Ditemukan 3991 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serengan serenan serena
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 36/Pid.B/2019/PN Smd
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL MUTTAQIN, SH
Terdakwa:
TUBAGUS KURNIA RAHMATULLOH Bin HENDRA RUDIANTO
223
  • disepanjang jalur Lantai 3 dekat jajaran Counter Handphone, kemudian pada saatketiga saksi tersebut sedang berhenti, kemudian Terdakwa TUBAGUS melihatsaksi NIKEN yang sedang memegang Handphone dengan posisi dipegangpada tangan kanannya, melihat adanya kesempatan tersebut, kemudianTerdakwa TUBAGUS langsung mengambil dari arah kanan dengan merebutpaksa Handphone tersebut dari tangan saksi NIKEN dan memasukanhandphone tersebut ke celana Terdakwa TUBAGUS sambil berjalan, melihatkejadian hal tersebut, serentak
    Terdakwa melihat salah seorang dari mereka sedangmemegang handphone dengan posisi dipegang pada tangan kanannya,melihat adanya kesempatan tersebut, kemudian Terdakwa langsungmengambil dari arah kanan dengan merebut paksa handphone tersebut daritangan perempuan tersebut dan memasukkan handphone tersebut ke celanaTerdakwa sambil berjalan, melihat kejadian hal tersebut, serentak ke3 (tiga)perempuan tersebut berteriak copet sambil mengejar Terdakwa yangkemudian ditanyakan kepada Terdakwa, akan tetapi
    2019/PN.SmdRAISA yang sedang berjalan di sepanjang jalur Lantai 3 dekat jajaranCounter Handphone, kemudian pada saat ketiganya sedang berhenti, laluTerdakwa melihat saksi NIKEN yang sedang memegang handphone denganposisi dipegang pada tangan kanannya, melihat adanya kesempatantersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dari arah kanan denganmerebut paksa handphone tersebut dari tangan saksi NIKEN danmemasukkan handphone tersebut ke celana Terdakwa sambil berjalan,melihat kejadian hal tersebut, serentak
    jalur Lantai 3 dekat jajaran CounterHandphone, kemudian pada saat ketiganya sedang berhenti, lalu Terdakwamelihat saksi NIKEN yang sedang memegang handphone dengan posisiHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Smddipegang pada tangan kanannya, melihat adanya kesempatan tersebut,kemudian Terdakwa langsung mengambil dari arah kanan dengan merebutpaksa handphone tersebut dari tangan saksi NIKEN dan memasukkanhandphone tersebut ke celana Terdakwa sambil berjalan, melihat kejadian haltersebut, serentak
Register : 27-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Psb
Tanggal 25 Maret 2015 — MUHAMMAD SAFIR Pgl SAPER Bin H.M. SUAR
4713
  • saksi Sugito Pg Gito berusaha untuk melindungi saksi Yasrizaldengan cara menutup pintu dengan tangan kirinya, sebelum pintu tertutup tibatibaterdakwa berusaha untuk masuk kedalam dengan paksa maka saksi Sugito Pgl Gitomencoba menghalangi terdakwa dengan kedua tangannya namun tibatiba terdakwamemutar kearah sebelah kiri saksi Sugito Pgl Gito dan setelah berada dibelakang saksiGito, terdakwa langsung meninju saksi Sugito Pgl Gito sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kanannya setelah itu secara serentak
    maka secara reflek saksi berusaha untuk melindungi saksiYasrizal dengan cara menutup pintu dengan tangan kirinya ;Bahwa sebelum pintu tertutup tibatiba terdakwa berusaha untuk masuk kedalamdengan paksa, maka saksi mencoba menghalangi terdakwa dengan kedua tangannyanamun tibatiba terdakwa memutar kearah sebelah kiri saksi, setelah beradadibelakang saksi, terdakwa langsung meninju saksi sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kanannya mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri setelahitu secara serentak
    Pgl Gito berusahauntuk melindungi saksi Yasrizal dengan cara menutup pintu dengan tangankirinya; Bahwa sebelum pintu tertutup tibatiba terdakwa berusaha untuk masukkedalam dengan paksa maka saksi Sugito Pg Gito mencoba menghalangiterdakwa dengan kedua tangannya namun tibatiba terdakwa memutarkearah sebelah kiri saksi Sugito Pgl Gito dan setelah berada dibelakangsaksi Gito, terdakwa langsung meninju saksi Sugito Pgl Gito sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangankanannya; Bahwa setelah itu secara serentak
    Secara faktual terdakwaMUHAMMAD SAFIR Pgl SAPER meninju saksi sebanyak (satu) kali menggunakantangan kanannya, kemudian setelah itu secara serentak Sdr. Capen, Sdr. Ipen, dan Sdr. Epimendekati saksi Sugito Pg Gito kemudian Sdr. Capen meninju saksi Sugito Pgl Gito dariarah depan sebanyak (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai matasebelah kiri bagian bawah, lalu Sdr.
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — H.M. ILYAS PANJI ALAM, S.E., S.H., M.M., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN;
609550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1 P/PAP/2020Bahwa Pemilihnan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Oganllir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ditetapkan bersamasama pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020,pada 23 September 2020;Pilkada Serentak 2020 semula Ditetapkan 23 September2020Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.Tahapan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019sampai tanggal 22 September 2020, KPU melakukan sosialisasi
    (Bukti P14 berupa print out link berita dari Kompas.com:Bawaslu Ogan llir Nilai Wajah Bupati di Karung Beras BantuanBukan Pelanggaran:https://regional.kompas.com/read/2020/05/01/19344171/Bawasluoganilirnilaiwajahbupatidikarungberasbantuanbukan)Terbit Perpu Penundaan Pilkada Serentak 2020Bahwa Pilkada serentak 2020 yang semula ditetapkan ditundatahapannya oleh KPU RI, kKemudian dikukuhkan penundaannyaoleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan PemerintahHalaman 17 dari 98 halaman.
    lanjutan;Pasal 120 ayat (2): Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atauPemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atauPemilihan serentak yang terhenti;Halaman 18 dari 98 halaman.
    Pemungutan suara serentak yang ditundasebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan pada bulanDesember 2020, bunyi Pasal 122 ayat (2).
    Dalam halpemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2),pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembalisegera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud padaayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksuddalam Pasal 122A;Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2020 disahkan oleh DPT menjadiUndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PerpuNomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PID/2011
Terdakwa; Kyai Nurayit als Khoiri, dkk
156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KYAl NURAYIT doanya sudah tidak mandhi (mujarab) ketikaTerdakwa memegang salah satu calon Kepala Desa dalam PemilihanKepala Desa di Desa Mranggon, ucapan dari saksi korban tersebutmenyebabkan Terdakwa I, Terdakwa Il, Terdakwa Ill dan Terdakwa IVtersinggung sehingga ketika saksi korban bertemu dengan para Terdakwa disawah, para Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, sehinggaterjadi pertengkaran mulut, karena merasa jengkel maka Terdakwa Ilmemiting saksi koroban dari belakang dan secara serentak
    No.304 K/Pid/201 1sawah, para Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, sehinggaterjadi pertengkaran mulut, karena merasa jengkel maka Terdakwa Ilmemiting saksi koroban dari belakang dan secara serentak baik Terdakwa ,Terdakwa Ill dan Terdakwa IV memukul saksi korban secara bertubitubimengenai kepala ; Akibat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi korbanDJUASMAN mengalami lukaluka sebagai berikut : Kepala/leher : memar pada pipi kiri diameter 3 cm ; Dada/Pinggang : Tidak ada kelainan
    KYAl NURAYIT doanya sudah tidak mandhi (mujarab) ketikaTerdakwa memegang salah satu calon Kepala Desa dalam PemilihanKepala Desa di Desa Mranggon, ucapan dari saksi korban tersebutmenyebabkan Terdakwa , Terdakwa Il, Terdakwa Ill dan Terdakwa IVtersinggung sehingga ketika saksi korban bertemu dengan para Terdakwa disawah, para Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, sehinggaterjadi pertengkaran mulut, karena merasa jengkel maka Terdakwa Ilmemiting saksi koroan dari belakang dan secara serentak
Putus : 22-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 33/PDT/2014/PT.PLG.
Tanggal 22 Mei 2014 — H. Achmad bin Anang, vs 1. Bunhar bin Baliun, dkk
2114
  • Maka oleh karena ituPenggugat menuntut ganti rugi kepada pihak Terugugat dan Turut Tergugat I danTurut Tergugat II sebesar Rp.50.000.000, secara tanggung renteng yang harusdibayar secara serentak dan seketika. Selanjutnya Penggugat mohon dilakukansita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.Bahwa berhubungan Penggugat sudah kuat dasar hukumnya maka Penggugatmengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung.
    Munir.e Sebelah barat berbatas dengan tanah Kitik.kepada Penggugat berikut tanam tumbuh diatasnya, secara serentak danseketika.
    Untukmembayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepadaPenggugat secara tanggung renteng yang dibayar secara serentak dan seketikasejak putusan ini diucapkan.5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat.6 Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorrad).
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — SYARIF DAREA VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO., III. GUBERNUR SULAWESI UTARA., IV. DR. IR. G.S. VICKY LUMENTUT, SH.,M.Si.,DK;
4634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian maka pelaksanaanpemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari2016 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 201 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, yang berbunyi:Pasal 201 ayat (1):Pemungutan suara serentak dalam pemilinan
    Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampaidengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yangsama pada bulan Desember tahun 2015;Pasal 201 ayat (2):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desembertahun 2016 dan yang
    masa jabatannya berakhir pada tahun 2017dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun2017;Pasal 201 ayat (3):Pemungutan suara serentak dalam pemilinan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakanpada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;Halaman 5 dari 25 halaman.
    Putusan Nomor 305 K/TUN/2017Pasal 201 ayat (4):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasilpemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasalpasalpada ketentuan tersebut di atas, telah sangat jelas dan tegas bahwa tidakterdapat aturan dan atau ketentuan terhadap pelaksanaan pemilihan kepaladaerah di tahun 2016 sehingga telah berdasar dan beralasan
    2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun2017;Pasal 201 ayat (8):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakanpada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;Pasal 201 ayat (4):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur,
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN Sibuhuan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Sbh
Tanggal 7 Januari 2022 — Pemohon:
AYUANA
4723
  • Tanda Penduduk Pemohon sudah diserahkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;Bahwa pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1221071212190002 dengan namaKepala Keluarga Asmul Bahar Nasution dilakukan secara serentak/ kolektif di DesaSibuhuan Jae dan datadata yang didaftarkan adalah berdasarkan data dari Suratpindah dari Kabupaten Rokan Hulu yang salah tersebut ;Bahwa data identitas yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalamijasah tersebut.Saksi Asmul Bahar Nasution, disumpah
    Tanda Penduduk Pemohon sudah diserahkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;Bahwa pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1221071212190002 dengan namaKepala Keluarga Asmul Bahar Nasution dilakukan secara serentak/ kolektif di DesaSibuhuan Jae dan datadata yang didaftarkan adalah berdasarkan data dari Suratpindah dari Kabupaten Rokan Hulu yang salah tersebut ;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022PNSbh" Bahwa data identitas yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalamijasah
    Tanda Penduduk Pemohon sudah diserahkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;Bahwa pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1221071212190002 dengan namaKepala Keluarga Asmul Bahar Nasution dilakukan secara serentak/ kolektif di DesaSibuhuan Jae dan datadata yang didaftarkan adalah berdasarkan data dari Suratpindah dari Kabupaten Rokan Hulu yang salah tersebut ;Bahwa data identitas yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalamijasah tersebut;Bahwa Ayuana adalah panggilan temanteman
Register : 24-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 151/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Bernad Siahaan, ST
Terbanding/Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR
5627
  • Pandan) merupakan hasil Pilkades yangdiselenggarakan secara serentak se Kabupaten Sarolangun ;Halaman 15 Putusan No.151/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3. Bahwa Pilkades merupakan perwujudan/aktualisasi lembaga demokrasitingkat Desa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa, dimana Desamerupakan ujung tombak Pemerintahan (Eksekutif) terdepan dalam sistemPemerintahan R. ; 02222 nn nn nn nn nn nn nn nn ne nn nn cen enn nn nena nnn enenenanen4.
    pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalambentuk Berita Acara lalu dilaporkan/diserahkan ke Badan PermusyawaratanDesa (BPD) selaku pembentuk PPS (sebagai pelaksana Pilkades),kemudian BPD meneruskan/usulkan ke Camat dan Camat teruskan keBupati (Tergugat) ;Menimbang, bahwa berdasar 1 s/d 5 tersebut berarti pula tentang siapayang diangkat sebagai Kepala Desa adalah bukan kehendak/kemauan/maupuninisiatif Tergugat, tetapi merupakan kehendak musyarakat/rakyat yang diproseslewat Pemilihan Kepala Desa serentak
    Bahwa obyek perkara SK Pengangkatan 39 Kepala Desa secara massaldan serentak merupakan hasil perwujudan Lembaga Demokrasi skala Desayang diselenggarakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara), penyelengara Pikades oleh PPS Pilkades yang dibentuk oleh BPD ;Sehingga peran Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan tersebutsekedar formalitas/peresmian/pengesahan Saja ; 7.
    Tergugat II Intervensisebagai pemenang Pilkades gagal jadi Kepala Desa yang berarti pulaprogram Pemerintah Kabupaten dalam rangka serentak pengadaanPejabat Kepala Desa menjadi terhambat, sedang Para Penggugat tidakmemperoleh apapun juga.
Register : 04-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 74/Pid.B/2020/PN Gin
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
WISNU NGUDI WIBOWO,SH.,MH
Terdakwa:
1.I WAYAN PUTRAYASA alias JAROT
2.I KETUT MAEDHA PUTRA
7640
  • terhadap diri saksi,namun hanya Terdakwa dan Terdakwa II yang saksi kenal;> Bahwa benar Terdakwa saat itu memukul kepala saksi bagianbelakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan (satu) bilan bambu denganHalaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN.Ginpanjang 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter) sedangkan Terdakwa IImenendang pinggang saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kalimenggunakan kaki kanan;> Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korbansecara bersamasama atau serentak
    namun malahan saksi mendapat perlakuan kekerasandari orangorang yang sedang duduk di warung tersebut secara bersamasama/serentak dengan kaki kanan menendang dada saksi sebanyak 1(satu) kali oleh pelaku yang tidak saksi kenal, lalu saksi melihat ke belakangtibatiba Terdakwa II dengan menggunakan kaki kanan menendangpinggang kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali Kemudian saksi jatuh dan saksiberusaha bangun dalam keadaan sempoyongan, kemudian dari arahbelakang Terdakwa memukul kepala saksi bagian belakang
    Kemudian Terdakwa II naik keatas balai bambulalu lompat langsung dengan kaki kanannya menendang sasi korbansebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pinggang korban bagian kirisehingga korban jatuh dengan posisi tengadah;> Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korbandilakukan secara bersamasama atau serentak dengan durasi sekitar 2(dua) menit dan dilakukan di tempat umum yakni di warung milik Pak Agussebelah selatan areal lapangan bola volly, Br.
    TOPAN diikutioleh orangorang yang ada di sekitar Warung Pak Agus salah satunyaadalah Terdakwa dan KETUT MAEDHA PUTRA (Terdakwa II);> Bahwa benar Terdakwa saat itu memukul kepala saksi bagianbelakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan (satu) bilan bambu denganpanjang 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter) sedangkan Terdakwa IImenendang pinggang saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kalimenggunakan kaki kanan;> Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korbansecara bersamasama atau serentak
    Ni Putu WindaDwijayanti, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar;@ Bahwa benar para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksikorban dilakukan secara bersamasama atau serentak dan dilakukan ditempat umum yakni di di depan warung Pak Agus sebelah selatan arealHalaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN.Ginlapangan bola volly, Br. Ngenjung, Sari, Ds. Bakbakan, Kec/Kab.
Register : 02-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2017 — Nama : KADER ABDURRAHIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Tempat tinggal : di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa kepada YUSMAN ARIFIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN, S.H. & PARTNER, beralamat kantor di Amasung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu: 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2511868
  • A Tahun 2016 dan 158.A Tahun 2016, baik Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten maupun Tim Pengawas PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak telah melaksanakan tugas dantanggungjawanya dari setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa sampaidengan dilaksanakannya Pemilihnan Kepala Desa yakni tanggal 12Nopember 2016;Bahwa olehnya itu terkait dengan penyelesaiaan permasaalahan pemilihanKepala Desa di Desa Indomut Kecamatan Bacan Kabupaten HalmaheraSelatan pada tanggal 14 Nopember 2016 Panitia Pemilinan
    Bukti T18 : Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 164 Tahun2016 tentang Revisi Jadwal Tahapan PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak di KabupatenHalmahera Selatan, tertanggal 13 Juni 2016, (Sesuaidengan aslinya);19. Bukti T19 : Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 255 Tahun2016 tentang Revisi Kedua Penetapan WaktuPelaksanaan Pencoblosan Pemilihan Kepala DesaSerentak di Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal17 Oktober 2016, (sesuai dengan aslinya);20.
    Bahwa Bupati Halmahera Selatan menerbitkan Keputusan BupatiHalmahera Selatan Nomor 158.A Tahun 2016 tentang Pembentukan TimPengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenHalmahera Selatan, tertanggal 1 Juni 2016, (vide Bukti P6 = T7);4.
    ;Bahwa pada pemilihan kepala desa serentak pada tanggal 12 November2016 di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatantelah terjadi permasalahan/perselisihan Pilkades, yaitu pada prosespenghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Indomut menemukan140 (seratus empat puluh) surat suara yang hasil pencoblosannya tembussecara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat2 (dua) hasil pencoblosan, (vide Keterangan saksi Burhanudin Aman);Bahwa calon kepala Desa
    diKabupaten Halmahera Selatan, tanggal 1 Juni 2016, (vide Bukti P6 = T7);Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Nomor 7/G/2017/PTUN.ABNMenimbang, bahwa Bupati Halmahera Selatan (Tergugat) menerbitkanRevisi Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 Juni 2016, (vide Bukti T18);Menimbang, bahwa pada tahap pencalonan, Panitia Pemilihan KepalaDesa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, menetapkan4 (empat) Calon Kepala Desa Indomut,
Register : 25-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — 1. DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM., 2. DRS. H. WAHYUDI K. ANWAR, MM.,MAP VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM., II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
174396 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MP sebagai PasanganCalon Nomor Urut 3 dengan TERGUGAT I, di Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt diputuskanpada tanggal 8 Desember 2015, sehari menjelang hari pemungutansuara serentak tanggal 9 Desember 2015 ; dengan amar berbunyisebagai berikut :Dalam Penundaan : Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaa NegaraJakarta Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 2Desember 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanObjek Sengketa ;Dalam Pokok
    ) tanggal 9 Desember 2015 karenaalasan yang dimaksud dalam paragraph V.41a, tidak terpenuhi,karena faktanya tahapan kampanye, dan dengan adanya putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, sampai pada haripemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015, PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah tigapasang, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.
    ,MP) ;V.43.Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaankewajiban TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakanpemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015 karenaalasan yang dimaksud dalam paragraph V.41c, tidak terpenuhi,karena faktanya tahapan penyelenggaraan pemilihan, dimaksud Pasal5 Ayat (3) huruf (c), (d), (e), (f), dan (g), UU Nomor 8 Tahun 2015,telah terlaksana ;Halaman 53 dari 81 halaman.
    Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016V.44.Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaankewajiban TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakanpemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015 karenaalasan dimaksud dalam paragraph V.41d, V.41e, tidak terpenuhi,karena faktanya TERGUGAT dan TERGUGAT Il justru harus danwajib untuk melaksanakan pemungutan suara (serentak) tanggal 9Desember 2015 :V.45.Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaankewajiban TERGUGAT
    Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanyapelaksanaan kewajiban TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmelaksanakan pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember2015 karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidakterpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT dan TERGUGAT IIsendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkanHalaman 78 dari 81 halaman.
Register : 02-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — PURWOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR TAHUN 2017., II. BUPATI ROKAN HILIR;
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Serentak2017 Kepenghuluan Bakti Makmur sudah tepat dan benar, karenaPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak
    Putusan Nomor 24 K/TUN/2019Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilinan Penghulu Serentak, dan PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib PelaksanaanPemilinan Penghulu Secara Serentak;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan
Register : 21-02-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 10/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
H KARSAN
Tergugat:
Bupati Karawang
Intervensi:
M. DARNA
70359
  • Bahwa obyek sengketa yangdisengketakanyakni Keputusan BupatiKarawangnomor :141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian denganhormat 67 (enam puluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa sertapengesahan dan pengangkatan 67 (enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasilpemilinan Kepala Desa secara serentak tahun 2018 diwilayahKabupatenKarawang periode masa jabatan tahun 2018 2024, tanggal 14 Desember2018, beserta lampiran Il Keputusan Bupati Karawang nomor : 141.1 / Kep 709 Huk/2018, tanggal 14 Desember
    Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat baru mengetahui bahwaTergugat sudah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Karawang nomor :141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian dengan hormat 67 ( enampuluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa serta pengesahan danpengangkatan 67( enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasil pemilihnan KepalaDesa secara serentak Tahun 2018 diwilayah Kabupaten Karawang periodemasa jabatan Tahun 2018 2024 tanggal 14 Desember 2018, besertalampiran Il Keputusan Bupati
    Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 21 Februari 2019 karena obyek Sengketayang disengketakan adalah Keputusan Bupati Karawang nomor141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian dengan hormat 67 (enampuluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa serta pengesahan danpengangkatan 67( enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasil pemilihan KepalaDesa secara serentak tahun 2018 diwilayah Kabupaten Karawang periodemasa jabatan tahun 2018 2024 tanggal
    DARNA sebagai kepala desa akantetapi lebih dari itu telah mengesahkan dan mengangkat secara globalsebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desasecara serentak Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode MasaJabatan Tahun 20182024:6.
    Tahun 2018 di Wilayah KabupatenKarawang periode masa jabatan 20182024 tanggal 14 Desember 2018, besertalampiran Il Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.709HUK/2018tanggal 14 Desember 2018 tentang Daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67(enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2018 di Wilayah Kabupaten Karawang periode masa jabatan 20182024,khususnya atas nama M.
Register : 15-10-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
1.SALPA RABI
2.NURDIN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
14885
  • Palisebagaimana surat nomor 140/616/DPMDIII/2021 Tanggal 03September 2021 perihal permohonan Kerjasama psikotes bakal calonkepala desa serentak kab.pali;.
    Kabupaten Penukal AbabLematang llir Tahun 2021, telah ditetapbkan waktu pelaksanaanpemungutan suara Kepala Desa serentak Kab.
    PRA PERSIAPANBadan Permusyawaratan Desa (BPD)114 Julimembentuk Panitia Pemilihan Kepala2021Desa Serentak Tahun 20212. PERSIAPAN, MATA PILIH1 Badan Permusyawaratan Desa(BPD) melaksanakan rapatpersiapan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan membuat Surat 116 Juli 2021Petugas Pendataan Mata Pilihdisampaikan ke Bupati Cq. DPMDKab. Pali melalui Camat2 Sosialiasi Tahapan danPelaksanaan Pilkades serentak se 29 Juli 2021Kab.
    pada tanggal 27 Oktober 2021 dan LampiranKeputusan berupa 12 (dua belas) Desa yang akan melaksanakan PemilihanKepala Desa Secara Serentak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematangllir Tahun 2021 (vide bukti T.5);Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 telah dilaksanakan sosialisasi PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat PemerintahDaerah KM 10 Kabupaten Penukal Abab Lematang llir, yangpelaksanaannya melalui surat Undangan Penjabat Sekretaris Daerah atasnama Bupati Penukal Abab Lematang
    Tahun 2021 diKabupaten Penukal Abab Lematang llir dan jadwal serta tahapan tersebutHalaman 76 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLGmenjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakanPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.
Register : 23-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 12/P/FP/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
H. MOHAMAD JUPRI
Termohon:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI Tahun 2020
169102
  • Permohonan Pemohon telah kehilangan legal standingnya, sebab dalamproses Pilkades di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan secara serentakgelombang ketiga Tahun 2020, sebagaiamana diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 TentangPemilihnan Kepala desa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang diseluruh wilayah Daerah dan tahapan mengacu pada Surat SekretarisDaerah Selaku Ketua Panitia Panitia
    Pilkades Serentak Gelombang KetigaKabupaten Sidoarjo Nomor : 141/653/438.5.8/2020 tanggal 31 Januari2020 yang ditujukan pada Camat seKabupaten Sidoarjo terdapat tahapanpelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun2020 di Kabupaten Sidoarjo yaitu :a.
    Bahwa kedudukan Termohon tidak menjawab Permohonan Pemohonadalah dibenarkan secara hukum sebab pada dasarnya kegiatanTermohon dalam masa Pandemi Covid 19 sesuai Surat Sekretaris DaerahSelaku Ketua Panitia Panitia Pilkades Serentak Gelombang KetigaKabupaten Sidoarjo Nomor : 141/2355/438.5.8/2020 tanggal 27 Maret2020 yang ditujukan pada Camat seKabupaten Sidoarjo, (yang sebagaitindak lanjut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/266/438.1.1.3/2020yang pada intinya memutuskan menindaklanjuti Surat Menteri
    DalamNegeri tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 141/2677/SJ, Hal : SaranPenundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan PemilihanKepala Desa Antar Waktu, yang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo AquoDiktum Kedua berbunyi Pemilihnan Kepala desa Serentak sebagaimanadimaksud pada hari minggu diktum kesatu, yang semula ditetapkanpelaksanaannya pada hari minggu tanggal 19 April 2020, ditunda sampaidengan adanya penetapan lebih lanjut) Selanjutnya dalam surat aquoyang berbunyi pada angka 4.
    gelombangketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Maret2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020perihal : Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilinan KepalaDesa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa serentak danPemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditujukan kepadaBupati/Walikota;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat GedanganNomor : 141/226/438.7.4/2020 tanggal 27 Maret 2020perihnal : Penundaan Pelaksanaan Pilkades serentakgelombang
Register : 04-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 Mei 2016 — - JIMANSYAH, SPD.I Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NARAHAN BARU KECAMATAN PULAU PETAK KJABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8946
  • Atas dasar surat tersebut tergugat Il menyampaikan kepadatergugat secara kolektif usul Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa hasil pemilinan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di KecamatanPulau Petak hasil Pilkades Serentak Tahun 2015 dengan Surat Nomor> 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04 Nopember 2015, khusus pada point 8tertera Sdr. nama Sugiansyah sebagai Calon Kades terpilin Desa NarahanBaru dan juga sebagai Penjabat Kades Narahan Baru 5Hal.5 dari 89 hal.Pkr.No.06/G/2016/PTUN.PLK3.
    SuratNomor : 141/503/X/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal UsulHal.7 dari 89 hal.Pkr.No.06/G/2016/PTUN.PLKpengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desapada 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Pulau Petak dan Tergugat menjadikan surat usulan Tergugat Il tersebut menjadi dasar/konsideranuntuk menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/PemasdesTahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan KepalaDesa serentak
    tahap pendaftaran pemilih, penetapan Daftar PemilihHal.8 dari 89 hal.Pkr.No.06/G/2016/PTUN.PLK10.11.Sementara dan Daftar Pemilin Tetap dan pengumuman daftar pemilihsementara dan daftar pemilih tetap.Kondisi ini sangat sangat merugikanpenggugat (dan akan dibuktikan saat pembuktian) ;Bahwa Pilkades Desa Narahan Baru telah diinventarisir dan termasukPilkades bermasalah, sehingga atas dasar tersebut tergugat I melaluiAsidten Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua TimPengawas Pilkades serentak
    di Kabupaten Kapuas memerintahkanTergugat II untuk mengundang/memanggil para Calon Kedes Pilkadesbermasalah dengan suratnya Nomor 141/1705/Adminpem.2015 PerihalPermintaan Keterangan terhadap pengaduan/keberatan dalampelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2015 dan olehTergugat II berdasarkan surat Nomor 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20Nopember 2015 Penggugat di undang untuk hadir pada tanggal 21Nopember 2015 di Kantor Bappeda Kapuas, namun sampai denganberakhirnya rapat/permintaan
    Menerima permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Surat KeputusanBupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa hasil pemilinan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se KabupatenKapuas di Kecamatan Pulau Petak sampai ada putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara @ QUO 5=9 no nnn noe nen nnn nnn nnn nnn nee2.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/PID/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — LORENS JANGGUR Alias LORENS, DKK
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nama MATIAS JEMILAdan PETRUS JEMALI meninggal dunia di tempat kejadian perkarasedangkan 5 orang warga Herokoe lainnya melarikan diri dari tempatkejadian perkara sebelum diserang; ketegangan dan situasi waktu ituterjadi karena kelompok Herokoe pada posisi diserang mendadak dansecara membabi buta oleh kelompok GERADUS GABUT dari LangkeNorang (bukan perkelahian); para Terdakwa saat itu tidak mengeroyokdan tidak membunuh GERADUS GABUT tetapi para Terdakwa dankelompok Herokoe lainnya diserang secara serentak
    dan bersamaan olehkelompok GERADUS GABUT dari Langke Norang termasuk para saksi aCharge yaitu saksi saksi KANISIUS STEP, saksi PAULUS GANTUR,, saksiANTONIUS NAMBUT dan saksi DOMINIKUS NABUR juga secarabersamasama dengan GERADUS GABUT secara serentak menyerangpihak Herokoe dengan menggunakan parang, tombak, tameng dan perisaiyang dibawanya sendiri oleh kelompok GERADUS GABUT dari LangkeNorang; sedangkan kelompok Herokoe tidak memiliki peralatan/senjatatajam seperti yang dimiliki kelompok GERADUS
    FaktaFakta hukum yang terjadi adalah adanya penyerangan mendadaksecara brutal dan serentak oleh kelompok korban GERADUS GABUT dari Langke Norangterhadap warga Herokoe di pekuburan Herokoe dengan menggunakan parang, tombak dantameng / perisai dimana para Terdakwa dan warga Herokoe lainnya tidak ada persiapan untukmelawan kelompok korban GERADUS GARUT tersebut, dan para Terdakwa serta wargaHerokoe lainnya tidak melarikan diri karena pada posisi konsentrasi menguliti kambing yangmana acara adatnya belum
    Dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganperkara ini terlihat jelas kelompok korban GERADUS GABUT dari Langke Norang yangdilengkapi dengan persenjataan yang dibawanya seperti parang, tombak dan tameng danmelakukan penyerangan secara mendadak dan serentak terhadap pihak Herokoe sebanyak16 orang di pekuburan Herokoe dimana kelompok Herokoe telah kocar kacir dansekonyongkonyong berusaha menyelamatkan diri mereka masingmasing, dan kalaupun darikelompok Herokoe ada yang membunuh korban GERADUS
    Dan faktafakta hukum di persidangansudah terbukti dengan jelas kelompok korban GERADUS GABUT dari Langke Norang yangterlebin dahulu melakukan penyerangan secara serentak dan membabi buta terhadap wargaHerokoe di pekuburan Herokoe yang sudah sekitar setengah jam melakukan upacara ritualadat dan berakibat 9 orang warga Herokoe termasuk para Terdakwa mengalami luka beratbahkan ada yang cacat seumur hidup yang sempat dirawat di rumah sakit setempat dan duaorang warga Herokoe lainnya masingmasing atas
Register : 17-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN ATAMBUA Nomor 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Atb
Tanggal 13 Februari 2017 — - BENEDIKTUS ASA BAUK Alias BENE,Cs
3118
  • kemudian keluarBenediktus Asa Bauk, Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laundan Marselinus Bere lalu Benediktus Asa Bauk memarahi RegelindaKoek siapa yang mau memukul anak saya lalu mengeluarkan kata katamakian : Bahwa saksi berdiri ditempat tersebut lalu menegur Benediktus AsaBauk kamu tidak lihat orang disana sudah mau mati lalu tanpamembalas perkataan saksi, Benediktus Asa Bauk, Salomon Mau,Yoseph Bere Gol, Damianus Laun dan Marselinus Bere langsungmemukul saksi dengan tangan terkepal secara serentak
    Bauk, Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laundan Marselinus Bere lalu Benediktus Asa Bauk memarahi RegelindaKoek siapa yang mau memukul anak saya lalu mengeluarkan kata katamakian : Bahwa saksi melihat korban juga berdiri ditempat tersebut lalu korbanmenegur Benediktus Asa Bauk kamu tidak lihat orang disana sudahmau mati lalu tanpa membalas perkataan korban, Benediktus Asa Bauk,Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laun dan Marselinus Berelangsung memukul saksi dengan tangan terkepal secara serentak
    Bauk, Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laundan Marselinus Bere lalu Benediktus Asa Bauk memarahi RegelindaKoek siapa yang mau memukul anak saya lalu mengeluarkan kata katamakian : Bahwa saksi melihat korban juga berdiri ditempat tersebut lalu korbanmenegur Benediktus Asa Bauk kamu tidak lihat orang disana sudahmau mati lalu tanoa membalas perkataan korban, Benediktus Asa Bauk,Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laun dan Marselinus Berelangsung memukul korban dengan tangan terkepal secara serentak
    Bauk, Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laundan Marselinus Bere lalu Benediktus Asa Bauk memarahi RegelindaKoek siapa yang mau memukul anak saya lalu mengeluarkan kata katamakian :Bahwa saksi melihat korban juga berdiri ditempat tersebut lalu korbanmenegur Benediktus Asa Bauk kamu tidak lihat orang disana sudahmau mati lalu tanpa membalas perkataan korban, Benediktus Asa Bauk,Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laun dan Marselinus Berelangsung memukul korban dengan tangan terkepal secara serentak
    Bauk, Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laundan Marselinus Bere lalu Benediktus Asa Bauk memarahi RegelindaKoek siapa yang mau memukul anak saya lalu mengeluarkan kata katamakian : Bahwa saksi melihat korban juga berdiri ditempat tersebut lalu korbanmenegur Benediktus Asa Bauk kamu tidak lihat orang disana sudahmau mati lalu tanoa membalas perkataan korban, Benediktus Asa Bauk,Salomon Mau, Yoseph Bere Gol, Damianus Laun dan Marselinus Berelangsung memukul saksi dengan tangan terkepal secara serentak
Register : 22-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Marji Soleh
Tergugat:
Bupati Karawang
Intervensi:
ALEK SUKARDI
18367
  • PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya menguraikan sebagaiberikut;Obyek Sengketa; Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat ini adalah:Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709HUK/ 2018 tanggal14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluhtujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan DanPengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala DesaSecara Serentak
    Sifat individual artinya Keputusan obyek sengketa a quo yaitu SuratKeputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709HUK/ 2018 tanggal14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta PengesahanDan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Secara Serentak Tahun 2018 Di Wilayah KabupatenKarawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 2024, Lampiran II SuratSurat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709HUK
    Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh tersebut adalah akibatketidakcermatan Tergugat saat menerbitkan Objek Sengketa yaitu SuratKeputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709HUK/ 2018 tanggal 14Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluhtujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan DanPengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Secara Serentak Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten KarawangPeriode Masa Jabatan Tahun 2018 2024,
    ;Pelanggaran terhadap asas Kepastian hukum ini tejadi dalam Persiapan,Proses Pemilinan dan pasca Pemilinan Kepala Desa Keryamulya antara lainsebagai berikut:a)b)d) Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihnan kepala desa serentaktergugat membuat Keputusan nomor 141.1/kep.482huk/2018 tentangtahapan dan jadwal pemilihan kepala desa secara serentak gelombangIll (Tiga) di kabupaten karawang tahun 2018 yang diterbitkan pertanggal29 juni 2018; Bahwa dalam penyusunan pembuatan Keputusan nomor141.1/kep.482huk/
    Bahwa benar Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Karawangtermasuk di Desa Karyamulya dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2018;7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalammenetapkan objek sengketa tidak sesuai dengan prinsip Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik oleh karena dalil tersebut tidak berdasar; 8.
Register : 24-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — BUPATI KOLAKA VS H. YUDO, HS, DKK;
13374 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka, Nomor188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala DesaDefinitif Hasil Pemilinan Serentak dalam Wilayah Kabupaten Kolaka,tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama Yusran, S.Pd.:3.
    Mewajibkan Kepada Tergugat mencabut surat Keputusan Bupati Kolaka,Nomor 188.45/019/2019 tentang Keputusan Bupati Kolaka, Nomor188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala DesaDefinitif Hasil Pemilinan Serentak dalam Wilayah Kabupaten Kolaka,tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama Yusran, S.Pd.;4.