Ditemukan 20447 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-09-2015 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 24/PDT.G/2014/PN.GSK
Tanggal 11 September 2014 — 1. SUBARI,DKK MELAWAN] - CHOLIL EFFENDY , DK
6915
  • Perjanjian No. 267 dibuat tanggal 24 April 2009, atas namaSUBARI, seluas 1100 m2, seharga Rp. 16.324.000, ;3. Perjanjanin No. 271, dibuat tanggal 24 April 2009, atas namaSUGIONO, seluas 2.365 m2 atau seluas 1.078 m2 sehargaRp. 21.560.000. ;4. Perjanjian No. 450, dibuat tanggal 29 April 2009, atas namaSUPIIN, seluas 2960 m2 atau 2.845 m2, sehargaHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.GsRp. 45.486.000., ;5.
    Perjanjian No.267 tanggal 24 April 200913.3. Perjanjian No.271 tanggal 24 Aril 200913.4. Perjanjian No.450 tanggal 29 April 200913.5. Perjanjian No.131 tanggal 15 Mei 2009Halaman9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Gs13.6. Perjanjian No.133 tanggal 15 Mei 200913.7. Perjanjian No.135 tanggal 15 Mei 200913.8. Perjanjian No. 97 tanggal 3 Juni 200913.9. Perjanjian No. 210 tanggal 13 Juli 200913.10. Perjanjian No.348 = tanggal 20 Nopember 200913.11.
    Perjanjian No.267 sebesar Rp. 16.324.000,14.3. Perjanjian No.271 sebesar Rp. 21.560.000.14.4. Perjanjian No.450 sebesar Rp. 45.486.000,14.5. Perjanjian No.131 sebesar Rp. 45.136.000,14.6. Perjanjian No.133 sebesar Rp. 35.294.000,14.7. Perjanjian No.135 sebesar Rp. 84.000.000,14.8. Perjanjian No. 97 sebesar Rp 62,202.000,14.9. Perjanjian No. 210 sebesar Rp 24.696.000,14.10. Perjanjian No.348 = sebesar Rp 58.310.000,14.11. Perjanjian No.350 = sebesar Rp 12.110.000,14.12.
    Perjanjian No.267 tanggal 24 April 2009,3. Perjanjian No.271 tanggal 24 Aril 2009,4. Perjanjian No.450 tanggal 29 April 2009,5. Perjanjian No.131 tanggal 15 Mei 2009,6. Perjanjian No.133 tanggal 15 Mei 2009,7. Perjanjian No.135 tanggal 15 Mei 2009,8. Perjanjian No. 97 tanggal 3 Juni 2009,9. Perjanjian No. 210 tanggal 13 Juli 2009,10. Perjanjian No.348 tanggal 20 Nopember 2009,11. Perjanjian No.350 tanggal 20 Noopember 2009,12. Perjanjian No.520 tanggal 27 Januari 2010.
    Perjanjian No.267 sebesar Rp. 16.324.000,3. Perjanjian No.271 sebesar Rp. 21.560.000,4. Perjanjian No.450 sebesar Rp. 45.486.000,5. Perjanjian No.131 sebesar Rp. 45.136.000.6. Perjanjian No.133 sebesar Rp. 35.294.000,7. Perjanjian No.135 sebesar Rp. 84.000.000,8. Perjanjian No. 97 sebesar Rp. 62.202.000,9. Perjanjian No. 210 sebesar Rp. 24.696.000,10. Perjanjian No.348 sebesar Rp. 58.310.000,11. Perjanjian No.350 sebesar Rp. 12.110.000.12. Perjanjian No.520 sebesar Rp. 97.720.000.13.
Register : 25-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PA STABAT Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Stb
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
110
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Stb tanggal 25Januari2022 dari Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluhribu rupiah);
    267/Pdt.G/2022/PA.Stb
Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1563 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — SULIMAN, Dkk vs KEPALA DESA TANGSIL KULON, KECAMATAN TENGGARANG, KABUPATEN BONDOWOS, Dkk
3718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seolaholah dimiliki oleh Tergugat Il,ketika Penggugat diajukan sebagai Terdakwa dalam sidang perampasantanah di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tahun2013;Bahwa ternyata kemudian tanah sengketa yang telah bersertifikat atasnama Surakmo alias Pak Sahari, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2002,telah seolaholah dihibahkan kepada Suliman (Tergugat ), dengansepengetahuan dan persetujuan Tergugat IV selaku PPAT, sebagaimanaAkta Hibah Nomor 267/2002, tertanggal 13092002.
    dan penghapusannya (perobahan)tertulis: Sebab perubahan: Hibah Akta PPAT, doctorandus Harimas tanggal 13September 2002 Nomor 267/2002; Nama yang berhak dan pemegang hak lainlainnya: Suliman (4 Maret1963);Oleh Tergugat IV, dan kemudian oleh Suliman (Tergugat ), pada waktusetelah TergugatIllakan dan atau sudah berhentimenjabat sebagai KepalaDesa Tangsil Kulon tahun 2012, tanah sengketa dipindahtangankan kepada H.Heri (Tergugat Il) dan oleh H.
    Nomor 1563 K/Padt/2015Situasi Nomor 612 Tahun 1984 atas nama Pak Sahari Surakmo atas tanahsengketa cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Akta Hibah Nomor 267/2002 tertanggal 13 September 2002atas nama Tergugat , yang kemudian perubahannya dimasukkan puladalam Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Desa Tangsil Kulon, atas tanahsengketa tidak cacat hukum, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;7. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;8.
    Menyatakan Akta Hibah Nomor 267/2002 tertanggal 13 September2002 tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;7. Menghukum Tergugat Il dan Ill atau siapa saja yang menerima hakdari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara inikepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa tanggunganHal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2015apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;8.
    Di mana Saksi AgusDwiyarso yang pada tahun 2002 masih menjabat sebagai Petugas PPATKecamatan Tangsil Kulon, di persidangan dengan di bawah sumpahtelah menerangkan bahwa pada tahun 2002 bertempat di Balai DesaTangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telahterjadi penandatanganan Akta Hibah (Nomor 267/2002);Dimana orang yang bernama Surakmo alias P. Sahari pada tahun 2002masih hidup dan telah menghibahkan tanah sawahnya seluas sekitar6.490 meter persegi.
Register : 29-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PTA PONTIANAK Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Ptk
Tanggal 10 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
12335
  • MENGADILI

    - Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
    - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Skw. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah;
    - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

    sekarang Pembanding;melawanTerbanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1972 (umur 48 tahun),agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor Perumahan,tempat kediaman Kota Singkawang, semula sebagai Tergugatsekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Singkawang Nomor 267
    Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Singkawangpada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 telah ternyata bahwa putusan tersebutdiucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 27 Oktober2021 Penggugat/Pembanding mengajukan banding atas putusan PengadilanAgama Singkawang Nomor 267
    Penggugat/Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan dalil gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel), Karenadalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam positanya dapat dianggap salingbertentangan dan tidak ada konsistensi dalam fakta persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama SingkawangNomor 267
Register : 03-06-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0672/Pdt.G/2014/PA.Tmg
Tanggal 7 Juli 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
80
  • Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Temanggung, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/VIN/2002 tanggal 25 Agustus 2002); 2.
    Foto copi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Temanggung Nomor : 267/21/VIII/2002 tanggal 25Agustus 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukuptanda (P.2); 1.
    Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksiPengadilan Agama Temanggung, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Temanggung; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopi Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , KabupatenTemanggung Nomor : 267
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MALANG Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.MLG
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pemohon:
Sunarsih binti Kaspan
136
  • Bahwa anak Pemohon memiliki hak waris atas tanah miliki orang tua istriPemohon yakni hak milik atas tanah sertipikat hak milik nomor 267 yangterletak di desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;6.
    Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menjual hak milik atas tanah darisertipikat hak milik nomor 267 yang terletak di desa Perante KecamatanAsembagus Kabupaten Situbondo karena didalamnya terdapat hak anakPemohon dan untuk mewakili dalam hal penjualan harta tersebut Pemohonmembutuhkan penetapan dari pengadilan;7.
    P/2018/PA.MIlgf.Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 23 Nopember 2016, yangtelah dicocokan dengan aslinya bermeterai cukup yang ditandai dengan (PFotokopi Buku Tanah Hak Milik No.267 atas nama Yovita Ika Widya Sari,Sunarsih, Rizky Sefti Windasari, Tia Dianing Ratry dan Ayu Cahya NingTiyas, yang telah dicocokan dengan aslinya bermeterai cukup yang ditandaldengan (P7);Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksisaksi yang dalam persidanganmengaku bernama :1.
Putus : 23-01-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3252 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 23 Januari 2019 — SURIANTO alias TANTO
12844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267 /PID.SUS / 2018 / PT MKS tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor22/Pid.Sus/2018/PN Pin Tanggal 2 April 2018 sekedar mengenaiHal. 4 dari 9 hal.
    tersebutdan akhirnya Rasman ditangkap polisi;Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 131UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267
    Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2018Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:= Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWASURIANTO alias TANTO tersebut;= Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267 /PID.SUS / 2018 / PT MKS tanggal 21 Mei 2018, yang MemperbaikiPutusan
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2641 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. PSV INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPut104008.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.05/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2010 Nomor 00001/267
    Dengan mengadili kembali:3.1.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00024/KEB/WPJ.05/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor 00001/267/10/035/14tanggal 30 Desember 2014 atas nama PT PSV
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00024/KEB/WP4J.05/2016 tanggal 7 Maret 2016 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00001/267
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3248 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR;
2927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112813.16/2014/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakNovember 2014 Nomor 00012/267
    denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak November 2014 Nomor 00012/267
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2014Nomor : 00012/267
Register : 23-06-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-03-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kds
Tanggal 25 Juli 2011 — perdata pemohon melawan termohon
50
  • yang diajukandipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KudusNomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kds tertanggal 23 Juni 2011 telah1menyampaikan halhal sebagai berikut1. bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Masehi / 07 Rajab 1428 Hijriyah,Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor :267
    Bukti P.Il : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/91/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DaweKabupaten Kudus, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup ; Bukti Saksi :Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, ia mengaku tetanggaPemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagaiberikut : . bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanyasuami isteri sah yang
    tidak terpisahkan dariputusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dantujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksakompetensi absolud dan kompetensi relatif perkara ini, maka diyakinibila perkara ini wewenang' Pengadilan Agama Kudus ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Mei2007 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
Putus : 06-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK VS PUSPITA SARI SUHENDRA
7927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 28September 2005, Surat Ukur No. 267/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 7.590 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;4.3.
    55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3043/Surat Ukur Nomor 266/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 7/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 15September 2005, Surat Ukur No. 266/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 9.883 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267
    UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya :Sertipikat Hak Milik Nomor : 3043/Surat Ukur Nomor 266/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 7/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 15September 2005, Surat Ukur No. 266/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 9.883 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267
    /2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 28September 2005, Surat Ukur No. 267/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 7.590 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3041/Surat Ukur Nomor 269/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal
    Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan PontianakTimur, Kota Pontianak tertanggal 28 September 2005, surat ukur Nomor. 267/Saigon/ 2005 tertanggal 17 Juni 2005 luas 7.590 M2 atas nama DepartemenPendidikan Nasional Republik Indonesia;2.3.
Register : 13-10-2023 — Putus : 10-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PA BANTUL Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Btl
Tanggal 10 Nopember 2023 — Pemohon melawan Termohon
129
  • MENGADILI

    1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;

    2. Menetapkan perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Btl selesai karena gugur;

    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

    267/Pdt.P/2023/PA.Btl
Register : 19-12-2024 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 26-01-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 366/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2024 — Pembanding/semula Tergugat : DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA. lawan Terbanding/semula Penggugat : PT. CAKRAWALA NUSA PERMAI.
5936
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Register : 05-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PA BATUSANGKAR Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Bsk
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2310
  • 1. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Bsk selesai karena telah dicabut;

    2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

    267/Pdt.G/2020/PA.Bsk
Register : 23-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA. Jpr
Tanggal 12 Maret 2015 — PEMBANDING V TERBANDING
7636
  • Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 267/Pdt.G/2014/PA. Srog. tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding.3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
    /TergugatmelawanTERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,pekerjaan bu rumah tangga, Alamat, KOTA SORONGsebagai Terbanding/Penggugat.Pengadilan Tinggi Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yang berkaitandengan perkara yang dimohonkan banding.DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 19Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436Hijriyah nomor 267
Register : 06-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA BANGKO Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bko
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
150
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bko, dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    267/Pdt.G/2019/PA.Bko
Register : 08-08-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PA BLORA Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bla
Tanggal 22 Agustus 2023 — Pemohon melawan Termohon
1310
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bla dicabut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah rupiah);
    267/Pdt.P/2023/PA.Bla
Register : 14-10-2011 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 39/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 24 Mei 2012 — PUSPITA SARI SUHENDRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu ruah tangga, bertempat tinggal di Jalan gajahmada 18 dalam No. 29 Rt.005/Rw.008 kelurahan benua melayu darat, kecamatan pontianak selatan, kota pontianak MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak
12256
  • Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak tertanggal 28 September 2005,dengan surat ukur Nomor. 267/Saigon/ 2005 tertanggal 17 Juni 2005 luas 7.590 M2 alas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; 2.3.
    Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Surat Ukur Nomor 267/2005 Tertanggal 17 Juni2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kelurahan Saigon,Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tertanggal 28 September 2005, SuratUkur No. 267/Saigon/2005 Tertanggal 17 Juni 2005 luas 7.590 M2 atas namaDepartemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;4.3.
    Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267/2005 Tertanggal 17 Juni2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8 /Kelurahan Saigon,Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tertanggal 28 September 2005,Surat Ukur No. 267/Saigon/2005 Tertanggal 17 Juni 2005 luas 7.590M2 atas namaDepartemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 3041/Surat Ukur Nomor 269/2005 Tertanggal 17 Juni2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 9 /Kelurahan
    Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota PontianakTertanggal 28 September 2005, surat ukur Nomor. 267/Saigon/ 2005 Tertanggal 17 Juni2005 las 7.590 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesn;3.
    Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8 /Kelurahan Saigon Tanggal 28 September 2005dengan surat ukur Nomor : 267/Saigon /2005 Tanggal 17 Juni 2005 seluas 7.590 M2 tercatatatas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;4.3.
    Sertipikat Hak Pakai Nomor ;8 /Kelurahan Saigon, kecamatan Pontianak Timur KotaPontianak, Tanggal 28 September 2005 surat ukur Nomor : 267/Saigon /2005 Tanggal17 Juni 2005 seluas 7.590 M2 tercatat atas nama Departemen Pendidikan NasionalRepublik Indonesia;c.
Register : 08-05-2007 — Putus : 14-06-2007 — Upload : 22-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0828/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 14 Juni 2007 —
100
  • saksisaksinya dipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 9 Mei 2007 yangterdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor: 829/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr, yang isi pokoknya adalansebagai berikut:1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Belitar,pada tanggal 21 Juli 2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :267
    karena tidak hadirdipersidangan dan ketidak hadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dankarena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan putusan dapat dijatuhkan tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon memberikan buktiberupa surat yaitu:Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Blitar, Propensi Jawa Timur tanggal 21 Juli 2006Nomor ; 267
    bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon rukunkembali dengan baik tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untukbercerai dengan Termohon ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah nikah sahsebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Blitar, Propensi Jawa Timur tanggal 21 Juli 2006Nomor : 267
Putus : 14-01-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 250-K/PM.II-09/AD/XI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — PRAKA AKHSIN
148
  • Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejaktanggal 23 April 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di PengadilanMiliter I09 Bandung tanggal 14 Januari 2016 atau selama + 267 (dua ratus enampuluh tujuh) hari secara berturutturut negara Republik Indonesia dan wilayah JawaBarat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.6.
    Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari KomandanSatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 April 2015 sampaidengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer IIO9 Bandung tanggal 14Januari 2016 atau selama + 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari secara berturutturut.5.
    Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejaktanggal 23 April 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di PengadilanMiliter I09 Bandung tanggal 14 Januari 2016 atau selama + 267 (dua ratus enampuluh tujuh) hari secara berturutturut negara Republik Indonesia dan wilayah JawaBarat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negaralain.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktudamai telah terpenuhi.IV.
    Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejaktanggal 23 April 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di PengadilanMiliter I09 Bandung tanggal 14 Januari 2016 atau selama + 267 (dua ratus enampuluh tujuh) hari secara berturutturut negara Republik Indonesia dan wilayah JawaBarat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.2.
    Bahwa benar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lamadari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yangdiperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidanakejahatan :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin