MARTONO vs KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU, dk

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Cut Nyak DienNomor 1 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanyaJEKI NURMAN, S.T., kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Bidang Bangunan Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor650/DTRB/2014/278, tanggal 21 Mei 2014;ll.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:LeBahwa sebagaimana izinizin lainnya seperti SIM (Surat Izin Mengemudi),SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan seterusnya, Izin Mendirikan Bangunanbukanlah bukti kepemilikan karena berdasarkan UndangUndang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang disebutkan bahwaIzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu izin pemanfaatan ruanguntuk pengendalian pemanfaatan ruang;Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan makasengketa kepemilikan tanah/gugatan terhadap kepemilikan tanah tidakdapat serta merta membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunanturut menjadi objek gugatan;Bahwa pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat hanyaberdasarkan adanya sangketa tanah, karena berdasarkan Pasal 37UndangUndang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangdisebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Ruang (termasuk didalamnya IzinMendirikan Bangunan) dapat dibatalkan apabila tidak sesuai denganrencana tata ruang dan tidak melalui prosedur yang benar;Bahwa berdasarkan Arahan Perencanaan (Advis Planning) Nomor919/503/APDTRB/2013 Tanggal 8 Oktober 2013, penerbitan SuratKeputusan IMB Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 telan sesuai dengan rencanatata ruang Kota Pekanbaru;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun2012

Membayar Biaya Retribusi berdasarkan ketetapan yang dikeluarkanDinas Tata Ruang Dan Bangunan;5.

Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b.

. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tenggang Waktu Gugatan1.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018tersebut diatas diterima Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;3.

Bahwa tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;2.Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepadaPresiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15Maret 2019;3.

Bahwa Permohonan Keberatan tersebut diatas diterima oleh KantorKementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia danKantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional masingmasing pada tanggal 18 Maret 2019.V. Dasar dan Alasan gugatan :1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :a.

Terkait dengan ketentuan pada angka 5 (lima) diatas, bahwaberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet KerjaPeriode Tahun 20142019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional merupakan Pejabat PembinaKepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional.

Sehingga kewenangan untukmemberhentikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi terkaitmerupakan wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diinstansi terkait in casu Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional.7. Surat Keputusan Tergugat Nomor 502/SKKP.06/XI1/2018 tanggal 26Desember 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan.8.

Penggugat:
Sugeng Lukito
Tergugat:
Sutarno,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cg Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Jateng cg Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Magelang

ABET SUHAIAN ; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, dkk

KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada : 2no nen nnn1.10.DEDDY SETIADI, S.H., Direktur Penanganan PerkaraTanah dan Ruang ; ~ nn nnn nnn men nner cern nenaTOTO SUTANTONO, S.H., Kepala Bagian Kepegawaian danUmum Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan MasalahAgraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ; EKO JAUHARI, S.H.

., Kepala Bagian Program danHukum Sekretaris Direktorat Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ; HADIAT SANDORO, S.H., Kepala SubdirektoratPenanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I ; M. FATAN FAHIR, S.H.

DIMAS TRI SURYANTO, S.Md., Pengumpul DataPertanahan ; 92 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nen eneKesemuanya memilih kedudukan di Kementerian Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional di JalanSisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/SK/IX/2016, tanggal 27 September 2016, selanjutnyaCisebut SCDAGAI 00... eeeceecesseeeeeteeessteeeessseeeees TERGUGATI;KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG,berkedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor : 26,Pangkalpinang

berdasarkan pasal 5 ayat (4) danpasal 6 Perda Kota Pangkalpinang No. 3 Tahun 2009 Tentang Izin LokasiHalaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor 149/G/2016/PTUNJKTdan Retribusi izin Lokasi menyebutkan sebagai berikut : Pasal 5 ayat (4) Perda Kota Pangkalpinang No.3 Tahun 2009 berbunyi : Konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi 4 (empat)aspek sebagai berikut : 22 nee nnn nnn nnn nen nnn en nnn ne nonea. penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yangakan dilaksanakan, ruang

SUJADI VS KPL.DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN,Cs

., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, alamat kantor Jalan.Bambu II No. 1J) Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 15 MARET 2012, selanjutnyadisebut SCDAGAL recacceececaucueeeeeeeeaeaeeaeeesPENGGUGAT ;KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTAMEDAN ; Berkedudukan di Jalan Jenderal A.H.Nasution No.17 Medan, dalam hal ini memberiKuasa kepada : 1.BONAR...1. BONAR P PULUNGAN, SH Jabatan KasiPengaduan Bidang PengendalianPemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota2.

INDRA GAMA,SH, Jabatan Staf KasiPengaduan Bidang PengendalianPemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan jeeberdasarkan Surat Kuasa Khusus No800/2443 tertanggal O4 April 2012,selanjutnya disebutSEQDAGAL .......ccceeeeceeeeee seen es TERGUGAT I;WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana LubisNo. 2 Medan, dalam hal ini memberi Kuasakepada:L.IKHWAN HABIBI DAULAY, S.H.,M.H.,2.PUTRIANI, S.H., 3. RINAWATI,S.H.,4. SALMANDO TIFA, S.H., 5. BAMBANG,S.H., 6.

Kepala Dinas Tata Ruang DanTata Bangunan Kota Medan) dan Tergugat II (WalikotaPemerintah Kota Medan) tidak ada menanggapi sebagaimanaadanya surat dari Law Firm Fachruddin Rifai, SH.

di Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan;25Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan tidak pernahmenerbitkan IMB sebanyak dua kali pada satu Lokasi Tanahyang di mohonkan dan tidak pernah menerbitkan IMB duaNomor sekaligus pada satu Lokasi;Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan hanya menerbitkanIMB No. 648/13.63 K tanggal 28 Juli 2011 pada Lokasitanah Jalan.

menerbitkan IMB dua nomor sekaligus pada satu lokasi ;Bahwa Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan hanya menerbitkan IMBNo. 648/1363.K tanggal 28 Juli 2011 pada Lokasi Tanah Jalan Platina(Platina VII Kel.

CIKENCRENG : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN,Dkk

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta,dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Nama : Ketut Mangku.Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang;2. Nama : Farida Widyartati, S.H.,M.Si.Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara tanah danRuang Wilayah Il3.

NamaWahyu Arthamaji SW, S.H.Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah Il;NamaIca Erdyanti, S.H.Analis Perkara Tanah dan Ruang;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 4/SK/I/2018., tanggal 21 Februari 2018, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;2.

Tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baikuntuk keperluan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuanpemberian hak yang bersangkutan dan masih sesuai denganRencana Tata Ruang Wilayah.b. Syaratsyarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik olehpemegang hak.c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HakGuna Usaha.32. Bahwa PENGGUGAT ( PT.

Tanahnya menurut Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor :1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau tahun20122032 untuk apa peruntukannya kalau dalam bahasa Penggugat termasukdalam kawasan apa.Perlu diketahui oleh Penggugat Letak bidang tanah yang diakui oleh Penggugatterletak di Kelurahan Belalau Il, Petanang Ulu dan Sumber Agung, KecamatanLubuklinggau Utara Il, Kota Lubuklinggau dan dalam rapat di KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 04

Pengguna tanahnya masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahsetempat;d. Tanahnya tidak termasuk dalam Database Tanah Terindikasi Terlantar, dan /ataue.

Memerintahkan kepada KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG (PPID Pembantu Pada Dinas Tata Ruang) untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ;-----------------------------------------------4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 309.000( tigaratus Sembilan ribu rupiah);---------------------------------------

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG (PPID Pembantu Pada Dinas Tata Ruang) VS PERKUMPULAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) Gateway Ahmad Yani Bandung

. ; 2 2ne ren nnn nee nme ennHalaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUNBDGPermohonan informasi yang dimaksud oleh termohon sudah kami jawabdengan surat dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang sekarangtelah berubah menjadi Dinas Penataan Ruang telah memberikanbalasan surat ke Pemohon Informasi yang sekarang menjadi Termohondengan surat Nomor : 158/3978Distarcip Koata Bandung perihalpermohonan salinan informasi public tertanggal 7 Oktober 2016 yangpada pokoknya dinyatakan bahwa

Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon Informasi dalam hal ini DinasPenataan Ruang (sebelumnya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya) adalahBadan Publik yang menguasai salinan informasi publik yang dimohonoleh Termohon Keberatan.

Publik Negara yang diminta Informasinya, tidaksebatas pada penyelesaian sengketa publik di Pengadilan Tata Usaha Negara,dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanHalaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUNBDGkepentingan dari Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasidalam proses Ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ;Menimbang, bahwa Terggugat/Termohon keberatan pada saatmengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang

Memerintahkan kepada KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTABANDUNG (PPID Pembantu Pada Dinas Tata Ruang) untuk menolakmemberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/TermohonKeberatan/dahulu Pemohon Informasi 54.

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU vsCV. RIAU BERSATU

PUTUSANNomor 30 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien No: 1Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M. Taufik Azhari, ST, pekerjaan kepala Bidang PengawasanBangunan;2 Marsil Harzoni, ST., MT., pekerjaan Kepala Bidang Data danInformasi;3.

09/SK.MT/II/2014, tanggal 17Februari 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN :e Surat Kepala Dinas Tata Ruang

gugatan terhadap Tergugat (Kepala Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru) di Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat selaku Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Nomor : 650/DTRBWASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : PemberitahuanPembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin MendirikanBangunan (IMB) ;2 Bahwa Surat Kepala Dinas Tata Ruang

berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAANMemerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaPekanbaru) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat KepalaDinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRBWASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : PemberitahuanPembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin MendirikanBangunan (IMB) serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yangmerupakan tindak lanjut dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selamasengketa

Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tata Ruang danBangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG / 2013 /757 tanggal28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri BangunanReklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Halaman 7 dari 14 halaman.

RUANG RAYA INDONESIA

Penggugat:
ESRA
Tergugat:
1.RUANG
2.RIDUAN

PUTUSANNomor 78 / Pdt.G / 2020 / PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:ESRA,RUANG,RIDUAN,jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Ngenyan1 Februari 1977, agama Kristen, yang beralamat di JalanAW Senopati, RT 008, Kelurahan Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.Dalam hal ini diwakili

Leonardus UcochHalaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Sdwyang terletak di Kelurahan Gunung lingai Kecamatan Samarinda,selanjutnya diberi tanda P31; Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik atas tanah No.354 dengan luas 11.010 M2 atas nama Ruang (Tergugat !) yang terletakdi Simpang JI. Asa, selanjutnya diberi tanda P31.1; Fotocopy sesual dengan aslinya Surat PernyataanPemilikan/Penguasaan Tanah atas Alm.

RUANG / Tergugat tertanggal 20 Agustus 1998(Sertifikat Asli ada pada Bank Mandiri), selanjutnya diberi tanda T.1.II.4; Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Bell nomor02/PPAT/1984 tanggal 26 Desember 1984, selanjutnya diberi tandaT.LAL5; Fotocopy sesual dengan aslinya Surat PernyataanPenguasaan/Pemilikan Tanah a.n. M. Rantun tertanggal 01 Januari1997, selanjutnya diberi tanda T.I.II.6; Fotocopy sesuai dengan aslinya Sket tanah a.n. M.

membantu menyiapkanberkas yang difotocopy saja; Bahwa Saksi mengetahui tanah di Jalan Empo Grunduktersebut ikut di jaminkan ke Bank Mandiri dari cerita LeonardusUcoch; Bahwa berkas yang difotocopy adalah KTP dan KartuKeluarga; Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dijadikanjaminan oleh Leonardus Ucoch; Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pinjaman ke BankMandiri tersebut;Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Sdw Bahwa nama orang tua Leonardus Ucoch adalah Ruang

JJB RUANG KREASI

DARSO WIYONO/SUDARSONO VS KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN, DK

PUTUSANNomor 1202 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DARSO WIYONO/SUDARSONO, bertempat tinggal diNgemplak, RT 001 RW 008, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIANAGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTAcq.

KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATENSLEMAN, yang diwakili olen Drs. Suwito, S.H., M.Kn., KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di JalanDr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Kabupaten Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAnita Widiastuti, S.Si, M.Eng. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat diJalan Dr.

SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk

., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Hukum Gueci BM Lawyers, berkantor di RukanLestari, Jalan Baru Lengkong Kiai Nomor 5758, RT 02 RW01, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi;1.Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG qq.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANGPROVINS! JAWA BARAT q.g.

Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang R.I C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional /Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat C/q. Kepala Kantor Pertanahan/Tata Ruang Kota Padang

Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang R1C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional /TataRuang Propinsi Sumatera Barat C/q. Kepala KantorPertanahan/Tata Ruang Kota Padang, disebut Tergugat D;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Syofrina Roza, SH., 2. Nelia Verawati, S.H., 3. Defriniko Syahrori,S.H., dan 4.

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR.;PT. LINCE ROMAULI RAYA.;

PUTUSANNOMOR : 09/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di.GedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No117, JakartaPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara.antara : KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN. KABUPATEN CIANJUR,berkedudukkan di Jalan Prof. Moch.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara, berupa : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan PemukimanKabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, dengansegala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaanpersidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatanNUKUM tetap; = nnn nnn nen nnn enn nen nnn non nnn none no cnn ne nnn nee nen neaDALAM EKSEPSI Menyatakan

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan PemukimanKabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;3. Mewajibkan kepada Tergugat.untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasTata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIMTahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman DalamDatitar Hitaim jAesttes2

MARIANA RUSN :KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

., BerkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, BeralamatKantor di Jalan Bromo Ujung SimpangJalan Iklas No.1 Kelurahan Binjai,Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Desember 2010,selanjutnya disebutSebagal..... 2... 0 cece eeePENGGUGAT ;we ee eee eee LAWANKEPALA........KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN PEMERINTAHKOTA MEDAN $; Berkedudukan di Jalan JenderalBesar Dr.

., jabatan : Kasi PengaduanBidang Pengendalian danPemanfaatan Tata Ruang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.800/0691tertanggal 11Pebruari 2011, selanjutnya disebutSOUSQElestacasae sisiaw et ews ew Ie Bia ES...

Dinas Tata Ruang Dan Tata BangunanKota Medan i.8 Tergugat :4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KepalaDinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor648/4530 perihal permohonan Surat Izin MendirikanBangunan di Jalan Negara Kelurahan PahlawanKecamatan Medan Perjuangan tanggal23 Nopember 2010 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KepalaDinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan nomor648/4530 perihal Permohonan Surat Izin MendirikanBangunan di Jalan Negara No.20, Kelurahan Pahlawan,Kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan tanggal 23Nopember 2010 ;4.

JOHN PETRUS WANTAH VS KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BITUNG-SULAWESI UTARA;

Putusan Nomor 49 P/HUM/201614.Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung Nomor82/TR.d/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 (Bukti P14);15.Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung Nomor88/TR.d/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 (Bukti P15);16.Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung Nomor249/TR.D.SKPL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 (Bukti P16);17.Fotokopi data kerugian masyarakat kawasan Erphact, Kelurahan TanjungMerah, Kecamatan Maturi, Kota Bitung, Sulawesi Utara (Bukti P17);

Putusan Nomor 49 P/HUM/2016mereka sejak dahulu sehingga menempati dan menguasai tanah negarayang telah berakhir haknya sejak tanggal 31 Desember 2001;Bahwa terhadap Surat Keputusan a quo, dilaksanakan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalamPasal 61 berbunyi "Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajibmenaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;Dalam Pasal 62 "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud

ruang dikenakan sanksi administarsi.Pasal (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi: Pemanfaatan ruang yang tidak sesuaidengan rencana tata ruang;Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang RTRWKota Bitung Tahun 20132033 dalam Pasal 47 menyatakan bahwaKawasan Ekonomi Khusus seluas 534 ha di Kelurahan Tanjung Merah,Kelurahan Manembonembo dan Kelurahan Sagerat.

dan dendaadministratif, kKemudian dalam Pasal 103, menyatakan bahwa dalampemanfaatan ruang wilayah kota, masyarakat wajib mentaati rencana tataruang yang telah ditetapkan;Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2013 tentang IzinPemanfaatan Ruang, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orangHalaman 22 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 49 P/HUM/2016atau badan yang akan memanfaatkan ruang, wajib memiliki izinPemanfaatan Ruang dari Pemerintah Kota;Bahwa penertiban bangunan yang dilakukan dengan surat KeputusanKepala Dinas Tata Ruang tersebut, berpedoman pada Pasal 101 huruf gangka 2 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentangRTRW Kota Bitung Tahun 20132033 yang menyatakan "Apabila pelanggarmengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, Pejabat yangberwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusanpengenaan

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, vs PT HANDARU ADHIPUTRA

PUTUSANNomor 2166 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1, Kota Surabaya, yangdiwakili oleh Ir. Sri Mulyono, MM., Kepala Dinas Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. ArisAbdullah, SH.,MSi.

Putusan Nomor 2166 K/Pdt/2012Bahwa antara pihak Penggugat dengan Turut Tergugat telah terjadi suatukesepakatan bersama dan telah menanda tangani suatu akte yang tertuang dalamKontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,Nomor: 645.3/1315/436.6.2/2009, tertanggal 10 Juli 2009 dan Addendum1 No.645.3/2470.17/436.6.2/2009, tanggal 17 November 2009. Dalam PembangunanGedung Type A RS Dr.

pelaksanaanpengadaan barang/jasa;Dengan demikian Tergugat membantah dan menolak posita Penggugat karenatanggung jawab dalam perjanjian kontrak ada pada PPKm dan bukan menjaditanggung jawab Tergugat;Tidak Ada Hubungan HukumBahwa sebagaimana telah diakui dalam posita gugatan Penggugat angka 1 yangmenyebutkan: bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat telah terjadi kesepakatanbersama dan telah menandatangani suatu akte yang tertuang dalam KontrakPengadaan Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

HANDARU ADHIPUTRA Tergugat : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabayab. Posita angka 5 dalam gugatan awal dinyatakan:sence bahwa kemajuan proyek yang telah dilaksanakan/dicapai olehpihak Penggugat adalah 60,387 % (enam puluh koma tiga delapan tujuhpersen)...... ;Hal tersebut nebis in idem dengan posita angka 4 gugatan yang baru(terulang) dalam perkara ini;Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2166 K/Pdt/2012c.

Putusan Nomor 2166 K/Pdt/201214UndangUndang No. 14 Tahun 1985, jo UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiDINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;------------------------------------ 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;------- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;--------------------------------------

RIAU BERSATU MelawanKapala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNANKOTA PEKANBARU ;: Jalan Cut Nyak Dien NO: 1 Pekanbaru ;Dengan ini memberi Kuasa kepada :1. M.TAUFIK AZHARI, ST ;2. MASRIL HARZONI, ST.MT ;3.

dan Bangunan KotaPekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran SendiriBangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala DinasTata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru) di Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan jugaTergugat selaku Badan atau

Bahwa disamping itu Penggugat juga sangat khawair apabila objeksengketa yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaPekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG / 2013 /757 tanggal 28Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri BangunanReklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan,Pengggugat akan dituntut secara hukum oleh pihak ketiga/ pemilikproduk iklan 222222 n nnn nnn n nn nn nnn n nnn nen ne ne25.

yang berbunyi sebagai berikut : DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN 131.e Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjutSurat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor650/DTRB WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal :Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame TidakMemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Keputusan Tata UsahaNegara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari keputusan TataUsaha

Bahwa benar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telahmengeluarkan surat Nomor: 650/DTRB WASBANG / 2013 /757 tanggal 28Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri BangunanReklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukankepada pemilik bangunan reklame / Perusahaan Reklame CV. Riau Bersatu.Bahwa surat tersebut diberikan tidak hanya kepada CV.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cg. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cg.

Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur,berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Nomor 61, Cianjur,Jawa Barat;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriCianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.3