Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama.

PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besartelah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRDyang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yangmenyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama atau dengankata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwapenerimaan ganda tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuanyang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukanoleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan

Kedungkandang kota Malang;Bahwa Saat Saksi ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa Saksi kerja di bengkel;Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tidak Sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaiijin dari pejabat Negara yang berwewenang dalam menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan

shabu dari saudara Rafi pada hari Rabutanggal 20 april 2016 sekitar pukul 19.00 Wib; Bahwa setelah membeli shabushabu kemudian Terdakwa menjual 1klip shabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada Muchamad Nurul Fathoni; Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah menggunakanshabu yang telah di bagi 2 oleh Mucharnad Nurul Fathoni tersebutsecara bersamasama; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikandalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dandianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar danmemperhatikan, keterangan saksi saksi di persidangan, keteranganTerdakwa, surat dihubungkan dengan

GONEK binCITRO PRASTOWO ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat Negara yang berwenang;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab :5295/NNF/2016 tanggal

Kepala PerwakilanOmbudsman dilarang merangkap :a Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah;c Anggota partai politik; dand Profesi lainnya;Oleh karena itu, halhal yang menyangkut larangan rangkap jabatan,seseorang harus mengundur diri ketika dia telah diterima menjadi KepalaPerakilan Ombudsman, bukan menjadi persyaratan saat mendaftarkan diri;Bahwa berdasarkan hal tersebut

persyaratan untuk menjadi KepalaPerwakilan Ombudsman yaitu bukan anggota partai politlk, sementara itudalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menjadiKetua, Wakil Ketua yang salah satu persyaratannya adalah bukanpengurus partai politik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentangPembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RepublikIndonesia di Daerah menyebutkan :"Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat

Negara atau penyelengara Negar sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usahamilik duerah;c Anggota partai politik;d Prafesi lainnya";Sementara itu Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2011 tentangOmbudsman Republik Indonesia menyebutkan :"Ketua, Wakil Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturanperundangundangan;b Pengusaha;Cc Pengurus atau karyawan badan usaha milik

Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL;Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLG Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak Ssesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.2.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas terdakwa tidakmerasa keberatan dan membenarkannya.Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLGMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dariCAK SAMSUL dengan harga Rp.400.000, dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari CAKSAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam

Sehingga dalam hal ini, Hakim TingkatPertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;Bahwa TERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yangtelah melelang dan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak UntukUmum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

ZAELANI yang saat ini dikuasai olehAhli Warisnya yaitu istri dan anakanaknya (PEMBANDING dahuluPEMBANTAH) sehingga Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAHtidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para PEMBANDINGdahulu Para PEMBANTAH sampai adanya permasalahan aquo dan halyang dilakukan oleh Para TERBANTAH adalah perbuatan yang merugikandir' Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAH, apa yang telahTERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yang telahbertindak Semenamena dengan cara melelang

Sertadalam ini TERBANDING selaku Pejabat Negara harus mengecek,meninjau dan mempelajari dahulu apakah obyek yang akan dilelang milikTERBANTAH II atau milik Para PEMBANDING sehingga kedepannya tidakakan menimbulakan kerugiaan bagi pihak lain, sehingga atas hal tersebutmaka apa yang di lakukan oleh Para TERBANDING sangat merugikan dir!PEMBANDING selaku pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar MinyakUntuk Umum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

Negara yang berwenang; Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidanganadalah Barang Bukti yang Saksi sita pada saat menangkap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;2.

(enam) bulan yang lalu dan pertama kali Terdakwamenggunakan/mengkonsumsi Sabu, pada saat itu diajak oleh temannyayang bernama Wani dan saat itu Terdakwa mencobanya dan Terdakwamerasa semangat; Bahwa Hasil tes urine Terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina; Bahwa Terdakwa tidak bekeja sebagai petugas di kesehatan, melainkanseorang petani; Bahwa dalam hal Terdakwa Menguasai, Membeli, dan MempergunakanNarkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari DinasKesehatan maupun dari Pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidanganadalah Barang Bukti yang Saksi sita pada saat menangkap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN StrMenimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (Saksi A de Charge);Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya

Negara yang berwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

PID.SUS/2019/PT PTKmemiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per %gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

1.365.000, (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disaku sebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2019/PT PTKHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepaladesa atau/sebutan lain atau lurah.2. Melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satucalon.3. Dilakukan pada masa kampanye.1.

Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara danKepala desa atau/sebutan lain atau lurah.Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelakuatau terdakwa adalah seseorang yang mempunyai atau mendudukisebagai pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desaatau/sebutan lain atau lurah sebagaimana diatur didalam undangundang.2D,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakuiterdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Drs. Muhammad Rukman binAbd.

Bahwa, berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015Pasal 62 menyatakan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dankepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusandan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu Pasangan Calonselama masa Kampanye termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwadengan cara membagibagikan spanduk salah satu pasangan calontersebut oleh karena dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih.Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbuktidengan cara memberikan

tersebutTerdakwa bagibagi kedalam plastik bening berklip yang bertuliskan Rp. 80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus riburupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhHalaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus ribuHalaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARrupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

Pada tanggal 22 Oktober 2012 sampai sekarang yangbersangkutan telah menjadi Pejabat Negara dengan dilantiknya yang bersangkutan menjadi Ketua PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ; 3 Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan Sdr. Suryono Pane, SH. Masihmenjadi Pejabat Negara, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf c jo. pasal 20 ayat (3) UndangUndang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat jo pasal 3 huruf (i) tentang Kode Etik Advokat Indonesia,Sdr.

Suryono, SH adalah PejabatNegara (Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuran), sehingga oleh karenanyagugatan yang diajukan adalah cacat hukum ;11w Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah Eksepsi Tergugat tersebut denganmenyatakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, dalam ketentuan Koode Etik Advokat secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksudkandengan Pejabat Negara adalah Jabatan pada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,sedangkan jabatan

terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagaiberikut : =nnnaann none nae ennn ann nen eaann neni nneeaannenenecaes12 Bahwa, setelah Majelis memeriksa dengan seksama kelengkapan persyaratan dari Kuasa HukumPenggugat diketahui bahwa para Kuasa Hukum Penggugat adalah benar Advokat yang memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat ; Bahwa, Anggota atau Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalahbukan termasuk sebagai Pejabat

Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuanUndangUndang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimanadirubah melalui UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian ;e Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat untuk menjalankan perkara aquo termasuk mengajukangugatan dan menghadiri persidanganpersidangan untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, adalahdidasarkan pada Surat Kuasa yang benar dan sah sebagaimana ditentukan dalam

merk ZIPPO, 1(satu) buah Dompet warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah STNK SepedaMotor, 1 (Satu) buah ATM Bank Kalbar, serta Uang tunai sebesar Rp. 54.000,(lima puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamorange dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tanpa nomorplat beserta kunci kontak dan diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki 4 (empat) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1 (satu) butir pil warna pink cap Mahkota yang diduga Ekstasitersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

jenis shabu dengan menggunakantabung kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar denganmenggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asapdari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap sepertimerokok hingga lelehan dari Narkotika jenis shabu tersebut habis sampai badanterasa segar dan bersemangat sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinarkotika jenis ekstasi yaitu dengan cara diminum menggunakan air sepertimeminum obat.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantung plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1(satu) butir pil ekstasi warna pink cap Mahkota tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

SUMARNO, BA 4.020.000 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PengawaiNegeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan paraPensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah :Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yangditerima oleh Pejabat Negara berupa gajikehormatan dan tunjangantunjanganlain yang terkait atau imbalan tetapsejenisnya yang dibebankan kepadaKeuangan

negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danHal. 23 dari 120 hal.

SUMARNO, BA 4.020.000 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PengawaiNegeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan paraPensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah :Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterimaoleh Pejabat Negara berupa gajikehormatan dan tunjangantunjanganlain yang terkait atau imbalan tetapHal. 53 dari 120 hal. Put.

Nomor 554 K/Pid.Sus/2016Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaranpenghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

negara di lingkungan PemerintahKabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;.

Bahwaselama menjabat Bupati Kudus periode tahun 20032008 Penggugattidak menerima gaji pegawai negeri sipil tetapi mendapatkan penghasilantetap dan tunjangan pejabat negara selaku Bupati Kudus Propinsi JawaTengah yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan daerahberdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah sehingga Penggugat menjadi subjek hukumyang dapat dituntut tanggung jawab hukum manakala melakukan tindakpidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud

Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selamamenjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil dan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknyasetelah Pegawai Negeri Sipil tersebut selasai menjalankan tugasnyasebagai Pejabat Negara, dengan kata lain status Pegawai Negeri SipilHalaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.tetap melekat terhadap Pegawai Negeri yang diangkat sebagai PejabatNegara termasuk Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri;Bahwa

,M.Hum., yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : Penggugat tidakHalaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas dasar hukumanatas tindak pidana yang dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai Bupati, danPenggugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara (pada saat menjabatBupati) sekalipbun masih memiliki status Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisadikenakan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil aktif

Selanjutnya berdasarkan hasil tealaahan staf yang dibuat olehKepala Suddirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil A.N Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara BadanPertimbangan Kepegawaian pada pokoknya dinyatakan bahwa Pegawai NegeriSipil yang diangkat menjadi pejabat negara sebagai Bupati diberhentikan darijabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, danterhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi /melakukantindak

Surya Panji tersebutdilakukan oleh Tergugat 3 Kepala BPN Lombok Barat tanpamelalui persedur yang ditentukan dalam ketentuan yangdiatur dalam pasal 14 s/d pasal 22 PP No. 24 tahun 1997tersebut, sehingga haruslah dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara(Onrecht matige overheitsdaat).Bahwa selain itu, sebelum Penerbitan Sertifikat dilakukan,berdasarkan ketentuan pasal 23 s/d pasal 28 PP No. 24tahun 1997 tersebut ditentukan adanya proses PembuktianHak Baru atau Pembuktian

Tergugat 1 yang telahmengajukan permohonan sertifikat hak milik atas sebagian dan /atau seluruh dari tanah obyek sengketa tersebut ke dalamsertifikat SHM No. : 654 / Sekotong Barat adalah merupakantindakan yang sewenangwenang dan tidak sah serta melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atassebagian dan / atau seluruhnya tanah objek sengketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa /pejabat

Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad );Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. : 654/Sekotong Barat atasnama L.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 / Terbanding 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atas sebagian dan /atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan Hukum oleh Penguasa / pejabat Negara(onrechtmatige Overheidsdaad).;.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa SITT RAMLAHWATI ,S.Pd.

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dansub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama, dan Pasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, Keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan

Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;2.

Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BeritaAcara Pemeriksaan

ArifinSIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat BadanNarkotika Nasional) yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi ; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN MigMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yangHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bermula terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku PejabatAparatur

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / LurahMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Aparatur SipilNegara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dan sub unsur tersebutHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinbersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur initerbukti secara sah dan meyakinkan

Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum (ex aequo etbono):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Il dan Illmengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat dan Il juga mengajukan gugatanrekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:+ Eksepsi Tergugat dan Il:1.Kewenangan Absolut :Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan Akta Jual BelliNomor 668/2004 dan Akta Jual Beli Nomor 399/2005, dimana akta tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Notaris, serta Penggugat

memintapembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 415, dimana sertifikat tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (BuktiT1& T 111) (Bukti T & T Il2);Gugatan Salah Pihak :Oleh karena Penggugat meminta

pembatalan akta jual beli dan sertifikatyang merupakan produk pejabat negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikutsertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan pejabat negara danbukan pembuat akta dan sertifikat.

Usaha Negara akan mendalilkan yang menjadi KeputusanTata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(1)(12)(13)(14)adalah Nomor : R/811/P03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 dan sehnggaKeppres Nomor 62/ABRI/1998 tanggal 20 Nopember 1998 adalah murni KeputusanTata Usaha Negara yang memenuhi UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaradan oleh karena itu dapat dijatuhkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraquod non;Bahwa, Terlawan/Tergugat adalah Presiden sebagai Pejabat

Negara bukan PejabatABRI (d/h) TNI (sekarang) dan sebagai Pejabat Negara memiliki kewenangan danfinal atas setiap Keputusan Presiden yang diterbitkannya dan akan sesuai denganketentuan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bagi siapa sajayang merasa dirugikan dapat membatalkannya melalui Pengadilan Tata UsahaBahwa, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan BersenjataRepublik Indonesia merupakan hasil atau tindak lanjut oleh Pejabat ABRI atasPutusan Pengadilan Militer dengan