Bahwa terhadap Objek Sengketa Penggugat telah mengajukanupaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 UndangUndangNo. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demipasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkahberikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskandalam pasal yang terkandung didalam undangundang tersebut atauUndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;6.

Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanyamengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan tetapi juga mengacu pada UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;9. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbuny!

Bahwa selain dari itu Penggugat juga telah mengajukan keberatanterhadap atasan Tergugat (Upaya administratif) berupa PengajuanKeberatan kepada Gubernur, Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) dan Presiden yang pada hakikatnya telah sesuai denganPasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang pada hakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namunseluruhnya tidak mendapat tanggapan dan balasan;16.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJtanggal 10 September 2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi.c.

Sipil Negara(ASN), dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukanUpaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai NegeriSipil atau Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipilatau Aparatur Sipil Negara in casu Penggugat

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danketentuan pasal 250 huruf b PP. No. 11 Tahun 2017 tentangManagemant ASN. Sedangkan dasar hukumnya sebagaimanadisebutkan dalam konsideran mengingat adalah;a. UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.b. UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ;c. PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN.d.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 182/6597/SJ,Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;e.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yangtelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap;8.

Apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bunyiketentuan pasal di atas, maka Penggugat menduduki Jabatan Pengawasyang termasuk dalam Jabatan Administrasi berdasarkan Pasal 14 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehinggaWalikota Bima sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kotamemiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian terhadapPenggugat.

Putusan No.67/G/2019/PTUN.Mtr.Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada saat ObjekSengketa diterbitkan, yang artinya Penggugat telah memenuhi unsur sebagaiPNS dan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Dalam pasal tersebut,tidak disebutkan atau dijelaskan mengenai ketentuan waktu kapandilakukannya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dimaksud.

Aspek Kewenangan ;Halaman 35 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY1.Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur SipilNegara di lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkanPeraturan

Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal30 Agustus 2018, tentang Kebutuhan Pegawai AparaturSipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;2.

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, sebagai petunjukteknis dan pelaksanaan didalam melaksanakan seleksiCPNS 2018 akan tetapi diatur lebih lanjut didalamPERMENPAN dan RB ini pada Pasal 3 bahwa ketentuanHalaman 39 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor

salah satu dasar hukum diterbitkannyakeputusan yang menjadi objek sengketa ;Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentangKebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di LingkunganKabupaten Madiun TA. 2018, Pemerintah KabupatenMadiun menindaklanjuti dengan Surat PengumumanNomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupatan Madiun

Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 571 Tahun 2018 tentang KebutuhanPegawai Aparatur Sipil Negara Di LingkunganKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 Agustus 2018 ;Fotocopy sesuai copy, Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiHalaman 62 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY3.4.5.6.7.Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil DanPelaksanaan Seleksi Calon

KorupsiMenjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PPHalaman 4 dari 52 halaman.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN RB) sebagai Kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenanganperumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dansinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaankebijakan ASN;2.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yangberfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik danHalaman 22 dari 52 halaman.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danHalaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/202114.15.Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;e.

UU 19/2019, pada:Pasal 1 angka 6:Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipilnegara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara;Pasal 69B ayat (1):Halaman 38 dari 52 halaman.

Dengan demikianPenggugat jelas salah memahami Pasal 87 ayat (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, dimana Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilterdiri dari huruf:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b

Sipil NegaraNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat 2seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidakdengan hormat, maka upayanya adalah upaya Administrasi yangterdiri kKeberatan dan banding Administrasi yang diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum (Pasal 129 ayat 3) dalam hal iniBadan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 129 ayat

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga hal ini melanggar:1) Pasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada padaPejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuanlebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifankembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

PKK (ujung 38.854.000,padang)15 Kegiatan Pembinaan PKK 1.500.000,16 Kegiatan Posyandu Plus 13.440.000,17 Pelatihan Menjahit 12.606.000,18 Belanja Bimtek Aparatur Gampong 10.000.000,19 Pernyataan Modal BUMG (sapi) 100.000.000,JUMLAH 605.940.000,e Bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG)NO Kegitan PaguAnggaran (Rp)1 2 31 Penghasilan Tetap Keuchik dan 74.400.000,Aparatur Gampong2 Tunjangan Keuchik dan Aparatur (bila 19.200.000,PNS)3 Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) 25.200.000, Halaman 16 dari 119.

GampongTunjangan Keuchik dan Aparatur (bila Rp. 19.200.000,PNS)Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) Rp. 25.200.000,Tunjangan Perangkat Gampong Lainya Rp. 15.600.000,Komsumsi Rp. 600.000,Benda Pos Rp. 98.500,Pemeliharaan Rp. 1.000.000,Belanja Transposrt Raskin Rp. 2.943.000,Kegiatan pembinaan anak yatim Rp. 11.700.000,Pelatikan fardhu khifayah Rp. 4.427.000,Peningkatan kapasitas aparatur Rp. 3.000.000,gampongJUMLAH Rp. 158.168.500.

PKK 38.854.000,(ujung padang)15 Kegiatan Pembinaan PKK 1.500.000,16 Kegiatan Posyandu Plus 13.440.000,17 Pelatihan Menjahit 12.606.000,18 Belanja Bimtek Aparatur Gampong 10.000.000,19 Pernyataan Modal BUMG (sapi) 100.000.000,JUMLAH 605.940.000,Bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG)NO Kegitan PaguAnggaran (Rp)1 2 31 Penghasilan Tetap Keuchik dan 74.400.000,Aparatur Gampong2 Tunjangan Keuchik dan Aparatur (bila 19.200.000,PNS)3 Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) 25.200.000,4 Tunjangan Perangkat Gampong

Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA 1 2 31 Penghasilan Tetap Keuchik dan 74.400.000,Aparatur Gampong2 Tunjangan Keuchik dan Aparatur (bila 19.200.000,PNS)3 Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) 25.200.000,4 Tunjangan Perangkat Gampong Lainya 15.600.000,5 Benda Pos 93.000,6 Pemeliharaan 1.000.000,7 Belanja Transposrt Raskin 2.025.000,8 Makan Minum Rapat Gampong 1.518.000,9 Santunan Anak Yatim 37 x 300 11.100.000,10 Belanja Pelatihan Aparatur Gampong 3.000.000,JUMLAH 153.136.000,e Bersumber dari

Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA93.94.95.96.oY.98.99.100.101.bantuan untuk Desa Lamreh yang diterima pihak aparatur DesaLamreh tanggal 12 Maret 2016;1 (Satu) lembar bon pengeluaran PT. Sarana Aceh Utama sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengeluaran biayabantuan untuk Desa Lamreh yang diterima oleh pihak aparatur DesaLamreh tgl 06 April 2016;1 (Satu) lembar bon pengeluaran PT.

Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanHalaman 25 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUNMDN.jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/ atau pidana umum.b.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukankhususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efekjera.b.

Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan btersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi selambatlambatnya tanggal 30 November 2018.Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusankepada Menteri Dalam Negeri.10.

Sipil Negara (ASN),maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratifadalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur SipilNegara;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/ Administratif knususnya untukPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XiIllPenyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

Prinsip Kelulusan CPNS ;Bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan pemahaman ini,kemudian Bupati Samosir telah mengajukan surat kepada MenfteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 10 Pebruari2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNSTahun 2014 sebagdimana amanat Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka IV.PEMBAGIAN

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2014 antara TERGUGAT dengan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;4.

Bahwa Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5597/M.PANRB/12/2014 tersebutpada pokoknya adalah menyampaikan daftar nilai TKD baik yangmemenuhi passing grade maupun yang tidak sedangkan penetapandan pengumuman hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatanadalah kewenangan dari instansi yang mendapat alokasi formasi, halini sesuagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur danReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan AlokasiFormasi

Nomor: 800/56/BKD/II/2015adalah tidak bersifat final karena masih ada proses penetapan NIPyang diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (masa percobaan dan tahap pengangkatanmenjadi PNS) j7.

Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/637/M.PAN/RB/02/2015.PerihalPeninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNSTONUN 2014. cst omonmemmecmcmomes exec BUM Ti 16) 317.

dan /atau pidana umum Bahwa obyek sengketa dalam gugatan berlaku terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015 sedangkan Gubernur Kalimantan Tengahmenerbitkan Keputusan tersebut berdasarkan UndangundangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Bahwa berdasarkan pasal 141 Undangundang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlakunya UndangUndangtersebut sejak 15 Januari 2014, dengan demikian Gubernur KalimantanHal. 47 dari 105 hal.

BuktiT9: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokop)) ;: Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor K.2630/V.1398/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yangdihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada hubungannya dengan

P1=T1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objeksengketa diterbitkan berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil;wnn Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaraberbuny) :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;Hal. 74 dari 105 hal.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal1 ayat (13) dan ayat (14), dan Pasal 53 menyatakan bahwa:Hal. 87 dari 105 hal. Putusan Pkr.

Bahwa pada tanggal 18 September 2018 adanya Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti Surat T4);12.

Angka 12 bahwa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor188.45/308/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh tergugatsematamata didasarkan atas adanya Surat Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasibirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,adalah sangat tidak beralasan hukum.Jawaban tergugat : Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 87 ayat (14) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Bupati/Walikota adalahsebagai Pejabat Pembina Kepegawaian(PPk).

;kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum adaeksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK)dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakankewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengansengketa in litis?

PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (vide Pasal 1angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yangdiberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Pasal 1:Ayat 14.

S.Sos. sebagai Staf Dinas Kesehatan KabupatenMelawi;Bahwa sepengetahuan Saksi ,ada masalah tindak pidana Korupsitentang proyek sosialisasi Aparatur / Aparatur Sipil Negara (UU ASN)dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Sosialisasi UndangundangAparatur Sipil Negara dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosialadalah Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2014;Bahwa Saksi tidak tahu SIMSON, SKM, M.Kes sebagai apa dalamKegiatan Sosialisasi Undangundang Aparatur

Undangundang Aparatur Sipil Negara dan BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial Pada Dinas Kesehatan KabupatenMelawi Tahun Anggaran 2014 tersebut;Bahwa dalamKegiatan Sosialisasi Undangundang Aparatur SipilNegara dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pada DinasHalaman 54 dari 223 Putusan Perkara Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.

Ptk10.Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan diPuskesmasNanga Pinoh Kab.

/ Aparatur sipil Negara pada dinaskesehatan Kab.

Bahwa pagu dana untuk kegiatan Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur / Aparatur Sipil Negara pada tahun 2014adalah sebesar Rp. 684.135.000,00 (enam ratus delapan puluhempat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa atas pagu dana untuk kegiatan Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur / Aparatur Sipil Negara padatahun 2014 tersebut hanya terserap sebesar Rp.493.095.000,00(empat ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilanpuluh lima ribu rupiah); Bahwa sepengetahuan saksi Pencairan

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang diundangkan di Jakartapada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor: 6 dan Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494;b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang diundangkan di Jakarta padatanggal 7 April 201 2; 22020 20222 022202"9.

Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUNKPGPusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara knususnya Pasal87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d ;c.

Kupang dapat melaksanakan rekomendasi BKNuntuk menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPNS kepada para PNS tersebult.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat EdaranNomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana KorupSl; 222222 n on nnn nee n nn nn eon nee.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 SeptemberHalaman 26 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUNKPG2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraYang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, meminta PPK danPyb agar memperhatikan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhnan PDTH oleh PPK TerhadapPNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum T etap.9 Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ProsedurSUDSIANSI, ~ 2 nnn n nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnmennnnna.

atau merugikan salah satu pasangancalon, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor 823.4/24/Si.2BKD/2012 dan SKBupati Kotabaru Nomor 821/071BKD/2014, Kabupaten Kotabaru.

Menurut Pasal1 angka 1 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayang disebut dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagiPengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Dengan demikian, maka ASN disini terdiri dari 2 (dua) Jenisyaitu PNS (adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan (Pasal 1 angka 3 UU No

Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/ Lurah;2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Ad. 1.

Reso Sukamto yang pada permulaan sidangTerdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalamsurat dakwaan yaitu dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa Pegawai Aparatur SipilHalaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktb.Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

Reso Sukamtoyang didakwa melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap pejabat negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah telahterpenuhi;Ad. 2.

.: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintan KabupatenKerinci.Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda KabupatenKerinci.Nama : Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si.: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Kerinci.Nama : BUSWARYA, S.pt., M.Si.Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Kerinci.Nama: Drs.

ADRIYAN: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci,Halaman 3 Putusan No. 228/B/2020/PT.TUNMDNJabatanPekerjaanJabatanPekerjaanJabatanPekerjaanJabatanPekerjaanJabatanFORMUL02/PROKSI01/KIMKabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Kerinci.Nama : DODI FUTRAYADI, S.H., M.H.: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci.Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdaKabupaten Kerinci.Nama : ARLES SALFITRA, S.H., M.H.,: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci

,Kasubbag Peraturan Perundangundangan BagianHukum Setda Kabupaten Kerinci.Nama : ELWAN ATMAJAR, S.H.,: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci.Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.Nama :ARY NOVRI BAKRIE, S.H.: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenKerinci.Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.Halaman 4 Putusan No. 228/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilin alamat pada Kantor BupatiKerinci Jl.

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN9) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap PutusanPemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkanUpaya Keberatan terhadap atasan Bupati yaitu pada tanggal 16Mei 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, kemudian padatanggal 29 Juli 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan &RB, Komisi Aparatur Sipil Negara dan kepada Presiden;10) Bahwa sampai dengan sekarang surat balasan dari

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDNAparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjangperbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS,mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungankerja dan tersedia lowongan;27.Bahwa Tergugat telah keliru. menafsirkan hakikat makna dariKetentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolaholahjika seseorang Aparatur Sipil Negara telah melakukan tidak pidanakorupsi

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDNpelaksana UndangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara terdapat ketidakcermatan.

Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ danSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor: B/50/M.S.00.00/2019, yang kaidah hukumnya sesuai dengan penerapanketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Penggugat harus dijatuhi sanksi administrasi

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDNNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusansepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS,mempunyai prestasi yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dantersedia lowongan, sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap

No. 21/G/2019/PTUN.PLK12.13.Aparatur Sipil Negara tanpa memperhatikan ketentuan selanjutnyapada Pasal 87 Ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan PNS diberhentikandengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2)tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. adalah kelirudalam menerapkan UndangUndang, karena

berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 56/Pid.B/2018/PN.Miw.tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 1 (satu) tahun yang berarti kurang dari 2 (dua) tahunsebagaimana ketentuan dalam pasal 87 Ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Bahwa dengan demikian berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun2014 Pasal 87 ayat (4) huruf d tentang Aparatur Sipil Negara, telahdiatur secara tegas tentang batasan maksimal Pidana

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasimenerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur SipilNegara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Hal. 26 dari 77 hal.

H.Malik Muliawan, S.H., tanggal 20 Desember 2018 dihubungkandengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan suatukekeliruan dalam penerapan UndangUndang;.

Sipil Negara atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan haltersebut Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsunguntuk menggugat surat keputusan a quo, karena faktanya penerbitan suratkeputusan objek sengketa tersebut telan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat sebagai subjek yang namanya dituju langsung oleh surat keputusanobjek sengketa, yaitu tidak lagi berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara danhilangnya hakhak yang melekat sejak diberhentikan dengan tidak hormatsebagai Aparatur

Unsur Akademisi, Pakar dan Profesional;Halmana telah mengacu pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal114ayat (5) PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil;.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa TIDAKmemperhatikan Rekomendasi surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) yaitudiantaranya : Hal. 24 dari 118 hal.

PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDG1.2 Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B2224/KASNI/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 hal tanggapanterhadap Penetapan Pejabat terpilin Hasil Seleksi Terbuka;2.

PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGketentuan Pasal 115 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara; 6.

Kemudian dijawab oleh Komisionerdari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara lisan yangmenegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan/memilih 1 (satu)Hal. 42 dari 118 hal.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.

Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraPasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya yangdisebutkan dalam Pasal 9 huruf a sebagaimana point 9 dan 10 di atas;Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.b.

Keputusan pemberhentian tersebut telah sesuai dengan amanat dariketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: PNS diberhentikantidak dengan hormat karena:bo.

Sipil Negara, makaterdapat norma yang mengatur mengenai upaya administrasi berkaitandengan kemungkinan timbulnya sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara(ASN);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darikeberatan dan banding administratif.(3

Sipil Negara (ASN) yang berwenanguntuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalamsengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secarategas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi BadanPertimbangan ASN dapat dilaksanakan oleh Badan PertimbanganKepegawaian?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usahanegara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil;5.