Ditemukan 379077 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-03-2021 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892/B/PK/Pjk/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
156 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PERUM PEMBAGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
175 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabeansebelum dikukuhkan sebagai PKP,Perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur PajakSederhana,Untuk perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhiketentuan,Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean yangFaktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan,Untuk perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih denganmenggunakan SKP,Untuk perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalamSPT Masa PPN
, tetapi ditemukan dalam pemeriksaan,Untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatanpenyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa mitra usaha Pemohon Banding (pemungut PPN/pemasok) selakuSubjek Pajak, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tersendiri wajib untuk :a.menyetor pajak yang terutang dengan menyelenggarakan catatanperolehan dan peredaran dan mengkreditkan Pajak Masukan berdasarkanketentuan yang berlaku,Halaman 3 dari 20 halaman.
Pandjaitan Kav.11, Jakarta 18340, sehingga PajakPertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 dihitung kembali sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp180,117,908,793,00,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 10,490,354,939,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 10.401.459.471,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp. 88.895.468,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00Jumlah PPN Kurang dibayar Rp. 88.895.468,00Sanksi
administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UUKUP Rp. 33.827.246,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 122.722.714,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.
Putusan Nomor 1454/B/PK/PJK/201710.11.Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE755/PJ./2001 tentang Penyampaian KEP754 diatur bahwa,Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu proseduradministrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhankewajiban PPN.
Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2706/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT Eramas Persada Energy
163 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2706/B/PK/Pjk/20192017 tentang Keberatan atas SKPN PPN Nomor: 00012/507/11/043/16tanggal 25 Januari 2016 Masa Pajak Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp0, (NIHIL) menjadi Lebih Bayar sebesar Rp9.357.124.121, sesuai denganperhitungan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113210.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan
PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Selatan untuk Masa Juli 2012 merupakanhasilpenyerahan Barang Kena Pajak (Pembangkit Listrik) yang dikenakanPPN dan PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp9.357.124.121,00;dapat dikreditkan pada Masa Juli 2012, sehingga koreksi Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki landas pijakhukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRIMA ZIRANG UTAMA
268 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani Nomor 170 RT 008/003 Semarang Tengah, Semarang,sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 19.007.304.959,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp = 1.900.730.497,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp = 1.900.730.497,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Ro ~=~..C 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (lebih) bayar Ro ~=~.: 0,0Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan
Putusan Nomor 501/B/PK/Pjk/2020penerimaan jasa pengurusan BBN tidak didasarkan pada bukti yang kuatdan harus dibatalkan, selebinnya telah didukung dengan bukti yangcukup memadai berupa SPT PPN dan bukti penyetoran pajaknya danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN
Rp 19.007.304.959,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.900.730.497,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.900.730.497,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Rp..CSS/ 00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Putus : 15-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3093/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK
184 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2063/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS ANDRI FIRMANSYAH
163 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
, karena PPN seharusnya terutang pada saat dealermembayar uang deposit pulsa ke operator dengan DPP nilai nominal pulsaHalaman 1 dari 8 halaman.
Oleh karena itu PPN terutang yangdibebankan kepada Pemohon Banding sebagai sub dealer adalah tidaktepat.
Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 95.440.7832 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.544.078DikurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkanLainlainJumlah Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 9.544.0784 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ...
(karena Pembetulan) wo Jumlah 5 PPN yang kurang /(lebih) dibayar 9.544.0786 Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 4.581.1577 Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar 14.125.235 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 95.440.7832 Perhitungan PPN Kurang Bayar Halaman 5 dari 8 halaman.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMEX BIOFUELS
254 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (10.926.064.389)2. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (10.926.064.389)3. PPN Yang Kurang Bayar Rp 1.359.6934. Sanksi Administrasi Rp 1.359.6935.
Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 2.499.663.638,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 334.277.084,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 2.833.940.722,00b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 2.833.940.722,00d.
Impor BKP Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 33.427.708,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 10.955.289.204,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (10.921.861.496,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 10.926.064.389,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 4.202.893,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 4.202.893,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.405.786,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 2067/B/PK/Pjk/2020dengan kode transaksi 01, dan pada Faktur Pajak telah dirinci secaraterpisanh dalam deskripsi transaksi bagian mana yang merupakanpenyerahan listrik dan bagian mana yang merupakan steam, denganperbandingan persentase 0.6% untuk listrik dan 99.4% untuk steam,maka steam tidak termasuk barang strategis dan atas penyerahannyadibebaskan dari PPN, sehingga PPN Masukan yang berkaitan dengansteam sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dapatdikreditkan.
Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 2.499.663.638,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 334.277.084,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp = 2.833.940.722,00f. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00g. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 2.833.940.722,00h.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3307/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NEWMONT PACIFIC NUSANTARA
217 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2411/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — PT KARYANUSA EKADAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2146/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG
314 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
314 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLNpada Tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp.31.746.579.738,00 dansegera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajaksehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Februari 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT43899/PP/M.VII/16/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2020dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuatas penyerahan Jasa Luar Negeri yang dilakukan di luar daerah pabeantidak terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1Ajuncto Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN jo Pasal 8 huruf a PeraturanPemerintah Nomor
Putus : 27-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2954 B/PK/PJK/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — PT SWADAYA SARANA BERLIAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3164/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL
174 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3962 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — PT BEIERSDORF INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
143 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-09-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119/B/PK/PJK/2013 Tanggal 11 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA
159 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa PPN dan PPNBM atas penyerahan Barangkena Pajak (BKP) yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN & PPNBM yangterutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut yang tata caranyaditetapkan oleh Menteri Keuangan;Pasal 1 (1) huruf a KMK 590/KMK.04/1994, menyatakan bahwa PPN atas penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi Pajak Keluaranbagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKPtersebut selalu dilaporkan dalam SPT
Haruskah Pemohon Banding tersebutmelakukan pembetulan SPT Masa PPN di setiap bulan?
Senayan, Jakarta Selatan 12190, dan pajaknya dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp 134.710.535.771,00 Rp 134.710.535.771,00Jumlah seluruh penyerahan Penghitungan PPN kurang bayar Rp 13.471.053.577,00 Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Dikurangi : Pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang disetor dimuka dlm masa pajak yg sama Rp = 4.452.321.818,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.850.411.157,00 Dibayar dengan NPWP sendiri
Rp 6.163.124.243,00 RpJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 13.465.857.218,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp 5.196.359,00Kelebihan pajak yang sudah :dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00)PPN yang kurang dibayar Rp 5.196.359,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 2.466.139,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 7.662.498,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Mei 2010 No.
Faktur Pajak Standar pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada MasaPajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti,dan penerbitan Faktur Pajak Standar pengganti tersebut mengakibatkan adanyakewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinyakesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.10.11.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE12/PJ.54/1995 tanggal 03 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPNDan PPn BM Untuk
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3084 B/PK/PJK/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT STANDARD CHARTERED BANK
80 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — PT FAJAR MITRA INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1413 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 5 Juli 2018 — PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1413 B/PK/Pjk/2018berkekuatanPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:hukum tetap,dalam perkaranya melawan TermohonPerhitungan PPN Masa Pajak Februari 2014 menurut Penggugat JUMLAHRUPIAHNO URAIAN MENURUTPENGUSAHAKENA PAJAK1 Dasar Pengenaan Pajak :a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 240.675.160a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6.Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 240.675.160b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 240.675.160d.
Impor BKP 0d.2.Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0d.3.Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0d.4.Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0d.5.Kegiatan Membangun Sendiri 0d.6.Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikan 0d.7.Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau1.d.7) 24.067.616b. Dikurangib.1.
Jumlah (a+b) 80.606.7114 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 05 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1413 B/PK/Pjk/2018 e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUPf. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUPg. Jumlah (atb+ct+d+e+f)6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) oO;/0O O0;O Kesimpulan1.
Perhitungan PPN menurut Penggugat adalah Lebih Bayar sebesarRp104.674.327,00UsulBerdasarkan penjelasan dan perhitungan di atas, maka Penggugat mohonagar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengabulkanpermohonan Gugatan dari Penggugat sehingga SKPKB PPN No.00019/207/14/028/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Februari 2014 agardikurangkan atau dibatalkan sehingga menjadi Lebin Bayar sebesarRp104.674.327,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 9 Mei 2017
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3753/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3753/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar banding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya denganperhitungan PPN yang seharusnya terutang yang sebagai berikut:Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukandengan harapan mendapat pertinbangan dengan penuh keadilan dariMajelis;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114513.16
Putusan Nomor 3753/B/PK/Pjk/2019Positif Dasar Pengenaan Pajakpenyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp1.639.008.127,00 dan Koreksi Negatif DasarPengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sebesarRp1.639.008.127,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan sebesar Rp1.639.008.127,00 oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena atas pemanfaatan fasilitas PPN tidak dipungutatas penyerahan
Dengan demikian untuk memperolehfasilitas perpajakan harus memenuhi ketentuan formal dan material diantaranya berupa kelengkapan dokumen formulir BC 4.0 untukmembuktikan kebenaran penyerahan yang PPN nya tidak dipungut kepengusaha di kawasan berikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea
Putus : 23-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517/B/PK/PJK/2014 Tanggal 23 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
149 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga atas penyerahan CPO, PK dan turunannya yang dilakukan olehPemohon Banding harus dikenakan PPN;Bahwa kemudian di Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPN No 18/2000mengatur bahwa:"Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalahPajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang
Putusan Nomor 517 B/PK/PJK/201418:7.10.7.11.penyerahan yang tidak terutang PPN, sehingga seluruh PajakMasukannya dapat dikreditkan;d. Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidakterutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskandari pengenaan PPN yang Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) lakukan;e.
Putusan Nomor 517 B/PK/PJK/2014perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama,yaitu tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada Pajak Masukan yangdikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif,maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).Bahwa prinsip netralitas dalam PPN perlu dikedepankandan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidakmenghendaki adanya kondisi yang mempengaruhikompetisi dalam dunia bisnis, Jika
dapatdikreditkan.Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenispajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukanoleh faktor objektif (taatbestand) atau objek pajak.Mengingat dalam hal ini, obyeknya adalah TBS yangmendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,maka:a.
Pemilihan kataMemproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN menguatkan karakter objektifPPN, kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalamkondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaanPPN, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal16B UndangUndang PPN, bahwa karenakekhususannya tersebut maka Pasal 16B UndangUndang PPN lebih utama dibandingkan denganketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengkoreksiPajak Masukan menurut
Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2075 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
174 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
0,00 1.041.744.145,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 3.212.044.447,00 0,00 3.212.044.447,00 Latar Belakang:1.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 21.703.003.018 a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 21.703.003.018 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 21.703.003.018 d.
yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = =yaitu.
ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi;Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UndangUndang PPN Juncto PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) Juncto Pasal 4 huruf aUndangUndang PPN, penyerahan hak Kuasa Pertambanganoleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT.
Putusan Nomor 2075/B/PK/PJK/201 7batubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar;3.13.