Ditemukan 1781 data
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.
PT Manggala Jaya Putra
Tergugat:
1.PT Bank OCBC NISP Tbk
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
77 — 0
Penggugat:
PT Manggala Jaya Putra
Tergugat:
1.PT Bank OCBC NISP Tbk
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
71 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAcq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, DKK VS MARALI, S.H., DKK
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantordi Komplek Taman Harapan Indah Blok A Nomor 8, JalanJelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Desember 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.DanSUNNY VOERMAN, beralamat di PT Tri Pratama Padu Karya,Property Construction, Jalan Lingkar Luar Barat RT.014/04,Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqHalaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1298 K/Padt./2016PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cqCAMAT KECAMATAN CENGKARENG cq LURAHKELURAHAN DURI KOSAMBI, berkedudukan di Jalan Kosambiraya, Jakarta Barat;4.
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cqCAMAT KECAMATAN CENGKARENG cq LURAHKELURAHAN RAWA BUAYA, berkedudukan di Jalan BojongRaya RT.005/04, Jakarta Barat;5.
39 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL CHAIR ; PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA, cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR di SAMARINDA, cq PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, dkk.
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI diJAKARTA, cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTANTIMUR di SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Gajah madaSamarinda ;2. PANITIA PEMBEBASAN TANAH KOTAMADYASAMARINDA, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No.82 Samarinda ;3. H. ABDUL CHAIR, bertempat tinggal di Jalan S. Parman GgV RT 18, No. 41, Kelurahan Temindung Permai Samarinda ;4. NGADI, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Gg Kenangan IIRT 51, No. 16 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda ;5.
YUSNELLI GAMI
Tergugat:
1.Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
3.HAYATI INDUSWARI
117 — 25
Penggugat:
YUSNELLI GAMI
Tergugat:
1.Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
3.HAYATI INDUSWARI
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
2.satuan kerja tim inventarisasi dan pengadaan lahan
39 — 16
Iskandar
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
2.satuan kerja tim inventarisasi dan pengadaan lahan
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. KANWIL I DJPLN MEDAN SELAKU KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA CQ. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN Vs.EDWARD P. MANIK
PUTUSANNO. 487 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. KANWIL IDJPLN MEDAN SELAKU KETUA PANITIA URUSAN PIUTANGDAN LELANG NEGARA CQ. KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 30 A Medan , dalam hal ini memberi kuasakepada Dr.
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. BANKINDONESIA CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PUSAT DIJAKARTA CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) REGIONALHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2011CREDIT RECOVERY . MEDAN EKS. PT.
RI cq.
Menteri Keuangan RI cq. Kanwil DJPLN Medanselaku Ketua Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara cq.
RI CQ.
62 — 14
Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I )- 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II)- 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Cq. KepalaKantor PertanahanKabupaten Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATl;3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala DaerahKabupaten Bandung Cq. Camat Kepala WilayahKecamatan Cimenyan, untuk selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT Il ;4. Pemerintah RI Cq.
Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala DaerahKabupaten Bandung Cq. Camat kepala WilayahKecamatan Cimenyan Cq.
24 — 4
., PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI JEMBER,SAPTONO YUSUP,S.Sos.
SYAFARUDDIN ISA ALI
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq Menteri dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh di Banda Aceh, Cq. Pemerintah Kota Sabang
16 — 6
Penggugat:
SYAFARUDDIN ISA ALI
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq Menteri dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh di Banda Aceh, Cq. Pemerintah Kota Sabang
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK,dk;LODEWIJK KAREL GERUNGAN
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahuluBANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUMNASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT.BANK UMUM NASIONAL TBK;2. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Gedung E, Tower I, Departemen Keuangan RILt. 15, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada OBOR P. HARIARI, SH., dan kawankawan, ParaPejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, berkantor di Gedung E Departemen Keuangan RI Lt.15, Jalan Dr.
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan keI dan keII;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi: PEMERINTAH
RI Cq.
MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANKUMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Ca.TIM PEMBERANTASAN PT.
SUHAYUN HAMDARTO
Tergugat:
THE HERI SANTOSO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) AMBON
2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
77 — 34
Penggugat:
SUHAYUN HAMDARTO
Tergugat:
THE HERI SANTOSO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) AMBON
2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
DADI BACHRUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat, Cq. WALIKOTA Cirebon
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat, Cq. WALIKOTA Cirebon, Cq. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon
3.Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Cq. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon, Cq.
57 — 47
Penggugat:
DADI BACHRUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat, Cq. WALIKOTA Cirebon
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat, Cq. WALIKOTA Cirebon, Cq. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon
3.Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Cq. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon, Cq.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon
4.KARINI
5.SUKINI
6.KHADIRA
7.SARI WIJAYANTI
8.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat Cq. Kepala DT II Kota Cirebon Cq. Camat Kecamatan Kesambi
9.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala DT I Jawa Barat Cq. Kepala DT II Kota Cirebon Cq. Camat Kecamatan Kesambi Cq. Lurah Kesambi
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAHLAN SINGARIMBUN, PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, dkk
PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINS! JAWA BARAT cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;2. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARATcq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNGcq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATANCIMENYAN;3. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARATcq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNGcq.
1.Madih R
2.Saani
3.Mamad R
4.Sawi
5.Madani
Tergugat:
PT Antilope Madju Puri Indah
Turut Tergugat:
5.Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta
6.Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Barat
7.Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil BPN DKI Jakarta cq. Kepala Kantor BPN Jakarta Barat
8.Pemerintah RI cq.
30 — 0
Penggugat:
1.Madih R
2.Saani
3.Mamad R
4.Sawi
5.Madani
Tergugat:
PT Antilope Madju Puri Indah
Turut Tergugat:
5.Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta
6.Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Barat
7.Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil BPN DKI Jakarta cq. Kepala Kantor BPN Jakarta Barat
8.Pemerintah RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Barat cq. Lurah Kembangan Selatan
36 — 10
RUSMAN UNO, dkklawanPemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan CQ Panglima TNI-AD, Cq Kepala Staf Angkatan Darat, Cq Pangdam VII Wirabuana Makasar, Cq Korem 131 Santiago di Manado;
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMAMPOUW; EDDY PURNOMO; MAKSI SAKUL; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, Cq. WALIKOTA MANADO, Cq. ASISTEN TATA PRAJA KOTA MANADO; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, Cq. WALIKOTA MANADO, Cq. LINMAS dan TIBUN KOTA MANADO; PEMERINTAH RI., Cq. KEPALA KEPOLISIAN RI., Cq. KA-POLDA SULAWESI UTARA, Cq. KAPOLRES MANADO, Cq.
KEPALA KESATUAN INTELPAM KEPOLISIANRESORT KOTA MANADO; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, Cq WALIKOTA MANADO, Cq.KEPALA DINAS PARIWISATA dan KEBUDAYAAN KOTA MANADO
109 — 15
Pemerintah RI, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala Daerah NAD., cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie, cq. Camat Pemerintahan Kecamatan Geumpang di Geumpang
Mane, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat Il ;LAWAN1 Pemerintah RI, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala DaerahNAD., cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie, cq. Camat PemerintahanKecamatan Geumpang di Geumpang, selanjutnya disebut sebagai pihakTergugat I ; 2 Pemerintah RI, cq. Departemen Pendidikan Nasional, cq. Dinas PendidikanNAD, cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, cq.
199 — 85
Papua2.Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua cq BPN Kota Jayapura
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT Cq PEMERINTAH DESA OLILIT
Terbanding/Tergugat : FREDDY TANJAYA
108 — 0
Pembanding/Penggugat : JOSEPH FASSE
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT Cq PEMERINTAH DESA OLILIT
Terbanding/Tergugat : FREDDY TANJAYA