Ditemukan 929 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA MOTORINDO PUTRA
3024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh Lebih diBayar Rp 52.908.000,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54404/PP/M.XVA/15/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 15 halaman.
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54404/PP/M.XVA/15/2014 Tanggal 21 Juli 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangUndang Pengadilan Pajak):Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54404/PP/M.XVA/15/2014 Tanggal 21 Juli 2014, atas nama PT.Cahaya Motorindo Putra (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsungkepada Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) padatanggal 3 September 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPSTDirektorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201409030199
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)Juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 54404/PP/M.XVA/15/2014 Tanggal 21 Juli 2014ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktuHalaman 4 dari 15 halaman
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 54404/PP/M.XVA/15/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP113/WPJ.13/2013 tanggal 09 April 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Nomor 00016/206/09/701/12tanggal 30 Mei 2012, atas nama: PT Cahaya Motorindo Putra, NPWP01.453.654.4701.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 571A,Benua Melayu Darat, Pontianak, Kalimantan Barat;Adalah
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1550/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.56892/PP/M.XVI.A/15/2014 baik dalam pertimbangan hukumnya maupunamar putusannya merupakan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Il. Tentang Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Put. 56892/PP/M.XVI.A/15/2014 dikirim yaitutanggal 12 November 2014. Berdasarkan hal tersebut maka PermohonanPeninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku;. Biaya perkara pengajuan Peninjauan Kembali telah Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setorkan pada tanggal 3 Februari2015 (Lampiran PK2);.
    /2014 adalah keliru, telah mengabaikanfaktafakta hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah sebagai berikut:A.
    Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan sebagaimana telahdinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 56892/PP/M.XVI.A/15/2014, bahwa SdrRizki Yandri Ikram adalah pegawai Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan ikut menandatangani cek bersamadengan Thomas Platzer sebagai Presiden Direktur;B.
    Bahwa sesuai dengan fakta persidangan penandatangan surat bandingSdr Rizki Yandri Ikram telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dariThomas Platzer sebagai Presiden Direktur untuk menandatangani suratbanding sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 56892/PP/M.XVI.A/15/2014 halaman 13 alinea 12 sebagaiberikut:bahwa Surat Banding Nomor: 002/BWGAPac/III/2013 tanggal 7 Maret2013 ditandatangani oleh Sdr.
Putus : 02-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 973/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — YAYASAN RUMAH SAKIT IBNU SINA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 973/B/PK/Pjk/2020hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas SuratKeputusan Keberatan Nomor: KEP580/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014yang menetapkan menolak keberatan Pemohon Banding danmempertahankan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp172.621.500, hal mana surat keputusan tersebut Pemohon Banding terimatanggal 24 Juli 2014;Bahwa perhitungan yang ditetapkan pihak Terbanding
    Putusan Nomor 973/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ..., Put62524/PP/M.XVI/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP580/WPJ.15/2014 tanggal 24Juli 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor: 00042/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 atas namaYayasan Rumah Sakit Ibnu Sina, NPWP 01.412.225.3.812000
    Putusan Nomor 973/B/PK/Pjk/2020 Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor:62524/PP/M.VIA/16/2015, tanggal 30 Juni 2015;Dan dengan mengadili sendiri: Menerima /mengabulkan banding Pembanding/Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa keputusan Termohon PK, semula Terbanding(Dirjen Pajak) Nomor : KEP.580/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor : 00042/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, tidak berlaku,dan /atau : $etidaktidaknya
    /2014 tanggal 24 Juli2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Nomor: 00042/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.412.225.3.812000; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 973/B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Tidak Diterimanya Banding PemohonPeninjauan Kembali Terhadap Keputusan Termohon PeninjauanKembali Nomor KEP580/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor:00042/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDRAL PAJAK VS PT. MELANIA INDONESIA
4317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MELANIA INDONESIA, beralamat di Gedung Bank SumutLantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan,20152,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.53884/PP/M.XIIB/15/2014, Tanggal 7 Juli 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap
    Oleh karenanya PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.53884/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53884/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014, atas nama PT.Melania Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima secaralangsung pada tanggal 30 Desember 2013 sesuai Tanda Terima SuratTPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201312300435.2.
    /2014 tanggal 7 Juli 2014 tersebut harusdibatalkan.Vl.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.53884/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang menyatakan :=" Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP561/WPJ.07/2012 tanggal 19 Maret 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00015/406/09/058/11 tanggal 22 Maret 2011Tahun Pajak 2009, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 150638582009, atas nama PTI.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2288/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK lawan PT BINASAWIT ABADIPRATAMA
169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BINASAWIT ABADIPRATAMA, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 51 Plaza BIl Menara 2 Lantai 30,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50065/PP/M.X/15
    /2014, tanggal 22 Januari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa, menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Penghasilan Badanyang masih harus dibayar adalah nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Nihilyang seharusnya diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.
    343,00Laba Bruto 11.923.921.081,00Biaya Usaha 2.424.821.716,00Penghasilan Neto DN 9.499.099.365,00Penghasilan Neto DN Lainnya (27.577.764.948,00)Rugi Sebelum Pajak (18.078.665.583,00)Penyesuaian Fiskal Penyesuaian Fiskal Positif 231.451.553,00 Penyesuaian Fiskal Negatif 16.888.245.023,00Jumlah Penghasilan Neto (34.735.459.053,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Oktober 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50065/PP/M.X/15
    /2014, tanggal 22 Januari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP173/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 5 Mei 2009 mengenai Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001 Nomor00002/506/01/091/08 tanggal 30 Juni 2008, atas nama PT BinasawitAbadipratama, NPWP 01.644.830.0091.000, alamat JI.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50065/PP/M.X/15/2014 Tanggal22 Januari 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50065/PP/M.X/15/2014 Tanggal 22 Januari 2014 atas pokok sengketa, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kurangdibayar yang semestinya adalah nihil;Bahwa demikian permohonan banding ini dibuat, dengan harapanagar Majelis Hakim dapat mengabulkannya:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanpa tanggal:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62519/PP/M.XV1I/15/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP575/WPJ.15
    /2014 tanggal 24 Juli 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00009/206/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama Yayasan RumahSakit Ibnu Sina, NPWP 01.412.225.3.812000, beralamat di Jalan UripSumoharjo KM.4 No. 264, Karuwisi, Makassar, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara
    /2014 tanggal 24 Juli 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00009/206/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, tidak berlaku, dan /atau: Setidaktidaknya memerintahkan kembali Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan mengadili ulang perkara Nomor: 62519/PP/M.VIA/16/2015, tanggal 30 Juni 2015;Dan/atau:Memberikan putusan yang seadiladilnya menurut pertimbanganMajelis Hakim Agung berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon
    /2014 tanggal 24 Juli 2014 tentangHalaman 3 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 1202/B/PK/Pjk/2020keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor:00009/206/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.412.225.3.812000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Tidak Diterimanya Banding Pemohon PeninjauanKembali Terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor:KEP5/75/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang keberatan atasSurat Ketetapan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT. ARIYUS BERSINAR LESTARI JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2017Bahwa Penggugat ingin menyampaikan permohonan gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP259/WPJ.15/2014 tertanggal 14 Maret 2014tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak.
    Keputusan Tergugat Nomor: KEP259/WPJ.15/2014 tanggal 14 Maret 2014tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan WajibPajak;Alasan Permohonan1.
    Laporan Keuangan Penggugat per 31 Desember 2008;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54957/PP/M.XA/99/2014, Tanggal 8 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP259/WPUJ.15/2014 tanggal 14 Maret 2014, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun 2008 Nomor: 00005/206/08/812/12 tanggal 29 Oktober2012
    ) dan bukti ini menjelaskanperedaran usaha yang sebenarnya dari Pemohon serta berbeda denganhasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan dasarsampling dan bukti baru (novum) ini bila diperiksa kembali akanmengkoreksi dan mempengaruhi hasil perhitungan pajak terutangsebagaimana yang tertuang di dalam KEP259/WPJ.15/2014 Tanggal14 Maret 2014 ;Bahwa bukti baru (novum) Pemohon terdiri dari :1.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor : KEP259/WPJ.15/2014 tanggal 14 Maret2014, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakHalaman 10 dari 12 halaman.
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. FARINA;
9384 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karah IV/17 Karah Jambangan,Surabaya;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53184/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon
    Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53184/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP26/WPJ.11/2012 tanggal 5Januari 2012, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakHalaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1043/B/PK/PJK/2017Kurang Bayar
    SP Keberatan Rp Laba Neto Rp 331.426.152,00Penghasilan Kena Pajak Rp 331.426.152,00Bahwa Majelis berkesimpulan, dari koreksi Penghasilan Neto sebesarRp238.706.037,00 yang diajukan banding, sebesar Rp238.706.037,00 tidakdapat dipertahankan;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.53184/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan
    Bahwa atas amar pertimbangan dan amar putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Put.53184/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 yangtidak mempertahankan koreksi a@ quo, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak sependapat dan sangat keberatan denganpertimbangan sebagai berikut :a. Bahwa Pasal 28 ayat (8) UU KUP menyebutkan Pembukuan ataupencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikaniktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yangsebenarnya;b.
    /2014 tanggal 17 Juni 2014 tersebutharus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.53184/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP26/WPJ.11/2012 tanggal 5Januari 2012, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00008/206/09/609/11 tanggal 30 Maret 2011, atas nama
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 878/B/PK/Pjk/202062528/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar dapat menerima dan mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP584/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00046
    /207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62528/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP584/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan
    Putusan Nomor 878/B/PK/Pjk/2020menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP584/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Nomor 00046/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.412.225.3.812000; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Tidak Diterimanya Banding PemohonPeninjauan Kembali Terhadap Keputusan Termohon PeninjauanKembali Nomor KEP584/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor00046/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS VS PT. GAYA FAVORIT PRESS
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 33alinea 5 s.d. alinea 7);.
    (sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52550/PP/M.VIII A/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 33alinea 4 s.d. alinea 7 dan halaman 34 alinea 1 s.d. alinea 3);Menurut Pemohon PeninjauanKembali(semulaPemohonBanding);1.
    VIII A/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini tidak pernah memintakepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk menjelaskanbuktibukti yang mendukung koreksiperedaran usaha sebesar Rp 46.613.366.624,00.
    VIII A/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini tidak pernah memintakepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding)untuk menjelaskan buktibuktiyang mendukung koreksipembelian sebesar Rp 44.793.571.997,00.
    VIIIA/15/2014 tanggal19 Mei 2014 pada halaman 30 alinea 5 dengan perinciansebagai berikut :Halaman 53 dari 57 halaman.
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ABC PRESIDENT INDONESIA;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Damage Goods sebesar Rp. 662.308.140,00Bahwa Biaya Damage Goods Beverage yang ada di sisi Credit(pengurangan damage goods) itu merupakan biaya yang salah posting/Jurnal dibulan sebelumnya sehingga dibulan berjalan dijurnal balik dan sebagaipengurang dari biaya damage goods tersebut:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53834/PP/M.X1.B/15/2014, tanggal 2 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53834/PP/M.X1.B/15/2014, tanggal 2 Juli 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2014, kKemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2413/PJ./2014 tanggal 1 Oktober 2014,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
    /2014 tanggal 2 Juli 2014 diajukan Peninjauan KembaliHalaman 3 dari 16 halaman.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.53834/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas nama PT.
    ABCPresident Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula TermohonPK), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Pk)melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : Put.53834/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 11 Juli 2014, dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon PK) pada tanggal 22 Juli 2014 sesuai Tanda TerimaSurat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen2014072206950006;2.
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRA LINK INDONESIA;
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CITRA LINK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungVictoria Lantai 7, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 47 51,Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1
    Oleh karenanya PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 hurufe UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuHalaman 8 dari 30 halaman.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51340/PP/M.IIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014, atas nama PT.
    Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yangbelum dikenakan pajak,Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan,Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakanyang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 dapat disampaikan data danfaktafakta sebagai berikut:a.
    Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.51506PP/M.IIA/15/2014 tanggal 25Maret 2014 tersebut terkait dengan sengketa a quo harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012,
Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORITE PRESS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIII A/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 32 alinea 3)dapat Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sampaikan fakta fakta sebagai berikut :a.
    /2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 26 dan halaman 27 butirhuruf a (koreksi peredaran usaha) dan juga tercantum di dalam halaman 32).Bahwa faktanya di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52550/PP/M.VIII A/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini tidak pernah meminta kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk menjelaskan buktibukti yangmendukung koreksi peredaran usaha sebesar Rp 46.613.366.624,00.
    /2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 27 danhalaman 28 butir huruf b (harga pokok penjualan))..
    Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52550/PP/M.VIIIA/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 setelah Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) mencermati apa yang menurutMajelis Hakim masih memerlukan penjelasan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) ternyata sudah jelas dan telahtercantum di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52550/PP/M.VIIA/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 tersebut yaitu pada pada halaman30 alinea 5, dimana selisin perhitungan pembelian tersebut
    /2014 tanggal 19 Mei 2014 tersebut yaitu pada padahalaman 30 alinea 5.Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2016Dengan demikian terdapat fakta yang tidak terbantahkan tentangketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menilai danmemeriksa bukti, sehingga pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimanan tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52550/PP/M.VIIIA/15/2014 tanggal 19 Mei 2014 halaman 34 alinea 3yang manyatakan :bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
6329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA, beralamat diJalan Raya Narogong Km.52, Desa Limusnunggal,Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh YoesidhaErmintati, jabatan Direktur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58480/PP/M.1A/15
    /2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perlu juga Pemohon Banding sampaikan bahwa atas utangpajak berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan PPh Badan Tahun 2010Nomor: 00013/206/10/052/12 Tanggal 27 April 2012, telah PemohonHalaman 1 dari 8 halaman.
    mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat menerimadan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP1517/WPJ.07/2013 Tanggal 23 Juli 2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00013/206/10/052/12 Tanggal27 April 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58480/PP/M.1A/15
    /2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1517/WPJ.07/2013 tanggal23 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00013/206/10/052/12tanggal 27 April 2012, atas nama: PT.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58480/PP/M.1A/15/2014 Tanggal15 Desember 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58480/PP/M.1A/15/2014 Tanggal 15 Desember 2014 terkait sengketa aquo karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PERKAYUAN APKINDO – MPI (KOPKAPINDO)
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eddy Hutarso, jabatan Ketua pada Koperasi PerkayuanApkindo MPI (Kopkapindo);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51703/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 1 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1415/WPJ.06/2011, tanggal 21 November 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00023/206/07/077/10, tanggal 20 September2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51703/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 1 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51/703/PP/M.IVA/15/2014, tanggal1 April 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51703/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 1 April 2014, terkait sengketa a quo, karena telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RODA MAS BAJA INTI
3929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/201 7Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP96/WPJ.15/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang dikirim pada hari Senintanggal 17 Februari 2014 dan diterima oleh Pemohon Banding pada hariSelasa tanggal 18 Februari 2014 melalui Jasa Ekspedisi/kurir (TIKI) yangmemutuskan menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
    dan Jasa Masa Pajak Maret2008 Nomor 00002/207/08/812/13 tanggal 8 Januari 2013 Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP96/WPJ.15/2014 tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Pokok Sengketa (Formal);Menurut Terbanding:Bahwa berdasarkan data pada Keputusan Terbanding Nomor KEP96/WPJ.15/2014 tanggal 13 Februari 2014 oleh Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara telah dikirim kePemohon Banding pada 17 Februari 2014 melalui Jasa Ekspedisi/Kurir(TIKI);Menurut Pemohon Banding:Bahwa pengiriman Surat Keputusan Keberatan melalui "Jasa Ekspedisi/Kurir (tiki) tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, yaitu sebagaimana
    Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/201 7Menurut Terbanding:Bahwa pengiriman Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP96/WPJ.15/2014 tanggal 13 Februari 2014 oleh Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP96/WPJ.15/2014 tanggal13 Februari 2014 yang dikirimkan kepada Pemohon Banding oleh Terbanding melalui Jasa Ekspedisi/Kurir (tiki) tertanggal 17 Februari 2014dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 18 Februari
    XIIIB/16/2015 tanggal 29 September 2015 yangmenyatakan:** Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP96/WPJ.15/2014 tanggal 13 Februari 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor00002/207/08/812/13 tanggal 8 Januari 2013, atas nama : PT. RodaMas Baja Intii NPWP 01.502.930.9812.000, beralamat di JalanKimaraya 2 Kav.
Putus : 17-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2217/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YAMAHA INDONESIA
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;LawanPT YAMAHA INDONESIA, beralamat di Jalan Rawa GelamI/5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta (13930), yangdiwakili oleh Katsushi Hara, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51796/PP/M.XIA/15
    /2014, tanggal 7 April 2014, yang telan berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarkiranya mengabulkan permohonan banding ini dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP1783/WPJ.07/2012 tanggal 1 Oktober 2012.Adapun perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.
    PPh Pasal 22 522,395.64Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 522,759.73Pajak yang kurang/(lebih) bayar (522,759.73)Sanksi Administrasi NihilBunga Pasal 13(2) KUP NihilJumlah Nihil13 Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (522,759.73) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 April 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51796/PP/M.XIA/15/2014, tanggal 7 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put51796/PP/M.XIA/15/2014 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221 7/B/PK/Pjk/20187 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51796/PP/M.XIA/15/2014 tanggal 7 April 2014 atas perkara a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 877/B/PK/Pjk/202062527/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar dapat menerima dan mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP583/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00045
    /207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62527/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP583/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan
    Putusan Nomor 877/B/PK/Pjk/2020menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP583/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Nomor 00045/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.412.225.3.812000; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Tidak Diterimanya Banding PemohonPeninjauan Kembali Terhadap Keputusan Termohon PeninjauanKembali Nomor KEP583/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor00045/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 876/B/PK/Pjk/202062523/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar dapat menerima dan mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP5/79/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00041
    /207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62523/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP579/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan
    Putusan Nomor 876/B/PK/Pjk/2020menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP579/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Nomor 00041/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.412.225.3.812000; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Tidak Diterimanya Banding PemohonPeninjauan Kembali Terhadap Keputusan Termohon PeninjauanKembali Nomor KEP579/WPJ.15/2014 tanggal 24 Juli 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor00041/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT HOK TONG
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT HOK TONG, beralamat di Jalan Depaten Baru Nomor 47,Sekanak 28 llir, llir Barat Il, Palembang, Sumatera Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.51309/PP/M.XIIB/15
    /2014, tanggal 17 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Aspek FormalBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalahditetapbkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP861/WPuJ.07/2012Halaman 1 dari 6 halaman.
    /2014, tanggal 17 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP815/WPJ.07/2012 tanggal 25 April 2012 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP861/WPJ.07/2012tanggal 9 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00010/406/09/052/1 1Halaman 3 dari 6 halaman.
    /(lebih) dibayar (26.634.835.120,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu PutusanPUT.51309/PP/M.XIIB/15/2014, tanggal 17 Maret 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2014, kemudianPengadilan Pajak Nomorterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1557/PJ./2014 tanggal 12 Juni2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan
    /2014, Tanggal 17 Maret 2014, telah dilakukanpada tanggal 27 Maret 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanHalaman 4 dari 6 halaman.