN. DKK.
140 — 66
140 — 66
Cabang Surabaya Divisi Self Employed Mess Market,berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.... LURUT TERLAWAN ;. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RepublikIndonesia di Jakarta cg. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya , dalam hal ini diwakili oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya , JI.
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN BNT Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PAHRIADI bin MUHAMAD AINI
397 — 8
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PAHRIADI bin MUHAMAD AINI
397 — 8
dimiliki adalah ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) ;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHK) ;Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self
Putus : 25-10-2010 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 572/Pid.B/2010/Pn.Sda Tanggal 25 Oktober 2010 — ENDRI MURDIANTO
33 — 6
33 — 6
belum diselesaikan diberlakukanketentuan Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2000 ;Bahwa Undang Undang PPN yang berlaku untuk kasus tahun pajak 2004 adalahUndang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 18 tahun 2000 ;Bahwa sesuai dengan sistem self
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
CARGO PART Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater54 Cargo Handling Cargo Measuring EquipmentsMachinery Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipments Butter Worth Heater Self Unloading Pressure and Temperature Measurement 25 Cargo Control and Cargo Tank Liquid Level Indicator andInstrumentation Alarm System Portable Cargo Measurement SystemIl.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 —
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulansetelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PMsemula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalahberdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibatterjadi/obelum terjadi penyerahan yang terutang/tidakdipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat