Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela selfi seli sell sele selo
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 08-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
716 — 446
  • tersebut telah dapat membuat dapat diaksesnya isipemberitaan tersebut oleh banyak orang atau masyarakat banyak, dimanamuatan beritanya merupakan bentuk perbuatan yang sengaja merusakkehormatan atau nama baik seseorang (atau suatu korporasi), sehinggamemenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) JoPasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 310 KUHP.Oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008tentang ITE tidak membuat aturan sendiri (Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — H. TAJANG HS, Dk
92 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
    BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. ARSADE MITRA NUGRAHA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
236 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
92 — 47
  • Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 K/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
    No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
152 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antaraPemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk ServiceContract "Constructing Self Propelled Barge" Building No. PM 014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA VS dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM DAN Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakityang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,bangunan dan prasarana;d. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana danprasarana pendukung;e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi..dst.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
119 — 86
  • Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2008 — Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2008/PN.Pin
Tanggal 5 Februari 2008 — PENGGUGAT -PT ALSINTAN MAKMUR JAYA Berlawan dengan -BANK NAGARI -KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN -PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN -SYASTRA LASMANA, SPT dkk
164 — 53
  • berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
168 — 50
  • Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progressyang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai olen Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.
    Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit KeteranganNominal Nilai Proyek = Rp 447.611.387.000, Nilai Proyek Progress Terakhir (16.61%)74,348, 251,381 Ppn 10%(6,758,931,944) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir67,589,319,437 Uang Muka (sesuai tagihan masuk tgl 21 Des'12)(59,206, 703,917) Estimasi Keuntungan 10%(6,758,931,944) Self Financing 30%(20,276,795,.831) .
    Ppn 10%(11,342,852,.480) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir113,428,524,800 Uang Muka (20%)(6,303,550,431) Estimasi Keuntungan 10%(11,342,852, 480) Self Financing 30%(34.028,557.440) Maksimum Pembiayaan Bank61,753,564,449 Total Pencairan Kredit (7 tahap)185.301,957.385 PotensiOverfinancing (123,548,392,936)4.
    Adjusment Auditor terhadap penilaian kewajaran nominalpembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan progressakhir proyek dengan mempertimbangkan faktorfaktorantara lain : uang muka yang diterima, Self financing (modaldebitur). Untuk progress akhir + 40,7%, maksimumpembiayaan Bank yang wajar adalah sebesar Rp.10.309.035.845,, sedangkan pembiayaan bank yangdicairkan sebesar Rp. 42.704.897.505..
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
326 — 238
  • Yangdimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalamhal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau standar operasional prosedur;12.bahwa dari uraian di atas, oleh karena putusan DKPP 89PKEDKPP/II/2021 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objeksengketa mengandung kesalahan prosedur karena bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017,maka secara ipso facto (by fact it self
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 27-03-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 8/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 12 Nopember 2013 — MANENG Dg. JINNE VS 1. Pr. HAWIYAH DG. NGATI BT. SAMAD. 2. Pr.HANIKA BT SAMAD. 3. Pr. NANNANG BT SAMAD. 4. Lk TONI GUNAWAN. 5. Lk. SAMPARA DG NYAMPA. 6. Lk LIONG BIN SAMPARA. 7. Lk SATTU DG JARRE. 8. Lk BASO DG NGOPA. 9. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.
81 — 12
  • Bahwa negara menganut system self assessment yaitu. memberikankepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, menghitung,membayar serta melaporkan kewajikan perpajakannya termasuk melaporkanobjek pajak yang dimilikinya. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kewaajibanperpajakan waib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 16-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN CURUP Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon:
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
71 — 35
  • hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangkapemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkarayang dipersangkakan menurut versinya, atau. dengan kata lain, keterangancalon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atauketerangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidakmempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atastindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non Self
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : SANTONYOADIYASA
Terbanding/Penggugat I : PT. PUJUD KARYA SAWIT
Terbanding/Penggugat II : PT. ARYA RAMA PERSADA
Terbanding/Penggugat III : HANAFIAH
72 — 44
  • konsisten, sekalipundengan dalil bahwa 10% telah disetor kepada Pemerintah maupundiakhir tahun akan dibayarkan 25% terkait PPh;Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 merupakanbukti otentik tentang telah selesainya persoalan yang terjadi antaraPara Penggugat dengan Tergugat, jadi merupakan perjanjian Privat,yang tidak perlu diketahui oleh Pemerintah;Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa terkait dengan pemungutan PPn Sistim Perpajakan kitamenganut Self
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
253 — 66
  • TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 55/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : KARTINI Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Pembanding/Penggugat II : Erni Tahir Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Terbanding/Tergugat II : Nasri
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq PT Bank Danamon Cabang Kendari. Cq PT. Bank Danamon Cabang Kolaka. Cq PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Ps. Sentral Dawi-dawi Pomalaa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari
105 — 60
  • Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tok.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-06-2009 — Upload : 15-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1719 K/PDT/2005
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon, DK VS H. IING SODIKIN, Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan Direktur CV. IRAGA SHAKTI
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self
Pengadilan PN BEKASI Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 386/Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Maret 2015 — URSULA RINI DEWANTI sebagai Penggugat Melawan NOVANTO EDI SAKTI sebagai Tergugat
235 — 309
  • berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Pajak Bumi dan BangunanPBB
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
748 — 191
  • Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self
    Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak