untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self

Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self

Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor

PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.

Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpamemperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpaHalaman 79 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF

Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014kepada Putusan MK Nomor: 102/2009 a quo yang secara tidak langsungmengubah UU Nomor 42 Tahun 2008 (negatif legislation) denganmelengkapi ketentuanketentuan yang diperintahkan langsung olehMahkamah (self executing) kepada KPU untuk mengatur lebih lanjuttentang DPK dan DPKTb diperkuat pula dengan kedudukan KPU sebagailembaga negara mandiri (independence state organ) yang dijamin Pasal 22Eayat (5) UUD 1945 (bukti T4).j bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PRESSPHPUXII

Akan tetapi judex factie seharusnyaberpegang pada prinsip kehatihatian(precautionary principle) sebagai sikapmawas diri atau self awareness yang dipengaruhi dari dalam diri sebagaihakim, dalam membacakan putusan a quo.

sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas PutusanArbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Reg.004/BAKTIARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demihukum;Putusan Arbitrase a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketertiban umum karena akan menjadipreseden buruk yang mematikan industri bursa berjangka (futures);Bahwa Para Pemohon selaku badan independen yang mengaturjalannya bursa berjangka (self

memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang dideritapara narapidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MahkamahAgung dalam SEMA nya mengharapkan agar para hakim sedapat mungkinmenerapkan pemidanaan terhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupahalaman 35 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klbpengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam PantiRehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatanoleh pecandu narkotika adalah self

budidaya yangberasal dari hutan hak Pasal 1 ayat 4, pengertian nota angkutan adalahdokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai suratketerangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidayayang berasal dari hutan hak dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayuhasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia.Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh HENDRA Bin RAHIMINadalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)yang diterbitkan secara online dan self

pemerintah, sehingga penerapan tarif BHP kepadaPenggugat (PT Smart Telecom) dalam Peraturan Menteri (vide Pasal 19 ayat (1)Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 43/PER/M.KOMINFO/1 2/2006);Bahwa ditinjau dari substansial material telah terjadi pelanggaran hukum, dimanaberdasarkan Pasal 9 dan Pasal 14 UndangUndang PNBP, dan dengan mengambilalih pertimbangan hukum pada Judex Facti alinea 4 Hal 103, dimana PeraturanPemerintah No 29 Tahun 2009 Penggugat seharusnya diberi kesempatanmenggunakan Self

Sehinggaakhirnya Penggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebutdengan sama sekali tidak mengetahui bahwa ada rencanaselanjutnya dari Para Tergugat mengenai pembagian warisan dariPewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerimaemail dari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukansebagai berikut:we would like to inform you that my self along wth Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie(Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawieliem Haryono), Carina(Werieliem Haryono

dikarenakan hasilnya kurangmemenuhi syarat.Perlu. diketahui bahwa dalam menentukan kelulusan seorangpeserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dankompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentangManajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :1) Potensi yang meliputi:a) Kemampuan intelektual;b) Kemampuan interpersonal;c) Kesadaran diri (self

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorPelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kKewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorHalaman 38 dari 193 halaman Putusan Pidana

pengadilan.padahal UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57 ayat (2a) menyatakanPutusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: (c) rumusan norma sebagaipengganti norma dari undangundang yang dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyekPraperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum (self

Hal ini didasari olehpengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UUKPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenaipelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPk).Hal 129 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKT7) Selain itu dalam konstruksi hukum

terdahulu lalu dianggapbaik dan benar secara hukum baru dijalankan hukum selanjutnya, maksud sayabahwa apakah bisa terjadi kesalahan dan saya sendiri mengatakan bahwaputusan hakim yang mengatakan penyidik indipenden tidak boleh diangkat KPKmenurut ahli salah.Bahwa berkaitan dengan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyelidik danPenyidik, bahwa KPK adalah Lembaga negara indipenden tadi sudah ahlisampaikan bahwa ada banyak ciri lembaga negara independen salah satunyapersis yang disebutkan tadi ciri self

diperintahkan oleh undangundang untuk dia atur dan sayatermasuk penganut yang kedua sebenarnya jadi yang bisa di atur sesungguhnyaadalah apa yang diesersi didalam undangundang itu sendiri nah kembalikepertanyaan penyidik independen saya pahami berdasarkan metode tafsir yangsaya pakai misalnya sistematis saya mengatakan sebenarnya undangundangSELmemberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan itu dan karenanyaketika KPK membuat aturan sendirinya itu saya bermaksud ini adalah sebagiandalam menjalankan self

Hal ini jelas kelirukarena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatuPM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelahitu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapatatau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategoripenyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadipenyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;7.9.

Bank Danamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed MassMarket Nomor B.777/ALUSEMM/MKSR/1212 langgal 10 Desember 2012Perihal Limit Lelang Minimum.7) Bahwa dapat Tergugat Il tegaskan lagi bahwa sesuai dengan ketentuanyang berlaku, peran Tergugat Il dalam pelaksanaan lelang adalahmemeriksa dokumen persyaratan lelang dan memastikan persyaratantersebut lengkap serta memenuhi formalitas subjek dan objek lelang,KPKNL Makassar in casu Tergugat Il hanya tertindak sebagai perantaralelang saja, sedangkan PT.

dari 43 Putusan Nomor 2Pid.Pra/2019/PN Prg14.15.16.17.Pra peradilan menyatakan Penetapan Tersangka kepada diri Pemohonadalah tidak sah;Bahwa keterangan Pemohon sebagai Tersangka atau terlapor hanyamenjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangkapemenuhan hak Tersangka untuk didengar perkara yang dituduhkan ataudipersangkakan terhadapnya dan tidak bisa dijadikan tumpuan pembuktianatas kesalahan yang ditudunkan kepada Pemohon, karena hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

sektor jasa keuangan, salah satunya di sektor perbankan;Bahwa Turut Tergugat Il merupakan lembaga yang diberikan kewenanganuntuk melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan.Pendekatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il dalam rangkapengaturan dan pengawasan diantaranya : Kebijakan prinsip kehatihatian bank (prudential banking) danHalaman 16 Putusan Nomor 695/Pdt/2020/PTDKI Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (Self

HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Self. JAMI MALADI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;g. NURUL HIDAYATI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak 7,5 are;k. H.

sebagai bagian tubuh lengan kiri Anak Saksi Korban FARISPRATAMA, sebagaimana keterangan Anak Saksi Korban FARIS PRATAMA;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang adanyapelaku lain yang bernama FANI alias PANDOM yang mengayunkan senjatatajam berupa sebilah gosir (golok sisir) dan mengenai bahu Anak Saksi FARISPRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim mempertimbangkanketerangan tersebut sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa atau yang dalamdoktrin hukum pidana disebut dengan asas non self

nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self