Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057

uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,

/13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112304.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26Nomor 00002/304/10/057

Putusan Nomor 4168/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah

Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005616.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak April2016, karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00599/207/16/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak April 2016, karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057

Putusan Nomor 4382/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat mohon agar Majelis menghapuskan Sanksi KenaikanPasal 13 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 201 2;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52889/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap

Surat Keputusan KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor 00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT Lumbung NasionalFlour Mill, NPWP 02.193.193.6.057.000, beralamat di Jalan Ir.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatanatas Permohonan Penghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPNNomor 00106/207/10/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP1731/WPJ.07/2013tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010 oleh Majelis HakimHalaman 3 dari 7 halaman.

tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 2012 nyatanyata telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Memerintahkan kepada fTergugat untuk mengurangkan ' ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Mei 2014 Nomor00362/107/14/057/ 16, tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = RPO,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116917.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014:3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan JenderalGatot Subroto Kavling 38

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang,NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (12710), adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Terbanding telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19957/PP/M.XV16/2009 tanggal 15 September 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2004 Nomor:Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor450 B/PK/PJK/201000179/207/04/057

Jumlah sanksi administrasi 66.292.4728 Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d) 132.584.944 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan JasaMasaPajak2004 Nomor:00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007 tersebut, PemohonBandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 070/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal29 Oktober 2007; dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP873/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga Pemohon Banding

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajakyangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Juni2004 danKeputusan Terbanding NomorKEP873/WPUJ.07/BD

.05/2008tanggal 27 Juni2008 sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP873/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentangPenolakanPermohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPNNomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa PajakJuni2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

Sesuai dengan Pasal 17BUUKUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat12 bulan sejaksurat permohonan diterima, atau paling lambatditerbitkan tanggal 18 Juli 2006.Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juni 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejaksurat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007.

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/ PA JTBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur telah memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelistelah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara yang diajukan oleh :1.

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTTelah membaca suratsurat dalam berkas perkara.Telah mendengar keterangan pihakpihak berperkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 7 Mei 2012 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 057/Pdt.P/2012/PAUJT telahmengemukakan halhal Sebagai berikut :1.Bahwa semasa hidupnya almarhum Termohon pernah menikahdengan seorang wanita bernama Pemohon pada hari Selasa tanggal10 April 1973, sebagaimana

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTtentang peradilan Agama, maka menjadi kewenangan PengadilanAgama untuk menetapkan atas harta peninggalan.11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agardibebankan menurut peraturan perundangundangan;Berdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohondengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan AgamaJakarta Timur, berkenan kiranya mempertimbangkan dalildalil Pemohon inidan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :1.

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTDibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon.Bahwa, saksi adalah tetangga dari para Pemohon.Bahwa saksi kenal dengan almarhum Termohon bin Ayahkandung termohon.Bahwa, benar almarhum Termohondengan Pemohon adalahsuami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernamaAnak , Anak II dan Anak III.Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka, waktu merekamenikah saksi masih kecil.Bahwa saksi mengetahui almarhum Termohonmeninggal

No. 057/Pdt.P/2012/PAJT Hj. Shafwah, SH.,MH Zulhemi, BA Perincian biaya perkara : 1. Pendaftaran HHK Rp. 30.000,2. Biaya Panggilan Rp. 400.000,3. ATK Proses RP. 75.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah)

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd Binti MASDUKI WIJAYA ; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadi Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA; ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

MUHAMMAD AZWAN RASYA RAMADHAN umur 6 tahun;Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malangdengan nomor : 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;.

untuk mengurus akte kelahiran anak;Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1170/057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 5426/Dsp/1992tanggal 01091991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimanabukti P.4;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon Il : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA;Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3.

Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.PdBinti MASDUKI WIJAYA ; yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadiNama Pemohon II: ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA;Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan SingosariKabupaten Malang;4.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057

29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.

Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00009/277/16/057/17tanggal 16 Oktober 2017 Masa Pajak September 2016 atas nama PemohonBanding NPWP 01.069.327.3057.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000009.16/2019

/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017,

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20213.3.3.4.keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr.

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/2021KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2016 Nomor00009/277/16/057/17 tanggal 16 Oktober 2017, atas nama PT Seng FongMoulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof.Dr.

dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2016 Nomor 00009/277/16/057

SALINAN PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2016 OSL aay j 2DEMI KEADILAN, 2 u..0 wc. cece at Cae uais a ANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Badan KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan AnakKabupaten Karimun, Pendidikan terakhir S1 IImu Pemerintahan,Tempat kediaman di Kabupaten Karimun

25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikanterakhir SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 057

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKtertanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuamiisteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon diKabupaten Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu pindahke rumah kontrakkan di Kabupaten Karimun, selama lebih kurang (satu

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti, berupa:A Surat:1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102030505770003, tanggal11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBK12Hakim Anggota,ttd.IRFAN FIRDAUS, S.H.1., M.H.Hakim Anggota,ttd.YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,00Ketua Majelis,ttd.ADI SUFRIADI, S.H.I.Panitera Pengganti,ttd.Drs. NASARUDDIN2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 240.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp6.000,00 ,Jumlah Rp 331.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Tanjung Balai Karimun, ............. eee 2016Panitera Pengadilan AgamaTanjung Balai Karimun,NURAEDAGH, S.Ag.12

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBO pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 dengan jalan memperlihatkan

September 2015,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 320/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan KartuTanda Penduduk R.1 No. 21711247028090006, tanggal 18 September 2013 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam.e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipildengan seorang lakilaki bernama : ANTONIUS NABABAN, berdasarkan Kutipanakta Perkawinan Nomor : 057

/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dolok Sanggul ;e Bahwa di dalam Akta Perkawinan Peohon tersebut nama Pemohon terdapatkesalahan sehingga Pemohon ingin mencoret sebagian nama Pemohon dari namaHERTI RUBINT RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ( sesuai denganakta Kelahiran Pemohon ) ;e Bahwa didalam Kutipak Akta Perkawinan Pemohon No. 057/DKC/I/2010, tanggal22 Januari 2010 tertulis HERT RUBINTI RUMAHORBO seharusnya HERTIRUMAHORBO, sesuai

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINT RUMAHORBOmenjadi HERI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari2010 dengan jalan memperlinatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 057/DKC/I/2010 tanggal 22 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHumbang Hasundutan, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO. 2171121008769009 tanggal 18092013 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,diberi tanda P5 ;6.

;Mengingat dan memperhatikan Undangundang dan ketentuanketentuan lain yangberkenaan dengan ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohondari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;e Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTIRUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERT RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057

057/Pdt.P/2016/PA.Crp

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA Crp.

Put.No.057 1/Pdt.G/2020/PA.KrsBahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohonyang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencanapernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LecesKabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B441/Kua.15.8.02/PW.01/08/2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenaanak

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.KrsBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal halyang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan HakimTunggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 masehi. bertepatandengan tanggal 22 Muharram 1442 hijriyah, yang dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs

No.057 /Pdt.G/2015/PA SmgBahwa Pemphon dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatanggal 08 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang tertanggal 10 Januari 2011;Bahwa selama dalam perkawinan hingga sekarang sudah berlangsung 4(empat ) tahun 2 (dua) bulan belum di karuniai anak ;Bahwa pada tanggal Juni 2013 telah lahir seorang bayi perempuan bernamaAssyifa Firdaus Syaihudini lahir di Bogor yang lahir dari rahim seorangwanita bernama

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg Bahwa anak yang bernama Assyifa Firdaus Syaihudini, lahir di Bogor 1Juni 2013 adalah anak kandung dengan istri saya bernama IndahSulistiyowati ;. Bahwa saya telah tidak keberatan apabila anak saya tersebut dimintasebagai anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon II sebab istri saya telahmeninggal dunia ;.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg2.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smgkarena orang tua anak yang akan diangkat sebagai anak angkat tersebut memangkenyataannya kurang mampu mengasuh anak tersebut;Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dari AlQur'anSurat AlAhzab ayat 5 sebagai berikut;Artinya:Panggillah mereka anakanak angkat itu dengan (memakai) nama bapakbapakmereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahuibapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramuseagama dan maulamaulamu

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg101. PendaftaranBiaya ProsesPanggilanRedaksiefMeteraiJumlah: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp 240.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000.: Rp 331.000,Untuk salinanYang sama bunyinya olehPANITERAPENGADILAN AGAMA SEMARANGH. ABDUL WAHID, SH,M.Hum.Hal. 11 dr. 11 hal. Put. No.057 /Pdt.G/2015 /PA Smg

Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama SUKIRMAN adalah sah menurut hukum;4.

Bukti P5: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016,tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Sukirman; (fotokopi sesuai denganaslinya);: Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21 September 2015, Nomor: 814.2/057/BKD/2015 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober2016 atas nama Sukirman;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukanPenggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;5.