Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Usaha pertambangan Persaingan usaha Izin usaha Mendirikan usaha tanpa izin usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/TF/2024
Tanggal 16 Juli 2024 — FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI MOROWALI;;
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI MOROWALI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — SATYA KISMA USAHA;;
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SATYA KISMA USAHA
132 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SATYA KISMA USAHA
    PUTUSANNomor 2628/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4922/PJ/2018, tanggal 28 November 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
    Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1073.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30,JI. M.H.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 16September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor00091/406/13/073/15 tanggal 25 Juni 2015 Tahun Pajak 2013,atas nama PT Satya Kisma Usaha, NPWP: 01.002.743.1073.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus
Register : 11-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Bnj
Tanggal 25 Oktober 2016 — BUYUNG PASAMAN
40 — 0
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN SAMBAS Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Sbs
Tanggal 19 Maret 2014 — LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIM
64 — 26
  • Menyatakan Terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mendirikan Perusahaan Industri Baru Maupun Setiap Perluasannya Tanpa Memperoleh Izin Usaha Industri ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
    yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan produksi minumankeras jenis arak putih yang termasuk dalam kegiatan industri, namun tidakmemiliki izin usaha industri ;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putihtersebut sejak 7 (tujuh) bulan lalu ;Bahwa modal yang dikeluarkan terdakwa untuk melakukan usaha pembuatanminuman keras jenis arak putih tersebut adalah + Rp. 7.960.000, (tujuh jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa dalam sehari terdakwa dapat memproduksi minuman
    industri harus memiliki ijin usaha industri sesuaidengan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;Bahwa Izin Usaha Industri tersebut diberikan kepada orang perorangan,perusahaan persekutuan serta badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ;Bahwa saat ini Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkecuali untuk industri tertentu ditetapkan oleh BKPM atas rekomendasi dariKementerian ;Bahwa alasan Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkarena
    sesuai dengan UndangUndang Otonomi Daerah ;Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan permohonan izinUsaha Industri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;Bahwa tidak semua usaha industri harus memiliki izin usaha industri karena adajuga usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri dan TandaDaftar Indsutri
    tersebut dapat diberlakukan sebagai izin sebagaimana diaturdalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995 tentang IzinUsaha Industri dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;e Bahwa usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri adalahjenis industri tertentu dalam kelompok industri kelompok kecil dengan nilaiinvestasi diatas Rp. 5.000.000
    , makakegiatan yang dilakukan oleh terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIMmerupakan kegiatan usaha industri ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa jugamengaku, jika dalam melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putih tersebuttidak memiliki izin usaha industri berupa Tanda Daftar Industri dari pemerintah daerahsetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengandemikian unsur dengan sengaja mendirikan perusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-03-2009 — Upload : 24-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1543 K/PID.SUS/2008
Tanggal 3 Maret 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG ; AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU ; JOHNRY SIAHAAN, SE ;
148 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amin PardomuanNapitupulu dan Manager Transpotir BBM PT.Lingga Perdana Terdakwa Il.Jonry Siahaan, SE mengetahui bahwa PT.Lingga Perdana adalah Badan Usahayang bergerak dalam usaha Transportir sesuai Surat Ijin Usaha dari DirektoratMinyak dan Gas Bumi No.3864.K/DJM.0/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yangditandatangani oleh Luluk Sumiarso, maka berdasarkan ijin usaha tersebutPT.Lingga Perdana hanya boleh melakukan pengangkutan (transportasi) BahanBakar Minyak dan Gas Bumi dan tidak berhak untuk melakukan
    Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana yang bertindak untuk dan atasnama Badan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal13 Mei 2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai Ijin Usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten,
    Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana bertindak untuk dan atas namaBadan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal 13 Mei2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai ijin usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten, pada
    Premindo Mitra Kencana sebagai BadanUsaha atau Bentuk Usaha Tetap namun judex facti tidak dapatmenjelaskan dasar hukum (ratio) pertimbangannya sehinggamenyatakan unsur Setiap Orang telah terbukti yaitu PT.
    Johnry Siahaan, SE bertindak mewakili PT.Premindo Mitra Kencana dengan demikian unsur Setiap Orang sebagaiBadan Usaha atau Bentuk usaha tetap telah terbukti ;Bahwa menurut teori dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasiterdapat beberapa ketentuanketentuan atau pendapatpendapat yangmenjadi dasar Suatu Badan Usaha atau Korporasi dapat dinyatakansebagai Subyek Tindak Pidana yang dapat bertanggung jawab secarapidana haruslah dipenuhi syaratsyarat tertentu yaitu :Bahwa perbuatan yang dituduhkan dilakukan
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 02-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pid.B/2013/PN.MR
Tanggal 6 Maret 2013 — ANYUSHAR Pgl. DEDE
27 — 8
  • DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Sebagai Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANYUSHAR PGL.
    Dede secara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yaitu turut serta melakukan kegiatan perbuatan usaha minyakdan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutantanpa izin Usaha Pengangkutan ( sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal53 huruf b UU No. 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP).2.
    dalamdakwaan kesatu diatas, secara bersama sama atau bertindak sendirisendiri sebagai orangyang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha MinyakBumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenisMinyak Tanah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 2012
    Pertamina ( Persero ) yangmenyatakan bahwa Sampel ( barang bukti ) minyak tanah yang dikirimkan sesuaispesifikasi Minyak Tanah ( On Spec ) dan layak untuk digunakan, data hasil pengujianLaboratorium Nomor : 021/QQTKB/X/12 tanggal 2 November 2012, dan yangdiperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan pengangkutan minyak tanah bersubsiditersebut adalah adalah BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swastayang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Mentri EnergiSumber
    Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumitanpa Izin Usaha Pengangkutan ;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan ;Ad.1.
    Mobil yang terdakwa gunakan untukmengangkut minyak tanah tersebut bukanlah mobil khusus untuk mengangkut bahan bakarminyak dan pengangkutan minyak tanah yang terdakwa lakukan adalah tanpa dilengkapi izinusaha pengangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas menurutMajelis Hakim, unsur melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumidan/atau gas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan telah terpenuhi ;Ad.3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 6 Juni 2016 — Slamet Widodo bin alm Kadir
71 — 13
  • Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO Bin alm KADIR terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usahapertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang undangRepublik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;
    Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang mengendarai Dump Truck warna kuning No.Pol: AG 8491 UMdari arah timur menuju baratBahwa terdakwa ditangkap karena mengangkut batu tanpa disertai ijin baik ituIUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut berasal dari kali onto Desa Siman, Kec kepung;Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum danpersetujuanTerdakwa maka terhadap keterangan saksi Arif Budi
    penambangan tanpa IUP,(Izin Usaha Pertambangan),IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul09.00 WIB, bertempat di Jalan Harinjing 153 Dsn.
    penambangan harusdilengkapi dengan IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat),Halaman7 dari 11.
    Menyatakan terdakwa Slamet Widodo bin alm Kadir telah terbukti secarasah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usahapenambangan tanpa IUP, (lzin Usaha Pertambangan), IPR (lzinPertambangan Rakyat), atau IUPK (lzin Usaha Pertambangan Khusus) ,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 22-08-2019 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 22 Agustus 2019 — BASRI bin IBRAMSYAH (Almarhum)
206 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2019dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UndangUndang RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaanAlternatif Kesatu;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:a. 200 (dua ratus) liter
    nosin A4397114Fwarna hijau metalik, dengan nomor registrasi 17868921 An.BUSRANI AKIL;Dikembalikan kepada Terdakwa;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Rta tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Basri Bin lbramsyah (Alm), telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MelakukanPengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha
    Sus/2019Premium yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki KatanaNomor Polisi DA 1031 TBA; Terdakwa belum memiliki ijin angkut BBM; Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur delik Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 2Tahun 2001; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki ijin dari Menteri.
    Kegiatan usahayang dilakukan Terdakwa tersebut usaha kecil, bukan badanusaha atau perusahaan dan Terdakwa telah menyesal karenaperbuatannya yang mengangkut BBM tanpa jjin, oleh karena itupidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup pidanabersyarat:= Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 C/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
139 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 30-10-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 96/Pid.Sus/2012/PN. BKY
Tanggal 30 Oktober 2012 — - Terdakwa SUMBIT Anak ALEM (Alm)
346 — 24
  • Menyatakan Terdakwa SUMBIT Anak ALEM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);3.
    penambangantampa ijin usaha Pertambangan (IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR) atauijin usaha pertambangan khusus (IUPK) perbuatan para Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa SUMBITAnak ALEM (Alm), mengajak Saksi IGNATIUS KUSNADI, Saksi JOKO AnakAKET, dan Saksi.
    pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan17PUTUSAN SUMBIT Anak ALEM (AIM)kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan serta pasca tambang;Bahwa ijin usa pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalahijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;Bahwa pertambangan rakyat adalah yang selanjutnya disebut IPRhadala izan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah
    pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas;Bahwa seseorang untuk melakukan usaha pertambangan harus ada2 (dua) izin yang pertama Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasidan yang kedua izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi;Bahwa untuk penerbitan izin usaha pertambangan yang beradapada wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan wewenang BupatiBengkayang dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukanpermohonan kepada Bupati;Bahwa ada khususnya untuk pemegang IUP operasi
    Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);3.
    usaha pertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin PertambanganRakyat (IPR) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Menimbang, bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalahjin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah ijin UsahaPertambangan Khusus;24PUTUSAN SUMBIT Anak ALEM (AIM)Menimbang bahwa Saksi .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3723 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Peni Hirjanto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2521/PJ/2016 tanggal 22Juli 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
    Thamrin Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350), yang diwakilioleh Tony, jabatan Direktur pada PT Satya Kisma Usaha;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70259/PP/M.XA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang
    berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1208/WPJ.27/2014, tanggal 18 Nopember 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00007/207/11/332/13, tanggal 29 November 2013, MasaPajak Maret 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.27/KP.0203/ 2014, tanggal5 November 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha
    Putusan Nomor 3723/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00007/207/11/332/13, tanggal 29 November 2013, Masa PajakMaret 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.27/KP.0203/2014,tanggal 5 Nopember 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3723/B/PK/Pjk/2019
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 82/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 17 Maret 2016 — RUDI ARDIANTO BIN MOGENI
54 — 12
  • TANWIRUDIN bertugas untuk membebaskan lahan yangdigunakan untuk usaha pertambangan dan Sdr.
    MANTO adalah pengaturkeuangan (CEKKER) dalam usaha pertambangan dan terdakwa sendiribertugas memasarkan material hasil usaha pertambangan tersebut selanjutnyakaryawan yang bekerja pada usaha pertambangan tersebut mulai beroperasisejak tanggal 07 Juli 2015 mulai jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wibdan setiap harinya bisa mengeluarkan material tambang sebanyak 16 (enambelas) rit lalu material tambang yang digali berupa pasir yang kemudian dijualseharga Rp. 360.000, (tiga ratus enam puluh ribu
    rupiah) per ritnya sedangkantanah uruknya dijual dengan harga sebesar Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluhribu rupiah) kKemudian usaha pertambangan tersebut ada 5 (lima) orang yangbekerja di usaha pertambangan tersebut antara lain terdakwa selaku pemilik danyang memasarkan material dan untuk permodalan usaha pertambangan adalahterdakwa, Sdr.
    Ahmadi selaku operator backhoe adalahpemilik usaha pertambangannya ;Bahwa yang menyewa adalah Sdr.
    JULIANTO BIN (Alm) MATSANI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi selaku penggarap lahan sawah yangdigunakan untuk usaha pertambangan ;Bahwa kokasi usaha pertambangan yang berada di atas lahan yangsebelumnya saksi garap tersebut terletak di area persawahan aliran kalikonto di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;Bahwa untuk pemilik usaha pertambangan tersebut setahu saksi, Sdr.Rudi,40 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 B/PK/PJK/2023
Tanggal 25 Mei 2023 — DHARMAPALA USAHA SUKSES;;
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DHARMAPALA USAHA SUKSES;;
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 6 Juni 2016 — Widodo bin Sumarji
87 — 17
  • tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan),IPR (lzin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ilzin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 Undang undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Bin SUMARuJI dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada
    Kediri atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARgI melakukan usaha pertambanganBatu
    Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa WIDODO Bin SUMARJI yang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truckwarna Biru No.Pol: AG 8463 DF Noka : NHF31BY4300034296, Nosin14B1502999, STNKB atas nama NIlAMAHBahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARUJI ditangkap karena mengangkut batutanpa disertai ijin baik itu IUP (lzin Usaha Pertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut akan dikirim ke wilayah Ds. Ngepeh Kec.
    Mineral dan Batubara,tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telahterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : Setiap orangmelakukan usaha penambangan tanpa disertai IUP,(Izin Usaha Pertambangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwadari pertanggung jawaban pidana
    Menyatakan terdakwa Widodo bin Sumarji telah terbukti secara sahmenurut melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangantanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat),atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ,2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — BINA USAHA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
91 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINA USAHA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-05-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 B/PK/PJK/2021
Tanggal 16 September 2021 — DHARMAPALA USAHA SUKSES;
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DHARMAPALA USAHA SUKSES;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 04-01-2006 — Upload : 16-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402K/Pdt/2005
Tanggal 4 Januari 2006 — PT. Hutan Domas Raya Pusat Cq. PT.Hutan Domas Raya Cabang Palangkaraya ; PT. Rimba DwiPantara Pusat Jakarta Alex Karompis ; Ir. Barlian Simbak UK
162 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Register : 11-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — AGRO USAHA TAMA;
131 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGRO USAHA TAMA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Konservasi SDA
Putus : 15-07-2020 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT. PEPUTRA SUPRA JAYA;
244 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap