BUMICON dengan Jaminansertifikat ruko yang sekarang ruko tersebut menjadi objek sengketa danseterusnya Dengan demikian oleh karena terdapat peristiwa pinjammeminjam maka Litis Pendenti dalam Perkara a quo adalah PerbuatanWanprestasi bukan Perbuatan melawan Hukum ;Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri Maros) (Videputusan Halaman 23 Alenia ke5) yang menyatakan bahwa Eksepsiangka 3 mengenai gugatan Error in persona dikarenakan Penggugat

Maka dengan demikian,berdasarkan uraian tersebut, Gugatan Penggugat/ Terbanding adalah Errorin persona dan atas uraian Pertimbangan Hukum Majelis Judex FactiePengadilan Negeri Maros, yang menolak Eksepsi angka 3 Tergugat,Adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum ;Bahwa mengenai Eksepsi angka 4 Tergugat (vide putusan halaman24 Alenia ke5) yang menyatakan bahwa Mengenai surat Gugatan yangtidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang batas batas ruko milikTergugat yang dijadikan sebagai pengganti

Makaberdasarkan ketentuan tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakimbanding Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolakGugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilantingkat pertama (Pengadilan Negeri Maros) mengenai Eksepsi angka 5Tergugat (vide putusan halaman 25 Alenia ke3) yang menyatakan bahwaTergugat Suzanti incassu istri Alm.

ARSYAD MANA selaku Direktur Utama PT.BUMICON Tanggal 12 Mei2006(Vide Bukti Bertanda T1) yang dalamSurat tersebut menyatakan Bahwa Ruko D 39 Telah dinyatakan LunasSehingga Hak Kepemilikan atas Ruko D39 tersebut diserahkan KepadaAMIRUDDIN HASAN (Alm) ;Bahwa mengenai Bukti Kode P1 berupa Fotocopy Sertifikat HGB.No.00755 (vide Putusan halaman 30 Alenia ke3) nyata bertentangandengan Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat Asal yakni BuktiBertanda T2 adalah Bukti Surat Serah Terima Sertifikat Hak

SebagaimanaPertimbangan Hukumnya (vide Putusan halaman 34 35 Alenia Ke1 danseterusnya).

Nahirah;Dan tidak mengetahui peralinan tanah sengketa oleh Baderah kepadaHusain;2.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Watamponepada Halaman 24 Alenia ke3 yang pada pokoknya berbunyi sbb:"Menimbang, bahwa dari buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat atau Kuasanya tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwaHalaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2015tanah sengketa seluas 275 m?

Bahwa Putusan Pengadilan Tingggi Makassar yang langsung mengambil alihPertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Watampone dalamputusannya Halaman 24 Alenia ke3 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 998,Gambar Situasi Nomor 728 tanggal 2691981 tanpa memeriksa: Dasar/akta pendukung permohonan sertipikat Hak Milik Nomor 998.Gambar Situasi Nomor 728 tanggal 2691981 dan; Apakah Baderah sebagai orang pertama menguasai/pemilik tanahsengketa pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Husain atau kepadaNahirah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan MajelisHakim Pertama Pengadilan Negeri Watampone salah dan Keliru menerapkanHukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan NegeriWatampone Halaman 25 Alenia ke2 tentang Penetapan Hibah dariPengadilan sagama Watampone (Bukti T1, Il, Ill, IV1) adalah oleh karenaPenetapan Hibah dari Pengadilan Agama Watampone (Bukti T1, Il, III, IV1) tersebut adalah Bukti Autentik yang hingga sekarang Tidak adaHalaman 8 dari 11 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar danMajelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Watampone salah dan Kelirumenerapkan Hukum Pembuktian, hal ini dapat dilihat pada PutusanPengadilan Negeri Watampone dalam putusannya Halaman 25 Alenia ke3sampai dengan Halaman 26 tentang Bukti T1, Il, Ill, IV4 berupa SuratKuasa Penyerahan sebagian Hak Milik Baderah DG.

Put.Nomor 422 K/Padt.SusPHI/20171.Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 20 alenia ke 2 dan 3;Menimbang bahwa kesalahan berat (ek Pasal 158 UU Nomor 13 tahun2003) yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU/2003 ternyata pasal tersebut telah diamandemen, hal ini pula telahdipertegas melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINomor SE 13MEN/SJHK/I/2005 yang

yangmengakibatkan ia tidak lagi mendapat kepercayaan dari majikan;SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE13/MEN/SJHK/I/5Point 4:Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidakmemungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisinanhubungan industrialBahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 21 alenia

ke 6 dan halaman 22 alenia ke 1;halaman 6 dari 11 hal.

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 22 alenia ke 4 dan 5;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) menyatkanSelama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialhalaman 7 dari 11 hal.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat denganPertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan TingkatBanding dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) alenia 1,serta Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti PengadilanNegeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya pada halaman 27 (duapuluh tujuh) alenia 5, yang

Nomor 471 K/Pdt/2017Vi.Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaraquo,Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat denganPertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan TingkatBanding dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) alenia 3,serta Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti PengadilanNegeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya pada halaman 28 (duapuluh tujuh) alenia 5, yang berbunyi sebagai berikut:1.

Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat denganPertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan TingkatBanding dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) alenia 5,dan menyatakan sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan PutusanMajelis Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannyapada halaman 25 (dua puluh lima) alenia 2, yang berbunyi sebagai berikut1.

Banhwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat denganPertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan NegeriJakarta Timur dalam pertimbangannya pada halaman 28 (dua puluh tujuh)alenia 7, yang berbunyi sebagai berikut:....Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11, Karena pemohon sitajaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak pernahdijalankan/dilaksanakan, maka tuntutan Para Penggugat tentang haltersebut tidak perlu dipertimbangkan...;1.

Maharso Rusman Suparto, M Sidik, Rodjali yangmenerangkan objek sengketa adalah milik Tergugat (vide T1, T2,T3, T4, T5, T6, TT2, TT3, TT4)";Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan tanahterperkara dalam penguasaan Termohon Kasasi adalahpertimbangan yang mengenyampingkan fakta persidangan,dimana terbukti tanah terperkara berada dalam pengawasan danpengelolaan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/dahuluPenggugat;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 44 alenia 3menyebutkan: bahwa bukti T25

Tentang tidak ada Pembanding legalitas tanah milik PemohonKasasi:49.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 4748 alenia 3menyebutkan: "Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanahobjek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yang diakui olehPenggugat sebagai tanah miliknya sebagaimana bukti P5 yaituEigendom Verponding Nomor 6393 atas nama WL.A.

Tentang keberpihakan Majelis Hakim:60.61.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 42 alenia 2menyebutkan: "bahwa bukti P6 s.d.

P13, P20, P21, P27, P37 Majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut didasarkanpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985Bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukah atau tidakpernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai suratbukti";Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 42 alenia 4menyebutkan bahwa demikian juga halnya YurisprudensiHal 27 dari 43 hal.Put.Nomor 819 K/Pdt/201562.63.64.65.Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September1998 bahwa fotocopi surat

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidakmemakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatanhukum";Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 43 alenia 3menyebutkan: "bahwa bukti T7, T9 berupa tanda bukti laporanNomor TBL/976/III/2013/PMJ/DitReskrimum tanggal 26 Maret2013 yang membuktikan Tergugat melaporkan kuasa hukumPenggugat Robby Marpaung, S.H., telah dilaporkan keHal 32 dari 43 hal.Put.Nomor 819 K/Pdt/201579.80.81.kepolisian

G/2013/PN Sky. telah tidak cermat dan telitidimana Pengadilan Negeri Sekayu pada Pertimbangannya (vide Putusanhal.13 alenia 3 ) yang menyatakan, bahwa Majelis menilai selain buktiotentik tentang kepemilikan atas tanah, juga diperlukan adanya penguasaanatas tanah atau paling tidak adanya pengelolaan atas tanah sejak dimilikioleh seseorang, dan pertimbangan hukum ini haruslah dibatalkan padatingkat Kasasi karena pertimbangan hukum yang keliru, dimana Sdr.

G/2013/PN Sky. telah tidak cermat dan telitidimana Pengadilan Negeri Sekayu pada Pertimbangannya (vide Putusanhal.13 alenia 4) yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 1967KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik bersifatperorangan hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang menunjukkan adanya kedaluarsa itu, tidak usahmenunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatutangkisan yang didasari itikad buruk, terhadap pertimbangan hukumPengadilan

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Putusannyatanggal 11 Juni 2014 Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Sky. telah tidak cermat danteliti dimana Pengadilan Negeri Sekayu pada pertimbangannya videPutusan hal.13 alenia 6 dan Putusan hal. 14 alenia 1,2 3dan 4haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi ini, karena kepemilikan PemohonKasasi semula Penggugat/Pembanding terhadap atas tanah sengketadidasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 0912

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:1,Bahwa berdasarkan putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding dalamPerkara Nomor 33/ PDT/2016/PT AMB. telah melakukan kesalahanpenerapan hukum dalam putusan dimaksud yaitu pada halaman 29 dari 39putusan, pada alenia

PetuananLilialy adalah masyarakat hukum adat yang dibentuk sejak turun temurunsesuai hukum adat yang berlaku, dan walaupun lembaga di maksud tidakterdaftar dalam akta notaris akan tetapi masyarakat hukum adat itu tetapberlaku sampai saat ini, untuk itu sekali lagi tergugat sampaikan bahwapendapat Majelis Hakim dalam Tingkat Banding tersebut diatas adalahsangat tidak sepaham dengan hukum adat yang berlaku dalam PetuananHukum Adat Lilialy, sehingga penerapan hukum Majelis Hakim TingkatBanding pada halaman 29 alenia

Nomor 761 K/Pdt/2017a quo pada halaman 29 alenia ke 2 dan ke 3 adalah merupakanpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang sangat keliru,sebab pada saat awalnya Lembaga Adat Petuanan Lilialy pernah ke KantorKesbangpol Kab. Buru, untuk mengkonsultasikan Lembaga tersebut denganKepala Dinas Kesbangpol Kab. Buru, namun pada awalnya kami LembagaAdat sungguh tidak mengetahui dengan benar dan pasti bahwa Penggugat(Sudirman Bessy) dengan Kepala Dinas Kesbangpol Kab.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkaraa quo pada alenia pertama halaman 33 adalah sangat bertentangan denganhukum dan keadilan, sebab Raja Bahadin Bessy II telah menghibahkanbidang tanah seluas 745, 650 m2 sesuai surat hibah nomor 06/PPAT/1986,tanggal 31 Juli 1986, objek tersebut bukanlah hak pribadi dari Raja BahadinBessy Il akan tetapi adalah merupakan objek tanah MasyarakatPersekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy, dimana surat hibah RajaBahadin Bessy II dimaksud telah

NegeriBangkinang pada tanggal 03 Agustus 2009, dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi yang pokoknya sebagai berikut :Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 179/PID/2009/PTRtelah salah menerapkan hukum dan adanya kekeliruan yang nyata, dalampertimbangan hukumnya pada halaman 4 alenia

BKN tanggal 01 April 2009 dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 179/PID/2009/PTR tanggal 18 Mei 2009;Bahwa kesalahan penerapan hukum jelasjelas telah dilakukan olehPengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana pertimbangan hukumnya padahalaman 4 alenia 3 :"Menimbang, bahwa selain itu dengan tidak adanya laporan telah dimulainyapenyidikan kepada Penuntut Umum oleh Pembanding tidaklah dijadikanalasan/dasar untuk mengajukan permohonan pra peradilan;Pertimbangan tersebut jelas telah salah

undangundang oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dianggap hal biasa, dan jelaspertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan Pengadilan TinggiPekanbaru telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan undangundangyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkanhukum dan adanya kekeliruan yang nyata, dalam pertimbangan hukumnyapada halaman 4 alenia

alasanyang sah karena selain tidak diatur oleh undangundang maupun petunjukpetunjuk lain juga disebabkan menumpuknya perkara yang Kasasi".Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat keliru dan telah salahdalam penerapan hukum dengan melakukan penundaan terhadap laporan yangdibuat oleh Pemohon Kasasi mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukumterhadap laporan tersebut dan hal ini juga telah dipertimbangkan dengan benardan sesuai dengan ketentuan hukum oleh Hakim Pengadilan NegeriBangkinang pada halaman 18 alenia

Terlapor atau pelaku dalam perkaraPemohon masih dalam lidik sangat berbeda, jadi tidaklah perkaranya sama/Nebis In dem dengan perkara Tukiran alias Acua dan laporan yang dibuat olehPemohon Kasasi tersangkanya belum tentu Tukiran als Acua pelakunyasementara Termohon Kasasi pun belum mengetahui pelaku yang telahmelakukan pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkaraincasu telah salah menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 4 dan 5 alenia

., tanggal 8September 2010, telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbanganhukum putusan a quo pada halaman 7 alenia ke ;Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut diatas adalahjelas pertimbangan yang salah dan keliru karena sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No.2 Tabun 1962 jo.

/membuktikan di muka persidangan perkara a quo adanya daftar tanah adat yangada di Desa Adat atau pekraman setempat, bahkan saksisaksi yakni I Gede Cirialias Jero Mangku Gede Ciri, I Gede Intaran Bentar dan I Nyoman Wija yangmerupakan perangkat desa sama sekali tidak mengetahui perihal tahun berapadiadakan/dilakukan Klasiran tanah di desa setempat.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka menurut hukum terbukti bahwapertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo pada halaman7 alenia

kel yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketamerupakan tanah milik almarhum I Nengah Bangsing adalah jelas salah dankeliru karena berdasarkan buktibukti dan fakta fakta hukum dalam perkara aquo terbukti kebenarannya bahwa Tanah Sengketa a quo adalah memang hakmilik sah I Made Minggoe (alm) ;Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar aquo yang tersurat dalam halaman 7 alenia ke4 dan ke5 yang berbunyi sebagaiberikut :"Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan

tanah Pipil No. 48 Persil No. 217 Klas In, luas 1, 110 Haatas nama I Made Minggoe.Bahwa oleh karena tanah yang disengketakan oleh Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat a quo adalah sama dengan objek tanah sengketadalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 33/Pts.Pdt.G/ 1982/PN.Amlapura tertanggal 26 Juli 1982 (bukti T.1) dan putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 347/Pdt/1982/PTD tertanggal 24 Nopember 1982 (bukti T.2), makajelas pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam halaman 7 alenia

Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat clan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaTergugat.Dengan demikian terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo yangmenyatakan bahwa tanah sengketa adalah hana peninggalan almarhum I NengahBangsing, telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku danlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar aquo pada halaman 7 alenia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22342/PP/M.XV12/2010 tanggal4 Maret 2010 telah cacat hukum karena pengajuan banding tidak memenuhisyarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alenia ke1 dan alenia ke2: "bahva Sdr.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 42 alenia ke2 dan alenia 3: "bahua berdasarkan buktibukti tersebut Majelis berkesimpulan terbuktidari obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp3.257.904.337,00 jumlah sebesarRp315.834.137,00 adalah merupakan alokasi kendaraan dan alat beratmilik Pemohon Banding sendiri, yang menggunakan kendaraan/alatberat milik Pemohon Banding sendiri

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 47 alenia ke9 s.d. Halaman 48 alenia ke1 : "bahua berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti yang ada dalamHalaman 45 dari 122 halaman.

SM ART telah mempunyai Surat Keterangan Bebas"Halaman 54 alenia ke1 : "bahva Majelis berkesimpulan atas pembayaran manajemen feetersebut Pemohon Banding tidak mempunyai kewejiban memotong PPhPasal 23 karena PT.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 58 alenia ke4 dan alenia ke5 : Halaman 71 dari 122 halaman.

Bahwa Para Pemohon Kasasi berpandangan pertimbangan Judex Facti padaalenia kesatu s/d alenia keempat hal, 13 dalam Putusan diperoleh tanpamemperhatikan dan mempertimbangkan kepada datadata maupun faktafakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan perkara di tingkatpertama sehingga halhal yang dikemukakan Judex Facti dalampertimbanganpertimbangan hukumnya itu menjadi tidak mendasar dan tanpadidukung oleh suatu fakta hukum yang sebenarnya terjadi;2.

Bahwa selanjutnya pada alenia ketiga hal. 13 dalam Putusan, Judex Factitelah secara tegas menyatakan bahwa:"Menimbang, bahwa sampai meninggalnya H. Basari alias Bakri bin Atingganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan oleh Pihak yang menerimatanah yakni dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Banjarsari (Terbanding semula Tergugat 1!)

Aonudin telah lalai atau belum melaksanakankewajiban sebagaimana perjanjian yang dimaksudkan Para TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya,hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis HakimTingkat Pertama yang melakukan pemeriksaan secara langsung atasgugatan a quo dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia 2dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Cj yang berbunyi: "Menimbang,bahwa perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti P4 dibuat danditandatangani Para

Nomor 227 K/Pdt/2015pertimbangan hukum pada hal. 24 alenia 1 dalam Putusan), sehinggaberdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan a quo makapertimbangan Judex Facti pada alenia ketiga maupun alenia keempat hal 13a quo mohon dipertimbangkan untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Hakim Agungpada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara a quo, karena memangtidak ada dan tidak terobukti adanya unsur unsur wanprestasi yang dilakukanPara Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat terhadap PerjanjianP

yang meringankan, dari fakta inimenunjukkan bahwa setelah cukup bukti tentang posisi Penggugat telahmenjadi korban ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian;Bahwa pada ketika tindak pidana Penggergahan atas objek sengketasedang menjalani proses hukum penyidikan dan penuntutan yangmelibatkan para Tergugat sekara ini, pada saat yang bersamaan merekamengajukan gugatan perdata waris atas objek yang sama perkara Nomor301/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 11 April 2011 sebagaimana diterangkanpada halaman 2 alenia

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna (cacat).Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan TinggiMataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuanHukum Acara Perdata, serta lalai dalam memberikan pertimbangan hukummengenai eksepsi Para Tergugat tentang kurangnya subjek dan objekgugatan para penggugat karena: Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dan sangat merasakeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriSelong pada halaman 21 alenia ketiga

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Selong pada halaman 27 alenia pertama tidak konsisten dansangat kotradiktif dengan amar putusan Majelis Hakim yang telahmenolak eksepsi absolute Para Tergugat, dimana dalampertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Selong sendiri telah memperoleh fakta hukum sebagaiberikut (vide pertimbangan hukum halaman 27): Bahwa objek sengketa berasal daripeninggalan/warisan kakek dari Penggugat dan Para Tergugat yaitualmarhum Amag Nursamah

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTinggi Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriSelong halaman 27 alenia kKedua yang pada intinya menyatakanbahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa sampai saatTergugat 2 dan Misrah alias Amaq Canah melakukanpenggeregahan atas tanah objek sengketa;Bahwa kembali lagi terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selongtelah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan /kontratiktif, Karena seharusnya Penggugat menjadikan Misrah

Bahwa dalam putusan pada halaman 27 alenia pertamagaris datar 1 dan 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong secarategas dan nyata telah membenarkan atau mengakui bahwa objeksengketa berasal dari almarhum Amaq Nursamah dan belum dibagiwaris, serta tidak ada satupun bukti surat maupun bukti saksi yangdiajukan oleh Penggugat, Terbanding untuk membuktikan tentangkepemilikan Penggugat/Terbanding atas objek sengketa, dan secarakeseluruhan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat sama sekalibukan merupakan

Disamping itu pertimbangan Judex Factietersebut (halaman 39 alenia 6 putusan) didasarkan pada fakta yang tidakHalaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT.BJMpernah ada dimuka persidangan, karena saksi NAWAWI tidak pernahmemberikan kesaksian/keterangan di muka persidangan perkara ini;e. bahwa perselisihan hukum yang terjadi dalam perkara ini sebagaimamterurai dalam gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawanhukum pihak Warino dkk (para Tergugat Konvensi) yang tanpa dasar alashak yang

Amar putusan yang menyatakan "menolak gugatan Penggugatuntuk selain dan selebihnya" adalah bertentangan denganPertimbangan Hukumnya, karena:a. pertimbangan hukum putusan, halaman 35 alenia 3 dan halaman 36 alenia1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal19 PP 10 tahun 1961 setiap perpindahan hak atas tanah harus dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setidaknya dihadapanKepala Desa bersangkutan;b. faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimanapertimbangan

hukum putusan halaman 32 alenia 1 angka 1 s/d. 3 danalenia 3 serta halaman 33 alenia 1 dan 2 yang pada pokoknya membuktikanadanya proses perolehan hak atas tanah Penggugat telah sesuai denganprosedur hukum ketentuan PP No. 19 tahun 1961 yang dilakukan oleh dandihadapan PPAT (Camat Binuang) pada tahun 1996, sehingga dalampertimbangan hukum putusan halaman 35 alenia 2 Judex Factie secarategas menyatakan:Menimbang, bahwa apabila diamati lagi, bukti P2a s/d P3e yang diajukandalam bukti surat tersebut

, ketentuan yang disebutkan sebagai syaratsahnya jualbeli dalam suasana hukum adat yaitu terang dan tunai,ditemukan sebagai suatu fakta yang menunjukkan telah terjadinya jualbeli,karena terang, dimana jualbeli itu diketahui oleh masyarakat dan obyekyang jelas dalam jualbeli tersebut serta tunal, yang diikuti dengansejumlah pembayaran disebutkan secara jelas dan gamblang dalam buktibukti tersebut;c. pertimbangan hukum putusan, halaman 37 alenia 6 8, yang menyatakan:Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat

ARIFIN Bin ABDUL RAZAK kepada sar.MURDOKO dan atau kepada Tergugat dan Tergugat dan II tidak adamengajukan bukti tambahan lainnya lagi sehingga bukti dari Tergugat danIl menjadi tidak jelas dan kabur sebab tidak ada satupun bukti yangmenerangkan proses perolehan kepemilikan tanah tersebut kepadaTergugat I;d. pertimbangan hukum putusan halaman 38 alenia 3 dan 4 yang menyatakan:Menimbang, bahwa Tergugat dan tergugat / untuk membuktikan dallilmengajukan alat bukti T.1 s/d 7.6 dan satu orang saksi yakniSdr.PARMONO

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkaraa quo halaman 4 alenia ke 2 dalam pertimbangannya yang berbunyi:Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 Termohon menyatakan tidakkeberatan untuk diceraikan, akan tetapi Termohon meminta syarat bahwaseluruh harta bersama diberikan kepada Termohon, mengingat adatanggungan hutang bersama yang harus di selesaikan, kKemudian padaalenia berikutnya yaitu alenia ke 3 (tiga) hal. 4 (empat) dalam pertimbanganjuga diuraikan, Menimbang, atas

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara a quo hal. 9(sembilan) alenia ke 2 (dua) sebagai berikut "Menimbang, bahwa permintaanTermohon tentang permintaan harta bersama tersebut walaupun tidakdiformulasikan sebagaimana gugatan rekonvensi, namun karena permintaantersebut disetujui oleh Pemohon dan itu bisa dianalogikan denganpermintaan uang mut'ah dan nafkah iddah dan hal tersebut disetujui olehPemohon maka permintaan Termohon tersebut dapat dikabulkan",pertimbangan hukum yang demikian

No. 114 PK/PDT.SUS/2009Penggugat untuk hadir bekerja di perusahaan.Adanya pertentangan di halaman 1 Alenia 5 Putusan No. 162 K/Pdt.Sus/2007, "Bahwa pada bulan November 2005 TERGUGAT telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara tidak sah karenatanpa adanya ijin dari Disnaker Kabupaten Indramayu, dengan alasankarena tidak disiplin dalam bekerja. (PHK Pengusaha terhadapPekerja/Buruh) Pasal 151 (2) UU No. 13 Tahun 2003;DenganHalaman 4 Alenia 3 Point 1.

"Bahwa adalah keliru sekaili pertimbanganhukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung pada hal 10 alenia ke 8, Karena menurut ketentuan Pasal 189 ayat(1) butir c UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanbahwa pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan HubunganKerja kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar upah tepatpada waktu yang telah ditentukan selama 3 (Tiga) bulan berturutturut

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 23 alenia ke 2 dan 3:Menimbang bahwa kesalahan berat (ek Pasal 158 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003) yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor012/PUUI/2003 ternyata pasal tersebut telah diamandemen, hal ini pulatelah dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor SE 13MEN/SJHK/I/2005 yang menyatakan bahwaapabila

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 24 alenia ke 7 dan halaman 25 alenia ke 1:Menimbang bahwa dalam petitum ini Penggugat meminta pesangonsebanyak 2 (dua) kali ketentuan, maka Majelis Hakim berkesimpulan walaugugatan Penggugat telah terbuti tidak sesuai prosedur seperti telahdipertimbangkan, tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwaPenggugat di PHK karena terbukti melakukan tindak pidana

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 25 alenia ke 4 dan 5Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2)mensyaratkan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai gaji bulan berjalan padapetitum Nomor (4) sesuai fakta persidangan

Bahwa pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiksi)dapat ditunjukkan antara alenia ke1 (satu) dan alenia ke4 (empat)halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.Mtr yang dikuatkan dalam putusan tingkat banding;Bahwa pada alenia kesatu halaman 17 putusan Pengadilan NegeriMataram termaksud Judex Facti mempertimbangkan bahwa tindakanBURHANUDDIN adalah orang yang menerima ayamayam afkir dariSaudara PUTU MERTA, Rencananya ayamayam tersebut akan dibawadan dijual ke

Pertimbangan hukum inibertentangan dengan alenia keempat halaman yang sama;Bahwa pada alenia keempat Judex Facti mempertimbangkan halsebaliknya justru Terdakwa BURHANUDDINlah orang yang melakukanpengiriman dan/atau pengangkutan ayamayam afkir tersebut terlebihdahulu melengkapi persyaratan berupa sertifikat kesehatan dari daerahasal;Bahwa pertimbangan hukum sebagai mana dikutip di atas selainmengandung isi saling bertentangan juga bersifat janggal dan tidaklogis.

EDIJAELANI sebagaimana dapat dibaca pada alenia kesatu halaman 8, 9 dan10 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 206/Pid. Sus/2016/PN. Mtrtersebut;Bahwa dari keterangan saksisaksi yang dikutip di atas dapat disimpulkanbahwa Terdakwa terbukti tidak membawa atau mengangkut ayamayamafkir tersebut karena terbukti 2 (dua) unit truk yang telah diisi ayamayamtersebut tidak bergerak atau berpindah dari posisi semula, karenasebelumnya telah dihadang oleh warga.

94 K/PID.SUS/2017membawa atau mengirim ayamayam tersebut dari satu area ke arealainnya sungguh aneh dan tidak logis;Pada bagian lain Hakim mempertimbangkan pula bahwa TerdakwaBURHANUDDIN hanyalah bersifat menerima setelah memesan ayamayamafkir tersebut yang kemudian dikirim oleh Saudara PUTU MERTA dari Bali,tetapi kemudian oleh Hakim mempertimbangkan juga bahwa TerdakwaBURHANUDDINlah orang yang terbukti bersalah telah membawa ataumengirim ayamayam tersebut dari satu area ke area lainnya (linat alenia

1halaman 19 juncto alenia 4 halaman 20 Putusan Pengadilan NegeriMataram a quo), bagaimana mungkin orang yang memesan dinyatakanterbukti sebagai pengirim?

Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat hadir diwakilioleh Kuasanya dan Para Tergugat hadir di wakili oleh Kuasanya;Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka Penggugat mengajukanpencabutan perkara ini dengan surat tanggal 17 Februari 2016 perihal : PencabutanPerkara Perdata Nomor : 172/Pdt.G/2015/PN Pdg;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan serta Tergugat belummengajukan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan alenia

2 Pasal 271 RV tidakdiperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga demikian pencabutan tersebut pantasdikabulkan;Menimbang, bahwa guna tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Padang,maka perlu diperintahkan kepada Panitera atau wakilnya untuk mencoret perkara Nomor :172/Pdt.G/2015/PN Pdg, dalam Buku Register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugatmaka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan yang termuat dalam alenia

dengan tanggal 7 Agustus 2018 dan diterima oleh Majelis Hakimpada tanggal 10 Agustus 2018 perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Plg;Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan penggugat tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada umumnya hukum acara perdata di Indoensiamengacu kepada HIR / Rbg, dan didalam HIR/Rbg tidak diatur mengenaipencabutan gugatan, tapi pengaturan mengenai pencabutan gugatan dapatditemui dalam pasal 271 dan pasal 272 Reglement RVDalam alenia

Pasal 271 RV diatur:Bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya selama tergugat belummenyampaikan jawaban atas gugatan tersebut.Sedangkan menurut alenia ke 2 pasal 271 RVJika tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, makapencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihaktergugatMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata penggugatmencabut gugatannya setelah tergugat memberikan jawaban, dan dimukapersidangan Majelis Hakim sudah menanyakan serta memperlihatkan suratpencabutan

Pengadilan Negeri Sleman tidak menyampaikan pendapathukumnya tentang respon maupun tentang muatan dalildalil yang diajukanPenggugat terhadap Eksepsi para Tergugat;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT YYK.Menimbang bahwa keberatan selanjutnya pada bagian pokok perkarapada intinya adalah sebagai berikut :Bahwa dalam memori banding pembanding halaman 9 intinya telahmempertanyakan yang selanjutnya dikutip apakah yang sebenarnya sedangdipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sleman pada alenia

merupakan salah ketik terhadap istilah Petitum dari padaTypographical error terhadap istilah Posita;Bahwa adalah tidak adil, tidak logis dan aniaya bagi pencari keadilanapabila dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas PengadilanNegeri Sleman dianggap sedang mempertimbangkan Posita Penggugat;Bahwa keberatan pembanding selanjutnya pada halaman 23 memoribanding, pada Huruf A. romawi Ill pada pokoknya telah keberatan denganpertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama pada halaman 25 alenia

4dan halaman 26 alenia 1 dengan alasan, bahwa urusan acara perdata baikHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT YYK.berdasarkan hukumnya maupun berdasarkan doktrindoktrinnya, Petitummemang bukan area bagi penggugat untuk menggelar penjelasan penjelasan.Petitum adalah area penggugat untuk menyampaikan permohonan denganmaksud agar terhadapnya pengadilan menerbitkan putusan yang amarnyabersifat konklusif, decisive, spesifik, dan particular.Bahwa segala penjelasan uraian penyampaian

Maka adalah mengada ada dan tak adil tatkala rangkaianpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman mempersyaratkan agarPembanding menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum Turut Tergugat,sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman padahalaman 25 alenia 4 sampai dengan halaman 26 alenia 1;Bahwa pada bagian Huruf C memori banding pembanding halaman 15sampai dengan halaman 19 masih menyoroti hal yang sama yaitu tentangkedudukan hukum Turut Tergugat dengan segala argumentasinya;Bahwa

Mohon putusan yang seadil adilnya;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT YYK.Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan pembanding diatas,setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca dengansaksama seluruh pertimbangan hukum yang telah di tunjuk oleh Pembandingdalam memori bandingnya yaitu masingmasing pertimbangan hukum padahalaman 18, pada halaman 25 alenia 4 dan pada halaman 26 alenia 1, maupunpertimbangan hukum yang lainnya ternyata Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan