Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal:bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Pebruari 2010 Nomor: 00176/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

I/91 yang menyebutkan bahwadokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan adalah Surat Angkutan KayuBulat (SAKB) untuk kayu Bulat, Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) untukkayu olahan dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) untukhasil hutan bukan kayu, dimana pengukuran, pengujian, dan penerbitan SAKBatau SAKO dilakukan sendiri (Self approval) oleh pemegang izin, untuk SAKBditerbitkan oleh pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) atau pemegangizin hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI

Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam Putusan a quo yang menyatakan:Bahwa pencantuman "Metode Lainnya" di dalam lampiran SPTTahunan PPh Badan Pemohon Banding, tidak melanggar ketentuanperpajakan yang ada, karena berdasarkan sistem self assesmentyang dianut dalam UU Perpajakan, Pemohon Banding berhakuntuk menghitung sendiri harga jual wajar menurut versinya,e Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:v

Terdakwa LIDYABERTUS als Cl UN.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK.RI Nomor : 13PUU/XIV/2016 tanggal 13 Februari 2017 halaman 75 dan 76 yang berbunyi Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment, Pasal 2 ayat (4)UU 28/2007 memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atauPKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Bahwa karena Terdakwa masih menyatakan tidak mampu maka saksi kembalimenyarankan untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000.000, yangterbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Rp. 400.000.000,, Rp. 300.000.000, dan Rp.300.000.000,, namun untuk pembayaran Rp. 400.000.000, harus dilaksanakansebelum Mei 2016 untuk menghindari sanksi denda;Bahwa benar Terdakwa selaku Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajakdengan mencicil sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas namaTerdakwa sebagai bentuk self

Cargill untuk proses PKP (Pengusaha Kena Pajak).Bahwa menurut saksi, berapa nilai pajak yang harus dibayar seharusnya adasurat resmi dari kantor pajak.Bahwa menurut saksi, petugas pajak tidak boleh menerima pembayaran dankarena saat itu menurut Terdakwa RUDDY TONNY LASUT meminta teruspembayaran pajaknya.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prinsip perpajakan yangmengedepankan self assesment.Bahwa pada April 2016 sekitar seminggu sebelum Paskah saksi dihubungiTerdakwa yang mengatajakan saya (Terdakwa

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPNMasa Pajak Desember 2010 Nomor : 00186/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self

Sanksi ini dimaksudkan agar eksportir atau PPJK berhatihati dalam melakukan pengisian data pada pemberitahuan pabean pabeankarena pengisian pemberitahuan pabean menganut asas Self Assesment ataupengisian sendiri ;Bahwa sanksi pidana dikenakan terhadap kesalahan memberitahukan jumlahdan/atau jenis barang, yang mana kesalahan tersebut bukan merupakankekhilafan yang nyata ;Bahwa rotan bulat poles adalah termasuk barang yang dilarang untukdieksport ;2.

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuanpenggunaan untuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kreditLhokseumawe, MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWIABDULLAH Bin ABDULLAH dan TERDAKWA bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairinimenjalankan perintah dibawah tekanan, setelah

Bank Aceh CabangLhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officersempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidakfleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti, tidakadanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kreditdisebabkan adanya keberadaan keterlibatan

Pasal 64 KUHPa) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.b) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Bukittinggi sejak tanggal 31 Maret 2010 dengan NPWP15.464.970.1202.000sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyaikewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pembukuan yang dilakukanoleh Pemohon tersebut adalah salah;Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000

fotokopi sesuaidengan aslinya);Daftar pengiriman surat tanggal 20 Maret 2015 (fotokopidari fotokopi);bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat tidakmengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, di persidangan Tergugatmengajukan 1 (orang) Ahli bernama : IDA ZURAIDA yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1983 berdasarkansistem self

TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.

harus memenuhi syaratadministrasi dan data proyek antara lain:1) Persyaratan data pengembang antara lain:a) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya asli dan masih valid;b) Akte pengesahan dari Menkumham;) Keanggotaan REI/Apersi;) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);h) Referensi bank atau lembaga keuanganlain;i) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik;j) Memiliki self

data pengembang antara lain:1) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya yang asli dan masih valid;2) Akte pengesahan dari Menkumham;3) Keanggotaan REI/Apersi;4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/20187) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);8) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;9) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;10) Memiliki self

Beancurd With Rice;

Bahwa sistem pembayaran pajak dilakukan secara Self Assesment oleh si pembayarpajak, sehingga pembayar pajak sendirilah yang memasukkan angkaangkapembayaran pajak miliknya.Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksitersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 22 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019

melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukane Bahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self

ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self

assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan

PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam danbatuan bagi wajid pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukandengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri(self

Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan caramenghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self

Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.

Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi

TanjungMulya Perkasa akan sulit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktif.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp.32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp. 6,1 milyar untuk ayam pedaging.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan

TanjungMulya Perkasa akan sutit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktifBahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedagingBahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan cash

Soesetyo Priharjanto ( Tio) yang sekarang menjabat sebagai wakilSKC.Mojokerto Jawa Timur ( terhitung sejak bulan Agustus 2011) karenasaat itu saksi sedang mengikuti pelatihan di Jakarta selama 2 (dua)minggu ;Bahwa self finacing terhadap PT.Tanjung Mulya Perkasa tidak dalambentuk cash / tunai, namun dalam bentuk obatobatan, pakan,vaksin(Sarana produksi ternak) yang dibutuhkan petani peternak,sarana produksiternak disuplai kepetani ternak sesuai dengan kebutuhan dan jadwal, tidaksekaligus karena sarana

penyuluhanHalaman 180 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgternak ayam petelur baik dari aparat desa maupun dari BNI, tidak pernahmemberikan KK/KTP dan mereka tidak pernah ikut mengelola ayampetelur ,serta tidak mengenal namanama ketua kelompok tani yang ada. 2 (dua) orang anggota kelompok mengaku bahwa tandatangan yangtercantum dalam berkas pembentukan anggota kelompok tani bukantandatangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self