Bahwa Termohon menolak dengan tegas Dalil Pemohon padaangka 11 (Sebelas) dalam Surat Gugatan menyatakan bahwa Pemohonsekarang kecewa dan ia berhenti dan tidak bekerja lagi di perusahaa.Apabila benarbenar Pemohon berhenti bekerja maka Termohon memintadisertai dengan bukti Pemberhentian Kerja dari perusahaan, sehinggatidak kelihatan Pemohon bersembunyi dibalik fakta;10 Bahwa berdasarkan atas faktafakta, serta prilaku dariPemohon yang tidak sopan terhadap Termohon, yang berakibat padahubungan suamiistri

di hotel ataupun mengadakan acara lainnya dihotel ternyata kenyataannya perusahaan dalam keadaan merugi beberapabulan saja itu masih di anggap wajar.Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 MaretPENGGUGAT dikatakan mangkir oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mempunyai alasan dan keyakinan yang kuat pada tanggal 03 Maret 2015PENGGUGAT diberhentikan secara sepihak dan dibenarkan pula oleh pihakHRD, berarti tanggal 19 Maret 2015 dan seterusnya PENGGUGAT bukanlagi status karyawan TERGUGATBahwa pemberhentian

kerja atau PHK secara sepihak karena belum adapersetujuan dari pihak lembaga penyelesaian hubungan industrialBERDASARKAN UU.

pensiun 55 tahun untuk yang direkrut diatas usiapensiun dari Polri ataupun ABRI, Kami belum membahas mengenai haltersebut;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pensiunan Tentara yang diterimauntuk menjadi security;Bahwa Saksi mengetahui Yang merekrut Karyawan dari HRD dan adadisampaikan isi dari PKB disampaikan pada saat penerimaan karyawan;Bahwa Saksi Serikat Pekerja tidak tahu apakah ada kesepakatan usiakerja diatas 55 tahun untuk pensiun;Bahwa Saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja;Bahwa Saksi mengetahui Pemberhentian

kerja bagi Anggota Serikat Kerjayang usia kerja 25 tahun sampai 55 tahun kami bisa masuk dalam ranahtersebut tetapi apabila sudah masuk kerja lebih dari usia 55 tahun sudahbukan ranah kami lagi;Bahwa Saksi mengetahui Untuk aturan dalam PKB kami hanya fokusuntuk usia pensiun 55 tahun;Bahwa Saksi mengetahui Fungsi Serikat Kerja yakni menyelesaikanpersoalan maupun memediasi keluhankeluhan yang terjadi padaanggotanya;Putusan No. 28/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto.

pensiun 55 tahun untuk yang direkrut diatas usiapensiun dari Polri ataupun ABRI, Kami belum membahas mengenai haltersebut;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pensiunan Tentara yang diterimauntuk menjadi security;Bahwa Saksi mengetahui Yang merekrut Karyawan dari HRD dan adadisampaikan isi dari PKB disampaikan pada saat penerimaan karyawan;Bahwa Saksi Serikat Pekerja tidak tahu apakah ada kesepakatan usiakerja diatas 55 tahun untuk pensiun;Bahwa Saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja;Bahwa Saksi mengetahui Pemberhentian

kerja bagi Anggota Serikat Kerjayang usia kerja 25 tahun sampai 55 tahun kami bisa masuk dalam ranahtersebut tetapi apabila sudah masuk kerja lebih dari usia 55 tahun sudahbukan ranah kami lagi;Bahwa Saksi mengetahui Untuk aturan dalam PKB kami hanya fokusuntuk usia pensiun 55 tahun;Bahwa Saksi mengetahui Fungsi Serikat Kerja yakni menyelesaikanpersoalan maupun memediasi keluhankeluhan yang terjadi padaanggotanya;Putusan No. 28/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Peringatan I, II dan III, yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak berlaku dan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa

uraian tersebut diatas Penggugat dengan HormatMemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Pengadilan HubunganIndustrial Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan memanggil Para Pihak untuk Duduk bersidang dalam suatu Ruangsidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan Hakim yang amarnyasebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Peringatanll dan Ill , serta mengeluarkan Surat Pemberhentian

Kerja terhadapPenggugat adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak yang bertentangan dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003sehingga Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) danuang pengganti hak sebesar 15 % sesuai pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat dengan perhitungan upah Terakhir diterima

Bahwa telah terjadi kontradiksi antara dalil Petitum Penggugat poin angka2 dan poin angka 3 yaitu ; dalil Petitum poin angka 2 : menyatakanperbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Peringatan , II dan III,serta mengeluarkan surat pemberhentian kerja terhadap Penggugatadalah merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihakyang bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 sehinggatidak sah dah batal demi hukum.

Jasa Swadaya Utama adalahuntuk uang biaya adminitrasi, biaya pakaian dan biaya Pendidikan DasarSatpam adalah uang suap untuk Bpk Robert Manik tersebut.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima pemberhentian kerja (PHK)tersebut secara sepihak oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu menjelaskanpermasalahannya dan tidak diselesaikan secara musyawarah, dan tidak puladiberi peringatan (SP) terlebin dahulu, kareena PARA PENGGUGAT secaratibatiba saja mendapat berita dari TERGUGAT yang berkedudukan di KantorPusat

tanggal 6 Maret 2013, P9.1mengenai berita acara kesepakatan bersama tentang upah minimum subsektor pertanian/perkebunan tahun 2013 propinsi Riau tanggal 6 Maret2013 dan P10 mengenai Perjanjian Kerja Bersama antara PT.IntiKamparindo Sejahtera dengan PUK SPPPSPSIl) periode 20082010;Menimbang, bahwa bukti T1 tentang surat peringatan 1 dan 2 atasnama Zulkarnain S.Kadir tanggal 19 September 2013, T2 mengenai suratperingatan 1 dan 2 atas nama Abdul Lumban Gaol tanggal 19 September2013, T3 megenai surat pemberhentian

kerja atas nama Zulkarnain SKadir tanggal 28 September 2013, T4 dan T5 tentang suratpemberhentian bekerja tanggal 28 September 2013 dan surat peringatan 3Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 47/Pdt.SusPHI/2014/PN.Pbrtanggal 26 September 2013 atas nama Abdul Lumban Gaol, dan T6berupa surat peringatan 3 atas nama Zulkarnain S.

operasional;Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan per 1 (Satu) Agustus2019 Tergugat sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaAlmarhum suami Penggugat Ade Ismanto karena telah melakukan kesalahanfatal sebagaimana dalil Tergugat pada angka 8 dalam jawabannya, dan untukmenguatkan dalilnya tersebut Tergugat telah menghadirkan bukti surat T3yakni Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 08/PHK/MAK/VIII/2019taggal 1 Agustus 2019 perihal Surat Pemberhentian

Kerja (PHK) Sepihak danBukti T7 yaitu nota penjualan;Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarijawaban Tergugat poin 3 yang menyatakan Bahwa Tergugat ( CV.

Bahwa dalam perkara a quo, PENGGUGATmempermasalahkan tentang proses pemberhentian kerja terhadapdirt PENGGUGAT sendiri, termasuk mengenai jumlahpesangon dan tunjangantunjangan yang telah diterimanya, sertapenolakan atas terjadinya pemberhentian kerja terhadap diriPENGGUGAT.

No. 083PK/Pdt.Sus/2010karena hanya ada satu saja peraturanperundang undangan yang mengatur tentangPerjanjian Kerja atau kesepakatan kerjabersama secara tertulis, dan peraturanperundang undangan yang dimaksud sudah pastiUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bab , Pasal 1 ayat (8), Pemutusan MHubunganKerja atau Pemberhentian Kerja adalahpengahiran perjanjian kerja atau kesepakatankerja bersama guru atau dosen karena sesuatuhal yang mengakibatkan berakhirnya hak dankewajiban antara guru atau

Sedangkan kolom namaPenggugat masih kosong belum ditandatangani;Surat Nomor ET/KL1101001 juga berisi tekanan/ancaman kepadaPenggugat bahwa uang jasa dan deviden baru akan dibayar oleh Tergugatapabila Penggugat menandatangani surat pengunduran diri yang telahdisiapkan tersebut;Bahwa selama bekerja, Penggugat adalah karyawan dengan prestasiyang baik, hal itu dibuktikan oleh Penggugat dengan tidak adanya suratperingatan/teguran yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat;Bahwa terhadap pemberhentian

kerja sepihak tersebut telah dilakukanperundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh KuasaHukum masingmasing sesuai Berita Acara Pertemuan tanggal 2 Februari2011, akan tetapi tidak tercapai.

diberikanmelalui rekening tabungan Mandiri milik Penggugat;Bahwa Penggugat pernah dijanjikan oleh Tergugat untuk diberikankenaikan upah kerja terhitung bulan Februari 2016, tetapi tidak pernahdilaksanakan;Bahwa Penggugat telah diberhentikan (PHK) secara sepihak oleh Tergugattanpa alasan yang jelas melalui Surat Nomor 149/P/HRDATT/IV/2016,tanggal 1 April 2016 yang Penggugat terima dari JNE (pengirim) pada hariKamis tanggal 14 April 2016, pukul. 16.39 wib;Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemberhentian

Kerja dantidak pernah menerima Kompensasi PHK dari pihak Tergugat;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatmelalui Surat Nomor 149/P/HRDATT/IV/2016, tanggal 1 April 2016 yangPenggugat terima melalui JNE (pengirim) hari Kamis tanggal 14 April 2016pukul 16.39 wib. adalah tidak sah.

kelakuannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bit Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa atas dasar keadaan yang memberatkan maupunyang meringankan tersebut diatas dan alasan Terdakwa melakukan perbuatantersebut tidak terlepas dari sikap Korban sendiri yang selingkuh dengan istriTerdakwa dan didapati berada dalam kamar tidur Terdakwa, ditambah lagi saatitu Terdakwa baru saja mendapat surat pemberhentian

kerja dari perusahaantempatnya bekerja sehingga Terdakwa langsung emosi dan tidak dapatmengendalikan lagi dirinya namun demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan hal yang salah dan bertentangan dengan Undangundang, sehinggakiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yangditetapkan dalam dictum putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah,maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya pidana yangdijatunkan akan dikurangi seluruhnya

Fotokopi dari fotokopi surat permohonan pemberhentian kerja yangditujukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM DaerahKabupeten Bangka Barat di Muntok tertanggal 26 April 2021 bermateraicukup, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya danoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);4.

Print out foto surat permohonan pemberhentian kerja yang ditujukankepada Sekretaris Daerah Kabupeten Bangka Barat, tertanggal 07 April2021 bermaterai cukup, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkandengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);6.

memberikan Surat PeringatanIll, tanpa sebelumnya melalui tahapan prosedur Surat Peringatan dan II;Bahwa, berdasarkan Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan tersebut, tidaklama dan hanya berselang 1 (satu) hari sejak Surat Peringatan Illditerbitkan, Tergugat secara sertamerta mengeluarkan surat keputusanpemberhentian pekerja kepada Para Penggugat yang tertuang dalam SuratKeputusan Nomor 281/YPWKIX/2016 tertanggal 20 September 2016;Bahwa, dengan melihat rentang waktu terhadap dikeluarkan suratkeputusan pemberhentian

kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat denganpemberian Surat Peringatan IIIl yang hanya berselang 1 (satu) hari, nampaksangat jelas terlihat kesewenangwenangan Tergugat dengan tidakmemberikan kesempatan kepada Para Penggugat yang telah setiamengabdi bekerja selama belasan tahun untuk dapat mencari solusi agartidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;Bahwa, dalam surat keputusan PHK yang diterima oleh Para Penggugat,sebagaimana disebutkan dalam bagian (konsideran) menimbang alasanPHK yang

Menyatakan sebagai hukum audit yang dilakukan olehnPARA TERGUGATcacat hukum karenanya tuduhan PARA TERGUGAT yang menyatakanPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga PENGGUGATdihukum dengan dibacakan Surat Keputusan Pemberhentian kerja dengantidak hormat secara lisan merupakan perbuatan melawan hukum yangberakibat merugikan PENGGUGAT;4.

dinamo;Bahwa jika kerjaan mendesak atau kalau mau cepat, dinamo bisa digulungkeluar perusahaan;Bahwa dinamo kren tersebut tidak bisa dikerjakan oleh Tergugat dan haruskeluar perusahaan karena mendesak;Bahwa Tergugat loyal dalam bekerja;Bahwa Tergugat sedang sakit jantung;Bahwa kalau dinamo dibawa keluar kantor harus ada izin;Bahwa saksi adalah bawahan Tergugat;Bahwa saksi bekerja dibagian genset;Bahwa Saksi pensiun pada bulan Agustus 2019;Bahwa Tergugat sakit jantung sejak tahun 2019;Bahwa tidak ada pemberhentian

kerja terhadap Tergugat;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat masuk kerja;Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak bekerja lagi;Bahwa Saksi tidak pernah baca peraturan perusahaan;Bahwa saksi ada mengajukan pensiun dan dapat uang pensiun sebesarRp.22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);Bahwa masa kerja saksi 33 (tiga puluh tiga) tahun;Bahwa umur Tergugat adalah 68 (enam puluh delapan) tahun;Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang kontraktor pabrik sawit;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 013/BSM2-SK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Pemberhentian Kerja Dengan Hormat Business Support General Manager PT. Intan Pariwara.

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama FIRDAUS DWI PRASETYO MUDA yang ditandatangani di atas meterai 6000, tertanggal 02 April 2019.

W18.U1/2004/HK.02.3/1X/2010, tanggal 20September 2010; Surat Pemberhentian Kerja/PemutusanKerja antara KSU Gelinggang Mandiri dengan PT.Bright Energy Indonesia, Palaran 23 Agustus 2008,sebanyak (satu) lembar berupa foto copy yang telahdi Leges oleh Pengadilan Negeri Samarinda seusaidengan aslinya No. W18.UI/2010/HK.02.3/1X/2010,tanggal September 2010; Surat Nomor : 29/SMD/IX/2008 perihal Somasi Iyang ditujukan kepada PT.