untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

PURWOKERTO TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO/EXEPTIE VANONBEVOEEDHHEID;Bahwa gugatan para Penggugat petitum 8, dimana para Penggugat mengajukanpermohonan agar peralihan hak/jual beli tanah Tergugat I yang terletak sesuai petaBlok 002 Nomor 147 seluas 330 M2 berikut bangunan diatasnya seluas 150 M2 atasnama Afif Nur Dzaki (Tergugat IT) dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;Bahwa penerbitkan sertipikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat II adalahmerupakan keputusan badan/pejabat

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Oleh karena itu apabila para Penggugat mengajukan pembatalan keputusan badan/pejabat Negara dimaksud, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;02.GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ERROR INSUBJECTO;Bahwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang syubek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam pasal 49;Oleh karena itu, bahwa Pengadilan Agama Berwenang untuk memeriksa danmemutus sengketa waris dan atau sengketa hak milik atau sengketa lainsebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 b Undang Undang No. 3 Tahun 2006;Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah atas nama Tergugat II adalah merupakankeputusan Badan/Pejabat

Negara adalah benar seperti dimaksud UndangUndang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Namun dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa namun demikian tidak setiap

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan20Agama telah dinyatakan Pengadilan

yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudangpupuk milik saksi, Kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone NokiaE90 dengan nomor simcard : 082139663838 dan 1 (satu) handphone merkSamsung type A6+ Nomor Imei 1 : 356472096666699/01, Imei 2356473096666697/01, Nomor Simcard : 081945553838; Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai jin dari pejabat

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

padahari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 11.30 Wib., di gudang milik saksiNur Hasan di daerah Tajinan, Kemudian saksi Nur Hasan menunjukan letak 1(Satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya sudah ada 1 (Satu) kantong plastik klipkecil yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudang pupuk milik saksi NurHasan, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge):Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Handphone Nokia E90 dengan nomor simcard : 082139663838;2. 1 (satu) handphone merk Samsung type A6+ Nomor Imei 1356472096666699/01, Imei 2 : 356473096666697/01, Nomor Simcard081945553838;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut; Selanjutnya pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang; Dan diperkuat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada BadanPeradilan Mahkamah Agung;Berdasarkan ketentuan undangundang di atas, maka Mahkamah PartaiDemokrat/Tergugat tidak berwenang dan atau tidak berhak untukHalaman 5 dari 35 hal.

pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilanMahkamah Agung;Timbul pertanyaan:Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakansebagai

Jawabannya:Berdasarkan Pasal 1 angka (5) juncto Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1)Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Bahwa yang bisa mengatasnamakan dan mengadili sebagai Hakimadalah Hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan HakimMahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah pejabat negarasedangkan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlahHakim di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim MahkamahKonstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;Maka, berdasarkan

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri'Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No.19/Pdt/2021/PT DKI4. Gubernur:5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundanganyang berlaku; dan7.

Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yaitu bertindak/melakukanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan wewenang dankewajibannya selaku pejabat negara ;4. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali surat pencabutannyaterhadap 3 (tiga) surat yaitu 1.Surat Permohonan Hak yang telahdiketahui oleh Sekretaris Kelurahan Pisang Candi; 2.Surat KeteranganPenguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon dan 3.

Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusakHalaman 25 dari 50 halaman.

mengapa bahwa persyaratansebagai seorang calon Presiden dan calon WakilPresiden berlaku bagi siapapun warga negaraIndonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagimereka yang secara sifat dan dampaknya pernahmelakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negarasesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuansebagaimana angka 7, maka yang dimaksud denganPenyelenggara Negara termasuk di dalamnyaHalaman 31

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis denganmengacu pada pengertian Penyelenggara Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999maka sudah semestinya DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai

mempunyai 4 (empat) orangHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 47/Padt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanana Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

No. 792 K/Pid.Sus/201310.Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : Biaya transportasipegawai dan biaya penginapan perjalanan dinasdipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkanbukti pengeluaran yang sah.Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang

PER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : Pejabat PembuatKomitmen melakukan Pertanggungjawaban Rampung seluruh buktipengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeriyang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada DirektoratKerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia

Per34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara, pegawainegeri dan pegawai tidak tetap ;3.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan No.

., dimana iniadalah sebagai alat Bukti Haki Milik yang Sah dan Sangat kuat yangdikeluarkan oleh Pejabat Negara, berupa Keputusan Pejabat Negara,sebagiamana yang dikemukakan oleh saksi ahli dari BPN (Badan PertanahanNasional) Kabupaten Lamongan, yang diajukan oleh Para Pembanding/ParaPenggugat yaitu : GANEF SULISTYAWATI, SH., Bahwa SK Gubernur KepalaDaerah Propinsi Djawa Timur Nomor VAGR/99/HM/II/1964, tertanggal 2061963. Atas Hak Milik : Tarwijah b. P.Tarwiti.

RIZAL, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untukproses lebih lanjut.Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT PTKBahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis Methamfetamin (Shabu)membeli adalah untuk memperoleh keuntungan uang dan membellinarkotika jenis shabu lagi dan Terdakwa hanya menjual narkotika jenisshabu kepada orang yang Terdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli

panjang warna hitam merk Pull & Bear yang Terdakwa gunakan,uang tunai sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) di sakubelakang sebelah kanan celana panjang warna hitam merk Pull & Bearyang Terdakwa EDI PURWANSYAH Als BONENG pergunakan danTerdakwa mengakui 1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yangdibungkus dalam plastik bening berklip tersebut milik Terdakwa,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggauuntuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danHalaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT PTKmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukurankecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan JalanPalembangJambi dan sebelah Timur dengan tanah Langgeng Widodoseluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utaraberbatasan dengan tanah milik Rumah Makan Permata Jaya, sebelahSelatan dengan tanah Fikri, sebelah Barat dengan tanah Camat PangkalanBalai dan sebelah Timur dengan Jalan PalembangJambi seluas = 4.000M2 dan Tergugat II hanyalah pembeli yang beretikat baik melalui prosespengoperan Hak yang dibuat dihadapan pejabat

negara yang sah dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, Olehkarena itu. gugatan Error in Subjek , sehingga gugatan penggugatseharusnya ditolak.Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelishakim memutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat I danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah milik Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawurkarena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hakadalah juga tidak benar, karena Tergugat I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI/2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawur,karena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hak jugaadalah tidak benar, karena TERGUGAT I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI//2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara prosedural

Bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah membuat surat penunjukanrumah kepada Terdakwa/ Nicolas Salhuteru untuk tinggal di rumahJalan Tanjung Pandang No. 12 Surabaya;Bahwa benar karena dinas perhubungan merupakan bagian dariOtonomi Daerah, O.Lumihi berhak untuk menempati rumah dinastersebut karena berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24Tahun 2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata CaraPenggunaan Rumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1No. 11 yang dimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, PejabatPemerintahan, Pimpinan DPRD dan/ atau PNS, Pensiunan PNS,Janda/ Duda Pensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerahdan memiliki SIP, karena rumah dinas milik perhubungan telahdialihnkan kepada Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh DinasPerhubungan sebagaimana serah terima satuan kerja, personil,peralatan dan dokumen/arsip instansi vertical Nomor: 10/3/TIM.KEPRES/ 157/2001 tanggal 21 Maret 2001;Saksi Sugiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar

No. 2192 K/Pid.Sus/2010saksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No.11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP

Perak Surabaya dan laporan Inventarisasi Rumahrumah Dinas Buku Daftar Inventaris rumah dinas status milik dandaftar rumah dinas dalam penguasaan Kanwilhubla NV, sedangkansaksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No. 11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP;e Bahwa saksi Sugiharto selaku PNS pada Kantor Badan PertanahanNasional dikeluarkannya persetujuan penertiban SIP di Jalan TanjungPandan No. 12 Surabaya atas nama Nicolas Salhuteru dari BadanPertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Timur Nomor : 500.359295 tanggal 24 Juli 1999 sebelumnya tidak mengetahui status rumahdi Jalan Tanjung Pandan No. 12 Surabaya

Sulam Kota Malang yang ditaruh dalam bekas bungkus rMarcopolo.Bahwa Pada saat dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi 1 dan salbahwa terdakwa BOGY ZIEDNIE HARDIAN Bin MAHMUL RIFAI dmenguasai ganja tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh unundang yang berlaku (mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dmenguasai ganja tersebut) dan tidak bekerja di lembaga pengembanganpengetahuan dan tekhnologi.Atas keterangan saksi, tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatai2

Bahwa Pada saat dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi 1 dan saksi 2 bterdakwa BOGY ZIEDNIE HARDIAN Bin MAHMUL RIFA' dalam menguasaitersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang undang yang be(mempunyai iin dari pejabat negara yang berwenang dalam menguasaitersebut) dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuartekhnologi.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan danAnggota DPRD menyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini,dinyatakan melanggar hukum dan ketentuan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Tidak

Selanjutnyaberdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRDmenyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibatpengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luarketentuan yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakanmelanggar hukum; dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganRI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil

danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan kegiatan yang telahdibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besar telah dilaksanakansebelumnya sehingga Terdakwa sebagai Anggota DPRD yangmenyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa :"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dun kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa :*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

Selain itu perbedaan tanda tangan merupalkewenangan internal pejabat negara asal (Country of Origin);bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampailSurat Nomor S3138/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 11 Juli 2014, Perihal: PenjelaTertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikua.b.e.d.2. bahwa atas importasi tersebut dilakukan penetapan sebagai berikut:Jenis barangJumlah barangNegara

ASEANChina Free Trade Area);2. bahwa produk yang Pemohon Banding impor termasuk dalam skema tarif preferedalam rangka FTA (Free Trade Area) dengan dasar hukum PMK235/PMK.011/2(tanggal 23 Desember 2008, jenis Surat Keterangan Asal adalah Form E;. bahwa Form E yang telah diterbitkan oleh negara asal (Country of Origin) adalah bedan perihal perbedaan pada tanda tangan dan stempel merupakan hal yang wajar karstempel menggunakan stempel basah, selain itu, perbedaan tanda tangan merupalkewenangan internal pejabat

negara asal (Country of Origin), telah sesuai den:Wholly Obtained yang menunjuk Rule 3 dari OCP FTA yaitu:a) bahwa suatu pihak wajib memberitahukan kepada seluruh pihak lainnya mengenama dan alamat masing masing otoritas penerbit dan wajib memberikan contanda tangan dan contoh stempel resmi dan contoh stempel perbaikan, apabila ayang digunakan oleh otoritas penerbit dimaksud;b) bahwa informasi dan contoh contoh di atas wajib diberikan kepada seluruh pillainnya pada persetujuan dan suatu salinan

Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara;3. Eksepsi kompetensi absolut;4. Eksepsi kurang pihak;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Risalah Lelang bukan objek tata usaha negara;2. Eksepsi kompetensi absolut;Halaman 2 dari 6 halaman.

CHARIEF dan ditemukan berupa 2(dua) paket kecil dalam kemasan plastik transparan berklip, 2 (dua) buah pipet kaca,1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, dan 1 (Satu) buah jarum yangterbuat dari alumunium foil, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semuabarangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual

CHARIEF dan ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil dalam kemasanplastik transparan berklip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah sendok yang terbuatdari potongan pipet, dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari alumunium foil,setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Meliau untukproses lebih lanjut.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN SagBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau

narkotika jenisshabu dimasukan kedalam kaca bening menggunakan sendok yang terbuat dari pipetplastik lalu narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca dibakar menggunakan korekapi yang sudah dilengkapi dengan jarum yang terbuat dari alumunium foil hinggamengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hirup.Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 2 (dua) kantong plastik berklipnarkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut adalah untuk Terdakwakonsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menggunakan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna beningukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu).Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN SagBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1071.09.18.2805 tanggal 28 September 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Selanjutnya terdakwa besertaPaspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama6HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Ngurah Raiuntuk diproses secara hukum : Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidak pernahdikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatan yangberwenangmengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlah warga Negara AfrikatSelatan melainkan warga Negara Banglesh sesuai suratt dari EmbassyOf Bangladesh

Selanjutnya terdakwa beserta PasporNegara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas namaHABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas KhususNgurah Rai untuk diproses secara hukum ;Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidakpernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatanyangberwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlahwarga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Bangleshsesuai suratt dari Embassy Of Bangladesh

Selanjutnya terdakwabeserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234atas nama HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Ngurah Rai untuk diproses secara hukum ;Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidakpernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatanyangberwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlahwarga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Bangleshsesuai suratt dari Embassy Of Bangladesh

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 327 ayat (1)KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLILS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, memberitahukan atau mengadukanbahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan,perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220KUHP;ATAUHal 5 dari 27 hal Putusan No.68/PID.B/2016/PN.KpgKETIGA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menyerang kehormatanatau nama baik seseorang yakni saksi korban DR. JEFRIRSTSON R.

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/PenasehatHukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukanSaksisaksi sebagai berikut :1. Saksi korban :DR. JEFIRSTSON R RIWU KORE M,H.

karena pada waktu Laporan itu dibuatbertepatan dengan proses pemilihan anggota legislatifTahun 2014 dan saksi sebagaisalah satu caleg dari Partai Demokrat untuk daerah Pemilihan NTT II yang meliputiPulau Timor, Rote, Sabu dan Sumba;Bahwa monitoring pemberian beasiswa merupakan tugas Komisi X;Bahwa ada surat dari Bawaslu yang menyatakan bahwa LaporanTerdakwa tidakmemenuhi syarat untuk ditindak lanjuti;Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa difitnah sehingga namabaik saksi sebagai pejabat

Negara dan nama baik keluarga tercemar;Atas keterangan saksi tersebutTerdakwa menyatakan tidak memfitnah danmencemarkan nama baik saksi korban, Terdakwa membuat Laporan pengaduan kepihak Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai amanat dari UU No. 8 Tahun2012 Tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Terdakwa selakuwarga negara berhak melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran pemilu;.