Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan / menerina 1 (satu) paket daunganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah tibadirumahnya, terdakwa menghubungi Saudari SELF! Alias CACA melalui videocall Facebook Masenger menggunakan handphone ibunya.

danmemperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya saksiSYAHRULLAH dan saksi WIHELMUS anggota polisi dari PolsekCikarang Barat langsung menangkap dan melakukan penggeldehanterhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)paket Narkotika jenis daun ganja dengan berat 5,66 gram yang dibungkus dalam kertas warna coklat yang di simpan di celana dalammotif garisgaris yang digunakan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut Terdakwa rencananya Terdakwa akanbertemu dengan seseorang bernama SELF

sekarangselama 4 tahun lebin keduanya pisah rumah tidakpernah bersatu lagi; e Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karenasering bertengkar masalah Tergugat bermain cintadengan wanita lain yang bernama Titin asal dariCiamis;e Bahwa Tergugat pernah dinasehati saksi, namunTergugat tetap memilin perempuantersebut;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut,Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalamkesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohonPOLIT Self

atau dipngun berdasarkan izin/ hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutankayu serta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/ pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

pelaksanaansistem informasi penatausaha hasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihatpada poin 4 dalam format dan gambar eSKSHHK Olahan dengan keteranganfitur eSKSHHK olahan yaitu :1)Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2)Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3)IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4)IDBarcode Data eSKSHHK.5)Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self

sistem informasi penatausahahasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu :1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2) Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan;Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg

PENETAPANNomor 0756/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Nurdin Adam bin Adam, umur 44 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DesaBlang Gandai Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

PENETAPANNomor 0758/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Ramli Afan bin Afan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Blang GandaiKecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.

PUTUSANNomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1988, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SamratulangiKelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan KotaGorontalo

PENETAPANNomor 0838/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Muhammad Nur M. Ali bin M. Ali, umur 43 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa PuloKiton Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean Nomor:0264/Pdt.G/2016/PA.Kgn, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut : Putusan Nomor 264/Pat.G/2016/PA.Kgn, hal 1 dari 11 ah secara syari'at Islam pada tanggal O09 Oktoberph Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamaabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor:09 Oktober 1995) ;an tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Self

Sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atasrevenue transfer (Jicense) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sudah dianggapbenar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;c.

sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self

PENETAPANNomor 0238/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Jumadi bin M. Rizal, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di DesaMeunasah Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

Self. Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan YangSeadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan, Pemohon telah hadirmenghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurutrelaas Nomor : 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 27 Juli 2018 dantanggal .....eeeee ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.

adalah tanggal 26 Agustus 2011, sehingga keberatanyang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) hari;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Tarif Bea Masuk TindakanPengamanan yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan Dokumen impor yangPemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, PemohonBanding melaporkan harga impor pada PIB berdasarkan dan sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku, yakni self

lembar bendera Negara KALEDONIA ; 5 (lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ; 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ; 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ; 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF

lembar bendera BINTANG KEJORA ; 5 (lima) lembar bendera KNPB ;empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ;tiga) lembar bendera Negara FUul 5empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARATWILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru)dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUANNASIP SENDIRI (SELF

Dianka Sarana Utamabekerja sama dengan Tergugat sebagai pihak pelaksana dan denganberjalannya waktu Tergugat mengganti salah satu Unit Tug Boatnya yangberukuran 270 ft biasa dengan 270 Self Propelor yang mana kapasitasangkut sama besarnya hanya bentuknya*yang berbeda, tetapi pihakPenggugat tidak mau menerima unit tersebut karena Penggugat jugamendapat pekerjaan angkutan ini dari PT.

LG, sedangkan unit kapaltersebut Sudah berada di lokasi perairan Dongdang Samarinda, denganberjalannya waktu unit kapal tersebut tidak beroperasi hanya diam diPerairan Dongdang, Samarinda ;Bahwa kemudian Penggugat minta penggantian Unit kapal yang samabentuknya yaitu 270 Self Propelor, sedangkan Tergugat sudah terlanjurmembayar unit kapal yang tidak terpakai, karena Tergugat kesulitanmendapatkan kapal yang sejenis akhirnya Penggugat memutus kontrakkerja dengan PT.

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksipositif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.196.750,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juni 2005 sebesarRp3.196.750,00karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke KantorPelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tersebutdikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengansistem self

PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self

sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self

SELF!

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.