Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sesuai dqsaenganlegitime portie yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, mengadili dan menghukum Para Tergugat agar mengurangi hartawarisan tersebut sampai jumlah 1/3 bagian dari luas bangunan 288 M?yakni seluas 96 M? yang menjadi hak Tergugat dan menghukum danmemerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan hak Penggugatatas harta warisan tersebut sebesar 2/3 bagian dari luas bangunan 288 M2yakni seluas 192 M2 kepada Penggugat.13.

Bahwa tanah tersebut juga tidak mungkin diperoleh dengan cara hibah,karena bertentangan dengan Legitime Portie. Maka dengan demikianGugatan aquo telah diajukan oleh Para Penggugat dengan tanpa hakmenggugat (Persona Legal Standi), sehingga MOHON UNTUK DITOLAKATAU SETIDAKTIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijke Verklaard). GUGATAN OBSCUUR LIBEL Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat III4.

PERALIHAN OBJEK SENGKETA TIDAK SAH KARENA MELEBIHI LEG/ITIME PORTIE Bahwa telah diuraikan dalam Eksepsi mengenai LEGITIME PORTIE, olehkarenanya halhal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut dianggaptelah terurai Kembali dalam Pokok Perkara ini.

12.Bahwa oleh karena itu penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat Iladalah tidak sah karena telah melebihi hak mutlak (/egitime portie) daripara ahli waris Syahril bin Abdul Halik (Leni Marlina binti Syahril danHerianto bin Syahril); HAK MENGAJUKAN GUGATAN TELAH KADALUWARSA 13.

Magelang (Tergugat XV).Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA Ix.Bahwa untuk mudahnya Obyek Sengketa s/d Obyek Sengketa IX disebutsebagai SELURUH OBYEK SENGKETABahwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHP) Pasal 916a menyebutkan:Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli warisyang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli warismenurut undangundang), maka bila kepada orangorang lain daripada ahliwaris termaksud

ketentuan tersebut maka, hibah yang berlebihan (seluruhnya)tidak diperbolehkan sedangkan hibah kepada ahli waris setelah pewarismeninggal dunia dihitung sebagai warisan, hal tersebut untuk melindungikepentingan hukum dan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalanPewaris.Berdasarkan alasan tersebut di atas (point 12) dan berdasarkanketentuan KUHPerdata Pasal 920 disebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie

No. 2848 K/Pdt/2011Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 920,menyebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie,boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atastuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau penggantimereka.Maka berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat telah melakukanberbagai upaya secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya atas bagiandari

Oleh karenanya telah cukup kuat untukmembuktikan sengketa yang terjadi adalah merupakan perkara diantaraorangorang yang beragama Islam yang bukan merupakan kewenanganPengadilan Negeri/Peradilan Umum.bahwa kami tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti mengenailegitimate portie vide hal 63 alinea 5 s/d hal 65 alinea 1. karenapertimbangan hukum tersebut berdasarkan salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku.Bahwa berdasarkan pasal 830 Kitab Undangundang Hukum Perdatadisebutkan Pewarisan

Seorang yang berhakatas suatu Legitieme Portie dinamakan Legitimaris, bukan ahli waris garismenyamping yaitu saudara kandung dan keturunannya. Sebagaimanasubyek para penggugat adalah ahli waris garis menyamping.Hal. 47 dari 58 hal. Put.

Timur : Tanah Khomari;Bahwa harta benda yang diperoleh pewaris sebelum meninggal duniaakan diperhitungkan kembali menjadi bagian dari harta peninggalan pewaristanpa mempersoal terdaftar atas nama siapapun, KUHPerdata pasal 1083 ayat(2); UU No.1 Tahun 1974 pada Bab Harta benda dalam perkawinan Pasal 35ayat (1 dan 2), jo Pasal 1 huruf (f ) dan Pasal 171 Huruf (d dan e) hal ini untukmelindungi hak hak para ahli waris agar tidak memperoleh pembagian hartakurang dari bagian yang ditentukan (legitimatie portie

Ketentuan iniberkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampaihibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangibagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris, dan Pasal 920 KUHPerdata:ahli waris dapat melakukantuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlakyang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi.

Bahwa Kedudukan Tergugat hanyalah anak Pupon (anakangkat secara adat) dari Pewaris yang tidak Tergolong sebagai AhliWaris, berdasarkan Pasal 920 dan Pasal 924 KUHPer : Pasal 920 :Pemberianpemberian atau hibahhibah, baikantara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yangmerugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktuterbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan paralegitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.Halaman 21 dari 56 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Rbg8.9

.PADAHAL. 5 dan 6 : Pasal 924 :Hibahhibah semasa hidup sekalikali tidakboleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua hartabenda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjaminlegitieme portie.

Tentang ada dan Tidaknya Harta waris telah dijelaskandiatas tentang asal usulnya Obyek sengketa Maka Telah Benarbahwa Obyek sengketa disebut sebagai : HARTA WARIS, yangbelum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak Merujuk UUNo.1 Tahun 1974 pada Bab Harta benda dalam perkawinan Pasal35 ayat (1 dan 2), jo Pasal 1 huruf (f ) dan Pasal 171 Huruf (d dane) hal ini untuk melindungi hak hak para ahli waris agar tidakmemperoleh pembagian harta kurang dari bagian yang ditentukan(legitimatie portie) ;TENTANG

No. 760 K/Pid/201312PARA AHLI WARIS, DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM,MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DANS.E.MUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGALMaka setelah Pewaris meninggal, maka sejak saat itu seluruh ahli waris akanmemiliki hak/legitieme portie untuk memperoleh bagian dari harta warisan yangditinggalkan oleh Pewaris;5 Dasar ini tentunya berlaku pula kepada Terdakwa I sebagai ahli waris, yangsejak ayahnya meninggal, maka Terdakwa I berhak atas harta peninggalannya,termasuk piano dimaksud

MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANGAKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMAHTERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI;Catatan :Bahwa pada intinya Yurisprudensi tersebut menegaskan suatu perkara pidana tidakdapat diputuskan terlebih dahulu sebelum ada putusan Pengadilan yangmenentukan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek sengketa;Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piano yangmenjadi obyek sengketa adalah merupakan hak/legitieme portie

makaterhadap objek harta peninggalan Alm Andalan Tarigan tersebut di atasmerupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara AlmAndalan Tarigan dengan Radiana dan tidak menutup kemungkinan adanyaharta masingmasing (harta bawaan).Bahwa, mengingat dan mempertimbangkan Pasal 171 huruf e jo Pasal 174ayat (1) dan (2) KHI, maka maksud para Pemohon mengajukanpermohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahakdari pewaris (Almarhum Andalan Tarigan) dan bagian masingmasing(legitimatie portie

Menetapkan bagian (/egitimatie portie) dari masingmasing ahli waris sesualdengan Hukum Waris Islam.6.

didapat dikenakan penetapan bilapara ahli waris demikian tidakada, hibahhibah yang dimaksud itu harus dipotong sampal samadenganjumlah yang diperoleh tersebut dan tuntutan untuk itu harusdilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahliwaris mereka atau pengganti mereka.4) Pasal 920 KUH Perdata sebagai berikut: Pemberianpemberian atauhibahhibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat,yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi hanya atastuntutan para

Sumarna / Penggugat, sehingga munculnya atautelah terbentuknya suatu Akta Hibah No. 553/MHY/1998 tersebut yangdiduga adanya rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat adalah MerupakanCacat Hukum karena ada hak waris dari Penggugat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 916 huruf (a) KUHPerdata dengan kata lainberkaitan dengan Legitime Portie;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah kamisampaikan pada poin 11 dan 12 adalah SUATU PERBUATAN YANGMERUGIKAN PIHAK PENGGUGAT sebagai Akhli

Karena surat gugatan Penggugat berisi perinal Perouatan Melawan Hukum,harta waris yang belum dibagi dan hak mutlak anak (legitieme portie), makahalini menyebakan ketidak jelasan (obscuur libel) dan gugatan sudahseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.6.

Anisah bin Masan) semasa hidupnyatersebut tidak melanggar hak mutlak anak (legitieme portie), (vide : 210 ayat1, KHI yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah);6. Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat seakanakan almarhumah Hj. UnihAminah (Hj.

Anisah bin Masan) untuk menghibahkan tanah dan bangunanaquo melalui hibah asal tidak melebihi hak mutlak anak (legitieme portie);8. Bahwa pada point 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan padatahun 2018 Hj. Unih Aminah (Hj. Anisah bin Masan) meminta PenggugatHalaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.10.11.12.13.untuk mengambil SHM No. 762/Sayati yang dititipkan di adiknya(Sulaeman), yang pada saat itu tanah tersebut masih atas namaHj. UnihAminah (Hj.

Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya, yang seharusnyajatuh kepada seluruh ahli warisnya antara lain Para Tergugat IV dan V;Sikap dan perbuatan Hng Weng Tjoen alias Ramli yang menghibah seluruhhartanya jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV dan V sebagai para ahli waris yang sah dari alm. HngWeng Tjoen alias Ramli dan almh.

Adi Putera Parlindungan, S.H. yang CACATHUKUM dan BATAL DEMI HUKUMSikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atau hartanya kepadaPenggugat jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV DAN V sebagai para ahli waris yang sah dari almh. Asnah(vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramli yang belum pernahdibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat I, If dan HI tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah dan wasiattersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yang menjadilegitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm. Hng WengTjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, atau mengabaikan /merugikan hakhak Para Tergugat IV dan V sebagai ahli waris yang sah darialm.

Oei Gwek Lan alias Asnah, sebabhal tersebut jelas adalah melanggar atau bertentangan dengan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI No.3243 K/Pdt/1999 bertanggal 19 September2000 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April 1999 dan Putusan Pengadilan Negeri SubangNo.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg. bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedahhukumnya antara lain ditegaskan sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal913 KUHPerd

Nomor 1614 K/Pdt/201415.16.17.18.Lagipula hibah tersebut juga telah mengabaikan atau melanggar hakmutlak (/egitirne portie) dari Penggugat sebagai salah seorang anaki ahliwaris yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bagian dari hartaharta peninggalan orangtuanya tersebut; Oleh karenanya hibah atasobjek sengketa Pertama dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepada Tergugat II, maka tentunya hibahtersebut adalah melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Penggugat dan tentunya juga telah mengabaikan ataumelanggar hak mutlak (/legitime portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak/ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orang tuanya tersebut. Olehkarenanya hibah atas Objek Sengketa Kedua dari Almarhumah Pr.

NgKiem Kie kepada Tergugat Il adalah melanggar hukum sehingga secarahukum patut pula dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Bahwa, adapun hak mutlak (legitime portie) Penggugat selaku salahseorang ahli waris atas semua harta peninggalan pewaris yang tidakdapat dikurangi sebagaimana yang dimaksud pada posita sebelumnya diatas, diatur dalam Pasal 914 ayat (8) KUHPerdata, yang menyatakanbahwa:"Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tigaperempatlah bagian mutlak

Tergugat VI Intervensi adalah sama dengan alasan eksepsi yangdikemukakan dalam gugatan perkara pokok, oleh karenanya putusan MajelisHakim Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan;Dalam Pokok Perkara :Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding, keberatandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada halaman 85,alenia satu, dua, tiga dan empat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hokum, karena telah mengabaikan ketentuan hukum waristentang legitimasi Portie

peninggalanalmarhun Yulianus Siahaan;Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama, yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi/ParaPembanding merupakan para ahli waris dari almarhum Julianus Siahaan, danmengenai harta peninggalan alm Julianus Siahaan yang sudah dihibahwasiatkan oleh alm Julianus Siahaan dengan Akta Wasiat Nomor 14, tanggal 17Mei 1991, bukti T1, T22, tidak menghilangkan legitimasi portie

Yulianus Siahaan, maka para Penggugat Intervensi berhak atas tanah danbangunan objek sengketa sebesar minimal legitimasi portie masingmasing,sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, setelah dibagi harta gono gini yangmerupakan hak isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori bandingpara Penggugat Intervensi/Para Pembanding, yang menuntut hak yang samaatas harta peninggalan alm Yulianus Siahaan yang dalam hal ini merupakanobjek sengketa tidak dapat dikabulkan, namun walaupun adanya Akta

Wasiatdari alm Yulianus Siahaan tidak menghilangkan legitimasi portie hak ahli warisatas tanah harta peninggalan almarhum Yulianus Siahaan tersebut, hal inididasarkan pada Pasal 913 KUHPerdata : bagian mutlak atau legitime portie,adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberianantara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;Menimbang

harusdiperintahkan untuk diangkat;Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon untukditetapkan dan disahkan akta P3HP, Majelis Hakim tingkatbanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatpertama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, karena tentang ahli waris dan bagiannyasudah termasuk yang dikemukakan Penggugat dalam putusanini tidak dapat lagi dipertimbangkan dan harusdikesampingkan; Menimbang, bahwan putusan Majelis Hakim tingkatpertama tentang penetapan ahli waris dan portie

SAREH ;Bahwa Para Penggugat sepakat Objek Sengketa dibagi secara merata, tidakdibagi sebagaimana legitimatie portie menurut hukum islam , sehinggamasing masing para ahli waris Mesir P Sareh, memperoleh bagian yangsama, yaitu masing masing mendapatkan tanah , lebar +14 m x panjang+103,25 m = + 1445 m2 seperti denah berikut :Him.3 dari 9 hlm.

DJASMITA meninggal dunia dengan meninggalkan 8 oranganak yaitu Tergugat dan antara lain saudarasaudaranya tersebut di atas,maka bagian warisan dari Turut Tergugat sebagai janda hanyalah sebesar1/9 (Seper Sembilan) bagian, sedangkan bagian warisannya dari anakanak(Tergugat) adalah sebesar 8/9 (delapan Persembilan) bagian yangmerupakan LEGITIEME PORTIE yang tidak boleh di kesampingkan,karenanya : Seorang yang berhak atas suatu legietime fortie, dapatmeminta pembatalan tiap testament yang melanggar

IntermasaJakarta, cetak kedua belas, halaman 94).Sedangkan bagian janda tidak termasuk golongan orang yang berhak atassuatu legitieme portie, sehingga ia dapat dihapuskan sama sekali haknyauntuk menerima warisan (Ibid, halaman 94).Bahwa dengan demikian objek sengketa berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Ambon Nomor 81 / Pdt.G / 2005 / PN.AB tidak mengikat padaTergugat dan saudarasaudaranya sebagai anakanak dari Alm.DJASMITA,karena anakanak dari Alm.DJASMITA tidak ikut sertakan sebagai pihakdalam

Intermasa Jakarta, cetak keduabelas, halaman 94).Sedangkan bagian janda tidak termasuk golongan orang yang berhakatas suatu legitieme portie, sehingga ia dapat dihapuskan sama sekalihaknya untuk menerima warisan (Ibid, halaman 94);Bahwa dengan demikian objek sengketa berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Ambon Nomor 81 / Pdt.G / 2005 / PN.AB tidak mengikat padaTergugat dan saudarasaudaranya sebagai anakanak dari Alm.DJASMITA, karena anakanak dari Alm.

Terlawan II danTerlawan III dengan tidak sekaligus semua, namun diberikan secara bertahapsedikit, sehingga usaha Terlawan II tidak bisa berjalan secara optimal sebagaimodal.Bahwa oleh karena objek a quo adalah semula milik dari Ayah Pelawan, yangdiserahkan kepada Terlawan II dan Terlawan Ill dan digunakan sebagaijaminan Hak Tanggungan pada Terlawan oleh Terlawan II dan Terlawan Illyang mana seharusnya Pelawan berhak akan bagian dari objek a quo karenaberdasarkan pasal pasal 913 BW Tentang Legitieme Portie

, yang menyatakan: Legitieme Portie adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harusdiberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan UndangUndang,terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu,baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Sikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atauhartanya kepada Penggugat jelas TELAH MELANGGAR' HAKLEGITIME PORTIE PARA TERGUGAT IV DAN Vsebagai para ahliwaris yang sah dari almh. Asnah (vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramliyang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat , II dan Ill tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah danwasiat tersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yangmenjadi legitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm.Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 2915.16.17.Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh.

Oei GwekLan alias Asnah, sebab hal tersebut jelas adalah melanggar ataubertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3243K/Pdt/1999 bertanggal 19 September 2000 yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April1999 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang No.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg.bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedah hukumnya antara lain ditegaskansebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkanPasal 913 KUHPerd

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Hakim tingkat pertama perihaltersebut tidak berdasarkan buktibukti ;Bahwa terbanding / tergugat tidak dapat membuktikan para akhliwaris melepaskan hartanya ata tanah dan bangunan jalan Braga No.Bahwa Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan buktibuktipihak terbanding / Tergugat , tanpa mempertimbangkan buktibuktidari pihak Pembanding ; 222222 ne nen ne nn neneBahwa bukti T, 12 tentang akta hibah mengandung cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melanggar bagian mutlak(ligitima portie

BAHMIDSULEMAN Bin SULEMAN MOU tersebut dan memperolehbagian sesuai legitima portie masingmasing :5. Menghukum semua pihak atau siapa saja yang mengambilmanfaat dari obyek tersebut, untuk menyerahkankepada Penggugat beserta ketiga anak Penggugatdengan Alm. BAHMID SULEMAN, yaitu SRI WULAN BintiBAHMID SULEMAN (perempuan), MEILAN Binti BAHMIDSULEVAN, (perempuan), dan MEYANTI Binti BAHMIDSULEMAN , (perempuan) sebagai ahli waris dari Alm.BAHMID SULEMAN BIN SULEMAN MOU;6.

XXXXXc Sebelah Selatan 131 meter berbatas dengan Tanah XXXXXd Sebelah Utara 131 meter berbatas dengan Tanah XXXXXSekarang ukuran dan batasbatasnya mengalami perubahan sebagai berikut:Sebelah Utara 108 meter berbatas dengan Tanah XXXXX;Sebelah Timur 85 meter berbatas dengan Tanah XXXXX;Sebelah Selatan 108 meter berbatas dengan Tanah XXXXX;Sebelah Barat 85 meter berbatas dengann XXXXX;Merupakan harta peninggalan dari almarhum XXXXX yang belum dibagi kepadaahli waris;4 Menetapkan bagian (legimite portie

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskanPutusan Nomor 126/P.dt.G/2021/Ptk pada tanggal 20 September 2021tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang.2.

akta wasiat Nomor 16tanggal 09092005 hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawahtangan atau akta yang batal demi hukum (Vide Pasal 16 ayat (1) huruf i,huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52Undangundang Jabatan Notaris karena terlambat didaftarkan / tidakdidaftarkan dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik.halaman 46 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKBahwa akta wasiat Nomor 16 tanggal 09092005 menyalahiprinsip legitime portie

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalildalil Pembanding yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aguo tidakmemperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat Ill dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm.

) dan (SIM SOI TJHENG) membuka Brankas milik Ibu, danterdapat barangbarang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uangYuan, dan berberapa Dollar Singapura dan Ringit Malaysia, danterdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09092005 NotarisEFFENDY HIDAJAT, S.H dan Bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3CNomor 20C akan dibagi rata, sehingga Putusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hakhalaman 54 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKLegitime Portie

Parit Tokayaseluas 350 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan ParitTokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak kepada Penggugatdengan Akta Hibah Wasiat Nomor :16 tanggal 09092005 (bukti P.5);Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan Pembanding 1/semula Tergugat Ill sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, bahwaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam memutuskan perkaratersebut tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding 1!