Ditemukan 2230 data
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
716 — 446
tersebut telah dapat membuat dapat diaksesnya isipemberitaan tersebut oleh banyak orang atau masyarakat banyak, dimanamuatan beritanya merupakan bentuk perbuatan yang sengaja merusakkehormatan atau nama baik seseorang (atau suatu korporasi), sehinggamemenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) JoPasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 310 KUHP.Oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008tentang ITE tidak membuat aturan sendiri (Self
92 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.
236 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
92 — 47
Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut
152 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antaraPemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk ServiceContract "Constructing Self Propelled Barge" Building No. PM 014.
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakityang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,bangunan dan prasarana;d. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana danprasarana pendukung;e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi..dst.
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
119 — 86
Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi
164 — 53
berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self
168 — 50
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progressyang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai olen Bank.
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.
Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit KeteranganNominal Nilai Proyek = Rp 447.611.387.000, Nilai Proyek Progress Terakhir (16.61%)74,348, 251,381 Ppn 10%(6,758,931,944) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir67,589,319,437 Uang Muka (sesuai tagihan masuk tgl 21 Des'12)(59,206, 703,917) Estimasi Keuntungan 10%(6,758,931,944) Self Financing 30%(20,276,795,.831) .
Ppn 10%(11,342,852,.480) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir113,428,524,800 Uang Muka (20%)(6,303,550,431) Estimasi Keuntungan 10%(11,342,852, 480) Self Financing 30%(34.028,557.440) Maksimum Pembiayaan Bank61,753,564,449 Total Pencairan Kredit (7 tahap)185.301,957.385 PotensiOverfinancing (123,548,392,936)4.
Adjusment Auditor terhadap penilaian kewajaran nominalpembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan progressakhir proyek dengan mempertimbangkan faktorfaktorantara lain : uang muka yang diterima, Self financing (modaldebitur). Untuk progress akhir + 40,7%, maksimumpembiayaan Bank yang wajar adalah sebesar Rp.10.309.035.845,, sedangkan pembiayaan bank yangdicairkan sebesar Rp. 42.704.897.505..
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
326 — 238
Yangdimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalamhal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau standar operasional prosedur;12.bahwa dari uraian di atas, oleh karena putusan DKPP 89PKEDKPP/II/2021 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objeksengketa mengandung kesalahan prosedur karena bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017,maka secara ipso facto (by fact it self
81 — 12
Bahwa negara menganut system self assessment yaitu. memberikankepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, menghitung,membayar serta melaporkan kewajikan perpajakannya termasuk melaporkanobjek pajak yang dimilikinya. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kewaajibanperpajakan waib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
71 — 35
hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangkapemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkarayang dipersangkakan menurut versinya, atau. dengan kata lain, keterangancalon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atauketerangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidakmempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atastindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non Self
Terbanding/Penggugat I : PT. PUJUD KARYA SAWIT
Terbanding/Penggugat II : PT. ARYA RAMA PERSADA
Terbanding/Penggugat III : HANAFIAH
72 — 44
konsisten, sekalipundengan dalil bahwa 10% telah disetor kepada Pemerintah maupundiakhir tahun akan dibayarkan 25% terkait PPh;Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 merupakanbukti otentik tentang telah selesainya persoalan yang terjadi antaraPara Penggugat dengan Tergugat, jadi merupakan perjanjian Privat,yang tidak perlu diketahui oleh Pemerintah;Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa terkait dengan pemungutan PPn Sistim Perpajakan kitamenganut Self
253 — 66
TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.
Pembanding/Penggugat II : Erni Tahir Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Terbanding/Tergugat II : Nasri
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq PT Bank Danamon Cabang Kendari. Cq PT. Bank Danamon Cabang Kolaka. Cq PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Ps. Sentral Dawi-dawi Pomalaa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari
105 — 60
Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tok.
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self
235 — 309
berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self
748 — 191
Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self
Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak