Bandingnya pada pokoknya:1.Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam memori banding ini,dibagian Pendahuluan di atas, sepanjang tidak dinyatakan lain atau bertentangandengan uraian yang akan dikemukakan oleh Pembanding didalam bagianKeberatan Pembanding berikut ini, mohon dianggap diulang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari bagian Keberatan Pembanding berikut ini,selengkapnya, tanpa ada yang dikecualikan.Bahwa didalam salinan putusan (i) halaman 7 alinea terakhir (ii) halaman8, alenia

TERBANDING tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalamPERKARA NO.178Bahwa di dalam SALINAN PUTUSAN halaman 9, Tentang pertimbanganhukumnya, alenia kedua, JUDEX FACTIE telah secara jelas dan tegasmemberikan pertimbangan, bahwa GUGATAN dikabulkan denganVERSTEK ;Bahwa meskipun telah adanya fakta hukum atau pengakuan JUDEXFACTIE dimaksud pada butir 2 dan 3, bagian KEBERATAN PEMBANDINGdiatas , ternyata, di dalam SALINAN PUTUSAN halaman 9, tentangpertimbangan hukum.JUDEX FACTIE memberikan pertimbangan

hukumlebih lanjut;Bahwa , dengan tetap mempertahankan setiap dan seluruh alasan dandasar hukum Pembanding dimaksud di dalam butir 4, bagian KEBERATANPEMBANDING diatas, Pembanding juga menyatakan keberatan secarategas , atas pertimbangan hukum JUDEX FACTIE yang tersebut di dalamSALIHAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum halaman 10, aleniakelima, halaman 11, alenia keempat, halaman 12 alenia kedua ke tiga ,dank eempat;Bahwa , bedasarkan alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan didalam butir

(ili) Telah secaraapriori menjerumuskan PEMBANDING pada jurangkekalahan dalam perkara No.178 dan(iv) Diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas undangundangBahwa,disamping adanya keadaan dimaksud pada bagian KEBERATAN butir 5,7di atas, JUDEX FACTIE juga sama sekali tidak memberikan dasar hukum apapunatas pertimbangan hukum JUDEX FACTIE yang menyatakan bahwaGUGATANharus dinyatakan tidak dapat diterima (vide SALINAN PUTUSAN,halaman 12, alenia keempat);Bahwa terkait fakta tersebut di atas, PEMBANDING

Yahya Harahap, SH, Hal. 83) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia Kedua, oleh karena pencabutangugatan hak mutlak hak Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat II, selain itu antaraPenggugat dan Tergugat II telah berdamai, maka alasanalasan yang dikemukakan Penggugatdan Tergugat II adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutangugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,dan

karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar registeryang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebutdari register yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang timbul dalam perkara, oleh karenaPenggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayarbiayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv Alenia

Bahwa adalah sangat keliru pendapat hakim Pengadilan Tinggi Denpasaryang yang mengambil alin dan selanjutnya dipakai sebagai dasarpertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hal ini seperti padapertimbangan hukum halaman 27 alenia 1 yang menyatakan : bahwasesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa padahari Senin, tanggal 10 November 2014, sesuai dengan materi gugatanseharusnya Majelis Hakim hanya terfokus pada objek gugatan di SubakKedangan Nomor 149, Pipil Nomor 309 Persil

Bahwa Pemohon Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yangmengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar sesuaidengan halaman 28 alenia ke1 yang menjadi pokok dalam gugatanadalah adanya perubahan Hak Milik berupa tanah yang terletak di subakKedangan Nomor 149, pipil Nomor 309 Persil Nomor 5 Klas 1 dansekarang telah bersertifikat hak milik Nomor 281 Desa Bedulu GambarSituasi Tanggal 6 November 1984 Nomor 2225/1984, luas 2.440 m* (duaribu empat ratus empat puluh meter persegi) tercatat

Bahwa Pemohon Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yangmengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar sesuaidengan halaman 31 alenia ke1 disana dijelaskan bahwa orang tuaPenggugat (Anak Agung Oka) telah meninggal dunia disampingmeninggalkan Penggugat selaku ahli waris juga meninggalkan hartawarisan berupa tanah terletak di Subak Kedangan Nomor 149, pipil Nomor309 Persil Nomor 5 Klas 1 dan sekarang telah bersertifikat hak milikNomor 281 Desa Bedulu Gambar situasi tanggal 6 November

Bahwa Pemohon Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tinggi yangmengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar sesuaidengan Halaman 32 alenia ke1 bahwa situasi Nomor 2225/1984 tanggal 6November 1984 tersebut menerangkan mengenai sebidang tanah terletakdi Subak kedangan Nomor 149 Pipil Nomor 309 Persil Nomor 5 Klas 1Desa Buruan Kecamatan Balahbatuh kabupaten Derah Tingkat II GianyarProvinsi daerah Tingkat Bali;Jika dalam pertimbangannya mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1961

Bahwa pemohon Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yangmengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar sesuaidengan Halaman 33 alenia ke3 (atau terakhir) yang pada intinya saksi Wayan Rumasjaya menyatakan bahwa saksi mengetahui tanah sengketaadalah milik orang tua Penggugat yang bernama Anak Agung Biyang Okakarena orang tua Penggugat dst...... selain itu mengenai pembayaranpajak atas tanah tersebut dibayar oleh anakanak dari Anak Agung BiyangOka;Terhadap pertimbangan Majelis hakim

Lmg,halaman 49 alenia 3 yang menyatakan yakni mengenai tanah obyeksengketa yang telah dijariyahkan / diamalkan oleh Darsono untuk Masjidtersebut diniatkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal yaitu WongsoKasimin dan Darmani serta saudarasaudaranya yang lain yaitu Kayatun,Kodijah dan Kaemi (almarhum) dan hal tersebut dilakukan atas persetujuandari saudarasaudaranya yang masih hidup pada waktu itu pertimbanganMajelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri tersebut jelas tanpadidasarkan atas bukti

Kodijah maupun Kaemi tidak ikut menandatangani Akta Jual beli tersebut padahal mereka juga anak dari WongsoKasimin dengan Darmanai yang juga sebagai ahli waris almarhum WongsoKasimin dengan almarhumah Darmani.Bahwa, demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamaPengadilan Negeri Lamongan yang keliru dan dengan begitu saja diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat bandingadalah sebagaimana tertuang pada putusannya Nomor. 10/Pdt.G/2011/PN.Lmg, halaman 50 alenia

KAJATUN P.WONGSO KASIMIN, hal tersebut membuktikan sebagai pemilik tanah obyeksengketa adalah WONGSO KASIMIN sehingga semua ahli waris dari WONGSOKASIMIN mempunyai hak atas tanah sengketa termasuk Para Penggugat.5 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanNegeri Lamongan yang telah kilaf dan kemudian diambil alih begitu sajaoleh Majelis Hakim ditingkat banding sebagaimana tertuang pada putusannyaNomor. 10/Pdt.G/2011/PN.Lmg, halaman 50 alenia ke 3 yang menyatakanyang kemudian

pajak (SPPT) yang telah membayar adalah AMINFATHONI (Tergugat Konpensi) adalah sama sekali tidak dapat dijadikanpedoman oleh karena SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanahnamun hanya sebagai bukti ia yang telah membayar pajak atas tanah yangtelah dikuasai.7 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama PengadilanNegeri Lamongan kemudian telah diambil alih oleh Majelis Hakim diTingkat Banding adalah sebagaimana tertuang pada putusannya Nomor. 10/Pdt.G/2011/PN.Lmg, halaman 52 alenia

ke 2, adalah sama sekali tidak benaroleh karena pada kenyataannya Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi telahdapat membuktikan dalil gugatannya yang telah dikuatkan berdasarkan buktisaksisaksi maupun bukti surat yang telah diajukan di depan persidangan.Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan NegeriLamongan Vide putusan Nomor. 10 /Pdt.G/2011/PN.Lmg, halaman 58 alenia ke 3yang keliru kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, karenatidak terdapat surat kuasa

perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yangdapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggarataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentinganTergugat;Menimbang bahwa dalam buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi secara tersirat Mahkamah Agung mengajak Pengadilanmempergunakan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sebagai rujukanmenyelesaikan gugatan;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (Reglement of deRechtsvordering= Reglemen Acara Perdata), alenia

Kemudian, alenia keduaPenetapan No. 11/ Pdt.G/2019/PN Mad, Halaman 2 dari 4 halamanmenegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanyadapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonanpencabutan perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat dan menanyakanpersetujuan Tergugat akan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut,dengan demikian menurut Hukum, pencabutan gugatan oleh Para Penggugatdapat diterima atas persetujuan pihak

perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yangdapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggarataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentinganTergugat;Menimbang bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi secara tersirat Mahkamah Agung mengajak Pengadilanmempergunakan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikangugatan;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (Reglement of deRechtsvordering= Reglemen Acara Perdata), alenia

Kemudian, alenia kedua menegaskanbahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadidengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonanpencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat dan menanyakanpersetujuan Tergugat akan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, dengandemikian menurut Hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterimaatas persetujuan pihak Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanagn tersebut diatas

Pemohon mengajukan surat pencabutanperkara permohonan Nomor 42/ Pdt.P/ 2015/ PN Rbg pada tanggal 5 Januari 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalamHIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena ituuntuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktekperadilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering )yang mengatur tentang hal tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama menegaskan bahwaPenggugat / Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itudilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebutmenegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadidengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan atau gugatanvoluntair yang bersifat kepentingan sepihak sehingga tidak ada pihak lawan makapencabutan permohonan tanpa harus ada persetujuan pihak lawan

Bahwa selama itu pula Tergugat dan Penggugattelah bergaul sebagaimana layaknya suami isteridan dikaruniai satu orang anak perempuan bernamaANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun; 2. bahwa dalam alenia (1), (2), (3) adalah benar4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah terjadikeretakan rumah tangga yang disebabkan seperti yangtercantum dalam alenia 4a tidak seluruhnya benar;a. Tergugat ada hubungan khusus PIL (Pria IdamanLain) meang Tergugat akui.

janda di BANTUL, yang padatanggal 21 Februari 2010 kepergok sedangberkencan di LAPANGAN dan terjadipertengkaran antara Tergugat dan Penggugat,dan karena Tergugat emosi melihat Penggugatsedang berduaan dengan WILnya di LAPANGANmaka Tergugat memukul Penggugat; Bahwa Tergugat sejak bulan November 2006dipulangkan oleh Penggugat sampai perkara diajukanke Pengadilan Agama Yogyakarta dan sedangberlangsung disidangkan pada saat sekarang dalamupaya Penggugat untuk memuluskan hubungan WlILnya,terbukti pada alenia

4 yang Tergugat sampaikanhubungan ini sudah berlangsung selama + 3 tahun; Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikanperselisihan dengan bantuan orang tua kedua belahpihak, merupakan suatu kebohongan Tergugat belum/tidak pernah diajak menyelesaikan perselisihansecara persuasive dengan Penggugat ataupun dengankeluarga kedua belah pihak, hal tersebut belumpernah dilakukan oleh Penggugat; ~~Bahwa dasar/dalildalil Penggugat pada alenia 4 dan6 menuduh dan berupaya menyudutkan Tergugat yangmana Penggugat

sebesar Rp.3.979.000, (tiga juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; Pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat denganpertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi MajelisHakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Terbandingsemula Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 7 dari 12 halaman Nomor 64/PDT/2015/PT PTK Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahhalaman 29 alenia

ke 3 sampai dengan halaman 33 sudah tepat danbenar ; Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahhalaman 35 alenia ke 3. dan halaman 36 alenia ke 3 pada pokoknyamenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menarik pihak BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pontianak sebagai pihak dalam perkaraaquo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensitelah mengandung cacat formil berupa plurium litis Consortium, adalahpertimbangan yang keliru.

penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 770 SU Nomor 292/Jungkat/2008 cacatprocedural, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 770, SU Nomor292/Jungkat/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Berdasarkan bukti T4, T6 Badan Pemadam Api Jungkat adalahmerupakan perkumpulan yang pengursnya tidak hanya Tergugat, makagugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat sebagai KetuaPerkumpulan adalah Keliru, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah halaman 33 alenia

No. 603 PK /Pdt/ 2010kenyamanan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon PeninjauanKembali (PK) menjadi hilang dan berubah menjadi pertengkaran yang terusmenerus sehingga sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga alasanalasanputusnya perkawinan karena perceraian telan memenuhi syaratsebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975,oleh sebab itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi MalukuNo.12/PDT/2005/PT.MAL tanggal 5 September 2005 yang termuat dalamhalaman 4 alenia

1, alenia 2 dan alenia 3 yang antara lain menyatakanpertengkaran yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) danTermohon Peninjauan Kembali (PK) disebabkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (PK) mempunyai pacar yang bernama Levina Litaay, pertimbanganhukum a quo tidak beralasan sama sekali mengadaada dan patut harusdibatalkan, sebab berdasarkan bukti baru (Novum) dari PemohonPeninjauan Kembali (PK) berupa :a.

dan TermohonPeninjauan Kembali (PK) yang sudah tidak harmonis lagi, ribut terus, tidakbahagia lagi, tidak ada saling kasin sayang lagi secara hukum jelasbertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yangbahagia dan sejahtera oleh karenanya syaratsyarat sahnya perceraian telahterpenuhi, yang tentang hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 17/PDTG/2005/PN.AB., tanggal 26 Juni 2005 termuat dalamhalaman 13 alenia

mencabut gugatan dan pencabutan perkara aquo secara tertulis telahdiajukan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatermuat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara aquo memasuki acarapembacaan gugatan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara aquosecara tertulis dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama makapencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakanTergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Tjk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah timbul biaya, makakepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan disenting opinion dari AnggotaAnggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bapak Roki Panjaitan, yang terdapatpada halaman 6 alenia terakhir dan alenia 1, 2 halaman 7 Putusan yang menyatakansebagai berikut:"Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa ternyata keberatankeberatan Pembanding I semula Penggugat Ad 1 sampai dengan Ad.7 sebagaimanatersebut di atas dapat dibenarkan

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Anggota II majelisHakim Pengadilan Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 7 alenia 5 Putusanyang menyatakan:"Menimbang bahwa Terbanding/semula Tergugat sebagai Bank terbesar diIndonesia dan Bank Modern yang dikelola dengan efisien, sudah selayaknya danseharusnya meningkatkan pengamanan, mutu pelayanan bagi keamanan sertakenyamanan nasabahnya, dan menyediakan personil keamanan security mengawasiATM miliknya.

, sewaktumau mengambil uang karena salah ketik kemudian Pembanding/semula Penggugatmenekan tombol cancel namun yang terjadi kartu ATM miliknya tersebut tertelandan tidak bisa keluar, kejadianini membuktikan bahwa mesin ATM milikTerbanding/semula Tergugat tidak berfungsi dengan baik, sehingga dari aspekpelayanan kepada nasabah Terbanding/semula Tergugat harus bertanggung jawab,karena mesin ATM nya yang digunakan untuk melayani nasabah dalampengambilan uang tunai tidak berfungsi dengan baik".Pada alenia

2 dan alenia 3 halaman 8 putusan Anggota II Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding dalam dissenting opinionnya mempertimbangkan senbagai berikut:"Menimbang dari fakta ini jelas bahwa Terbanding/semula Tergugat melakukankelalaian dalam pengawasan atas mesin ATM miliknya.

Bahwa adapun disenting opinion Anggota II Majelis Hakim yang terdapat padaalenia 2 dan 3 halaman 9 Putusan menyatakan sebagi berikut:Alenia 2:"Bahwa fakta inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kesalahanjustru ada pada Terbanding/semula Tergugat sehingga perlindungan hukum harusdiberikan kepada pihak yang tidak bersalah dalam hal ini si Pembanding/semulaPenggugat".Alenia 3:"Menimbang selanjutnya tuntutan Pembanding

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan sangat keberatan atas seluruhpertimbangan hukum dan seluruh amar putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Banten halaman 5 alenia ke2, yang menyatakan sebagai berikut(dikutip): Menimbang, setelah meneliti dan mempelajari dengan seksamakeseluruhan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding dankontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak menemukanhalhal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap halhalyang telah dikemukakan di

Banding dan segera memperbaiki pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, akan tetapi justrudikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga terbukti salahdalam penerapan hukumnya yang berakibat salah pula dalam amarputusannya dan karenanya haruslah dibatalkan;1.4.Bahwa dalam memori banding, Pemohon Kasasi/Pembanding jugamenyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pokok perkara yang teruraidalam halaman 15 alenia

Berdasarkan keberatankeberatan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasisangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dan seluruh amarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten halaman 5 alenia ke3,yang menyatakan sebagai berikut (dikutip): Menimbang, bahwa setelahPengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati denganseksama berkas perkara beserta turunan resmi serta mencermati denganseksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriTangerang tanggal 20 Maret 2014, Nomor

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasisangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dan seluruh amarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten halaman 5 alenia ke 4dilanjutkan halaman 6 = (dikutip): Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2014, Nomor580/Pat.Plw/2013/PN Tng., dapat dipertahankan dan oleh karenanya harusdikuatkan dengan perbaikan

Berdasarkan alasanalasan hukum dan keberatankeberatan tersebut di atas,maka pertimbangan hukum berikut amar putusan Majelis Hakim Pengadilanhalaman 6 alenia ke1 (dikutip): Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan tetap berada di pihak yang kalah, maka biayaperkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yangbesarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, terbukti didasarkan padapertimbangan hukum yang keliru disebabkan keliru dalam penerapanhukumnya dan karenanya

Bahwa, dalam putusan Judex Facti, pada halaman 30 alenia 6 dan 31 alenia 1dalam perkara a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa surat bukti yang di ajukanPenggugat dan Tergugat di depan persidangan diantaranya bukti P21 berupaSurat Keterangan Lie Tjin Nio Tanggal 8 Agustus 2021, Bukti T15, berupaPercakapan di Whatsapp Antara Sdr. Sumardi (Turut Tergugat III) Dengan MertuaSor. Sugandi (Tergugat), Ibu E. Risye, Bukti T16, berupa Percakapan diWhatsapp Antara Sdri.

Dan dalam putusan perkara a quo, untuk menguatkan pertimbangannya mengenaipengertian penipuan, Judex Facti pada halaman 34 alenia 1, 2 dan 3 juga telahmenyebut beberapa nama ahli hukum sebagai pengarang buku perdata, sepertiMunir Fuady, RM Suryodiningrat dan R.

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelishakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 34 alenia 4 dan 35alenia 1, yang pokok pertimbangannya :..faktanya surat perjanjian Akta Hibah tersebut sudah melanggar syarat adanyasepakat dari mereka yang mengadakan peranjian dan syarat suatu sebab(causa) yang halal.

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusanmajelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 38 alenia 3,dan halaman 39 alenia 1, dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa namun selanjutnya bila merujuk pada uraian pertimbanganhukum diatas dimana kekeliruan penerbit beberapa surat Perjanjian Akte Hibahdengan ..., dan Tergugat merupakan peranjian yang tidak sah karena tidaksesual dengan Pasal 1320 KUHPerdata, ... dan sudah sepatutnya dapatdikabulkanBahwa, pertimbangan

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat keberatan atas putusan majelis hakimtingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 41 alenia 2, dalampertimbangannya, menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara.

permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.36150/PP/M.VIIV10/2012 tanggal 18 Januari 2012 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan dengan putusan PengadilanPajak tersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak pada halaman 26 alenia

Putusan Nomor 298/B/PK/PJK/2014Halaman 26 Alenia ke2 bahvea menurut Mayjelis, Terbanding menghitung besarnya koreksi atasobjek PPh Pasal 21 yaitu dengan menghitung jumlah Pos atau Akun yangterkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Expatriate dibandingkandengan SPT PPh Pasal 21 Form 1721C (Daftar Penghasilan YangDibayarkan Kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengavas danTenaga Ahli) padahal menurut Majelis terdapat juga pegavwai Expatriatesetingkat Manajer dan lokal Manajer yang masuk dalam

SPT PPh Pasal21 Form 1721A (Daftar Peganai Tetap) tetapi belum dimasukkan dalamperhitungan oleh Terbanding.Halaman 26 Alenia ke3 bahwa menurut Majelis atas penghasilan yang diterrma DewanKomisaris, Direksi dan Expatriate di luar yang tercantum dalam SPT PPhPasal 21 Form 1721C harus dimasukkan dalam perhitungan ekualisasi.Halaman 26 Alinea ke6 bahve berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis beroendapat DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2006 yaitu Objek PPh 21 dalamSPT 1721 sebesar Rp61.696.361.118,00

Sedangkan dalamamarnya Majelis nyatanyata mengabulkan sebagian permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding).Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim terkait dengan akunpenghasilan yang diterima Dewan Komisaris, direktur, danExpatriate sebesar Rp 20.743.530.032 sebagaimana tercantumpada halaman 26 alenia ke5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put36150/PP/M.VIIV10/2012 tanggal 18 Januari 2012, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat jumlahtersebut telah benar dan

Selain itu, objek PPh Pasal 21 tersebutjuga tidak pernah dilakukan uji bukti di persidangan.Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan dengan keputusan Majelis yangmemperhitungkan objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.895.138.800,00 ke dalam perhitungan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan yangditerima oleh direktur/komisaris/ekspatriate sebagaimana dimaksudpada halaman 26 alenia ke5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put36150/PP/M.VIIV10

telahdipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis HakimPengadilan Agama Samarinda dalam putusannya sepenuhnya dapatdisetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alin sebagaipertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namundemikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaikihalhal yang dianggap tidak tepat serta menambah pertimbangan hukumnya;Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Smd. 5 Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusantingkatpertama halaman 6 alenia

Selanjutnya juga katakata sampai putusan inidijatuhkan dihilangkan karena tidak ada dalam dalil gugatan;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim TingkatPertama halaman 9 alenia 2 tertulis ... dan dengan memperhatikan maksudketentuan dalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam seharusnya dihilangkan karena tidakada relevansinya. Pasal tersebut memuatkan tentang pemeriksaan perkaracerai talak. Demikian pula pada alenia 3 tertulis ...

quoyang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidakmempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yangterungkap dipersidangan serta tidak menyinggung dan mempertimbangkansama sekali keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, yang mana Pengadilan Tinggi Jakartahanya mengambil alin alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, sebagaimanapertimbangan hukumnya pada halaman 3 alenia

2, 3, dan alenia 4 (mohondiperiksa).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta telah memberikanpertimbangan hukum pada halaman 3 alenia 2, 3 dan alenia 4 dalamPutusan Perkara Nomor 463/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 2013,yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanMemori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidakterdapat halhal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telahdipertimbangkan

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.51359/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 19 s.d 24 dari 34halaman Alenia 9 dan Alenia 10);Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

kekeliruan(kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum; Bahwa sesuai Put.51359/PP/M.XVIIIA/16/2014pada halaman 19 dari34 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal :Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal; Bahwa sesuai Put. 51359/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 19 s.d 24dari34 halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksadalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

AlasanAlasanGugatan alenia 1, dengan menyatakan : Bahwa Penggugat adalah salahseorang anak kandung dan juga merupakan salah satu ahli waris yang sahdari Almarhumah Sumiyati yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24Mei 2000 dan pada alenia 2 menyatakan pula Penggugat telah menerimasurat kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengurus keperluan ahli warislainnya mengenai tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat serta ahliwaris lainnya tersebut dan dengan menyebukan pula : sebagaimanatermaktub

Iskandar) maka terlihat kuasa yang diberikan hanya menyebutkan:Penggugat hanya selaku pemberi kuasa dan tidak menyebutkan secara lengkapidentitas pemberi kuasa, selaku diri sendiri atau siapasiapa saja nama ahliwaris yang diwakilinya, sebagaimana disebutkan dalam alenia 1 diatas,sehingga hubungan atau korelasi antara Surat Kuasa Khusus dan PositaAlasanAlasan Gugatan halaman 4 alenia tersebut rancu dan kabur.Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 07 Tahun 2012

beberapa kolam yangterletak di Kp.Salam Kel.Belawan Bahari Kec.Belawan ditas tanah SHMNo,95 (HGB No.,21) Belawan II dan pada tanggal 02 Desember 2013menyatakan ;; ada memakai, menduduki, menguasai tanah danmendirikan bangunan diatas tanah SHM Nomor:15/Belawan II Tahun1978 yang telah menjadi SHM No.95/Belawan II Tahun 1986 danterakhir menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.21/Belawan II.34Berdasarkan fakta hukum diatas maka halhal yang didalilkan Penggugat padaposita halaman 4, 5 dan halaman 6 alenia

Tergugat iIIntervensi);3 Bahwa kemudian hal yang didalilkan Penggugat pada halaman 8 angka1 Azas Profesional dengan menyebutkan pada alenia 2 : bahwaperubahan dan penerbitan suatu keputusan oleh pejabat tata usahanegara seharusnya didasarkan atas pertimbanganpertimbanganterhadap faktafakta yang relevan dan sebenarnya,...dst, dan padaalenia 3. menyebukan pula ; bahwa dalam penerbitan Sertipikat HakGuna Bangunan No.21/Belawan II dibentuk Panitia Ayudikasi,...dst,kemudian pada alenia 4 menyatakan :

3 dan4 adalah tidak beralasan hukum, demikian juga yang dinyatakan padaalenia 5 dengan menyebutkan : terbukti bahwa Surat KeputusanTergugat a quo telah bertentangan dengan azasazasPemerintahan yang baik,...dst dan pada halaman 10 alenia 1 menyatakan : Surat Keputusan Tergugat a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 534040ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam memeriksa perkara aquo telahsalah dan keliru mempertimbangkan Eksepsi Tergugat padahalaman 12 alenia 2 (kedua) sebagai berikut : Menimbang, bahwa gugatandalam perkara ini bukanlah gugatan mengenai waris akan tetapi gugatanmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenaitu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan MARI Nomor1072 K/Sip/1982 pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuahperkara adalah pihak yang secara

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong padahalaman 16 alenia kedua yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang,bahwa dalam perkara gugatan ini baik Penggugat maupun Tergugatmemang mengakui bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalahbagian dari Tanah Hak Milik MAQ SEMAN yang telah diterbitkanSertifikatnya olen BPN pada tahun 1987 dengan Sertifikat hak milik Nomor57 atas nama AMAQ SEMAN, oleh karena itu bukti surat T.1 ini memangdiakui keberadaan serta kebenarannya oleh kedua

Nomor 3162 K/Pdt/2016Facti Pengadilan Negeri Selong telah salah dalam pertimbangan hukumnyadan terkesan memihak pada Penggugat dan tidak mencerminkan rasakeadilan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara aquo telah memihak terhadap Penggugat/Terbanding, hal ini terlihat padapertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong pada halaman16 alenia ketiga yang mengesampingkan bukti 1.2 berupa kwitansipembayaran penebusan sawah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Yusuf tidak dibebankan untukmembuktikan dengan perjanjian gadai;10.Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri11.Selong tersebut di atas salah dan keliru maka pertimbangan hukum JudexFacti Pengadilan Negeri Selong pada halaman 18 alenia kesatu jelasmenjadi salah, karena Penggugat membeli tanah dengan cara tidak sahsehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, dengandemikian maka unsurunsur perbuatan melawan hukum yang dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu

Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku;sama sekali tidak terbukti dan terpenuhi dalam perkara a quo, olehkarenanya seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Selong menolakgugatan Penggugat Dalam Eksepsi pada halaman 12 alenia 1 dan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak adildan terlihat jelas memihak terhadap Penggugat (Terbanding) dalam menilaialat buktibukti surat dan saksisaksi, dimana semua bukti surat T.1 s/dT.8dan bukti saksi yang diajukan Tergugat (Pembanding) semuadikesampingkan