Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
237 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 K/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR VS BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI,
73 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 591 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 591 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungBarat, bertempat tinggal di JI. Hidayah RT. 01 Kelurahan TungkalHarapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Eli Ningsih, S.H.;2.
    Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/201510.Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JambiNomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014 yang amarnyaputusan pada poin 4 (empat) menyebutkan : menjatuhkan pidana kepadaterdakwa Siti Homsatun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8(delapan) bulan...
    Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti HomsatunNIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnyaHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi danpembelaan diri;c.
    Bahwa sepanjang bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala KantorKetahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai denganHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015sekarang, saksi tidak pernah dipanggil atau menerima surat tembusandari Sekretaris Daerah atau Bupati berkaitan dengan permasalahanPenggugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNio. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM vs Dra. HAJJA NURMIAH SAMAD
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015obyek sengketa telah beralin kepada beberapa orang yang seharusnyadijadikan pihak intervensi dalam sengketa ini;.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015(sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/G.TUN/2010/P.TUN.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/20152.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — THE YOK HAM, SH., ; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
87 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
93 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, dk vs. H. DENNY MUSTIKA SYAIFULLAH, S.H
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASTI, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya dalam halini memberi kuasa kepada :17Budi Setiawan, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan ;Suhudi, A.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/20157 Bahwa bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Milik No. 06063/Kel.Pondok Kelapa, terbit tanggal 06November 2003, dengan Surat Ukur No. 00193/2003 seluas 177 m?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/201520Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak MilikNomor 8909/Bintara Jaya Surat Ukur Nomor 76/Bintara Jaya/2012 tanggal 20September 2012 tertulis atas nama Dra.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No.460153051994 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluanpembangunan perumahan terletak di Kelurahan Bintara Jaya, KecamatanBekasi Barat, Kabupaten Tk.II Bekasi seluas 30.000 M?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — WALIKOTA SURABAYA vs. NAPRIHATIN
245 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2020
    PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — NY. SOEDARWATI KARSONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 429 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013a. Bahwa Rumah Jetis No 4 sekarang menjadi JI.AM Sangaji No. 4AYogyakarta tersebut yang mempunyai adalah saudara Ny.E.P.DEBLAAUW yang tidak diketahui Alamatnya;b.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013catat hukum, maka dengan itu tanah yang terletak di JI.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/20134. Memerintahkan TERGUGAT untuk memproses PermohonanPENGGUGAT sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan yangberlaku;5.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — BAMBANG SUYENDRO vs. GOENANTO TANOERAHARDJO, DK
81 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/20153. EKO NURUL KASIJANTO S., S.H., jabatan KasubidPelayanan Perijinan Usaha;4.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/201510.11.Gangguan, namun dari keterangan warga sekitar yaitu Ny. Janda Liem SweiLin dan Ny.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015melewati 180 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;ll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015Negara Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya;lll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — TUAN SUDJIMAN ALIAS DJIMAN, DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,DK
86 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 297 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 297 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/20152010 Nomor 298/PDT/2010/PT.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2007/PN.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015m?
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 322 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :SUGENG MULYONO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kabupaten Jombang, Jalan Timur PasarNo. 83. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. EMIL MARUF W, SH2.
    No. 322 K/TUN/200912.
    No. 322 K/TUN/2009 Menerima eksepsi Tergugat;ll.
    No. 322 K/TUN/2009dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :1.
    No. 322 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — IDA BAGUS GEDE ARTHANA, vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, dkk
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 10 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IDA BAGUS GEDE ARTHANA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 69, KotaDenpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : INYOMAN JAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasihatHukum, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 129 B, Renon, KotaDenpasar
    Nomor 10 K/TUN/20115 Bahwa bila mengacu pada Asas Kepatutan dan rasa keadilan semestinya TergugatI dan Tergugat II seharusnya wajib mengikuti perkembangan perkara sertabagaimana status tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM ) Nomor9160/Kelurahan Jimbaran tertanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur Nomor2815/2002, tanggal 20 Mei 2002, Luas : 26.240 M?
    Nomor 10 K/TUN/20111414mengadili, serta memutus perkara tersebut.
    Nomor 10 K/TUN/20111616tentang Pendaftaran Tanah, yang telah secara tegas dikatakanbahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi : yaitu tanah yang bersangkutan merupakan obyeksengketa di Pengadilan.
    Nomor 10 K/TUN/20112020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO), vs PT. SONATI CONTRACTORS Ltd,
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
    No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
    No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
    No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — SUNARDY TEDJA, ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2007
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
    No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
    No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
    No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
    No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. AHMAD MARYANI bin H. HARIRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — Dra. SRI KISWATI, vs GUBERNUR JAWA TIMUR,
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2010
    IP UTUSANNOMOR : 199 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dra.
    LIMPAT MUSTIARWANTO, SH, Msi., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;7. NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;8.
    510 124 726, kemudian mulaitanggal 1 Januari 2007 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf KomisiPelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 812.3/1269/042/2006tanggal 7 Desember 2006 ;Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik pada DinasPertambangan Daerah (yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral) hingga Sekretariat DPRD Jawa Timur,Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN
    Sri Kiswati, juga adanya saran dan pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010nama Dra.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2010
Tanggal 8 Februari 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, dkk vs AGUS SYOLIHAN,
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2010
    Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
    Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
    Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
    Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
    Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010