Ditemukan 583603 data
120 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
181K/TUN/2000
., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.114.500, (seratusempat belas ribu lima ratus rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganputusannya tanggal 2 Februari 2000 No. 64/BDGG PL/PT.TUNMDN/1999 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2000
kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis padatanggal 6 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/PTUN/KS/PLG/2000/Pg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian disusul oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Maret 2000 ;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21Maret
2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
Pasal109 ayat 1 c, d dan e UndangUndang No.5 Tahun 1986 secara penuh yangsangat merugikan Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan kasasi tersebutdiatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Surat Keputusan Yayasan bukanobyek Tata Usaha Negara, sebab Ketua Yayasan bukan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Februari 2000
dalamperkara ini ;Memperhatikan Pasalpasal dari UndangUndang No.4 Tahun 2004,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004 serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNERAMBARITA, SH. tersebut ; Membatalkan ..........Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 2 Februari 2000
20 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
315PK/PDT/2000
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
1787K/PDT/2000
No. 1787 K/Pdt/2000PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24Desember 1999 ;Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat , Il, Ill, V, VI, VII/Pembanding dan Turut Tergugat IV/Pembanding Il yang pada tanggal 22Januari 2000 telah diberitahu tentang = memori kasasi dariPenggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 29 Januari 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 1787 K/Pdt/2000
42 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
181PK/PDT/2000
. & Rekan, Pengacara DanPenasehat Hukum, beralamat di Jalan PuspowarnoSelatan 1 No.5 B Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Januari 2000, PemohonPeninjauankembali, dahulu Penggugat Pembanding ;melawan:KARSIDI bin MUNGIN,LASIPAH (Ny. KARSIDD,DAHLAN bin DASTYO,MAT SARIF bin DASIYO,MUSMAN bin NYAMIN, kelimanya bertempatFF SP BStinggal di Dusun Gebangan, Desa Karanggeneng,Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan,6.
adalah ahliwaris dari almarhum suami isteri Mungindan Parmi ; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesarRp.177.000, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahuluPenggugat pada tanggal 16 Agustus 1999 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali dahulu Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal31 Januari 2000
diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 17 Pebruari 2000 kemudiandisusul dengan memori alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 ebruari 2000 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan72 UndangUndang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quobeserta..............beserta alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan carayang ditentukan UndangUndang
Foto copy dari Buku Pendaftaran Nikah No.142 / 498933 / 1962 yangtelah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang (KUA KecamatanGodong) tanggal 2 Pebruari 2000 No.MR.06.13 / 2b / 14/ II / 2000 dandibubuhi materai cukup, tertanda P.1 / PK. ;b. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.13 / 2b / Pw.01 / 80 / II / 2000tanggal 2 Pebruari 2000 tertanda P.2 / PK. ;2. Berdasarkan buktibukti baru) yang diajukan oleh PemohonPeninjauankembali tersebut bukti P.1 / PK.
53 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
2403K/PDT/2000
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
398K/Pdt/2000
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
1825K/PDT/2000
- Tentang : Desain Industri
31 Tahun 2000
Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.Pasal 57Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
55K/AG/2000
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
2490K/PDT/2000
No. 2490 K/Pdt/2000 Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il ; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda selaku Badan PeradilanUmum, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 158.000,(seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan
1999Nomor : 150/Pdt.G/1998/PN.Smda yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI : Menerima Eksepsi Tergugat , Tergugat Il tersebut ; Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadiliperkara tersebut ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2000
kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 11 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 19 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 150/Pdt.G/1998/PN.Smda yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 24 Februari 2000 ;bahwa setelah itu
oleh Tergugat I, Il/Terbanding , Il yang pada tanggal 7Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamHal. 6 dari 9 hal.
No. 2490 K/Pdt/2000
88 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
172K/TUN/2000
109 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
1720K/PDT/2000
31 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
2289K/PDT/2000
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
552PK/PDT/2000
April 1999 No.2064K / Pdt / 1997 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembali dahuluPemohon Kasasi pada tanggal 3 Nopember 1999 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 25 Nopember 1999 diajukan permohonan peninjauankembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2000kemudian disusul dengan memori alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2000
59 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
05G/HUM/2000
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
1385K/PDT/2000
- Tentang : Rahasia Dagang
30 Tahun 2000
sidang dilakukan secara tertutup.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
460K/TUN/2000
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 9 Agustus2000 No. 09/BDG.G.JB/PTTUNMDN/2000 yang amarnya berbuntyi sebagai berikut :Memutuskan Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding ;Mengadili Sendiri : Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.06/G/TUN
/1999/ P.TUNJBI tanggal 20 Desember 1999 ; Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya ; Membebankan biaya sengketa kepada Penggugat Terbanding padakedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak padatanggal 26 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraankuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 1999 diajukanpermohonan kasasi
secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dariakte permohonan kasasi No. 04/K/TUN/2000/PTUN.JBI (06/G/TUN/1999/PTUN.JBDyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan manakemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2000 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 2000telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat
/Terbanding kemudian diajukanjawaban memori kasasi pada tanggal 19 Nopember 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang.....6Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya
) Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi Nomor 37 tahun 1998tentang izin trayek angkutan kota yang tergabung dalam PO.Neltha PrimaUtama;Bahwa untuk dapat melaksanakan/merealisasikan izin trayek harus didahuluidengan adanya surat izin pembelian kendaraan, jadi bagaimana dapatmelaksanakan izin trayek jika izin pembelian kendaraan dicabut (dalam halini Pemohon kasasi telah ajukan keberatan /gugatan dan telah sampai padatahap kasasi yaitu perkara kasasi register Nomor 136 K/TUN/2000
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
1828K/PDT/2000
149 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
510K/PDT/2000