Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;

Bahwapenggugatdantergugatadalahsuamiistri yang sah, dantelah,melangsungkanperkawinansecara Agama Hindu di DesaPatemonpadatanggal 1Mel 2000, danperkawinantersebutsudahdidaftarkan di KantorDinasKependudukandanCatatanSipilKabupatenBulelengsesuaidenganKutipanAktaPerkawinanNomor: 490/WNI/Srt/2005 tertanggal 24 112005;2. Bahwadariperkawinanantarapenggugatdantergugatelahlahirseoranganakperempuanyang bernama : DISAMARKAN (Alm), yang lahir di Singaraja, tertanggal 08 11 20013.

Menyatakan hukum bahwaperkawinanantaraPenggugatdanTergugat yangdilangungkansecaraAgama Hindu di DesaPatemon,KecamatanSeriritKabupatenBulelengpadatanggal 1 Mel 2000,danperkawinantersebutsudahdidaftarkan di KantorDinasKependudukandanCatatanSipilKabupatenBulelengsesuaidengankutipanAktePerkawinanNomor 490/WNI/Srt/2005, tertanggal24 November2005dinyatakanputuskarenaperceraiandengansegalaakibat hukumnya;3.

Tergugat yang walaupuntelah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 742/Pdt.G/2018/PN.Sgr,tanggal 18 Desember 2018, 3 Januari 2019, dan 10 Januari 2019 tetapi tidak hadirdi persidangan, sehinggaoleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai denganaslinya, berupa : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt

perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenaapabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak adarelevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinanapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yakniadanya bukti P1 yaituFoto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt

SgrKabupaten Buleleng pada tanggal 1 Mei 2000, dan perkawinan tersebut sudahdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengsesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt/2005, tertanggal24November 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/Disp/Srt/2013 yang semula tertulis Ketut Sribek lahir tanggal 31 Desember 1983 menjadi Ni Ketut Seribek lahir tanggal 31 Desember 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng untuk mencatat perubahan tersebut didalam akta kelahiranNomor 422/Disp/Srt/2013 atas nama pemohon dari KETUT SRIBEKmenjadi NI KETUT SERIBEK dan Tahun Seribu Sembilan RatusDelapan Puluh Tiga sehingga seterusnya ditulis dan dibaca menjadi :Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua.4.

seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untukkepentingan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan yang setelahdibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti Suratsurat berupa fotocopy bukti yangtelah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lainberupa:P1Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/Disp/Srt

Hukum Warismaupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohonmengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P 1 sampai dengan P 6 dandapat ditunjukan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dua orang saksiyang keterangannya telah didengar dalam persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohonadalah untuk memperoleh penetapan perbaikan nama Pemohon sebagaimanasemula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/Disp/Srt

No.282/Pdt.P/2019/P.N.Sgrmohon untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi Ni Ketut Seribeksebagaimana tertulis dalam ljazan Sekolah Dasar (vide bukti P2), ljazahSekolah Lanjutan Tingkat Pertama (vide bukti P3), ljazah Sekolah MenengahKejuruan (vide bukti P4);Menimbang, bahwa selain kesalahan dalam penulisan nama Pemohon,kesalahan pencatatan dalam pengurusan dokumen masal mengakibatkanadanya kesalahan dalam pencatatan tahun lahir Pemohon sebagaimanasemula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/Disp/Srt

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahunlahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/Disp/Srt/2013yang semula tertulis Ketut Sribek lahir tanggal 31 Desember 1983 menjadiNi Ketut Seribek lahir tanggal 31 Desember 1982;3.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat Konvensi (Kokom Handrian SRT bin Kursen Sirait) terhadap Penggugat Konvensi (Wulandari br Sinaga binti Abdul Jalil Sinaga);

Dalam Rekonvensi

>

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
   1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alby Fabiano Sirait Bin Kokom Handrian Srt (lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan

Tergugat Rekonvensi;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : Putu Ayu Ariani menjadi : Ni Putu Ayu Ariani:
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : Ni Putu Ayu Ariani pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 399/Ist/Srt

dan yang diajukan olehPemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal17 April 2020, yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Mei 2020 dalam Register Nomor460/Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama PutuSuweta dengan Made Sudarmi, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng, Nomor : SK.399/CS/Srt

Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : Ni Putu Ayu Ariani pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 399/Ist/Srt.2003 tanggal 22 Agustus 2003 pada registeryang diperuntukkan untuk itu ;4.

Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.399/Ist/Srt.2003 atasnama PUTU AYU ARIANI, diberi tanda P2;3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1596/K/2010 antara NYOMAN SAPUTRA dengan PUTU AYU ARIANI, diberi tanda P3;Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 460/Padt.P/2020/PN Dps4. Fotokopi sesuai asli Ijazan Sekolah Menengah Atas atas nama NI PUTUAYU ARIANI, diberi tanda P4;5.

Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : Ni Putu Ayu Ariani pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 399/Ist/Srt.2003 tanggal 22 Agustus 2003 pada register yang diperuntukkan untuk itu;4.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Ringdikit pada tanggal 01 Agustus 2001 dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta perkawinan nomor 628/WNI/Srt/2008 tertanggal 12 Januari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Ringdikitpada tanggal 01 Agustus 2001 dan perkawinan telah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengsesuai dengan Akta perkawinan nomor 628/WNI/Srt/2008 tertanggal 12Januari 2009;.

Menyatakan hokum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Ringdikitpada tanggal 01 Agustus 2001 dan perkawinan telah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengsesuai dengan Akta perkawinan nomor 628/WNI/Srt/2008 tertanggal 12Januari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;3.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 628/WNI/Srt/2008 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng tertanggal 12 Januari 2009, diberi tanda bukti P1;2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1236/Ist/Srt/2008 anak kesatuPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAKI 1 , diberi tanda bukti P2;3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 611/Disp/Srt/2013 anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 , diberi tanda bukti P3;4.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkandengan seksama;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat danAgama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2001, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No. 628/WNI/ Srt

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Ringdikit pada tanggal 01Agustus 2001 dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Aktaperkawinan nomor 628/WNI/Srt/2008 tertanggal 12 Januari 2009 adalahputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu kandung Pemohon yang semula Komang Sri Dewi sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor. 300 / Ist / Srt.2002, tertanggal 27 Agustus 2002, atas nama Ni Luh Wijayanthi Kusuma Putri (Pemohon), agar di ubah menjadi nama Ni Ketut Sukesi agar sesuai dengan nama ibu kandung Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Buleleng untuk mengubah nama ibu kandung Pemohon dengan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor. 300 / Ist / Srt.2002, tertanggal 27 Agustus 2002, atas nama Ni Luh Wijayanthi Kusuma Putri (Pemohon);

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001, tertanggal 28 Nopember 2001 adalah Sah ; 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara AdatBali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, sekitar bulan Januari tahun2000 , dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetapi dalam AktaPerkawinan tercatat tertanggal 20 Desember 2000 denganNomor : 368/WNI/Srt.2001.;.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di DesaRingdikit Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 20Desember 2000, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 368/WNI/Srt.2001 tanggal 28Nopember 2001 adalah sah menurut hukum ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001,tertanggal 28 Nopember 2001, diberi tanda bukti P1 ;2.

1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinanmenurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng hal manatelah dikuatkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut Adat atau Agama Hindu diKabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001, tertanggal 28 Nopember 2001 adalah Sah ;4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;5.

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2005 yang dilaksanakan di Desa Sulanyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 55/WNI/Srt/2008, tertanggal 01 Agustus 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan

kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 30 September 2020 di bawah register nomor557/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yangisinya adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telahmelangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di DesaSulanyah, pada tanggal 05 Desember 2005 dan perkawinan tersebut telahdidaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengsesuai dengan Akta Perkawinan No.55/WNI/Srt

untuk disidangkan pada hari sidang yang telahditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sulanyah, padatanggal 05 Desember 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan diKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuaidengan Akta Perkawinan No.55/WNI/Srt

didalilkan dalam gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untukkepentingan Penggugat datang menghadap di persidangan yang setelahdibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Penggugatmenyatakan tidak terdapat perubahan Gugatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yaitu:Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PN SgrFoto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/WNI/Srt

/2003 antaraPutu Mertayasa dengan Ni Nyoman Nariasih tertanggal 01 Agustus2008;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Ist/Srt/2008 atas namaGede Nanta Hary Kusuma tertanggal 23 September 2008;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 572/Ist/Srt/2013 atas namaKadek Novi Anggia Pratiwi tertanggal 06 September 2013;Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108021811060143 atas nama Kepalakeluarga Putu Mertayasa dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013;Fotocopy Surat Keterangan No: 22/Das/VII/2020 tertanggal 12 Juli2020

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2005yang dilaksanakan di Desa Sulanyah, sebagaimana tersebut dalam KutipanAkta Perkawinan nomor 55/WNI/Srt/2008, tertanggal 01 Agustus 2008,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 13 April 2009, di Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 63/WNI/Srt/Am/2008 tanggal 13 April 2009, putus karena perceraian

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinansesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 4 Mei1999 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Made Antara,bertempat dirumah Tergugat di Desa Mayong, Kecamatan Seririt,Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Ssesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 63/WNI/Srt/Am/2008tanggal 13 April 2009;2.

DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Mayong pada tanggal 14Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan AktaKelahiran Nomor 139/Ist/Srt/Am/2008 tanggal 31 Desember 2008;b. DISAMARKAN, Lakilaki, lahir di Mayong pada tanggal 7 Juni2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta KelahiranNomor 5108LT010820160236 tanggal 1 Agustus 2016;C.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agamaHindu pada tanggal 13 April 2009 di hadapan pemuka agama HinduYang bernama Made Antara, bertempat dirumah Tergugat di DesaMayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:63/WNI/Srt/Am/2008 tanggal 13 April 2009 adalah perkawinan yang sahmenurut hukum;3.

/PN.Sgr..Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugatmengajukan bukti Surat berupa :1.Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 63/WNI/Srt/Am/2008, tanggal 13 April2009, diberi tanda P1;z.,3.Kartu keluarga, diberi tanda P2;Surat keteranngan perekaman KTP, diberi tanda P3;Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P4;Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P5;Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P6;Surat Keterangan, diberi tanda P7;Menimbang

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 13 April 2009, di DesaMayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:63/WNI/Srt/Am/2008 tanggal 13 April 2009, putus karena perceraian;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 680/Disp/1990.Srt

, tertulis 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986;

BapakKetua Pengadiian Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamamemanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonanPemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr2. memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tahun lahirPemohon yang tertulis Dalam akte kelahiran nomor No. 680/Disp/1990.Srt,dimana tertulis tanggal

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 680/Disp/1990.Srt., di Unggahan padatanggal 28 Juni 1984 telah lahir Ni Kadek Sri Udayani, anak kedua, perempuandari suami isteri Gede Suardana dengan Ni Wayan Sayuning yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng padatanggal 6 September 19960, diberi tanda bukti P.7;Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diberi tanda P1, P3, P4, P5,P6 dan P7 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiranPemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 680/Disp/1990.Srt,tertulis 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986;3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agarmengenai perbaikan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta KelahiranNomor 680/Disp/1990.Srt, tertulis 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986 dapatdilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahunyang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr4.

;

1. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
2. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
3. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 ;
4. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018 ;
5. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
6. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal

27 Agustus 2018;

26 September 2018 ;

melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SPP Nomor: SPP007/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 27 Oktober 2009diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Tangerang, dengan perhitungan sebagai berikut:Bea Masuk Rp. 40.206.000,00PPN Rp. 84.432.000.00PPh Pasal 22 Rp. 21.108.000,00Jumlah Tagihan Rp.145.746.000,00Bahwa atas Surat Penetapan Pabean (SPP) a quo, Pemohon Bandingmengajukan keberatan dengan surat Nomor: 078/SRT

/LGEIN/EXIM/XI/2009tanggal 26 November 2009 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP254/BC.8/2010 tanggal 27 Januari 2010 permohonan Pemohon Banding ditolak,sehingga dengan surat Nomor 031/SRT/LGEIN/EXIM/V2010 tanggal15 Februari 2010 mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:031/SRT/LGEIN/EXIM/IV2010 tanggal 15 Februari 2010, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.

Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;5. Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;6. Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macet lainnya yang terkait7. Notulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervisi kredit PT.

Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9Desember 2003 perihal penyelesaian kredit, Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti, Surat PT.Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihalpenyelesaian kredit atas nama PT.

Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihalnegosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT.

2004 sebesar Rp 150.000.000, (Bilyet Giro BCA)Tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp. 700.000.000, (transfer BCA)Tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp. 900.000.000, (Cek BRI)Tanggal 17 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000, (Cek BRI)Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 1.600.000.000, (Cek BCA)Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000, (Cek BCA)Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 150.000.000, (Cek BCA)Pembayaran tersebut diatas dilakukan oleh saksi TONNYSONAWIDJAYA karena adanya surat terdakwa SUMSEL ADHARnomor: 99/SRT

Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihalnegosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macetlainnya yang terkaitNotulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervisi kredit PT.

PENETAPANNomor 322/Pdt.P/2020/PA.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhnkan Penetapan sebagai berikutdalam perkara LainLain antara;SRT bin MKHJ, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SekolahDasar, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa Karangturi,Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dalam hal inimemberikan kuasa kepada SR, S.H dan Rekan., Advokat

Menetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomortanggal semula SRT bin MKHJ) dirubah menjadi ........... ;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahsebesar Rp.176.000, (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim danPenetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabutanggal 07 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H. Oleh Dra.

telah mengajukan surat permohonannyatanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2018, di bawah register Nomor732/Pdt.P/2018/PN.Dps yang telah diubah, pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan KetutGede Arimbawa, pada tanggal 19 April 1999, yang telahdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga telah memperoleh Kutipan AktaPerkawinan No. 152/WNI/Srt

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu:Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 732/Pdt.P/2018/PN Dps Putu Arya J Prabawa, lahir Denpasar pada tanggal 22 Mei2001, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 325/Ist/Srt.2003tertanggal 12 Agustus 2003; Made Arya J Laksamana, lahir di Denpasar pada tanggal 5Agustus 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No.5070/Ist.DT/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;Bahwa dari kedua anak tersebut yang akan dimohonkan untukperubahan dan/atau

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ketut GedeArimbawa, diberi tanda P2;Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 152/WNI /Srt.2003, diberi tandaP3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 325/Ist/Srt.2003 atas nama PutuArya J Prabawa, diberitanda P4;Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putu AryaJigeh Prabawa, diberi tanda P5;.

NomorHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 88/Padt.P/2018/PN Sgr103/Pdt.P/2018/PN Sgr, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut: 222222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n ence nee1.Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108KW200320180003tertanggal 20 Maret 2018;Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak bernama NIPUTU FATIA SARASWATI DEWI lahir di Munduk Bestala tanggal 25September 2010 Sesuai dengan akta kelahiran nomor194/ast/srt

Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng untuk mengganti nama ibu kandung anakpara Pemohon yang bernama NI PUTU FATIA SARASWATI DEWIlahir di Munduk Bestala tanggal 25 September 2010 Sesuai denganakta kelahiran nomor 194/ast/srt/2011 tertanggal 5 September 2011dan KADEK ARI PARWATI DEWI Perempuan Lahir di BulelengPada tanggal 16 Belas Mei 2013 sesuai dengan akta kelahirannomor 5108LT290620150227 tertangal 29 Juni 2015 ; 4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 194/Ist/Srt/2011 tertanggal5 September 2011 atas nama Ni Putu Fatia Saraswati Dewi, yangsetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberimeterai yang cukup, kemudian diberi tanda P2 ; 3.

Ni Putu FatiaSaraswati Dewi, lahir di Munduk Bestala, tanggal 25 September 2010sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 194/ast/srt/2011 tertanggal 5September 2011 dan 2.

Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor 260 /Srt /PPK.

Bagaimana dapat terjadi bahwa syarat ini tidak dicantumkandalam kontrak Aquo sedangkan kontrak tersebut dibuat tanggal 10Desember 2015 dan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 baru diberikan kepada PENGGUGAT tanggal 18 Desember 2015 sebagaisyarat tambahan padahal syarat ini berlaku setelah tanggal 23 Oktober2015???

21 Januari 2016 genitalPemutusan Kontrak. sehingga yang menjadi obyek sengketa dalamperkara a quo adalah surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan PantaiDirektorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor260/Srt/PPKPFKPLP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tersebut.c.

Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PeningkatanFungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat PerhubunganLaut Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016(Turut Tergugat 1), sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 1 angka 2 danangka 3 UU PTUN.5.

21 Januari 2016 perlhalPemutusan Kontrak, sehingga yang menjadi obyek sengketa dalamperkara a quo adalah surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SatkerPeningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan PantaiDirektorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 tersebut.3.