Dengan adanya surat model.K4PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye PemiluAnggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatanganioleh Saudara Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrat Banjarnegara tertanggal 20 September 2018.> Bahwa Tim Pelaksana Kampanye tersebut adalah:POMPY WIDIASMORO,S.Pd (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab.Banjarnegara), DWI ANTORO (Pengurus DPC Partai DemokratKab. Banjarnegara), W.BUDIMAN (Pengurus DPC Partai DemokratKab.

Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalamkegiatan kampanye karena:Y Kegiatan diselenggarakan oleh partai politik dalam hal ini DPCPartai Demokrat Kabupaten Banjarnegara masuk dalam tahappemilu kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018sampai dengan tanggal 13 April 2019;Y Didalam ruangan kegiatan ditemukan alat peraga yaitu replikabendera Partai Politik/Partai Demokrat dengan dicantumkannomor urut partai 14 yang menunjukan citra diri Partai Demokrat; Kehadiran Prof.Dr.H.Susilo Bambang

Demokrat nomor 14.3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerimatembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)kegiatan tatap muka Partai Demokrat.4) Adanya penyampaian misi, visi atau program dan atau citradiri yang disampaikan Terdakwa maupun pak SBY sebagaiketua Umum Partai Demokrat.Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI BAHASA INDONESIASdr.

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yangmerupakan Juru kampaye partai demokrat Nasional, selain itutedapat citra diri Partai Demokrat berupa logo partai nomorpartai Demokrat sehingga kegiatan tersebut merupakanKegiatan Kampanye.vy Bahwa status Kepala Desa melekat dalam diri Kepala Desabaik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dilarang untukmengikuti atau dilibatkan/diikutsertakan dalam kemapanyapemilu.

Sehingga Pengurus Partai politik harusHal. 15 Puts.No. 380/Pid Sus/2018/PT SMG.dimaknai secara otomatis karena kedudukannya menjadiPelaksana Kampanye tidak harus didaftarkan.8.

Pada tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat secara sepihakmenerbitkan Surat Partai Keadilan Sejahtera No. 16/D/AS09PKS/1/1434 perihal PAW (pergantian antar waktu) terhadap diri saya.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 15/D/AS09PKS/i/1434 perihal pemberhentian / pencabutan keanggotaan sayadari Partai Keadilan Sejahtera.3. Setelah PENGGUGAT menelaah dan mencermati isi surat TERGUGATternyata seluruh isi, maksud dan tujuannya diyakini Cacat Yuridiskarena :a.

Keanggotaan Partai sayaWITMAN, S.Sos dan menyatakan ke dua surat tersebut tidak pernahada..

Keadilan Sejahtera(PKS);Bahwa kasuskasus perdata yang berkaitan dengan Partai Politikincasu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara bijak kasus/sengketatelah diselesaikan dalam internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahteramasingmasing No. 15/D/AS09PKS/i/1434 tentang Pemberhentiandan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai KeadilanSejahtera jo No. 16/D/AS09 PKS/1/1434 tentang Penggantian AntarWaktu Penggugat ;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3,sebab pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai KeadilanSejahtera dan selanjutnya disusul dengan Penggantian antar waktusebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sudahdilakukan dengan benar dan taat atas seluruh mekanisme danprosedur yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera;.

Politik, Pasal 32 ayat (1) yangmenyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, ayat (2) yangmenyatakan "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ayat(5) yang menyatakan Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan

ZAINAL ABIDINtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dansurat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB)tersebut yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB)No. A686/PWNADSek/V1I/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

DPRD KotaLhokseumawe dari Partai Golkar An.

ZAINAL ABIDIN tersebut adalah untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan surat undangan untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebutyakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) No. A686/PWNADSek/V1/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukan kepadaDPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia(PPNUI) Kota Lhokseumawe mengajukan surat permohonan No. S0014/DPC/PPNUI/2003 tanggal 12 September 2003 kepada Ketua DPRDKota Lhokseumawe perihal Pemberitahuan untuk mengikuti/menghadiriRapim Partai PPNUI di Banda Aceh dalam rangka Konsolidasi Partai, danoleh Sdr. H. M.

Menyatakan terdakwa Carsad als Joko bin Warto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu;2.

320805402061196 atas nama Carsad;- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat beserta Lampirannya, tanggal 09 Maret 2013;- Surat Berita Acara Nomor : 30/BA/VIII/2013 adalah tentang Penetapan Daftar Calon tetap untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2014-2018 dengan rincian, Partai

Yayat Sudrajat adalah salah satu calegdari partai Gerindra;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan telah membenarkannya;7.Saksi Yayat Sudrajat, S.E., Bin Soleman (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Caleg dari partai Gerindra dengan nomor urut 1untuk Dapil 4;Bahwa Dapil 4 meliputi Kecamatan Luragung, Cibingbin, Cibeureum,Ciwaru, Karangkancana, Cimahi;Bahwa Saksi bekerja di Bogor

, Desa Dukuh Picung dan Desa Walahar Cageur;Menimbang, bahwa Terdakwa juga membagikan amplop kepada saksiYesi, saksi Carding dan saksi Mulyana dan ketika memberikan amplop berisiuang sambil berkata kepada penerima amplop, untuk mencoblos calon legislatifbernama Yayat Sudrajat dari partai Gerindra Nomor Urut 1 di Dapil 4 padaPemilu Legislatif Kabupaten Kuningan Tahun 2014;Menimbang, bahwa Yayat Sudrajat adalah salah satu calon legislatifdari salah satu partai politik peserta pemilu in casu partai

Gerindra dan suarayang masuk untuk nama calon legislatif tersebut juga merupakan suara yang diperoleh partai politik yang mengusung calon legislatif tersebut dengan kata lainjika seseorang memberikan suaranya untuk calon legislatif suatu partai makasuara tersebut juga menjadi suara partai pengusungnya;Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan amplop berisiuang kepada saksi Yesi, Saksi Carding dan saksi Mulyana diikuti dengan katakata agar mencoblos calon legislatif bernama Yayat Sudrajat dari

partaiGerindra Nomor Urut 1 di Dapil 4 sehingga ajakan tersebut menunjukkan agarsi pemilin memberikan suaranya untuk partai politik peserta pemilu tertentu incasu adalah Partai Gerindra melalui salah satu Calon Legislatif yang diusungHalaman 17 dari22 Putusan Nomor 02/Pid.Pemilu/2014.

Menyatakan terdakwa Carsad als Joko bin Warto tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepadapemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilutertentu;2.

,selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula,beralamat di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati NuraniRakyat Kabupaten Kepulauan Sula, Jalan Aspol Desa FatceiKecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, semula sebagaiTERGUGAT I/TERBANDING J, 2000000 cece eeeIr. M.

Politik yang mulai berlakusejak tanggal 15 Januari 2011, Lembaran Negara tahun 2011 nomor 8, pada pasal 32ayat (1) yang berbunyi: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; selanjutnya Pasal 32 ayat (2)berbunyi: Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh parpol.

OLEH Tergugat Idan Tergugat II tanpa ada rekomendasi atau keputusan dari Tergugat III yakni DewanKehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)...0. ce eeeeeescceesteceesteeesneeeenaeeeaesMenimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari persoalan pokok dalam perkaraa quo maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara iniadalah adanya sengketa internal pengurus partai politik so... ec eeceeseeeteeeeeeeeeeeMenimbang, bahwa dengan adanya sengketa internal pengurus partai politikdalam perkara

Negara tahun 2011 nomor 8 dimanaketentuan dalam pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa perselisihan partai politikdiselesaikan oleh interal partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) partai selanjutnya pasal 32 ayat (2) mengatakanbahawa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan

Pasal 33 ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan SEMA Nomor 05 Tahun2003 yo.

Kontribusi Partai Politik.a. Partai Gerindra 2 kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00b. Partai Persatuan Daerah 2 Kursi x Rp350.000.000,00 = Rp 700.000.000,00c. Partai Barisan Nasional 2 Kursi x Rp250.000.000,00 =Rp 500.000.000,00d. Partai Persatuan Pembangunan1 KursixRp300.000.000,00 =Rp 300.000.000,00e. Partai karya Pangan (PKP) 2 kursi xRp450.000.000,00 =Rp 900.000.000,00f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 kursi xRp. 250.000.000, =Rp 250.000.000,00Jumlah = Rp3.150.000.000.00Il.

;Bahwa ke dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dandinyatakan lolos ke Pemilukada Putaran Kedua tersebut adalah Pasangan Calonyang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syaratkarena jumlah dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yangtidak mencapai 15% (lima belas persen);12.

Agustinus Pigome, A.Mpd. dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidakmemenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasionalterbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage,A.Mpd.

kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%.Para Penggugat juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yangmemperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut,Para Penggugat juga mendapat dukungan dari wargawarga di Distrikdistrikantara lain: Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan DistrikBouwobado.

Agustinus Pigome dan Yosep PekeiYakobus Takimai dikarenakan tidak mPerihal: syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.RekomendasiPembentukanDewanKehormatanKPU ProvinsiPapuaTertanggal, 18April 2012. 25.

Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP
2.Dewan Pimpinan Pusat PDIP
Turut Tergugat:
SUHARI WICAKSONO

Yahya Manik sudahmengundurkan diri sebagai Caleg Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Dapem WN sebagaimana terdapat di dalam suratpernyataan secara tertulis di atas materai, bahkan sudah dilegalisasi diKantor Notaris Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn. di Kisaran, terlampirsebagai bukti ;Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdr.

Yahya Manik tersebut sudahmemenuhi dan sesuai dengan Pasal 6 ayat 8 huruf c dan d SuratKeputusan DPD PDI Perjuangan Nomor 020/KPTS/DPP/V/2005tentang Tata Cara Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2005 dan olehKetua Umum Megawaty Sukarno Putri dan Sekretaris Jenderal Ir.Hal. 4 dari 16 hal. Put.

kekuatan Partai Politik yaitu Surat Ketua DPCKabupaten Asahan selaku pihak yang berwenang mengusulkan siapasiapa yang layak duduk menjadi Anggota Legislatif Pengganti AntarHal. 13 dari 16 hal.

No. 291 K/TUN/2009Waktu dari PDIP Kabupaten Asahan adalah merupakan hak InternalPartai yang tidak dapat diinterpensi pihak/lembaga mana pun makabila Penggugat merasa dirugikan seharusnya Penggugat menempuhupaya hukum terhadap Keputusan Partai Politik yaitu PDIP KabupatenAsahan (In Persona) bukan malah menggugat Surat Keputusan yangditerbitkan Gubernur Sumatera Utara (Error In Persona), walaupunsoal gugat menggugat hak setiap insan di dunia ini ;2.3.

Bahwa dengan demikian seandainya Partai Politik sebagai pihakpengusul mencantumkan nama Penggugat Caleg dari PDIP KabupatenAsahan DAPEM ASAHAN IV dengan Nomor Urut 6 (enam) yang akandiusulkan menduduki Calon Pengganti Antar Waktu DPRD KabupatenAsahan, GUBSU dalam hal ini tidak menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan Penggugat maka dalam konteks ini bukan Penggugatsebagai subyek yang melakukan upaya hukum terhadap GUBSUmelainkan Partai Politik dalam hal ini PDIP Kabupaten Asahanterhadap GUBSU ;Bahwa

PDIP, saksiYustus Alias Papa Maikel sebagai saksi Partai Golkar, saksi Toding AliasPapa Reymon sebagai saksi Partai Hanura, saksi Sarce Alias Mama Maikelsebagai saksi Partai Gerindra, saksi Janjang Gunawan Alias Papa Radsansebagai saksi Partai Gerindra, saksi Mariana Alias Mama Tita sebagaisaksi Partai PKB, saksi Febrianus Alias Papa Arjuna sebagai saksi PartaiHanura, saksi Hendra sebagai saksi Partai Nasdem, saksi MedialpianusAlias Medi sebagai saksi Partai PSI, saksi Yulius Alias Papa Mirawatisebagai

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pol.sebagai saksi Partai Gerindra, saksi Janjang Gunawan Alias Papa Radsansebagai saksi Partai Gerindra, saksi Mariana Alias Mama Tita sebagai saksiPartai PKB, saksi Febrianus Alias Papa Arjuna sebagai saksi Partai Hanura,saksi Hendra sebagai saksi Partai Nasdem, saksi Medialpianus Alias Medisebagai saksi Partai PSI, saksi Yulius Alias Papa Mirawati sebagai saksi PartaiPerindo dan Baati sebagai saksi DPD;Menimbang, bahwa adapun jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di

Golkar, saksiToding Alias Papa Reymon sebagai saksi Partai Hanura, saksi Sarce Alias MamaMaikel sebagai saksi Partai Gerindra, saksi Janjang Gunawan Alias PapaRadsan sebagai saksi Partai Gerindra, saksi Mariana Alias Mama Tita sebagaisaksi Partai PKB, saksi Febrianus Alias Papa Arjuna sebagai saksi PartaiHanura, saksi Hendra sebagai saksi Partai Nasdem, saksi Medialpianus AliasMedi sebagai saksi Partai PSI, saksi Yulius Alias Papa Mirawati sebagai saksiPartai Perindo dan Baati sebagai saksi DPD,

PDIP, saksi Yustus AliasPapa Maikel sebagai saksi Partai Golkar, saksi Toding Alias Papa Reymonsebagai saksi Partai Hanura, saksi Sarce Alias Mama Maikel sebagai saksi PartaiGerindra, saksi Janjang Gunawan Alias Papa Radsan sebagai saksi PartaiGerindra, saksi Mariana Alias Mama Tita sebagai saksi Partai PKB, saksiFebrianus Alias Papa Arjuna sebagai saksi Partai Hanura, saksi Hendra sebagaisaksi Partai Nasdem, saksi Medialpianus Alias Medi sebagai saksi Partai PSI,saksi Yulius Alias Papa Mirawati

Bahwa Para Penggugat adalah salah satu peserta pada PemilukadaBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010 s.d.2015, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PartaiDamai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsadan Partai Peduli Rakyat Nasional (PDIP, PDS, PDP, PKPB, PKB, PPRN) ;3.

Politik pada tanggal 07 Juni 2010, PihakTergugat menetapkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramulimemenuhi syarat dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura,PAN, dan PIB.

DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Parpol itu sendiridalam hal ini Partai Demokrat ;Hal. 6 dari 39 hal.

No.389 K/TUN/201 117.tidak ada pimpinan Partai PAN atau Kader Partai PAN yang hadir danmenandatangani formulir dukungan Partai Politik dihadapan KPUDMinahasa Utara terhadap pasangan tersebut. Jadi artinya PAN tidaklahikut dalam pendaftaran atau sama saja tidak mendukung Sompie Singaldan Yulisa Baramuli.

Politik memiliki 2 ataulebin kepengurusan yang masingmasing mengajukan bakalPasangan Calon, dilakukan Penelitian menyangkut KeabsahanKepengurusan Partai Politik tersebut ;(2) Dalam Penelitian Keabsahan Pengurus Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada AD/ART Partai Politikyang bersangkutan ;Bahwa demikian pula dengan Partai Hanura, awalnya Partai Hanura DPCKabupaten Minahasa Utara dengan kepengurusan ketua Roy

Negara, seharusnyaPenggugat menyelesaikannya melalui Mahkamah Partai yangdibentuk di Intern Partai Bintang Reformasi (PBR), dan jika tidaktercapai Penggugat mengajukan perselisihannya melalui PengadilanNegeri, sebagaimana diatur dalam : UndangUndang No.2 Tahun2011......... ke halaman 16162011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik :Pasal 32: Ayat (1): Perselisithan Partai Politik diselesaikan oleh internalPartai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;

Bukti T.14 : Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atasnama Burhanuddin Hamzah.

Memeriksa dan meneliti perolehan suara sah dari partai politik dancalon anggota DPRD Kabupaten yang dimaksud dalam hal ini Partai PBR;2. Memeriksa......... ke halaman 30302. Memeriksa dan meneliti ranking perolehan suara masingmasingCaleg pada daerah pemilihan yang sama dan dari partai yang sama;3.

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalampasal 32......... ke halaman 3737pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeni;Menimbang, bahwa berdasarkan

dari Partai Politik Partai Amanat Nasional(PAN), Dewan Pimpinan Pusat partai Amanat Nasional (PAN) telahmenerbitkan Kartu. tanda Anggota Partai Amanat Nasional No.2303.0001.201.810869.1.12 tertanggal 13 September 2012 atas nama Penggugat (vide Bukti Surat T14) ;Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat sebagai anggotaDPRD Kabupaten Poso dari Partai Bintang Reformasi yang mencalonkankembali dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Poso denganPartai Politik yang berbeda, yaitu Partai Amanat

*Gugatan Penggugat Prematur, bahwa gugatan Penggugat merupakanGugatan yang ditujukan kepada Tergugat dimana Tergugat merupakanPartai Politik yang tunduk kepada Peraturan PerundangUndangan yangberlaku dan Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori keberatanterhadap keputusan partai politik untuk itu setiap persoalan atauperselisihan inetrnal partai politik harus diselesaikan oleh internal PartaiPolitik yang bersangkutan maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.12eGugatan Penggugat Kurang Pihak,

Politikmenyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Page 132 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik.Dan dalam Pasal 33 ayat 1 Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PengadilanNegeri.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung R.I No.4 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik telah dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikanoleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatumahkamah Partai

Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa baik dalam gugatan maupun buktibukti yang diajukanoleh Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun bukti yang menyatakan sebelumgugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga telah dilakukan upayapenyelesaian secara internal partai, sebagaimana yang diatur dalam point 2 SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 tersebut dan Pasal 32 ayat (1) danayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang Nomor

2Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenaperselisihan / permasalahan dalam perkara ini belum pernah diselesaikan dalaminternal partai tersebut maka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadiliperkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat telah cukup beralasan danberdasarkan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkanmaka mengenai eksepsieksepsi lainnya dari Tergugat

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai

SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Batu Ampar Batam ;

- 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H.

SUTARDI, SE Partai Gerindranomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Batu Ampar Batam ; 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H.

Sutardi, SE dapail 2 BengkongNomor Urut 6 dari Partai Gerindra, kKemudian daftar nama korlap dan Saksisudah ada pada kami.

Tim kampanye adalah timyang dibentuk oleh pasangan calon bersamasama partai politik ataugabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yangdidaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknispenyelenggaraan kampanye (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun2018) ; Yang dimaksud dengan unsur menjanjikan atau memberikan imbalankepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilihpasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d.memilin calon anggota DPR

SUTARDI, SE Partai Gerindranomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Batu Ampar Batam ;8 (delapan) lembar daftar pemilin (H.

yaitu DIBERHENTIKAN, Pada Ayat 2 huruf Hdiberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai denganPeraturan Perundangundangan.

No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, danProses Pemberhentian Antarwaktu dapat berlanjut setelahpemberhentiannya SAH.Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.03 Tahun 2011 tentang :perubahan atas peraturan KPU No.22 tahun 2010 tentangpedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotahasil Pemilihan Umum pada :e Pertimbangannya pada huruf ( B ) bahwaanggota Partai Politik yang diberhentikan olehpimpinan Partai Politik yang berwenang dapatmengajukan

keberatan kepada MahkamahPartai Politik, Pengadilan Negeri, danmelakukan upaya hukum Kasasi melaluiMahkamah Agung sebagaimana dimaksuddalam undangundang No.02 tahun 2011tentang perubahan Undangundang No.02tahun 2008 tentang Partai Politik.halaman 7 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJMPertimbangannya pada huruf ( C ) bahwaanggota Partai Politik yang diberhentikan dansedang dalam proses pengajuan keberatankepada mahkamah Partai Politik ataumegajukan gugatan melalui PengadilanNegeri atau mengajukan

upaya hukum Kasasimelalui Mahkamah agung' sebagaimanadimaksud pada huruf B ,berpengaruh padaproses penggantian antarwaktu AnggotaDPRD Provinsi atau) Anggota DPRDKabupaten/Kota.Pasal 24 ayat ( 6 ) calon pengganti antarwaktuanggota DPRD Kabupaten/Kota yangdiberhentikan sebagai anggota partai politiksebagaimana dimaksud dalam pasal 23 hurufe,dibuktikan dengan surat keputusanpemberhentian dari partai politik sesuaidengan AD dan ART partai politik yangbersangkutan dan/atau salinan putusanMahkamah Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan tertanggal 4 Oktober 2012 perihal Peninjauan Keputusanatau Peninjauan kembali.14.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Wakil KetuaUmum Partai Hanura berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH 22. AH.11.01 Tahun2017, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Pengesahan PerubahanSusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat Periode 20152020 (Bukti P1) ;2.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;c.

Diberhentikan sebagai Anggota Partai Hanura ;b. Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai HanuraDPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 2019 ;.

diperkuat dengan adanya Bukti P20berupa Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Nomor A/001/MP/DPPHANURA/X1/2018, PerihalRekomendasi Hasil Rapat Mahkamah Partai, namun dalam hal iniMajelis Hakim Judex facti menganggap PEMBANDING tidakmenyebutkan dalam gugatannya, Bukti P20 tersebut juga diperkuatdengan keterangan Saksi Sdr.

dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.2Bahwa selama lebih kurang 4 ( empat ) tahun melaksanakan tugas pengabdian sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, Penggugat senantiasa menjalankan tugasdengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etikanggota DPRD maupun kode etik organisasi / Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM ), untuk itu Penggugat berkeinginan melanjutkan pengabdian tersebut denganmencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD periode 2014 2019 padapemilu

yang akan datang ;Bahwa ternyata menurut hasil Verifikasi factual Partai Politik calon peserta Pemiluperiode 2014 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat ( KPU ) yangditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme( PNIM ) tidak lolos sebagai Partai peserta Pemilihan Umun ( Pemilu ) tahun 2014 (SKKPU Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik PesertaPemilu tahun 2014 ) ;Bahwa oleh karena Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ( PNIM )

tidak lolos sebagaipeserta Pemilu tahun 2014, sedangkan Penggugat masih berkeinginan untukmencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada PemilihanUmum periode tahun 2014 2019, Penggugat mencalonkan diri sebagai calon AnggotaDPRD Kabupaaten Karangasem yakni Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya( GERINDRA ) ;Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRDdari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNI Marhaenisme KabupatenKarangasem mengeluarkan

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

Politik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189)dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;7 Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah bertentangan dengan PutusanMahkamah Konstitusi No. 39 / PUU XI / 2013 tanggal 31 Juli 2013 dalam ujimateri atas Pasal 16 ayat (3 ) UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undangundang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai PolitikHalaman 3 dari 9 halaman.

Fauzi Andi Wawo dari partai Golkar- 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman - sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS- 19 (sembilan belas) lembar kertas coretan yang terdapat beberapa nama dan TPSDijadikan barang bukti dalam perkara pidana No.46/Pid/B/2014/Pn.Ekg atas nama terdakwa Survianto bin Syarifuddin Taba alias Fian ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikanatau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsungataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :Bahwa pada bulan Februari 2014 terdakwa yang merupakan tim pemenanganFauzi Andi Wawo calon legeslatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari partai

selanjutnya saksi Eddy Siswanto dan saksi Made Untung Sunantara yang saat itu sedang melakukan razia langsungmemberhentikan kendaraan yang digunakan oleh saksi Survianto bin Syarifuddin Tabaalias Fian dan saksi Ade Gunawan Rahmat alias Wawan bin Rahmat Rakanta, padasaat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil tersebut, ternyata didalam mobil ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) paket sembako, 50 (lima puluh) lembarstiker yang ada gambar/foto Fauzi Andi Wawo dan tertulis Fungsionaris partai

oleh saksi Survianto bersama dengan saksi sendiriBahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 April 2014bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang ;Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Survianto untuk memuat dan mengangkatsembako ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DD1406 UPuntuk dibagikan kepada peserta pemilih masyarakat lingkungan sekitar Randanganguna memilih Fauzi Andi Wawo menjadi calon anggota legislatif dari partai

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutMelakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa sebagaimana pula uraian unsur ke 2 diatas dimana terdakwabersama dengan saksi Survianto telah terbukti menyiapkan sembako berupa gula pasir,terigu, mentega dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada Masyarakat sekitarLingkungan Randangan guna memenangkan Fauzi Andi wawo sebagai calon anggotalegislatii DPRD Provinsi dari partai golkar yang dilakukannya pada masa tenangmenjelang pemilihan umum

Fauzi Andi Wawo dari partai Golkar 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 (sembilan belas) lembar kertas coretan yang terdapat beberapa nama danTPSDijadikan barang bukti dalam perkara pidana No.46/Pid/B/2014/Pn.Ekg atas namaterdakwa Survianto bin Syarifuddin Taba alias Fian ;6.

Bahwa Penggugat sebagai subyek hukum, adalah pasangan calon bupatidan wakil bupati mamuju utara tahun 2015, yang di usung oleh gabunganlima partai politik di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) danPartai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan singkatan nama HANDAL;Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Utara periode 20152020, sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU

Muhammad Saal yang dicalonkan oleh Gabungan partai, Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);2. Muh.Yusri.M Nu, ST, M.Si dan Drs. Amran S. Nuhung yang dicalonkan oleh Gabungan partai Demokrat dan Partai KebangkitanBangsa (PKB) ;8.

Yaitu tidak dilengkapinyasurat pernyataan keberadaan satu kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kotadalam hal ini harus dibuat oleh Partai Golkar Munas Bali dan Partai GolkarMunas Ancol.Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42A Ayat (5) yang menegaskansebagai berikut:Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajibdisampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkatProvinsi atau kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

Marigun Rasyid,S.Sos yang diusung oleh gabungan Partai Politik masingmasing adalahPartai GERINDRA dan Partai GOLKAR yang akumulasi suara di DPRDMamuju Utara adalah 8 kursi, dimana Partai GERINDRA sebanyak 3 Kursi,Partai GOLKAR sebanyak 5 Kursi atau setara dengan 27%. Namun padasaat masa pendaftaran ternyata usungan Partai GOLKAR tidak memenuhisyarat yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 42A Ayat 5 Hurup B PeraturanHalaman 12 dari 38 halaman.

persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalampemilu terakhir ;Bahwa ternyata perolehan kursi Partai Gerindra sebagai Partai Pengusunghanya sebanyak 3 Kursi, tidaklah memenuhi persyaratan untuk dapatmenetapkan Pasangan Ir.

SOSsebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani oleh SURYAPALOH, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat(DPP PARTAI NASDEM) dan NINING INDRA SHALEH (Tergugat Il) selakuSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPPPARTAI NASDEM);Bahwa pertimbangan Tergugat dan Tergugatll dalam menerbitkan SuratKeputusan melakukan Penggantian Antar Waktu Saudara H.

KotaTangerang Selatan dan Para Saksi Partai Politik tingkat Provinsi Banten.

Danketika itu tidak ditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan KeberatanSaksi dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di ProvinsiBanten terkait perolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau DapilBanten 7 (tujuh) khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama DedyRamanta dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara padaPemilu Legislatif Tahun 2014 yang mengakibatkan Perolehan Suara DedyRamanta menjadi Berkurang dan

berdasarkan Rekapitulasi dan PenetapanHasil baik di KPU Kota Tangerang Selatan dan KPU Provinsi Banten tidakditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi terkaitperolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau Dapil Banten 7 (tujuh)khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama Dedy Ramanta dalamPemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem sehingga tidak ada manipulasiperolehan suara di KPU Kota Tangerang Selatan dan di KPU Provinsi Bantenserta tidak ada manipulasi perolehan suara yang

Lalu Sudarmadi, M.PIA. selaki Sekretaris;Bahwa oleh karena penghormatan tinggi terhadap Mahkamah Partai NasDem,maka pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugat memenuhi panggilan tersebut diSekeretaritat DPP Partai Nasdem, namun Penggugat tidak dapat bertemudengan Mahkamah Partai NasDem tersebut;Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Penggugat mendapat undanganpanggilan lag!

Pada bulan April 2012 Penggugat memberitahuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango atas nama RobbyHunawa untuk mengurus proses PAW dari Penggugat kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolangotanggal 28 April 2012 dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrattanggal 2 Mei 2012, DPC bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten BoneBolango mengusulkan pemberhentian dan PAW dari Penggugat dan Tergugat; Bahwa PAW yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah

Surat Pernyataan tersebut ditujukanuntuk kepentingan partai bukan untuk seseorang apalagi untuk Penggugatkarena dalam Surat Pernyataan tersebut tidak tercantum nama Penggugat.Tergugat sebagai kader partai wajib membantu kepentingan partai;Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN GtoBahwa sekitar bulan Juni 2012 bukan tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana gugatanPenggugat, Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tigapuluh juta rupiah) bukan hanya Rp25.000.000.00

inkracht yangbersangkutan masuk dalam daftar PKPU, orang tersebut ada usulan dari partai atautidak ketika partai mengusulkan kepada DPR dan DPR harus wajib menindaklanjutinya ;Bahwa tidak mengetahui tentang PAW berdasarkan surat pengunduran diri daripenggugat.

Demokrat periode tahun 20092014;Bahwa saksi adalah Sekretaris partai Demokrat yang kenal dengan Penggugat danTergugat karena berasal di Partai yang sama dan saat itu saksi diperintahkan olehKetua DPC partai Demokrat sdr.

karena adanya pengunduran diri dari anggota DPR yang sudahtidak duduk kursi DPR perwakilan dari partai tersebut.