Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 penggugat di putus hubungan kerjatanpa surat pemecatan (sebelah pihak), dan pada hari yang sama Penggugatmeminta pembayaran pesangon dan sisa gaji yang belum di bayarkan terhitungtanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.Setelah Penggugat di PHK, Penggugat melaporkan ke Disnaker Kota Batam agardapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidakmenemukan titik temu sehingga Disnaker Kota Batam mengeluarkan surat anjuranNo.B.1098

ML AH wrn 27222 222 222 nnn nnn nnn en nnn eee nee = Rp. 24.955.000;Adapun setelah di keluarkannya surat anjuran oleh pihak mediator DisnakerKota Batam agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap surat anjuran tersebut selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratanjuran tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan suratsurat tanggapanterhadap anjuran yang di berikan oleh pihak mediator bahwasanya pihakPenggugat setuju sesuai dengan anjuran yang di tentukan oleh pihak Disnaker

KotaBatam, dan untuk Tergugat tidak ada menyampaikan surat tanggapan untukanjuran oleh pihak mediator Disnaker Kota Batam dan oleh karena itu pihakPenggugat di anjurkan oleh Disnaker Kota Batam agar pihak Penggugatmenyampaikan permasalahan kepada Pengadilan WHubungan Industrial padaHal 1 dari halaman...

172 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakanpekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaankerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan dapat mengajukan PHK dan diberikan uang pesangon 2 ( dua) kaliketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2(dua) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat(4).Bahwa permasalahan ini di ajukan ke Mediasi di Disnaker

Kabupaten Karanganyardan telah diadakan sidang Mediasi pada, tanggal 3 Maret 2010, 10 Maret 2010 dan17 Maret 2010.Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, bahwa secaralisan Pengusaha (Tergugat) mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat.Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, Pengusaha(Tergugat) telah menyetujui permintaan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapPenggugat.Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar , Mediator

menyarankansecara lisan mengambil jalan tengah agar Tergugat mau membayar pesangonPenggugat sebesar Rp. 12.402.750,(dua belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus21.2223.24.lima puluh rupiah) agar permasalahan ini bisa selesai di Mediasi dan berakhir denganWinwin Solution;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran No: 560/385.4 tertanggal,25 Maret 2010...

Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Karanganyar tersebut,Pihak Penggugat menjawab secara tertulis yang isinya menerima isi anjuran tersebutdan Pihak Pengusaha ( Tergugat) tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 10(sepuluh ) hari kerja setelah menerima anjuran;.Bahwa Penggugat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang denganmenunjuk dan memberikan Kuasa Hukum Kantor Biro Konsultasi dan BantuanHukum

surat klarifikasi sekaligus permintaan bertemu untuk berundingke2 (dua) tertanggal 16 Desember 2017, akan tetapi juga tidakdirespon/ditanggapi sebagaimana mestinya;14.Bahwa dikarenakan permintaan bertemu dan berunding Para Penggugat tidakpernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 28 Desember 2017 ParaPenggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;15.Bahwa atas Pengaduan dan Permohonan Mediasi yang diajukan oleh ParaPenggugat tersebut, Disnaker

Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilankepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada tanggal 16 Januari 2018,30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, tetapi pihak Tergugat tidak pernahhadir;16.Bahwa kemudian Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat danmempertimbangkan serta telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor :565/642/ Disnaker tanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknyamenganjurkan sebagai berikut :1) Agar hubungan kerja antara pengusaha PT.

Memerintahkan Tergugat agar segera melaksanakan ANJURAN Nomor:565/642/Disnaker tertanggal: Bekasi 26 Februari 2018, yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Mediator Hubungan Industrial,Ernawati, SE;6. Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemanggilan kembali untukbekerja kepada Para Penggugat dan mengembalikan kepada posisi semulaserta memulihkan harkat serta martabatnya;7.

(Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker Kab. Bekasi. (Foto Copy dariAsli);Surat Anjuran dan Risalah Disnaker. (Foto Copy dari Asli);Dokumen Foto. (Foto Copy dari Cetak Photo);Foto Pengumuman PT. Hung A Indonesia No. 238/PP/HRD/V/2018tertanggal 22 Mei 2018.

Kabupaten Bekasi telahmelakukan panggilan kepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Padatanggal 16 Januari 2018, 30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, tetapi pihakTergugat tidak pernah hadir;Bahwa Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjurandengan Nomor: 565/642/Disnaker tanggal 26 Februari 2018, yang padapokoknya menganjurkan agar hubungan kerja antara Tergugat (PT.

MARIAH MAHBUBAH, lahir di Palangka Raya tanggal 04 November 1996 menjadi MARIAH RISKA MAHBUBAH;

Dalamanjurannya pihak Mediator Disnaker kota Surabaya menganjurkan agarTergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembaliseperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum KotaSurabaya tahun 2013.

Disnaker Surabaya. Yaitu tempat perundingan di kantorDisnaker Kodya Surabaya. Panggilan Tergugat kepada Para Penggugat tigakali (Panggilan secara patut oleh Tergugat kepada Para Penggugat) ditolakoleh Para Penggugat; Bahwa selanjutnya Tergugat mengajak berunding tripatit yang melakukanpemanggilan (memanggil) adalah Disnaker Surabaya tetapi Para Penggugattidak hadir. Bahkan Para Penggugat minta dipanggil lagi melalui serikat buruhkarena Para Penggugat sibuk bekerja ditempat lain.

Maka secara lesandidepan petugas disnaker Tergugat memanggil Para Penggugat sekali lagi(panggilan bonus). Dan panggilan tertulis untuk perundingan tripartite jugasudah diserahkan kepada SBK Jawa Timur.

Tetapi Para Penggugat danSerikat Buruh tetap tidak mau hadir; Kebenaran anjuran mediator Disnaker harus dibuktikan di persidangan,ternyata isi anjuran aneh karena sudah tidak ada kecocokan hubunganindustrial antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapi Disnaker masih sajamenganjurkan agar pekerja diperintahkan masuk kerja, padahal ParaPenggugat dalam beberapa kali demo dan orasinya telah menghujat Tergugat,orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat; Isi Anjuran Mediator Disnaker bertentangan

kota Surabaya dantanggal 4 Januari 2013 diadakan perundingan di Disnaker Surabaya;Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat yang isinya adalah karyawan diperbolehkanmasuk kerja dengan gaji Rp.1.500.000,;Bahwa tidak ada surat penangguhan pembayaran UMK;Bahwa saksi sepakat dengan anjuran dari Disnaker kota Surabaya; Bahwa saksi diberi surat yang dijadikan bukti P7 tetapi saksimenolaknya;Hal. 35 dari 61 hal.

DKI Jakarta") (Bukti P3) yang sepatutnya terlebihdahulu diperiksa dan diuji kebenaran perhitungannya secara hukum di muka Pengadilan.Surat Disnaker DKI Jakarta tersebut sebagaimana Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusikutip pada halaman 5 dari Penetapan Sita Eksekusi di bawah ini.

Oleh karena itu, tidak patut dan tidak beralasan hukum bila PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan danmenjadikan Surat Disnaker DKI Jakarta sebagai dasar ataupun alasan untuk menghukumPelawan/Dahulu Termohon Eksekusi yang nyatanya Surat Disnaker DKI Jakartatersebut tidak pernah diperiksa ataupun dipertimbangkan dalam pertimbangan hukummaupun Amar dalam Putusan PHI;Alasan Kedua: Penerbitan Surat Disnaker DKI Jakarta berat sebelah dan cenderungmemihak para

Telawan/Dahulu para Pemohon Sita Eksekusi, dimana diterbitkan tanpameminta keterangan dari Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusi, dengan butirbutiralasanalasan bantahan sebagai berikut:19 Bahwa perlu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat ketahui, Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusi sama sekali tidak pernahdiperiksa ataupun dimintai keterangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKIJakarta sehubungan dengan diterbitkannya Surat Disnaker DKI Jakarta yang dijadikandasar

berikut:22 Bahwa perhitungan yang dibuat sepihak oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi DKI Jakarta melalui Surat Disnaker DKI Jakarta telahbertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981tentang Perlindungan Upah ("PP Nomor8/1981"), khususnya dalam penentuan besarandenda.

dibacakan;Perhitungan denda yang dibuat dalam Surat Disnaker DKIJakarta salah menerapkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor8/1981yang nyatanyatanya terbukti Pelawan/Dahulu TermohonEksekusi tidak pernah terlambat membayar upah para Terlawan/Dahulu para Pemohon Sita Eksekusi.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KotaBandar Lampung;Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung;Dalam Provisi:Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat:1Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugatmasih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha,karena masingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yangmelaksanakan Anjuran Disnaker

Termohon Kasasi juga berada di bawahpengawasan Disnaker Bandar Lampung dalam hal ketenagakerjaan, demikian jugaperaturan perusahaan Termohon Kasasi didaftarkan di Disnaker Bandar Lampung;Pemohon Kasasi sebagai karyawan dari Termohon Kasasi (PT. Kharisma SaudaraMotor) hanya seorang diri saja yang melakukan pekerjaan sehariharinya dariJakarta, walaupun sering juga melakukan kunjungan ke Bandar Lampung untukmelakukan pemeriksaan keuangan.

di wilayah DKI Jakarta sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dansudah dapat dipastikan, pengaduan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Pemohon Kasasi kepada Disnaker wilayah DKI Jakarta akan ditolakkarena, Disnaker wilayah DKI Jakarta tidak berwenang untuk memeriksapengaduan dan melakukan mediasi terhadap Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi, sebab Termohon Kasasi tidak terdaftar di Disnaker wilayah DKI Jakartasehingga permasalahan ketenagakerjaan

Termohon Kasasi bukan menjadi tanggungjawab dari Disnaker wilayah DKI Jakarta;Berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sangat jelas Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam putusan a quo khususnya telah menerapkan ketentuanperaturan perundangundangan secara sempit (restrictieve interpretatie), JudexFacti telah salah memaknai kompetensi relative yang dimaksud oleh ketentuanperundangundangan, dalam hal ini UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Nomor 3 K/Pdt.SusPHI/2015(Dinsnaker) Bandar Lampung dan di bawah pengawasan DisnakerBandar Lampung dalam hal ketenagakerjaan, sehingga Disnaker maumenerima pengaduan Pemohon Kasasi serta melakukan mediasi danmengeluarkan Anjuran atas proses mediasi antara Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi;Disnaker telah memproses pengaduan Pemohon Kasasi perihal PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Kasasi adalah karena Termohon Kasasiberdomisili dan terdaftar di Bandar Lampung, demikian juga usaha TermohonKasasi

Putusan Nomor 57 PK/Pdt.SusPHI/201217.18.19.20.2A;22.23.24.melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulandapat mengajukan PHK dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2(dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (8), dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa permasalahan ini diajukan ke Mediasi di Disnaker KabupatenKaranganyar dan telah diadakan sidang Mediasi pada tanggal 3 Maret2010, 10 Maret 2010

dan 17 Maret 2010;Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, bahwasecara lisan Pengusaha (Tergugat) mengakui telah melakukan PemutusanHubungan Kerja dengan Penggugat;Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar,Pengusaha (Tergugat) telah menyetujui permintaan Penggugat untukmelakukan PHK terhadap Penggugat;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, Mediatormenyarankan secara lisan mengambil jalan tengah agar Tergugat maumembayar pesangon Penggugat sebesar

Rp.12.402.750, (dua belas jutaempat ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) agar permasalahan inibisa selesai di Mediasi dan berakhir dengan Winwin Solution;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 560/385.4tertanggal, 25 Maret 2010;Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Karanganyartersebut, pihak Penggugat menjawab secara tertulis yang isinya menerimaisi anjuran tersebut dan pihak Pengusaha

tanggal 19 Agustus 2019perihal anjuran;Bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap diri tergugat maka Penggugattelah melakukan scorsing terhadap Tergugat;Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak pernah melakukan pemutusanhubungan kerja kepada Tergugat, justeru Tergugat yang menolak dankeberatan dengan mutasi yang telah dikeluarkan Penggugat;Bahwa atas anjuran Disnaker Kab.

tertanggal 19 Agustus 2019 perihalAnjuran bukanlah Anjuran Perselisihan Pemutusan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat Tetapi terkait dengan adanya perselisihantidak diberikannya pekerjaan dan atau skorsing dengan upah dibayar 50% yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;Dimana Anjuran tertulis Mediator Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasimelalui surat nomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19 Agustus 2019perihal anjuran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :Menganjurkan1.

Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmelakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor565/1797/Disnaker tertanggal 10 Mei 2019, agar kepada parapihak untuk dapat hadir pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Jam13.00 WIB Tempat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;15.3.

(FotoCopy dari Foto Copy);Disnaker Kab.Bekasi nomor 565/1797/Disnakertertanggal 10 Mei 2019. (Foto Copy dari Asli);: Fotocopi Daftar hadir Mediasi tanggal 15 Mei 2019. (FotoCopy dari Foto Copy);: Fotocopi Daftar hadir Mediasi tanggal 22 Mei 2019. (FotoCopy dari Foto Copy);Disnaker Kab. Bekasi nomor 565/2732/Disnakertertanggal 24 Juni 2019.

(FotoCopy dari Foto Copy);: Anjuran tertulis Mediator pada Kantor Disnaker Kab. Bekasinomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19 Agustus 2019 perihalAnjuran. (Foto Copy dari Asli);: Fotocopi Surat Pimpinan Pusat Federasi GSPB nomor003/AdvPP GSPB/VIII/2019 tertanggal 25 Agustus 2019.(Foto Copy dari Foto Copy);: Fotocopi Surat Tergugat(DK)/Penggugat(DR) tertanggal 25Agustus 2019 yang diterima Penggugat(DK)/Tergugat(DR)pada tanggal 28 Agustus 2019.

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Saldihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta uRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) untuk biayadministrasi pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali, shari kemudian sekira tanggal 15 Mei 2012 Saksi1 datTerdakwa dengan membawa uang untuk pelunasan biaypelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali sebesar Rp.(seratus juta rupiah) yang disertai kwitansi.

Bahwa hasil penyelidikan selain menjanjikanmenjadi CPNS di Disnaker Provinsi Bali kepada Saksi1, 1menjanjikan memasukkan CPNS di Disnaker Provinsimemberikan biaya Administrasi antara lain kepada:1) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sadr.

Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagaiCPNS di Disnaker Provinsi Bali secara resmi.a. Bahwa Saksi1 pernah di beri persyaratanpermohonan agar dapat diangkat menjadi CPNSoleh Terdakwa.6.

Dewa Gede Ngurah) dalam kpenerimaan CPNS Disnaker Provinsi BaliBahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi4 (ScGede Ngurah) sudah pernah meloloskan untulPegawai Negeri Sipil di Disnaker Provinsi penerimaan CPNS di Kantor Disnaker Provinsi 2010Bahwa oleh karena alasan terebut Terdakwa meuntuk membantu Saksi1 (Sdr.

tuduhantuduhan yang dikeluarkan melalui surat pengumuman Nomor 018/IntPers/Cmd/2010 karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan tindakan seperti yang dituduhkan Tergugat;Bahwa pihak Personalia (Bpk.Chairul) bersikeras pada tuduhan tuduhanTergugat dan akan memberikan Pesangon sebesar 15 %, tetapiPenggugat tidak menerima sehingga akhirnya Penggugat menunggu hasildari Mediasi Dinas Tenaga Kerja Soreang Kabupaten Bandung;Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2010 Penggugat hadir pada sidang ke Ildi Disnaker

Soreang Kabupaten Bandung, namun dalam perundinganbelum ada titik temu;Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Soreang Kabupaten BandungPengawas khusus, Penyidik Sipil tidak pernah melakukan Pemeriksaanatau meminta keterangan terhadap Penggugat;Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2010 Disnaker Soreang KabupatenBandung mengeluarkan Anjuran sebagai berikut: Antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dinyatakan putussejak Tgl 25 Agustus 2010; Agar pihak Perusahaan Tergugat memberikan Penggantian Haksebesar 15

% kepada pihak Penggugat;Bahwa dengan adanya Anjuran dan putusan dari Disnaker SoreangKabupaten Bandung Penggugat Merasa keberatan dan dirugikan, makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:Hal. 4 dari 8 hal.Put.Nomor 77 PK/Pdt.SusPHI/201310.Mengabulkan gugatan

Penggugat seluruhnya;Menolak Anjuran Mediator yang dikeluarkan Disnaker Soreang KabupatenBandung;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangonsesuai dengan Undang undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 plus satu kali Pasal156 ayat 3 dan uang penggantian Hak Hak pada Pasal 156 ayat 4;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Upah Penggugat selamadalam proses PHK sebesar 100% yang terhitung dari tanggal 2 September2010 sampai dengan Selesai

No. 498 K/Pdt.Sus/2010Atau:Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels):bahwa Penggugat dalam petitumnya telah menuntut hak normatifnyahanya berdasarkan anjuran Disnaker No. 056/DTKTR/2007, akan tetapi tidakmencantumkan dan menyebutkan hakhak normatif dari Penggugat sendiri yangtelah diatur oleh perundangan

yang berlaku;bahwa anjuran Disnaker hanya bersifat pendapat/saran yang tidakmengikat untuk dapat dijadikan landasan atau dasar yang kuat dalam petitumgugatan Penggugat;bahwa oleh karena petitum dalam gugatan Penggugat kabur dan tidakjelas, mohon kiranya Majelis Hakim menolak atau mengesampingkan gugatanPenggugat dalam petitumnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Tentang musyawarah tripartit Disnaker Medan: bahwa Tergugat bukanlah berniat tidak baik atas panggilan DisnakerMedan, akan tetapi

karena panggilannya tidak sempurna, demikian jugasewakiu pihak Disnaker datang ke kantor Penggugat untuk memanggil sidangdan Tergugat telah memohon agar sidang ditunda pada minggu berikutnyakarena secara kebetulan Tergugat tidak berada di Kota Medan (di luar kota);berdasarkan hal tersebut di atas, jelas menunjukkan itikad baikPenggugat sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan Penggugat tidakresponsif terhadap panggilan Disnaker;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dalambeberapa kali mediasi yang pernah dilakukan di disnaker, Tergugat tetappada pendiriannya bahwa Para Penggugat sudah dianggap mengudurkandiri dari bekerjanya, dan tidak ada konpensasi apapun yang akan diberikanoleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2020, Mediator Disnaker Kab.Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran terkait mediasi yang sudahdilakukan. Surat Anjuran tersebut bernomor 560/7187/Disnaker/2020.

MarsolPendapatan yang hilang akibat Komplain Buyer yang disebabkanKeterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaianorder Pada Bulan September yang mana kerugian tersebut sebesar Rp.5.027.706.322, (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam RibuTiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);Bahwa atas hasil mediasi tersebut mediator pada Disnakertrans Kab.Tangerang berpendapat dan mengeluarkan Anjuran No.560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 yang isi nya :1.

Tangerang dengan anjuran No.560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 perusahaan menolakisi anjuran tersebut;Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 173/Pdt.SusPHI/2020/PN. Srg.26.

Samcro (Tergugat)perihal Tanggapan atas Panggilan Kerja, diberi tanda P46;Fotokopi dari aslinya Risalah Perundingan Bipartit antara PerwakilanPara Penggugat/kuasa hukum dengan Perwakilan Tergugat/kuasahukum, diberi tanda P47;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan sikap Para Penggugat atasSikap Tergugat yang telah memPHK Para Penggugat, diberi tanda P48;Fotokopi dari aslinya Surat Anjuran Disnaker Kab.

Tangerang No.560/7187/Disnaker/2020, diberi tanda P49;Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 173/Pdt.SusPHI/2020/PN. Srg.50. Fotokopi dari screenshot Informasi Kepeesertaan BPJS ketenagakerjaanatas nama Ishak (Penggugat 12), diberi tanda P50;Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dailildalilGugatannya, dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas namaY.

No. 453 K/Pdt.Sus/2010kekurangan upahnya di bayar oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernahmendapat cuti tahunan ;Bahwa Penggugat juga tidak di ikut sertakan dalam program Jamsositek,dan selama bekerja tidak pernah mendapat surat peringatan secaratertulis dari perusahaan ;Bahwa Penggugat bersedia menerima PHK dengan pemberian uangpesangon dan kekurangan hakhak normatif pekerja sesuai denganketentuan yang berlaku ;Bahwa mediasi Disnaker Kota Medan telah melakukan upayapenyelesaian dengan melakukan

Perundingan Tripatit dan memanggilkedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) yakni tanggal 23 November2009, dan Disnaker Kota Medan telah mengeluarkan Anjurannya yaituPenggugat tidak bisa di kategorikan kesalahan berat.

Pihak Tergugatharus memgeluarkan hakhak Penggugat tersebut berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan biaya penggantikesehatan dan perumahan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal156 ayat 2,3 dan 4;Bahwa setelah adanya anjuran dari Disnaker Kota Medan, Tergugat jugatidak bersedia mengikuti anjuran tersebut, oleh sebab itu makaberdasarkan Pasal 14 ayat (I) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHT, makaGugatan yang diajukan Penggugat adalah tepat dan cukup beralasan ;10.Bahwa tindakan Tergugat

No. 453 K/Pdt.Sus/2010 Bahwa Penggugat mempunyai pimpinan kerja yang di kepalai oleh Mandor.Dan apa yang dikatakan Mandor adalah apa yang diperintahkan olehPimpinan Perusahaan / Tergugat ; Bahwa lebih dari 10 orang pekerja, Tergugat wajib mengikutsertakan pekerjadalam program Jamsostek ; Bahwa di dalam Surat Anjuran dan DISNAKER PEMPROVSU No. 17816/DTK/2009, tanggal 23 November 2009.

Bahwa apabila alasan kehadiran Termohon Kasasi / Penggugat keDisnaker karena surat undangan Disnaker dan apabila tidak hadiroleh Judex Facti berpendapat Termohon Kasasi / Penggugat telahmelecehkan Instansi Dinas Tenaga Kerja merupakan pertimbanganJudex Facti yang telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapanperaturan atas suatu peristiwa maka hal tersebut harus dibatalkankarena :a.

Bahwa yang melakukan pengaduan ke Disnaker adalahFederasi Serikat Buruh Independen (FSBI), bukan TermohonKasasi / Penggugat sebagaimana bukti T6, bukti P5 danpengakuan Kuasa Penggugat dalam persidangan;b. Bahwa justru dalam undangan Disnaker, FSBI yang melakukanpengaduan tidak turut serta di undang, lalu apakah pihak yangtidak melakukan pengaduan ke Disnaker dan tidak menghadiriundangan tersebut dapat dikatakan melecehkan InstansiDisnaker?;c.

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat diberitahu oleh FSBI lewattelepon sehari sebelumnya yaitu tanggal 3 Desember 2009 soreuntuk menghadiri undangan Disnaker tanggal 4 Desember 2009sebagaimana keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat(Wahidah dan Asiyah);Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 409 K /Pdt.Sus/ 2010d.

Bahwa ternyata yang diundang oleh Disnakertrans Kota Semarangadalah diantaranya Termohon Kasasi/Penggugat selaku PengurusSBI Holi Karya Sakti yang tidak melakukan pengaduan, sedangkanFSBI yang melakukan pengaduan ke Disnaker tidak turut sertadiundang sehingga Pemohon Kasasi / Tergugat merasa keberatandan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Disnakertransdengan tembusan FSBI, tidak mengijinkan Termohon Kasasi /Penggugat selaku Pengurus SBI Holi Karya Sakti untuk hadirkarena Serikat Buruh Holi Karya

tidak membuat Surat Pengangkatan;

tanggal 10 Januari 2018 beerta lembaran tanda terima nota pemeriksaan;

No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011Bahwa di tanggal 13 Februari 2010 juga, setelah dikeluarkannyasurat skorsing PARA PENGGUGAT menerima surat Panggilan Mediasidari Disnaker Kabupaten Bekasi melalui Pos Security di PT UnipackIndosystems ;Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Tergugat dan PARAPENGGUGAT menghadiri undangan mediasi dari Disnaker yangdilaksanakan di Disnaker Kabupaten Bekasi, dimana mediasi inidilakukan karena TERGUGAT mengajukan PHK kepada PARAPENGGUGAT ;Pada forum Mediasi ini ditemukan bahwa mediator

Hal ini terlihat darifakta bahwa proses mediasi yang dilaksanakan di Disnaker dilakukandengan risalahrisalah bipartit yang tidak jelas dan tidak lengkap.Mediasi yang dilaksanakan juga belum maksimal dan terkesanterburuburu) karena hanya dilakukan satu kali dan langsungdikeluarkan anjuran dengan waktu yang sangat cepat yaitu hanyadalam waktu tiga hari setelah dilaksanakannya mediasi telahdikeluarkan anjuran tertulis dari Disnaker yang isinyamemperbolehkan PHK kepada PARA PENGGUGAT yang diajukan olehTERGUGAT

;Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran oleh Disnaker denganNo.567/459/HISyaker/II/2010 maka Pimpinan Pusat FPBJ melakukanpengaduan terhadap tindakan mediator yaitu : Sdr.

Hal ini bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 151 ;1) Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat pekerja/serikatburuh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja ;Pada tanggal ini juga (15 Februari 2010) PARA PENGGUGATmendatangi Disnaker Kabupaten Bekasi khususnya bagianPengawasan, yang bertujuan untuk melaporkan adanya tindakananti serikat buruh (Union Busting) di PT Unipack Indosystems ;Hal. 13 dari 22 hal. Put.

No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011bipartit dilaksanakan di Disnaker karena TERGUGAT menolakmelakukan perundingan dengan tim runding serikat PTP. FPBJ PT.UIyaitu PARA PENGGUGAT. Hal tersebut jelas adalah merupakan upayapemberangusan terhadap serikat buruh ;Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI1.

Bahwa berdasarkan surat PHK yang dibuat oleh Pekerja tersebut, Pekerjamenuntut ke Disnaker Kabupaten Bekasi, dan oleh Disnaker KabupatenBekasi memberikan anjuran baik kepada Penggugat maupun kepadaPekerja yang isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pengusaha PT. WE Techt melanjutkan hubungan kerja denganPekerja saudara Fadhul dengan ketentuan :a.

Bahwa atas anjuran Pegawai Perantara Disnaker Kabupaten Bekasi tersebutPenggugat menawarkan kembali kepada Pekerja untuk bekerja lagi kepadaperusahaan Penggugat, namun Pekerja menolaknya dengan alasan sudahbekerja ditempat lain, tetapi tidak dapat menunjukkan surat keterangansudah bekerja di tempat lain;11.Bahwa dalam pertimbangannya Pegawai Perantara Disnaker KabupatenBekasi tidak membenarkan 2 (dua) buah surat PHK yang dijadikan alasanoleh Pekerja karena surat PHK itu dibuat sendiri olen Pekerja

(p4).Bahwa berdasarkan kuasa dari Pekerja tertanggal 14April 2008 dan pelimpahan kuasa dari PUK SP.PPSPSI PT.Asian Agri Group Gunung Melayu, PC SP.PPSPSI Asahanmeneruskan kasus Rafli Panjaitan ke Disnaker Kab. Asahanuntuk memohonkan bantuan penyelesaiannya.(p5).Bahwa setelah dilaksanakan 4 kali sidang di DisnakerHal. 2 dari 12 hal. Put. No. 398K/Pdt.Sus/2010Kab.

Asahan (sidang terakhir tertanggal 13 Nopember 2008)diperoleh hasil sebagai berikut ; Pihak Disnaker Kab.Asahan akan membuatkan anjuran resmi kepihak Perusahaan,dan pada tanggal 19 Nopember 2008 dilanjutkan dengandikeluarkannya Anjuran Disnaker Kab. Asahan.

(p6).Bahwa melalui surat Nomor : 812/0RG/PC FSP.PPAS/X1/2008 tanggal 24 Nopember 2008, PC SP.PPSPSI Kab.Asahan membuat surat ke Disnaker Asahan bahwa menerimasepenuhnya anjuran yang dikeluarkan dan selanjutnya melaluisurat Nomor :815/HIP/PC FSP.PPAS/XI/2008 tanggal 27Nopember 2008 PC SP.PPSPSI Kab. Asahan memohonkan agarPerusahaan PT. Asian Agri Group Gunung Melayu melaksanakananjuran tersebut dengan sepenuhnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/18-DISP/DISNAKER-I/2004 dan Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi nama Pemohon APOL ditambah menjadi APOL MASAL, S.H;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh