Ditemukan 4507 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-11-2020 — Upload : 23-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — 1. Ny. OEI IE LING, DKK VS SURURI, S.H., M.H
660 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
660 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 53 PK/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. Ny. OE! IE LING, bertempat tinggal di Jalan ManyarKertoarjo 7/12, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojo,Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;2.
Bahwa Termohon melaksanakan tugasnya sebagai kurator dalamPerkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., sesuai/tidakbertentangan dengan peraturan sebagaimana tercantum pada UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang;2. Bahwa Kreditur Lucia/Pemohon merupakan kreditur tambahan dalamperkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., dan tidaktertuang dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sby;3.
Putus : 03-09-2002 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 024K/N/2002 Tanggal 3 September 2002 — PT Tugu Reasuransi Indonesia ; PT Asuransi Jiwa Nabasa Life
291 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
291 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 024 K/ N / 2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara kepailitan dari PT. TUGU REASURANSL INDONESIA, diwakilioleh FRANS Y. SAHUSILAWANE selaku PresidenDirektur, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor50, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada ABRAHAM PAKEL, S.H., dan HENDRIKI. LEWERISSA, SH.
Bahwa Termohon mempunyai sekurangkurangnya 2 (dua) Kreditur dantidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;b.
Bahwa karena Pemohon dalam mengajukan permohonan ini didukung olehbuktibukti valid yang kuat dan sah secara hukum, dan telah memenuhipersyaratan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) jo Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo UndangUndangNomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka secara hukumpermohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit patut dikabulkan ;12. Bahwa...../2.
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, telah terbukti secarasempurna bahwa Termohon memenuhi syarat untuk di Pailitkan sesuaidengan ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998tentang Kepailitan sehingga Pemohon mohon agar Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusandan pemberesan harta pailit Termohon serta menetapkan dan mengangkatSdr.
ReasuransiInternasional Indonesia bahkan sampai saat ini masih merupakan Kreditur dariTermohon Kasasi sehingga unsur adanya dua atau lebih Kreditursebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat dipenuhi. Dengan mengesampingkanbukti PT9, maka Judex Facti telah mengambil keputusan tanpa dilandasi olehsuatu pertimbangan hukum yang memadai (onvoldoende gemotiveerd) ;Selain kepada Pemohon Kasasi dan PT.
Putus : 05-05-2008 — Upload : 09-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 018PK/PDTSUS/2007 Tanggal 5 Mei 2008 — BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG ; WIJIATI ; EKA NOVIANA LIMANTORO ; RATNA INDRIATI ; LlEMBANG PRIYADI DALYONO, SH. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
178 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugatsebagai Kurator dalam kepailitan saudara Soeharsono tersebut ;bahwa sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Debitur PailitSoeharsono, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak mengajukanpembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan DebiturPailit dinadapan Tergugat IV selaku Notaris PPAT pada tanggal 16 Januari2006 dengan akte No. 08/CPU/2006 yang mana obyek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang
Ratna Indriaty (1/8 bagian) ; Berkaitan dengan permasalahan kepailitan Soeharsono dimana si Pailitpernah memiliki harta tanah dengan Hak Milik No. 1664 Kelurahan Cepu,namun terhadap tanah dimaksud (obyek sengketa) kepemilikan si Pailit(Soeharsono) tidak penuh karena hanya memiliki 6/8 bagian, sedangkanyang 2/8 bagian adalah milik pihak lain (Tergugat II dan Tergugat III).
Kembali/Penggugat telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yangnyata atau setidaknya terdapat suatu kekhilafan Hakim sebagaimana ditentukandan dimungkinkan dalam Pasal 67 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 junctoUndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juncto UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 295 ayat2 huruf b UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
M.Hum tersebut", MajelisHakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maupunMajelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikanketentuan undangundang yang berlaku terutama UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanMembayar Hutang terutama pasal 41 ayat (2) jo pasal 42 huruf b dan c,dimana : Pasal 41 ayat (2) disebutkan sebagai berikut :Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapatdilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat
ini diputusberdasarkan Hukum Perdata umum (KUHPerdata) maupun HukumAgraria; Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsipprinsipHal.20 dari 25 hal.Put.No.018PK/Pdt.Sus/2007hukum kepailitan sebagaimana digariskan dalam UndangUndangNo. 37 Tahun 2004; sehingga majelis hakim tidak ada ketertibandalam beracara.
Putus : 28-06-2006 — Upload : 16-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013/K/N/2006 Tanggal 28 Juni 2006 — PT Kaya Matex; PT SK Keris
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-10-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 010 PK/N/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 — PT Wigo Distribusi Farmasi; Hendry Wijaya Puspo; PT Vistora Medika
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 020/K/N/2005 Tanggal 23 Januari 2006 — M.F Toni Gani; Hideaki Matsunishi; Shigeru Nakanishi; Masaaki Kimura; Takashige Hiro
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09K/N/2005 Tanggal 13 Mei 2005 — Paul Sukran, SH.; PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk; Bank Of America Securities, Ltd; PT AJ. Artha Mandiri Prima; J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited (d/h Chace Manhattan Bank); Deutche Bank; PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-10-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09PK/N/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — PT Bank Negara Indonesia (Perseroaan) Tbk.; PT Kurnia Musi Plywood Industrial; Soenaryo Priosoetanto
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara kepailitan dalam permohonan peninjauan kembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. BANK NEGARA INDONESIA (Perseroan) Tbk,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada PoltakSilaban, SH. dan kawankawan, para Advokat,berkantor di Jalan K.H.
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 214/Pdt.P/2020/PN Pbr Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
ATIKAH ELISABETH HUTAPEA
Termohon:
1.Tn. ARIS SIANTURI
2.Tn. SALA IBNU SUPARTO
267 — 62
ATIKAH ELISABETH HUTAPEA
Termohon:
1.Tn. ARIS SIANTURI
2.Tn. SALA IBNU SUPARTO
267 — 62
Putus : 21-02-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 029 K/N/2005 Tanggal 21 Februari 2006 — PT Bukit sentul Tbk,; Azelia birrer
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISALINANh PUTUSAWNNomor : 029 K/N/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemernksa dan memutus perkara niaga pada tingkat kasasi dalamperkara kepailitan antara :PT.
Paulus Effendi Lotulung, S.H. dalam salah satuseminarnya menyebutkan bahwa untuk menjatuhkan putusan pailit,terdapat dua ketentuan yang merupakan satu kesatuan (gabungankumulatif) yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim manakalamenghadapi kasus permohonan pailit, yaitu terpenuhinya syaratsyarat kepailitan (sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undangundang Kepailitan) dan syaratsyarat tersebut harus didasarkan padafakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapatdibuktikan secara
sumir (sekarang diatur dalam Pasal 8 ayat 4LUindangundang Kepailitan).Banh103.
Bahwa pembuktian perkara ini tidak sumir, karena persyaratanpersyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat(4) UndangUndang Kepailitan tidak terpenuhi, sebagaimanaPemohon Kasasi kemukakan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas,dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Niaga:6.
W 12Trading (Himpunan Putusanputusan Mahkamah AgungDalam Perkara Kepailitan Jilid 10 yang dihimpun oleh PTTatanusa), yang menyatakan:Judex Facti telah tepat dan benar bahwa suatu bukti suratyang tidak ada aslinya harus dikesampingkan, karena tidakdapat dijamin kebenaran isi bukti surat tersebut.12.
Putus : 21-07-2006 — Upload : 16-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 014K/N/2006 Tanggal 21 Juli 2006 — PT Dwima Jaya Utama; PT Tiga Satu Tiga Dwima
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-05-2002 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 016K/N/2002 Tanggal 31 Mei 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; PT Bank Negara Indonesia ; Tafrizal Hasan Gewang, SH. (Kurator) ; PT Umika Sentana Bajatama ; CV Bina Usaha
242 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-04-2007 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06K/N/2003 Tanggal 15 April 2007 — Indover Bank (Asia) Limited; PT Meshindo Alloy Wheel Corporation
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-06-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 70/Pdt.P/2017/PN Kwg Tanggal 1 Maret 2018 — Pemohon:
ROY ROKHMAN GAFFAR
Termohon:
PT ALCAR ASIA TRADING
154 — 24
ROY ROKHMAN GAFFAR
Termohon:
PT ALCAR ASIA TRADING
154 — 24
Putus : 07-08-2006 — Upload : 16-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 018K/N/2006 Tanggal 7 Agustus 2006 — PT Usaha Kita Makmur Bersama; PT Kahanza Prima Nusa
122 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
= A aL SA LINAN 'NPUTUSANNomor : 018 K/N/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara kepailitan antara PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA, beralamatdi Graha Elnusa Lantai , Jalan TB Simatupang Kav.Bi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada: Sahat TP. Simanjuntak, SH. dan kawankawan, para Advokat, beralamat di DarmawangsaSquare 34 A, Jalan Darmawangsa V!
Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan, permohonanpemyataan pailit a quo telah terbukti secara sederhana dan karenanyamenurut hukum patut untuk dikabulkan:Bahwa guna pemberesan harta pailit dan berdasarkan ketentuanPasal 15 ayat (1 dan 3) UndangUndang Kepailitan, maka PemohonPailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusatmengangkat :i. Sdr. Reza Syafaat Rizal, SH.. danii. Sdr. Royandi Haikal, SH.
Kantor Pelayanan Pajak, tidak termasukkreditor dalam ruang lingkup hukum Kepailitan. Bentuk utang pajakadalah tagihan yang lahir dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983(sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994,Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang undangtersebut member kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untukmelakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campurtangan kewenangan Peradilan.
Dengan demikian terhadap tagihanutang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaianpenagihan... as penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;Bahwa utang pajak timbul karena undangundang perpajakan bukanKarena hubungan utang piutang yang Jahir dari perjanjian, sedangkanutang kepailitan biasanya timbul karena debitor telah pernah menerimasesuatu dari kreditor
Bahwa pertimbangan judex facti alinea 6 halaman 26 yangmenyatakan Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut makaMajelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Kepailitan sebagaimanadiatur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 2004 bagiTermohon telah terpenuhi karena itu Termohon dinyatakan Pailitdengan segala akibat hukumnya: Bahwa Pemohon Pailit tidak berhasil membuktikan bahwa pada saatperkara diajukan dan diperiksa, Pemohon Pailit memiliki utang yangjatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga
Putus : 16-08-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 016K/N/2005 Tanggal 16 Agustus 2005 — Hendro Tjokrosetio; H. Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH.,; PT Bank PAN Indonesia, Tbk; Jubilee Great Finance Limited.
107 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-03-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02K/N/2005 Tanggal 30 Maret 2005 — Batulicin Plywood; PT Kodeco Timber
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-11-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 024K/N/2004 Tanggal 24 Nopember 2004 — PT Lobunta Kencana Raya; PT Bukit Sentul, Tbk
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-05-2006 — Upload : 16-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02/K/N/2006 Tanggal 2 Mei 2006 — Keuskupan Malang ; H.J. Gito Rahardjo ; Bank Internasional indonesia ; PT. BPR Bumi Rinjani ; Tjandra Koentjoro
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-05-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07/K/N/2006 Tanggal 31 Mei 2006 — PT Kurnia musi Plywood industrial Co.; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.
Bahwa Pemohon PKPU mempunyai keyakinan yang kuat apabiladiberikan kesempatan untuk mengajukan Rencana Perdamaian dalamrangka penyelesaian hutanghutang Pemohon PKPU kepada paraKrediturnya secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon PKPU akan menyelesaikan hutanghutang Pemohon PKPU kepada para Krediturnyatermasuk hg termasuk kepada Termohon PKPU (Lampiran 4):6.
Pasal 225 ayat (2) Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.7.
Bahwa sehubungan dengan permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang yang Pemohon PKPU ajukan serta sesuai denganketentuan Pasal 225 ayat (2) UndangUndang No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,maka Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis HakimPengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk HakimPengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusatserta mengangkat Sdr. TOMMY SIREGAR, SH.
O1/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. jo No. 42/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST., maka sesuai pasal 229 ayat (3) UndangUndangNo. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK") perkara permohonanpernyataan pailit No. 42/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. yangdiajukan Termohon Kasasi dikesampingkan dan selanjutnya terlebihdahulu diperiksa dan diputuskan perkara permohonan PKPU No.O1/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo.