Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Mei 2015 Nomor 00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.
    Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057
Register : 11-11-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA KOTABARU Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb
Tanggal 18 Nopember 2013 — Pemohon
123
  • 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb
    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2013/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan
    Pemohon, kedua calon mempelai dan saksisaksidalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2013yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam registerNomor 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 11 Nopember 2013 mengajukan halhal sebagaiberikut:1.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXX tanggal09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dantelah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4; 5.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.2.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahunpajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telahdisampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggalstempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerimadikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karenaperusahaan sudah tidak beroperasi.Bahwa
    Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakanSKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pospengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalamsurat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan timPemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkansalinan
    Salinan SKPKB tersebut kemudian baruditerima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkanmelalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran 4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatanatas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016.
    berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar
    Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.
Register : 06-09-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 57/Pdt.P/2011/PA.Prob
Tanggal 29 September 2011 — PEMOHON
81
  • Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo
Register : 24-02-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 20 Maret 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
1613
  • No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:A.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada27 Juni 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, KabupatenBulukumba.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukankeberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak melanggarlarangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;4.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik.
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
IKHSYAN BIN USMAN LATIF
5714
  • dengan rekan saski selakupetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T denganmenggunakan kapal patroli RHIP R610 melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) unit kapal motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahuibahwa kapal tersebut adalah KM.
    Jafar, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah ABK pada kapal KM.
    Lestari Perkasa GT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T petugasBadan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan pemeriksaanterhadap KM. Lestari Perkasa GT.34 dan dinahkodai oleh TerdakwaIKHSYAN BIN USMAN LATIF serta mengangkut BBM jenis solar sebanyak+ 7.000 L (tujuh ribu liter) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; Bahwa KM.
    Gordon Ambarita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah adalah pemilik kapal KM. Lestari Perkasa GT.34; Bahwa Terdakwa menyewa kapal KM. Lestari Perkasa GT.34 dari saksi Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KM.
    Lestari PerkasaGT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN BtmRiau atau pada posisi koordinat 000 057 086 U 1040 00 953 Tpetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukanpemeriksaan terhadap KM.
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
Tanggal 19 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
101
  • 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.TjgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanantara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama
    Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dan dicatat dalamregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg tanggal 13 Februari 2013 telahmengajukan
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dankumpul di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabalong selama kurangHalaman dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.Tjglebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di KabupatenTabalong selama kurang lebih 8 tahun;.
    tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugatmau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkankesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagaimediator yakni Rahimah, S.H.I. dengan penetapan Nomor 057
    Junaidi, M.H.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.TjgPerincian Biaya Perkara:Aw WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya Panggilan PenggugatBiaya Panggilan TergugatRedaksiMeteraiJumlah Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,Luthfia Subekti, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 70.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp. 236.000,00
Register : 25-03-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 275/Pdt.P/2013/PN.Klt
Tanggal 1 April 2013 — T E N T R E M
172
  • Kit.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalampermohonannya : /Tempat/Tanggal lahir Klaten 09 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, AlamatDukuh Kalitengah Rt. 057 Rw. 025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupatentet= Disebut sebagal.................068 PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    Dukuh Kalitengah RT.057/RW.025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten diberi tanda : P 4 ; Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama: Hariyad No. 474.1/54/7/86 , tanggal :21 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kec.
    suratsurat bukti P.2 s/d P.6 tersebut telah dibubuhimeterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuaiaslinya ; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan saksisaksi yang telah dewasa dan dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 SaksiWIJITYEM : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karenasaksi adik kandung Pemohon ; Bahwa Pemohon tinggal di DukuhKalitengah Rt.057
    / Rw.025 ,DesaKalitengah, Kecamatan Wedi, KabupatenKlaten, Bahwa nama Pemohon adalah TENTREM ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohonmengajukan permohonan ini untuk mengurusketerlambatan Akta kelahiran bagianaknya; Bahwa Pemohon mencari Akta Kelahiranuntuk anaknya yang bernama HARTYADI; Bahwa HARIYADTI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; Bahwa HARIYADI sekarang
    anaknya yang bernama HARIYADI ; Bahwa HARIYADI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; ~ Bahwa HARIYADI sekarang berumur 27(dua puluh tujuh) tahun ; Bahwa HARIYADI merupakah anak ke1 ( Bahwa perkawinan Pemohon denganSADREMI dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaanpermohonan ini sebagaimana
Register : 10-06-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Krs
Tanggal 21 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
121
  • Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.Krs2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernamaDK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI:3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara inimenurut hukum;4.
    Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.KrsBUKTI SURATa. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo,bukti tersebut telan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sertatelah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;b.
    Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA. Krs. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat diKabupaten Probolinggo.
    Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.
    Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA. Krs. Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON SUAMI segera menikahadalah DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka. Bahwa DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan sejak 1 tahun yang laludan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjagadiri dan tidak pernah melakukan hungan suami istri atau melakukan halhalyang melanggar ketentuan agama maupun norma susila.
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGILL INDONESIA;
7629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057
    29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal
    Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
8330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019
    /PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis
Register : 20-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA PARIGI Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 11 Maret 2015 — penggugat tergugat
105
  • SALINANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer(Perawat) pada Puskesmas Sumber Kecamatan ParigiSelatan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Anak yangberalamat di
    No.057/Pdt.G/2015/PA.Prgi. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana tercantumdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/XII/2012 tertanggal 18Desember 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugattinggal di kediaman bersama sampai berpisah;.
    No.057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBerdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepadaPenggugat (Penggugat);3.
    No.057/Pdt.G/2015/2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.
    No.057/Pdt.G/2015/
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai
    karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan
    Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.
    Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan
    Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT. INDONESIA TRI SEMBILAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057
    uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057
    Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,
    /13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
    Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
17860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat
    dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1130 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
9619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 07-01-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 7 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
100
  • tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor6452/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan para tanggal 21November 2018 yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) diKecamatan Puger Kabupaten Jember dengan aktanikahNo.0947/057
    Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr0947/057/X1/2018 dtertanggal 21 November 2018 dab stekag dibacaterynyata terdapat kesalahan identitas pada :Nama Pemohon tertulis Hairullah bin Ridwan tempat tanggal lahirJember 21 April 1981;Nama Oemohon II tertulis Christin Dewi Yana binti Edi Prayetno tempattanggal lahir Jember, 02 Agustus 1991.Bahwa berdasarkan surat Keterangna Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamtan Puher Kabupaten Jember No: 458/Kua.13.32.21/12/2018tertanggal 07 Desenver 2018 identitas para Pemohon yang
    FotokopiSurat Akta Nikah Nomor: 0947/057/X1I/2018, tertanggal 21Novemebr 2018, (P.4)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujilah yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26November 2018 (P.5)Fotokopi Paspor atas nama Titin Dewi Yana yang berlaku sampaitanggal 27 November 2018, (P.6)Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksi masingmasing sebagai berikut:1.
    Nama : Agus Setiawan bin Misdi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember;Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon;Bahwa Para Pemohon telah menikah pada pada tanggal 21 November2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten JemberKutipan Akta Nikah Nomor : 0947/057/X1/2018 tanggal 21
    Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0947/057/X1/2018, tanggal 21 November 2018 tersebut Hairullah binRidwan, tempat tanggal lahir Jember, 21 April 1981 sebenarnya adalahHairullah bin Ridwan tempat tanggal lahir Bogor 21 April 1981;c.
Register : 23-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 1 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
187
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK
      Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.
      Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir
      Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.
      Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.
      Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.
Register : 28-04-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 16-02-2024
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
105103
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
    3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.
    Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang untuk menarik, mencoret dan membatalkan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dari register Akta Nikah;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00